indikator | urusan | pd | judul | desk |
---|---|---|---|---|
10 Penyakit Terbanyak Rawat InapKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah diagnosa pasien rawat inap terbanyak yang telah diberikan pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap | Jumlah diagnosa pasien rawat inap terbanyak yang telah diberikan pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit |
10 Penyakit Terbanyak Rawat InapKesehatan RSUD SrengatJumlah diagnosa penyakit terbanyak pada pasien rawat inap yang mendapatkan pelayanan dari rumah sakit |
Kesehatan | RSUD Srengat | 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap | Jumlah diagnosa penyakit terbanyak pada pasien rawat inap yang mendapatkan pelayanan dari rumah sakit |
10 Penyakit Terbanyak Rawat JalanKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah diagnosa pasien rawat jalan terbanyak yang telah diberikan pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan | Jumlah diagnosa pasien rawat jalan terbanyak yang telah diberikan pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit |
10 Penyakit Terbanyak Rawat JalanKesehatan RSUD SrengatJumlah diagnosa penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan yang mendapatkan pelayanan dari rumah sakit |
Kesehatan | RSUD Srengat | 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan | Jumlah diagnosa penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan yang mendapatkan pelayanan dari rumah sakit |
Alat Angkut SampahLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupAlat angkut sampah adalah semua perangkat atau mesin yang dirancang khusus untuk membantu dalam pengangkutan sampah atau limbah dari satu tempat ke tempat lain. Alat ini dapat berupa berbagai jenis kendaraan atau peralatan mekanis yang digunakan untuk mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah dengan efisien. Jumlah Beco Jumlah Buldozer Jumlah Gerobak Pengangkut Sampah Jumlah Motor Pengangkut Sampah / Kendaraan Roda 3 Jumlah Pickup Pengangkut Sampah Jumlah Truk Pengangkut Sampah / Amrol |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Alat Angkut sampah | Alat angkut sampah adalah semua perangkat atau mesin yang dirancang khusus untuk membantu dalam pengangkutan sampah atau limbah dari satu tempat ke tempat lain. Alat ini dapat berupa berbagai jenis kendaraan atau peralatan mekanis yang digunakan untuk mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah dengan efisien. |
Alokasi Bantuan Biaya Pendidikan Kepada MahasiswaSekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan RakyatBantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan (mahasiswa) yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. |
Sekretariat Daerah | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Alokasi Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa | Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan (mahasiswa) yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. |
Alokasi Dana DesaKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahAlokasi dana desa merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Alokasi Dana Desa | Alokasi dana desa merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). |
Alokasi Pupuk Bersubsidi Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Alokasi Pupuk NPK Bersubsidi Jumlah Alokasi Pupuk Organik Bersubsidi Jumlah Alokasi Pupuk SP 36 Bersubsidi Jumlah Alokasi Pupuk Urea Bersubsidi Jumlah Alokasi Pupuk ZA Bersubsidi |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Alokasi Pupuk Bersubsidi menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
ALOS (Average Length Of Stay/rata - Rata Lama Hari Rawat)Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiRata-rata lama rawat seorang pasien |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | ALOS (Average Length of Stay/rata - rata lama hari rawat) | Rata-rata lama rawat seorang pasien |
ALOS (Average Length Of Stay/rata - Rata Lama Hari Rawat)Kesehatan RSUD Srengatrata-rata lama hari rawat adalah rata-rata lamanya hari bagi seorang pasien untuk dirawat dalam satu periode |
Kesehatan | RSUD Srengat | ALOS (Average Length of Stay/rata - rata lama hari rawat) | rata-rata lama hari rawat adalah rata-rata lamanya hari bagi seorang pasien untuk dirawat dalam satu periode |
Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaAngka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dengan target 18 kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun |
Kesehatan | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dengan target 18 kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun |
Angka Kelulusan SDPendidikan Dinas PendidikanPenduduk yang menamatkan pendidikan dasar sesuai kelompok usia referensi, yaitu 7-12 tahun. |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Angka Kelulusan SD | Penduduk yang menamatkan pendidikan dasar sesuai kelompok usia referensi, yaitu 7-12 tahun. |
Angka Kelulusan SMPPendidikan Dinas PendidikanPenduduk yang menamatkan pendidikan menengah pertama sesuai kelompok usia referensi, yaitu 13-15 tahun. |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Angka Kelulusan SMP | Penduduk yang menamatkan pendidikan menengah pertama sesuai kelompok usia referensi, yaitu 13-15 tahun. |
Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1000 Kelahiran Hidup.Kesehatan Dinas KesehatanKematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. | Kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri |
Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran HidupKesehatan Dinas KesehatanKematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup | Kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri |
Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran HidupKesehatan Dinas KesehatanAngka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum berumur satu tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup | Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum berumur satu tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. |
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 Kelahiran Hidup)Kesehatan Dinas KesehatanAngka Kematian Ibu adalah Jumlah perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama Jumlah kematian ibu dalam satu tahun |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) | Angka Kematian Ibu adalah Jumlah perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup |
Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1000 Kelahiran Hidup.Kesehatan Dinas KesehatanKematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. | Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri |
Angka Melanjutkan SD Ke SMPPendidikan Dinas PendidikanSiswa lulusan pendidikan dasar yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama. |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Angka Melanjutkan SD ke SMP | Siswa lulusan pendidikan dasar yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama. |
Angka Melanjutkan SMP Ke SMAPendidikan Dinas PendidikanSiswa lulusan pendidikan menengah pertama yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas atau sederajat. |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Angka Melanjutkan SMP ke SMA | Siswa lulusan pendidikan menengah pertama yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas atau sederajat. |
Angka Partisipasi Angkatan KerjaTenaga Kerja Dinas Tenaga Kerjapersentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Angka partisipasi angkatan kerja | persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas |
Angka Partisipasi Kasar PAUDPendidikan Dinas PendidikanRasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Angka partisipasi kasar PAUD | Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu |
Angka Partisipasi Kasar SDPendidikan Dinas PendidikanRasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar SD | Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu |
Angka Partisipasi Kasar SMPPendidikan Dinas PendidikanRasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar SMP | Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu |
Angka Partisipasi Murni SDPendidikan Dinas PendidikanPerbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Angka Partisipasi Murni SD | Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase |
Angka Partisipasi Murni SMPPendidikan Dinas PendidikanPerbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Angka Partisipasi Murni SMP | Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase |
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaMetode kontrasepsi modern adalah metode kontrasepsi yang memerlukan alat maupun bahan kimia, serta memerlukan obat-obatan. Metode ini umumnya membutuhkan bantuan tenaga kesehatan sehingga harus datang ke klinik atau rumah sakit. Pasangan usia subur Pengguna KB aktif modern |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) | Metode kontrasepsi modern adalah metode kontrasepsi yang memerlukan alat maupun bahan kimia, serta memerlukan obat-obatan. Metode ini umumnya membutuhkan bantuan tenaga kesehatan sehingga harus datang ke klinik atau rumah sakit. |
Angka Putus Sekolah SDPendidikan Dinas PendidikanAnak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Angka Putus Sekolah SD | Anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut |
Angka Putus Sekolah SMPPendidikan Dinas PendidikanAnak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SMP/sederajat, dan SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Angka Putus Sekolah SMP | Anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SMP/sederajat, dan SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut |
ASFRPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaAngka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dengan target 18 kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | ASFR | Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dengan target 18 kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun |
Bantuan Keuangan Kepada Partai PolitikSekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik1) Menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 12 huruf K memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3) Menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2019 pasal 1 ayat 8, Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Blitar yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara Besaran Bantuan Per Suara Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik |
Sekretariat Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | 1) Menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 12 huruf K memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3) Menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2019 pasal 1 ayat 8, Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Blitar yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara |
Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir MiskinSosial Dinas Sosial- Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. - Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. |
Sosial | Dinas Sosial | Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin | - Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. - Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. |
Banyaknya Koperasi Yang Masih Aktif Menurut Desa/Kelurahan Dan Jenis Koperasi (7.1.1)Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Badan Pusat StatistikJumlah koperasi yang ada di kelurahan atau desa yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut melaporkan Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan aktif secara kelembagaan Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Koperasi Lainnya Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Koperasi Unit Desa (KUD) |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Badan Pusat Statistik | Banyaknya Koperasi yang Masih Aktif Menurut Desa/Kelurahan dan Jenis Koperasi (7.1.1) | Jumlah koperasi yang ada di kelurahan atau desa yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut melaporkan Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan aktif secara kelembagaan |
Belanja Pemerintah Di Sektor PariwisataPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataBelanja pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Belanja Pemerintah di sektor Pariwisata | Belanja pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. |
Belanja Pengadaan Yang Diumumkan Pada SIRUPSekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan JasaPengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. |
Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Belanja Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP | Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. |
Belanja Untuk Pelayanan DasarKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara Urusan Kesehatan Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyakarakt Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pendidikan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Urusan Sosial |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Belanja untuk pelayanan dasar | Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara |
Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanBerkurangnya jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni sebagai akibat rehabilitasi yang dilakukan PD |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Berkurangnya jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni sebagai akibat rehabilitasi yang dilakukan PD |
Besaran Pekerja/buruh Yang Menjadi Peserta Program JamsostekTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaJumlah pekerja/buruh di perusahaan yang terdaftar sebagai peserta program Jamsostek |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | Jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang terdaftar sebagai peserta program Jamsostek |
|
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | |
|
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | |
|
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | |
Bimbingan Kepada Pengelola Arsip DinamisKearsipan Dinas Perpustakaan dan KearsipanBimbingan Teknis dan Pendampingan Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Jumlah BUMD Mendapatkan Bimbingan kepada Pengelola Arsip Dinamis Jumlah Perangkat Daerah Mendapatkan Bimbingan kepada Pengelola Arsip Dinamis |
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Bimbingan kepada Pengelola Arsip Dinamis | Bimbingan Teknis dan Pendampingan Tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar |
BOR (Bed Occupancy Rate (BOR)/ Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satu Satuan Waktu Tertentu (1 Tahun))Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiPersentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | BOR (Bed Occupancy Rate (BOR)/ persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu (1 tahun)) | Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu |
BOR (Bed Occupancy Rate (BOR)/ Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satu Satuan Waktu Tertentu (1 Tahun))Kesehatan RSUD SrengatBOR merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu |
Kesehatan | RSUD Srengat | BOR (Bed Occupancy Rate (BOR)/ persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu (1 tahun)) | BOR merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu |
BTO (Bed Turn Over/Frekuensi Rata-rata Jumlah Orang Yang Menempati 1 Tempat Tidur Dalam 1 Tahun)Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiFrekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | BTO (Bed Turn Over/Frekuensi rata-rata jumlah orang yang menempati 1 tempat tidur dalam 1 tahun) | Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu |
BTO (Bed Turn Over/Frekuensi Rata-rata Jumlah Orang Yang Menempati 1 Tempat Tidur Dalam 1 Tahun)Kesehatan RSUD SrengatBTO adalah angka perputaran tempat tidur atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode |
Kesehatan | RSUD Srengat | BTO (Bed Turn Over/Frekuensi rata-rata jumlah orang yang menempati 1 tempat tidur dalam 1 tahun) | BTO adalah angka perputaran tempat tidur atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode |
Cagar BudayaPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataWarisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. a. Kepemilikan b. Jenis |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Cagar Budaya | Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. |
Cakupan Area Pelayanan PersampahanPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPelayanan pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Cakupan area pelayanan persampahan | Pelayanan pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah. |
Cakupan Bayi ParipurnaKesehatan Dinas KesehatanBayi yang mendapatkan pelayanan paripurna sesuai standar minimal 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali pada umur 29 hari – 2 bulan; 1 (satu) kali pada umur 3-5 bulan, 1 (satu) kali pada umur 6-8 bulan dan 1( satu) kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar dan telah lulus KN lengkap pada kurun waktu tertentu. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi, pemberian Vitamin A 1 (satu) kali, imunisasi dasar lengkap, SDIDTK 4 kali bila sakit di MTBS. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Cakupan bayi paripurna | Bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna sesuai standar minimal 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali pada umur 29 hari – 2 bulan; 1 (satu) kali pada umur 3-5 bulan, 1 (satu) kali pada umur 6-8 bulan dan 1( satu) kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar dan telah lulus KN lengkap pada kurun waktu tertentu. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi, pemberian Vitamin A 1 (satu) kali, imunisasi dasar lengkap, SDIDTK 4 kali bila sakit di MTBS. |
Cakupan Imunisasi Dasar LengkapKesehatan Dinas KesehatanCakupan (Jumlah dan persentase) bayi usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) (3 dosis imunisasi IPV di Provinsi DIY), 1 dosis imunisasi IPV (Polio suntik), dan 1 dosis imunisasi campak Rubela |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Cakupan imunisasi dasar lengkap | Cakupan (Jumlah dan persentase) bayi usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) (3 dosis imunisasi IPV di Provinsi DIY), 1 dosis imunisasi IPV (Polio suntik), dan 1 dosis imunisasi campak Rubela |
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Kesehatan Dinas KesehatanCakupan Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). | Cakupan Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah |
Cakupan Keluarga Berkualitas Yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender Dan Pemenuhan Hak AnakPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana(1) Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut. Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009, yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. (2) Kesetaraan Gender adalah hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan, (3) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Cakupan Keluarga Berkualitas yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak | (1) Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut. Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009, yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. (2) Kesetaraan Gender adalah hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan, (3) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. |
Cakupan Kepemilikan Akta KelahiranAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAkta kelahiran adalah dokumen resmi yang mendaftarkan fakta-fakta seputar kelahiran seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan terkait kelahiran. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran | Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mendaftarkan fakta-fakta seputar kelahiran seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan terkait kelahiran. |
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (bayi Usia 0-1 Tahun)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAkta kelahiran adalah dokumen resmi yang mendaftarkan fakta-fakta seputar kelahiran seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan terkait kelahiran. Jumlah Bayi usia 0-1 tahun yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran Jumlah Bayi usia maksimal 1 tahun |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (bayi usia 0-1 tahun) | Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mendaftarkan fakta-fakta seputar kelahiran seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan terkait kelahiran. |
Cakupan Kepemilikan Kartu KeluargaAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKartu Keluarga adalah dokumen identifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dokumen ini berfungsi untuk mencatat dan mengidentifikasi anggota-anggota dari sebuah keluarga. Jumlah Kepala Keluarga (total dan per desa/kelurahan) Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga | Kartu Keluarga adalah dokumen identifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dokumen ini berfungsi untuk mencatat dan mengidentifikasi anggota-anggota dari sebuah keluarga. |
Cakupan Kepemilikan KIAAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilUsia wajib KIA adalah usia dibawah syarat wajib KTP yakni 17 tahun, sehingga usia wajib KIA adalah usia dibawah 17 tahun Jumlah Anak Usia Wajib KIA Jumlah Anak Usia Wajib KIA yang sudah memiliki KIA |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Cakupan Kepemilikan KIA | Usia wajib KIA adalah usia dibawah syarat wajib KTP yakni 17 tahun, sehingga usia wajib KIA adalah usia dibawah 17 tahun |
Cakupan Kepemilikan KTPAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilCakupan KTP yang dimaksud adalah persentase kepemilikan KTP Elektronik KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan penunjuk indentitas resmi bahwa penduduk tersebut merupakan warga negara Indonesia. KTP Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Cakupan Kepemilikan KTP | Cakupan KTP yang dimaksud adalah persentase kepemilikan KTP Elektronik KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan penunjuk indentitas resmi bahwa penduduk tersebut merupakan warga negara Indonesia. KTP Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. |
|
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | |
|
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Cakupan pembinaan atlet muda | |
|
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Cakupan pembinaan olahraga | |
Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupBahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kategori bahan kimia, material, atau zat yang memiliki sifat berbahaya dan beracun bagi manusia, lingkungan, atau organisme lainnya ketika mereka terpapar atau dilepaskan ke dalam lingkungan. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kategori bahan kimia, material, atau zat yang memiliki sifat berbahaya dan beracun bagi manusia, lingkungan, atau organisme lainnya ketika mereka terpapar atau dilepaskan ke dalam lingkungan. |
Cakupan UHCKesehatan Dinas KesehatanCakupan Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Cakupan UHC | Cakupan Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah |
Data Ketenagakerjaan RSUDKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ada di rumah sakit. Baik tenaga medis maupun non medis. |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Data Ketenagakerjaan RSUD | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ada di rumah sakit. Baik tenaga medis maupun non medis. |
Data Ketenagakerjaan RSUDKesehatan RSUD SrengatData ketenagakerjaan RSUD merupakan jumlah SDM yang bekerja di RSUD baik tenaga kesehatan maupun bukan pada periode tertentu |
Kesehatan | RSUD Srengat | Data Ketenagakerjaan RSUD | Data ketenagakerjaan RSUD merupakan jumlah SDM yang bekerja di RSUD baik tenaga kesehatan maupun bukan pada periode tertentu |
Data Prestasi Pemkab BlitarKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianPrestasi merujuk pada pencapaian, kinerja, atau hasil positif yang dihasilkan oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam berbagai konteks. Prestasi mencerminkan kesuksesan dalam mencapai tujuan, menyelesaikan tugas, atau melebihi standar yang telah ditetapkan. Ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti akademis, profesional, olahraga, seni, dan sosial. Nasional Provinsi |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Data Prestasi Pemkab Blitar | Prestasi merujuk pada pencapaian, kinerja, atau hasil positif yang dihasilkan oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam berbagai konteks. Prestasi mencerminkan kesuksesan dalam mencapai tujuan, menyelesaikan tugas, atau melebihi standar yang telah ditetapkan. Ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti akademis, profesional, olahraga, seni, dan sosial. |
Derajat Desentralisasi (Rasio PAD)Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah PAD Jumlah Pendapatan Daerah |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Derajat Desentralisasi (Rasio PAD) | |
Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/KotaSekretariat Daerah Bagian OrganisasiJumlah dokumen kebijakan terkait penataan kelembagaan Kabupaten/Kota |
Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kebijakan terkait penataan kelembagaan Kabupaten/Kota |
Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis KesehatanKesehatan Dinas KesehatanDokumen hasil assesment penanggulangan krisis kesehatan |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan | Dokumen hasil assesment penanggulangan krisis kesehatan |
Ekonomi KreatifPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataPelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Jumlah dan Profil Pelaku Ekonomi Kreatif |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Ekonomi Kreatif | Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. |
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/KotaPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanWarga negara yang rumahnya terdampak relokasi Program Pemerintah yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota | Warga negara yang rumahnya terdampak relokasi Program Pemerintah yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
Frekuensi Penayangan Konten Di Media Sosial Tentang StuntingKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Frekuensi penayangan konten di media sosial tentang stunting | |
GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiAngka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | GDR (Gross Death Rate/angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar) | Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar |
GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)Kesehatan RSUD SrengatGDR merupakan angka kematian umum untuk setiap 1.000 pasien keluar |
Kesehatan | RSUD Srengat | GDR (Gross Death Rate/angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar) | GDR merupakan angka kematian umum untuk setiap 1.000 pasien keluar |
Harga Komoditas Utama Hortikultura Di Tingkat Produsen Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Harga Komoditas Utama Hortikultura di Tingkat Produsen menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Harga Komoditas Utama Tanaman Pangan Di Tingkat Produsen Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Harga Komoditas Utama Tanaman Pangan di Tingkat Produsen Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Implementasi KTR Pada 9 Tempat (pendidikan. Transportasi, Kesehatan, Dll)Kesehatan Dinas KesehatanKawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar No.1 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok, 9 kawasan tanpa rokok diantaranya tempat pendidikan, tempat kesehatan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, perkantoran, tempat umum, panti sosial. Jumlah tempat yang melaksanakan KTR Jumlah tempat yang wajib melaksanakan KTR sesuai perbup |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan. Transportasi, kesehatan, dll) | Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar No.1 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok, 9 kawasan tanpa rokok diantaranya tempat pendidikan, tempat kesehatan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, perkantoran, tempat umum, panti sosial. |
Indeks BerAKHLAKSekretariat Daerah Bagian OrganisasiNilai yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dalam mengukur hasil dari implementasi Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” yang dilaksanakan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. |
Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | Indeks BerAKHLAK | Nilai yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dalam mengukur hasil dari implementasi Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” yang dilaksanakan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. |
Indeks Desa MembangunPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaIndeks Desa Membangun atau yang disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Indeks Desa Membangun | Indeks Desa Membangun atau yang disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa |
Indeks InfrastrukturPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Indeks Infrastruktur | Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. |
Indeks Inovasi DaerahPenelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganIndeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Permendagri Nomor 104 Tahun 2018)" |
Penelitian dan Pengembangan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Indeks Inovasi Daerah | Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Permendagri Nomor 104 Tahun 2018)" |
Indeks Kapasitas DaerahKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Kapasitas Daerah, juga dikenal sebagai "Indeks Kemampuan Daerah" atau "Indeks Kesiapsiagaan Daerah," adalah alat atau metrik yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan suatu daerah, wilayah, atau pemerintahan lokal dalam menghadapi bencana atau situasi darurat. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu daerah telah mempersiapkan diri untuk mengatasi berbagai jenis bencana dan bagaimana mereka dapat merespons dengan efektif. |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indeks kapasitas daerah | Indeks Kapasitas Daerah, juga dikenal sebagai "Indeks Kemampuan Daerah" atau "Indeks Kesiapsiagaan Daerah," adalah alat atau metrik yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan suatu daerah, wilayah, atau pemerintahan lokal dalam menghadapi bencana atau situasi darurat. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu daerah telah mempersiapkan diri untuk mengatasi berbagai jenis bencana dan bagaimana mereka dapat merespons dengan efektif. |
Indeks Kapasitas FiskalKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan dengan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Indeks Kapasitas Fiskal | Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan dengan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. |
Indeks Kepuasan Layanan KepegawaianKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaData dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian | Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten/KotaSekretariat Daerah Bagian OrganisasiData informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik |
Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten/Kota | Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan KesehatanKesehatan Dinas KesehatanIndeks Kepuasan Masyarakat adalah rata-rata dari tingkat kepuasan Pelayanan di Dinas Kesehatan, Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Hasil pengukuran secara kuantitatif kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan | Indeks Kepuasan Masyarakat adalah rata-rata dari tingkat kepuasan Pelayanan di Dinas Kesehatan, Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit |
Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Non PerizinanPenanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya |
Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya |
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan SipilAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilProses penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dispendukcapil berdasarkan 9 unsur |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil | Proses penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dispendukcapil berdasarkan 9 unsur |
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan (Parkir, PJU, Angkutan Pelajar)Perhubungan Dinas PerhubunganIndeks adalah suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah/kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan. Pelayanan lalu lintas adalah merupakan suatu istilah umum yang mempunyai beberapa jenis arti pelayanan bidang perhubungan yaitu : layanan pengujian kendaraan bermotor, layanan sarpras transportasi, layanan parkir dan layanan perlengkapan jalan. |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan (Parkir, PJU, Angkutan Pelajar) | Indeks adalah suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah/kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan. Pelayanan lalu lintas adalah merupakan suatu istilah umum yang mempunyai beberapa jenis arti pelayanan bidang perhubungan yaitu : layanan pengujian kendaraan bermotor, layanan sarpras transportasi, layanan parkir dan layanan perlengkapan jalan. |
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor TransportasiPerhubungan Dinas PerhubunganIndeks adalah suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah/kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan. Pelayanan lalu lintas adalah merupakan suatu istilah umum yang mempunyai beberapa jenis arti pelayanan bidang perhubungan yaitu : layanan pengujian kendaraan bermotor Unit Pelayanan Terpadu Wilayah I Srengat Unit Pelayanan Terpadu Wilayah II Wlingi |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | Indeks adalah suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah/kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan. Pelayanan lalu lintas adalah merupakan suatu istilah umum yang mempunyai beberapa jenis arti pelayanan bidang perhubungan yaitu : layanan pengujian kendaraan bermotor |
Indeks Kepuasan Masyarakat Thd Pelayanan Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiHasil survei kepuasan masyarakat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017. |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Hasil survei kepuasan masyarakat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017. |
Indeks Kepuasan Masyarakat Thd Pelayanan Kesehatan RSUD SrengatKesehatan RSUD SrengatData informasi tentang tingkat kepuasan pasien yang diperoleh dari hasil pengumpulan atas pendapat masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan di rumah sakit Rawat Inap Rawat jalan |
Kesehatan | RSUD Srengat | Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan RSUD Srengat | Data informasi tentang tingkat kepuasan pasien yang diperoleh dari hasil pengumpulan atas pendapat masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan di rumah sakit |
Indeks Kesalehan Sosial (IKS)Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianSuatu ukuran untu mengukur sikap perilaku seseorang yang memiliki unsur kebaikan (saleh) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, meliputi peduli/solidaritas sosial, relasi antar manusia (kebhinekaan), menjaga etika dan budi pekerti, menjaga kelestarian alam/lingkungan, menjaga stabilitas (relasi dengan negara dan pemerintah). Kerjasama Ketertiban Umum Soldaritas Sosial Toleransi |
Statistik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Indeks Kesalehan Sosial (IKS) | Suatu ukuran untu mengukur sikap perilaku seseorang yang memiliki unsur kebaikan (saleh) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, meliputi peduli/solidaritas sosial, relasi antar manusia (kebhinekaan), menjaga etika dan budi pekerti, menjaga kelestarian alam/lingkungan, menjaga stabilitas (relasi dengan negara dan pemerintah). |
Indeks Konektivitas Angkutan JalanPerhubungan Dinas PerhubunganIndeks adalah suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah/kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Konektivitas adalah keterhubungan suatu wilayah oleh jaringan trayek angkutan yang memiliki pola untuk interaksi antar wilayah. Angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Indeks konektivitas angkutan jalan | Indeks adalah suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah/kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Konektivitas adalah keterhubungan suatu wilayah oleh jaringan trayek angkutan yang memiliki pola untuk interaksi antar wilayah. Angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. |
Indeks Konektivitas Sungai, Danau Dan PenyeberanganPerhubungan Dinas PerhubunganIndeks adalah suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah/kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Konektivitas adalah keterhubungan suatu wilayah oleh jaringan trayek angkutan yang memiliki pola untuk interaksi antar wilayah. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Indeks konektivitas sungai, danau dan penyeberangan | Indeks adalah suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah/kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Konektivitas adalah keterhubungan suatu wilayah oleh jaringan trayek angkutan yang memiliki pola untuk interaksi antar wilayah. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. |
Indeks Kualitas AirLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Air (IKA) adalah sebuah metode yang sederhana digunakan dalam survei umum kualitas air, melibatkan penggunaan parameter dan metode khusus untuk menilai kualitas air. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Air | Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebuah metode yang sederhana digunakan dalam survei umum kualitas air, melibatkan penggunaan parameter dan metode khusus untuk menilai kualitas air. |
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebuah gambaran atau indikasi awal yang memberikan ringkasan cepat tentang keadaan lingkungan pada suatu wilayah dan periode tertentu. Untuk memastikan perhitungannya yang berkelanjutan, IKLH perlu disusun secara berkala setiap tahun. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebuah gambaran atau indikasi awal yang memberikan ringkasan cepat tentang keadaan lingkungan pada suatu wilayah dan periode tertentu. Untuk memastikan perhitungannya yang berkelanjutan, IKLH perlu disusun secara berkala setiap tahun. |
Indeks Kualitas UdaraLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu angka yang mencerminkan tingkat kualitas atau kebaikan udara berdasarkan karakteristik komponen penyusunnya. IKU merupakan representasi atau nilai yang dihasilkan dari transformasi parameter individual polusi udara yang terkait, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Udara | Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu angka yang mencerminkan tingkat kualitas atau kebaikan udara berdasarkan karakteristik komponen penyusunnya. IKU merupakan representasi atau nilai yang dihasilkan dari transformasi parameter individual polusi udara yang terkait, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. |
Indeks Pembangunan Gender (IPG)Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaIndikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah |
Indeks Pembangunan KeluargaPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaUpaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Indeks Pembangunan Keluarga | Upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. |
Indeks Pembangunan Literasi MasyarakatPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan KearsipanIndeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat |
Indeks Pembangunan PemudaKepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaIPP atau Indeks Pembangunan Pemuda merupakan acuan informasi mengenai pembangunan pemuda yang telah dilakukan. |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Indeks Pembangunan Pemuda | IPP atau Indeks Pembangunan Pemuda merupakan acuan informasi mengenai pembangunan pemuda yang telah dilakukan. |
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaIndeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. Indeks keterwakilan perempuan di parlemen Indeks pendapatan perkapitas perempuan Indeks pengambilan keputusan |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. |
Indeks Pengelolaan Keuangan DaerahKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahIndeks pengelolaan keuangan daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Indeks pengelolaan keuangan daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. |
Indeks Perlindungan Anak (IPA)Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaUkuran dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Indeks Perlindungan Anak (IPA) | Ukuran dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. |
Indeks Profesionalitas ASNKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaPengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Indeks Profesionalitas ASN | Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. |
Indeks Reformasi BirokrasiSekretariat Daerah Bagian Organisasiindeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. |
Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. |
Indeks Reformasi Birokrasi Hasil PMPRBInspektorat Daerah InspektoratPenilaian kemajuan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementrian Lembaga dan/atau pemerintah daerah |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Indeks reformasi birokrasi hasil PMPRB | Penilaian kemajuan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementrian Lembaga dan/atau pemerintah daerah |
Indeks Risiko BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahIndeks Risiko Bencana (Disaster Risk Index) adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Indeks ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana alam atau risiko terkait bencana manusia, serta untuk membantu pemangku kebijakan dan peneliti dalam perencanaan mitigasi bencana dan manajemen risiko. |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Indeks Risiko Bencana | Indeks Risiko Bencana (Disaster Risk Index) adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Indeks ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana alam atau risiko terkait bencana manusia, serta untuk membantu pemangku kebijakan dan peneliti dalam perencanaan mitigasi bencana dan manajemen risiko. |
Indeks Sistem MeritKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaSistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adli dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Indeks Sistem Merit | Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adli dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan |
Indeks SPBEKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Indeks SPBE | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi. |
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan JasaSekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan JasaIndeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. |
Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa | Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan. |
Indeks Tutupan LahanLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupNilai yang menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Indeks Tutupan Lahan | Nilai yang menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. |
Insentif Penghematan Air Pertanian/perkebunan Dan Industri.Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupGuna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. | Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif |
Insiden Tuberkulosis (ITB) Per 100.000 Penduduk.Kesehatan Dinas KesehatanOrang yang mempunyai gejala utama pasien TB paru adalah batuk selama 2 minggu atau lebih dimana yang dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. | Orang yang mempunyai gejala utama pasien TB paru adalah batuk selama 2 minggu atau lebih dimana yang dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan |
Insidensi HIV Per 1.000 Penduduk Yang Tidak Terinveksi HIVKesehatan Dinas KesehatanHIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang memperlemah kekebalan tubuh manusia. Infeksi virus HIV dapat merusak kekebalan tubuh manusia dan dapat menyebabkan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Jumlah penduduk Jumlah temuan HIV per tahun |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinveksi HIV | HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang memperlemah kekebalan tubuh manusia. Infeksi virus HIV dapat merusak kekebalan tubuh manusia dan dapat menyebabkan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) |
Insidensi Malaria Per 1.000 PendudukKesehatan Dinas KesehatanMalaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasomodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Insidensi Malaria per 1.000 penduduk | Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasomodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut |
Insidensi TB Per 100.000 PendudukKesehatan Dinas KesehatanTuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis. Pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB teridentifikasi sebagai suatu kasus TB. Insiden Tuberkulosis adalah jumlah kasus TB baru dan kambuh yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk. Jumlah Penduduk yang ada di suatu wilayah Jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Insidensi TB per 100.000 penduduk | Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis. Pasien yang telah dibuktikan secara bakteriologis (mikroskopis, kultur atau molekuler) atau didiagnosis menderita TB teridentifikasi sebagai suatu kasus TB. Insiden Tuberkulosis adalah jumlah kasus TB baru dan kambuh yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk. |
Jenis Dan Lokasi IndustriPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganPerbedaan dalam skala dan karakteristik industri berdasarkan ukuran, kapasitas produksi, dan dampak ekonomi yang dihasilkan Industri Barang Kulit Industri Batik Industri Galian Bukan Logam Industri Gula Kelapa Industri Kimia Farmasi Industri Makanan Olahan Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Kayu Industri Peralatan/Mesin Industri Sambel Pecel Industri Tekstil |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jenis dan Lokasi Industri | Perbedaan dalam skala dan karakteristik industri berdasarkan ukuran, kapasitas produksi, dan dampak ekonomi yang dihasilkan |
Jenis DTWPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataKawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. a. Berdasar Pengelola b. Berdasarkan Jenis dan Pengelolaan |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jenis DTW | Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan. |
Jumlah Agen Perjalanan WisataPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataAgen perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan perjalanan di mana mereka bergerak sebagai perantara dalam menjual dan mengurus jasa. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Agen Perjalanan Wisata | Agen perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan perjalanan di mana mereka bergerak sebagai perantara dalam menjual dan mengurus jasa. |
Jumlah Akta Pengakuan Anak Yang Diterbitkan (tahun N)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAkta Pengakuan Anak adalah salah satu jenis administrasi Kependudukan di Bidang Catatan Sipil yang berupa catatan pinggir dan dibuat bagi anak lahir diluar perkawinan yang sah secara negara yang kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tua yang sah. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta Pengakuan Anak yang diterbitkan (tahun n) | Akta Pengakuan Anak adalah salah satu jenis administrasi Kependudukan di Bidang Catatan Sipil yang berupa catatan pinggir dan dibuat bagi anak lahir diluar perkawinan yang sah secara negara yang kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tua yang sah. |
Jumlah Akta Pengangkatan Anak Yang Diterbitkan (tahun N)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAkta Pengangkatan Anak adalah salah satu jenis Administrasi Kependudukan di Bidang Catatan Sipil yang berupa catatan pinggir dan dibuat bagi anak lahir diluar perkawinan yang sah secara negara yang kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tua yang sah. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta Pengangkatan Anak yang diterbitkan (tahun n) | Akta Pengangkatan Anak adalah salah satu jenis Administrasi Kependudukan di Bidang Catatan Sipil yang berupa catatan pinggir dan dibuat bagi anak lahir diluar perkawinan yang sah secara negara yang kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tua yang sah. |
Jumlah Akta Perceraian Yang Diterbitkan (tahun N)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAkta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang Pencatatan Perceraian seseorang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri. Proses Perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri menurut prosedur Pengadilan yang berlaku. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan (tahun n) | Akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang Pencatatan Perceraian seseorang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri. Proses Perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri menurut prosedur Pengadilan yang berlaku. |
Jumlah Akta Pernikahan Yang Diterbitkan (tahun N)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBuku nikah/akta perkawinan adalah dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama atau Dispendukcapil yang menunjukkan pernikahan sah di mata negara dan agama. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Akta Pernikahan yang diterbitkan (tahun n) | Buku nikah/akta perkawinan adalah dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama atau Dispendukcapil yang menunjukkan pernikahan sah di mata negara dan agama. |
Jumlah Aliran Kepercayaan MasyarakatSekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikMenurut Peraturan Mendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Lembaga Adat dan Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar Nomor 43 Tahun 2009/ Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Panghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ,Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. |
Sekretariat Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Aliran Kepercayaan Masyarakat | Menurut Peraturan Mendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Lembaga Adat dan Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar Nomor 43 Tahun 2009/ Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Panghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ,Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. |
Jumlah Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Laki Perempuan |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Anak terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan | ||
Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar PantiSosial Dinas Sosial- Anak Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakukan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. - Rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka; dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | - Anak Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakukan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. - Rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka; dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat. |
Jumlah Anggota Damkar Yang Mengikuti Pelatihan, Pencegahan, Penanggulangan Bahaya KebakaranKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah seluruh anggota damkar yang mengikuti pelatihan, pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran Diklat Dasar Pemadam I Diklat Dasar Pemadam II Diklat Fungsional Diklat Teknis |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Jumlah anggota Damkar yang mengikuti pelatihan, pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran | Jumlah seluruh anggota damkar yang mengikuti pelatihan, pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran |
Jumlah Anggota DPRDSekretariat DPRD Sekretariat DPRDAnggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 dan yang telah diresmikan keanggotaannya melalui pengambilan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Anggota DPRD | Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 dan yang telah diresmikan keanggotaannya melalui pengambilan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Jenis KelaminSekretariat DPRD Sekretariat DPRDTotal seluruh anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan Jumlah Anggota DRPD Laki-Laki Jumlah Anggota DRPD Perempuan |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin | Total seluruh anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan |
Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan PartaiSekretariat DPRD Sekretariat DPRDAnggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 dan yang telah diresmikan keanggotaannya melalui pengambilan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Partai | Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 dan yang telah diresmikan keanggotaannya melalui pengambilan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Jumlah Anggota FraksiSekretariat DPRD Sekretariat DPRDfraksi mengacu pada kelompok anggota parlemen atau legislatif yang memiliki pandangan atau kepentingan bersama dalam proses pengambilan keputusan. |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Anggota Fraksi | fraksi mengacu pada kelompok anggota parlemen atau legislatif yang memiliki pandangan atau kepentingan bersama dalam proses pengambilan keputusan. |
Jumlah Anggota PaskibrakaKesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikMenurut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Upacara Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi dan kabupaten/kota |
Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Anggota Paskibraka | Menurut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Upacara Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi dan kabupaten/kota |
Jumlah Anggota Perpustakaan DaerahPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan jumlah anggota perpustakaan daerah laki-laki jumlah anggota perpustakaan daerah perempuan |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah | |
Jumlah Anggota Satpol PP Yang Telah Mengikuti Pelatihan Berdasarkan Jenis KelaminKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah Aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat yang mengikuti Pelatihan Anggota Satpol PP (laki-laki) Anggota Satpol PP (Perempuan) |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan berdasarkan jenis kelamin | Jumlah Aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat yang mengikuti Pelatihan |
Jumlah Aparat DamkarKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah orang (pasukan) yang bertugas memadamkan (kebakaran dan sebagainya) Aparat Damkar ASN Aparat Damkar Non ASN |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparat Damkar | Jumlah orang (pasukan) yang bertugas memadamkan (kebakaran dan sebagainya) |
Jumlah Aparatur Kelembagaan Desa Yang Memiliki Kompetensi Dalam Tata Kelola PemdesPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaAparatur kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah aparatur kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes | Aparatur kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes |
Jumlah ApotekKesehatan Dinas KesehatanSarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Termasuk Apotek PRB) |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Apotek | Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Termasuk Apotek PRB) |
Jumlah Armada Perairan Laut Perikanan TangkapKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal kapal atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan laut. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Armada Perairan Laut Perikanan Tangkap | Total kapal atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan laut. |
Jumlah Armada Perairan Umum Perikanan TangkapKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal kapal atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan laut |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Armada Perairan Umum Perikanan Tangkap | Total kapal atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan laut |
Jumlah Armada Perpustakaan KelilingPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan KearsipanArmada perpustakaan keliling adalah kendaraan baik roda dua, roda tiga, maupun roda empat yang digunakan dalam pelaksanaan layanan perpustakaan keliling |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Armada Perpustakaan Keliling | Armada perpustakaan keliling adalah kendaraan baik roda dua, roda tiga, maupun roda empat yang digunakan dalam pelaksanaan layanan perpustakaan keliling |
Jumlah Arsip Terjaga Dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya Yang DipreservasiKearsipan Dinas Perpustakaan dan KearsipanArsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. |
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. |
Jumlah Arus Penumpang Angkutan UmumPerhubungan Dinas PerhubunganArus penumpang angkutan umum adalah jumlah orang yang naik/turun dengan menggunanakan moda transportasi umum Jumlah arus penumpang angkutan Bus dan Kereta Jumlah arus penumpang angkutan MPU dan MKL |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Arus penumpang angkutan umum adalah jumlah orang yang naik/turun dengan menggunanakan moda transportasi umum |
Jumlah ASN Per Perangkat Daerah Dan KecamatanKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaPerangkat daerah di wilayah Kabupaten/Kota meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah ASN per perangkat daerah dan kecamatan | Perangkat daerah di wilayah Kabupaten/Kota meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. |
Jumlah ASN Yang Mengikuti AssesmenKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaAsesmen dilakukan agar dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah akan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan asesmen terhadap ASN akan dapat diketahui bagaimana kemampuan, kompetensi, dan potensi ASN tersebut dalam bekerja. |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah ASN yang mengikuti assesmen | Asesmen dilakukan agar dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah akan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan asesmen terhadap ASN akan dapat diketahui bagaimana kemampuan, kompetensi, dan potensi ASN tersebut dalam bekerja. |
Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Peningkatan KompetensiKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi | |
Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat TeknisPendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaDiklat teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS |
Pendidikan dan Pelatihan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis | Diklat teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS |
Jumlah ASN Yang Mengikuti Kegiatan Literasi Digital Atau Program Pelatihan Bidang Digital Yang Difasilitasi Oleh Pemerintah DaerahKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianPelatihan Bidang Digital adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan dalam berbagai aspek teknologi digital. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam dunia digital yang terus berkembang. Pelatihan bidang digital mencakup berbagai topik, termasuk pemrograman, analisis data, desain web, manajemen media sosial, keamanan siber, pengembangan perangkat lunak, dan banyak lagi. Jumlah ASN per perangkat daerah dan kecamatan jumlah asn yang sudah mengikuti pelatihan |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah | Pelatihan Bidang Digital adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan dalam berbagai aspek teknologi digital. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam dunia digital yang terus berkembang. Pelatihan bidang digital mencakup berbagai topik, termasuk pemrograman, analisis data, desain web, manajemen media sosial, keamanan siber, pengembangan perangkat lunak, dan banyak lagi. |
Jumlah ASN Yang Seharusnya Mengikuti Diklat Peningkatan KompetensiKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah ASN yang seharusnya mengikuti diklat peningkatan kompetensi | |
Jumlah Atlet Berprestasi (Provinsi, Nasional, Internasional)Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaPrestasi dinilai dari capaian medali yang diperoleh atlet pada tiap cabang olahraga |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Jumlah Atlet Berprestasi (Provinsi, Nasional, Internasional) | Prestasi dinilai dari capaian medali yang diperoleh atlet pada tiap cabang olahraga |
Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) BerkembangPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaJumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berstatus Berkembang |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berstatus Berkembang |
Jumlah Balai Benih IkanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananBalai benih ikan adalah unit pelaksana teknis daerah di bawah pengelolaan dan pengawasan dinas kabupaten/kota, yang bertugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Balai Benih Ikan | Balai benih ikan adalah unit pelaksana teknis daerah di bawah pengelolaan dan pengawasan dinas kabupaten/kota, yang bertugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk. |
Jumlah Balai Benih IkanPertanian Dinas Peternakan dan PerikananBalai Benih Ikan adalah lembaga atau fasilitas yang bertugas untuk memproduksi dan mengembangkan benih ikan, seperti telur ikan dan larva, dalam skala komersial maupun non-komersial. |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Balai Benih Ikan | Balai Benih Ikan adalah lembaga atau fasilitas yang bertugas untuk memproduksi dan mengembangkan benih ikan, seperti telur ikan dan larva, dalam skala komersial maupun non-komersial. |
Jumlah BalitaKesehatan Dinas KesehatanJumlah anak usia 0-59 bulan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Balita | Jumlah anak usia 0-59 bulan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu |
Jumlah Balita StuntingKesehatan Dinas KesehatanAnak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Balita Stunting | Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD |
Jumlah Balita Yang Dilakukan PengukuranKesehatan Dinas KesehatanBalita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Balita yang dilakukan pengukuran | Balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya |
Jumlah Bangunan Sekolah SD Yang Kondisi BaikPendidikan Dinas Pendidikanmerupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah bangunan sekolah SD yang kondisi baik | merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan |
Jumlah Bangunan Sekolah SMP Yang Kondisi BaikPendidikan Dinas Pendidikanmerupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah bangunan sekolah SMP yang kondisi baik | merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan |
Jumlah Bank SampahLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupBank sampah adalah suatu program atau inisiatif yang bertujuan untuk mengelola sampah secara efisien dengan mendorong masyarakat untuk melakukan pengumpulan, pemisahan, dan pengolahan sampah di tingkat lokal. Konsep bank sampah didasarkan pada prinsip bahwa sampah dapat memiliki nilai ekonomis dan dapat diolah menjadi sumber daya yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah Bank Sampah | Bank sampah adalah suatu program atau inisiatif yang bertujuan untuk mengelola sampah secara efisien dengan mendorong masyarakat untuk melakukan pengumpulan, pemisahan, dan pengolahan sampah di tingkat lokal. Konsep bank sampah didasarkan pada prinsip bahwa sampah dapat memiliki nilai ekonomis dan dapat diolah menjadi sumber daya yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang. |
Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan | ||
|
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Belanja Pegawai | |
|
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah Belanja Pegawai diluar Guru dan Nakes | |
Jumlah Belanja Pemerintah Untuk KesehatanKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah belanja pemerintah untuk kesehatan | Belanja pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. |
Jumlah Belanja Pemerintah Untuk PendidikanKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah belanja pemerintah untuk pendidikan | Belanja pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. |
Jumlah Belanja Pemeritah Untuk InfrastrukturKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahBelanja pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah belanja pemeritah untuk infrastruktur | Belanja pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. |
Jumlah BidanKesehatan Dinas KesehatanBidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Bidan | Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
Jumlah Bidang Tanah Yang DiredistribusiPertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanBidang tanah perkebunan yang diberikan hak penguasaan kepada KK tertentu |
Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Jumlah bidang tanah yang diredistribusi | Bidang tanah perkebunan yang diberikan hak penguasaan kepada KK tertentu |
Jumlah Biro WisataPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataBiro Perjalanan Wisata (BPW) merupakan usaha penyedia jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Biro Wisata | Biro Perjalanan Wisata (BPW) merupakan usaha penyedia jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata. |
Jumlah BLUDSekretariat Daerah Bagian PerekonomianBadan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. (Permendagri No. 79 Tahun 2018) |
Sekretariat Daerah | Bagian Perekonomian | Jumlah BLUD | Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. (Permendagri No. 79 Tahun 2018) |
Jumlah BPPPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianTotal keseluruhan balai penyuluhan yang beroperasi dalam suatu wilayah atau negara pada suatu periode waktu tertentu. |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah BPP | Total keseluruhan balai penyuluhan yang beroperasi dalam suatu wilayah atau negara pada suatu periode waktu tertentu. |
Jumlah BUMDSekretariat Daerah Bagian PerekonomianBadan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, dalam hal ini Kabupaten Blitar |
Sekretariat Daerah | Bagian Perekonomian | Jumlah BUMD | Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, dalam hal ini Kabupaten Blitar |
Jumlah BUMDesPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakatnya |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah BUMDes | Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakatnya |
Jumlah BUMDesMaPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBUMDesma adalah badan usaha yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah dua Desa atau lebih beserta masyarakatnya |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah BUMDesMa | BUMDesma adalah badan usaha yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah dua Desa atau lebih beserta masyarakatnya |
Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang DitetapkanKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataCagar budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) merupakan bagian dari peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan | Cagar budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) merupakan bagian dari peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. |
Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang DilindungiKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataCagar budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Warisan budaya adalah Benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi | Cagar budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Warisan budaya adalah Benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang |
Jumlah CCTV Jalan RayaPerhubungan Dinas PerhubunganCCTV jalan raya adalah kamera kecil yang ditempatkan di sebuah lokasi untuk mengawasi dan merekam suatu keadaan atau peristiwa pada salah satu titik ruas jalan. |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah CCTV Jalan raya | CCTV jalan raya adalah kamera kecil yang ditempatkan di sebuah lokasi untuk mengawasi dan merekam suatu keadaan atau peristiwa pada salah satu titik ruas jalan. |
Jumlah CSIRT Yang Dibentuk Di Sektor Pemerintah DaerahPersandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianCSIRT adalah singkatan dari "Computer Security Incident Response Team," yang dalam Bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai "Tim Respons Keamanan Komputer." CSIRT adalah tim yang dibentuk oleh organisasi atau entitas dengan tujuan khusus untuk mengelola, merespons, dan menangani insiden keamanan siber. |
Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah | CSIRT adalah singkatan dari "Computer Security Incident Response Team," yang dalam Bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai "Tim Respons Keamanan Komputer." CSIRT adalah tim yang dibentuk oleh organisasi atau entitas dengan tujuan khusus untuk mengelola, merespons, dan menangani insiden keamanan siber. |
Jumlah Dan Daftar Pasar HewanPertanian Dinas Peternakan dan PerikananPasar Hewan adalah tempat atau lokasi fisik di mana hewan ternak, seperti sapi, kuda, domba, unggas, dan hewan-hewan lainnya, diperjualbelikan. |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah dan Daftar Pasar Hewan | Pasar Hewan adalah tempat atau lokasi fisik di mana hewan ternak, seperti sapi, kuda, domba, unggas, dan hewan-hewan lainnya, diperjualbelikan. |
Jumlah Dan Jenis Kegiatan KepemudaanKepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaKegiatan Kepemudaan adalah kegiatan pembinaan terhadap seseorang yang berusia 16-30 tahun yang berkaitan dengan potensi,tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita. |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Jumlah dan jenis kegiatan kepemudaan | Kegiatan Kepemudaan adalah kegiatan pembinaan terhadap seseorang yang berusia 16-30 tahun yang berkaitan dengan potensi,tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita. |
Jumlah Dan Jenis Pelanggaran Perda/PerkadaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah dan Jenis pelanggaran yang terjadi dari masing-masing Perda/Perkada Pelaggaran Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pelanggaran Keputusan Bupati Blitar Pelanggaran Peraturan Bupati Blitar |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Jumlah dan jenis pelanggaran Perda/Perkada | Jumlah dan Jenis pelanggaran yang terjadi dari masing-masing Perda/Perkada |
Jumlah Dan Jenis Pengembangan TTGPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaJumlah dan Jenis Pengembangan Tegnologi Tepat Guna (TTG) |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah dan Jenis Pengembangan TTG | Jumlah dan Jenis Pengembangan Tegnologi Tepat Guna (TTG) |
Jumlah Dan Jenis Penyelesaian/penegakan PerdaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah penyelesaian atau penegakan Perda/Perkada yang ditangani Pelanggaran Keputusan Bupati Blitar yang dapat diselesaikan Pelanggaran Peraturan Bupati Blitar yang dapat diselesaikan/ditegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dapat Diselesaikan |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Jumlah dan jenis penyelesaian/penegakan perda | Jumlah penyelesaian atau penegakan Perda/Perkada yang ditangani |
Jumlah Dan Jenis Sarana Prasarana Seni Dan BudayaPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataPrasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan. Jumlah Gedung Kesenian Jumlah Museum Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya Jumlah Sanggar Kesenian |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Seni dan Budaya | Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan. |
Jumlah Dan Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (per Kategori)Sosial Dinas SosialSeseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah dan Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (per Kategori) | Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. |
Jumlah Dan Kategori Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti RehabilitasiSosial Dinas Sosial-Sarana yang dapat dimanfaatkan secara umum dan bukan termasuk sarana pribadi -Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah dan Kategori Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | -Sarana yang dapat dimanfaatkan secara umum dan bukan termasuk sarana pribadi -Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. |
Jumlah Dan Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) (per Kecamatan)Pertanian Dinas Peternakan dan PerikananProduksi Daging Hewan Ternak Besar adalah istilah yang mengacu pada total berat atau volume daging yang dihasilkan dari hewan ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan hewan ternak besar lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar, di sisi lain, mengacu pada nilai ekonomi dari produksi daging hewan ternak besar |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah dan Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) (per kecamatan) | Produksi Daging Hewan Ternak Besar adalah istilah yang mengacu pada total berat atau volume daging yang dihasilkan dari hewan ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan hewan ternak besar lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar, di sisi lain, mengacu pada nilai ekonomi dari produksi daging hewan ternak besar |
Jumlah Dan Nilai Produksi Daging Hewan Unggas (ayam, Itik, Unggas Lainnya) (per Kecamatan)Pertanian Dinas Peternakan dan PerikananJumlah Produksi Daging Hewan Unggas adalah istilah yang mengacu pada total berat atau volume daging yang dihasilkan dari hewan unggas seperti ayam, itik, kalkun, dan jenis unggas lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Jumlah dan Nilai Produksi Daging Hewan Unggas (ayam, itik, unggas lainnya |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah dan Nilai Produksi Daging Hewan Unggas (ayam, itik, unggas lainnya) (per kecamatan) | Jumlah Produksi Daging Hewan Unggas adalah istilah yang mengacu pada total berat atau volume daging yang dihasilkan dari hewan unggas seperti ayam, itik, kalkun, dan jenis unggas lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Jumlah dan Nilai Produksi Daging Hewan Unggas (ayam, itik, unggas lainnya |
Jumlah Dan Nilai Produksi Susu Hewan Ternak (sapi Dan Hewan Ternak Lainnya) (per Kecamatan)Pertanian Dinas Peternakan dan PerikananJumlah Produksi Susu Hewan Ternak adalah istilah yang mengacu pada total volume susu yang dihasilkan oleh hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan hewan ternak lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Jumlah Produksi Susu Hewan Ternak adalah istilah yang mengacu pada total volume susu yang dihasilkan oleh hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan hewan ternak lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah dan Nilai Produksi Susu Hewan Ternak (sapi dan hewan ternak lainnya) (per kecamatan) | Jumlah Produksi Susu Hewan Ternak adalah istilah yang mengacu pada total volume susu yang dihasilkan oleh hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan hewan ternak lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Jumlah Produksi Susu Hewan Ternak adalah istilah yang mengacu pada total volume susu yang dihasilkan oleh hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan hewan ternak lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun |
Jumlah Dan Nilai Produksi Telur Unggas (ayam, Itik, Hewan Ternak Lainnya) (per Kecamatan)Pertanian Dinas Peternakan dan PerikananJumlah Produksi Telur Unggas adalah istilah yang mengacu pada total volume telur yang dihasilkan oleh hewan unggas seperti ayam, itik, kalkun, dan jenis unggas lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Nilai Produksi Telur Unggas, di sisi lain, mengacu pada nilai ekonomi dari produksi telur hewan unggas |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah dan Nilai Produksi Telur Unggas (ayam, itik, hewan ternak lainnya) (per kecamatan) | Jumlah Produksi Telur Unggas adalah istilah yang mengacu pada total volume telur yang dihasilkan oleh hewan unggas seperti ayam, itik, kalkun, dan jenis unggas lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Nilai Produksi Telur Unggas, di sisi lain, mengacu pada nilai ekonomi dari produksi telur hewan unggas |
Jumlah Dan Profil Asosiasi PedagangPerdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan- Total entitas pedagang yang menjadi anggota suatu asosiasi tertentu - Karakteristik dan informasi terinci mengenai entitas pedagang yang tergabung dalam asosiasi tersebut |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah dan Profil Asosiasi Pedagang | - Total entitas pedagang yang menjadi anggota suatu asosiasi tertentu - Karakteristik dan informasi terinci mengenai entitas pedagang yang tergabung dalam asosiasi tersebut |
Jumlah Dan Rincian Event (Pagelaran/Pameran) Seni Budaya Yang Diselenggarakan Pemerintah DaerahPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataFestival seni dan budaya adalah sebuah acara yang diadakan dalam rangka memperingati peristiwa penting atau bersejarah yang berhubungan dengan seni dan budaya. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah dan Rincian Event (Pagelaran/Pameran) Seni Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah | Festival seni dan budaya adalah sebuah acara yang diadakan dalam rangka memperingati peristiwa penting atau bersejarah yang berhubungan dengan seni dan budaya. |
Jumlah Dan Rincian Event Kepemudaan Dan Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah DaerahKepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaEvent Kepemudaan dan Olahraga adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan dan keolahragaan yang diselenggarakan oleh dinas kepemudaan dan olahraga |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Jumlah dan Rincian Event Kepemudaan dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah | Event Kepemudaan dan Olahraga adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan dan keolahragaan yang diselenggarakan oleh dinas kepemudaan dan olahraga |
Jumlah Dan Rincian Event Wisata Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah DaerahPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataEvent pariwisata menurut Getz (2008) adalah sesuatu kegiatan yang dikelola dengan professional dan telah banyak dilakukan di mana wisatawan menjadi target konsumen potensial untuk kegiatan yang akan diselenggarakan dan industri pariwisata berpengaruh dalam kesuksesan dan daya tarik kegiatan itu sendiri. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah dan Rincian Event Wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah | Event pariwisata menurut Getz (2008) adalah sesuatu kegiatan yang dikelola dengan professional dan telah banyak dilakukan di mana wisatawan menjadi target konsumen potensial untuk kegiatan yang akan diselenggarakan dan industri pariwisata berpengaruh dalam kesuksesan dan daya tarik kegiatan itu sendiri. |
Jumlah Dan Rincian Hak Cipta, Desain, Merk , Paten, Dan Rahasia Dagang Di Daerah Yang Sudah DidaftarkanPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganInformasi tentang berapa banyak hak-hak ini yang telah didaftarkan di Kabupaten Blitar, serta detail tentang masing-masing jenis hak kekayaan intelektual tersebut |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah dan rincian hak cipta, desain, merk , paten, dan rahasia dagang di daerah yang sudah didaftarkan | Informasi tentang berapa banyak hak-hak ini yang telah didaftarkan di Kabupaten Blitar, serta detail tentang masing-masing jenis hak kekayaan intelektual tersebut |
Jumlah Dan Rincian Laporan Kasus Pungutan LiarInspektorat Daerah InspektoratPungutan liar adalah tindakan meminta sesuatu berupa uang dan lain sebagainya kepada seseorang, lembaga atau perusahaan tanpa menuruti peraturan yang ada. |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah dan Rincian Laporan kasus Pungutan Liar | Pungutan liar adalah tindakan meminta sesuatu berupa uang dan lain sebagainya kepada seseorang, lembaga atau perusahaan tanpa menuruti peraturan yang ada. |
Jumlah Dan Rincian Lokasi Gudang Pertanian (Pemerintah/Swasta)Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah dan Rincian Lokasi Gudang Pertanian (Pemerintah/Swasta) | |
Jumlah Dan Rincian Lokasi Lumbung Pangan MasyarakatPangan Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLumbung pangan masyarakat adalah sebuah konsep yang merujuk pada praktek penyediaan dan penyimpanan pangan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan suatu komunitas atau masyarakat. Lumbung pangan masyarakat dapat berupa fasilitas fisik seperti gudang penyimpanan pangan, tetapi juga bisa merujuk pada sistem adat atau praktik tradisional yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan sumber daya pangan di suatu komunitas. |
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah dan Rincian Lokasi Lumbung Pangan Masyarakat | Lumbung pangan masyarakat adalah sebuah konsep yang merujuk pada praktek penyediaan dan penyimpanan pangan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan suatu komunitas atau masyarakat. Lumbung pangan masyarakat dapat berupa fasilitas fisik seperti gudang penyimpanan pangan, tetapi juga bisa merujuk pada sistem adat atau praktik tradisional yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan sumber daya pangan di suatu komunitas. |
Jumlah Dan Rincian Negara Tujuan PMI Yang DiberangkatkanTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah dan Rincian Negara Tujuan PMI yang diberangkatkan | PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. |
Jumlah Dan Rincian PMI Yang Diberangkatkan Berdasar Asal KecamatanTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah dan Rincian PMI yang diberangkatkan berdasar asal kecamatan | PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. |
Jumlah Data Menara TelekomunikasiPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangBangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang ada di Kabupaten |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Data Menara Telekomunikasi | Bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang ada di Kabupaten |
Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan RakyatSosial Dinas SosialPemerlu Pelayanan Kesejahteraan Rakyat atau dalam istilah umumnya adalah Pemerlu Pelayanana Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Rakyat | Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Rakyat atau dalam istilah umumnya adalah Pemerlu Pelayanana Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). |
Jumlah Data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan RakyatSosial Dinas SosialPotensi dan Sumber Kesejahteraan Rakyat atau lebih umum disebut Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Rakyat | Potensi dan Sumber Kesejahteraan Rakyat atau lebih umum disebut Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. |
Jumlah Debitur Penerima Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Sektor UsahaKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Bagian PerekonomianUnit usaha yang menjadi debitur KUR adalah unit usaha yang mendapatkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat dari bank penyalur KUR |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Bagian Perekonomian | Jumlah debitur penerima kredit usaha rakyat berdasarkan sektor usaha | Unit usaha yang menjadi debitur KUR adalah unit usaha yang mendapatkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat dari bank penyalur KUR |
Jumlah DermagaPerhubungan Dinas PerhubunganDermaga/pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah Dermaga | Dermaga/pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. |
Jumlah Desa BerkembangPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaJumlah desa yang memiliki status berkembang |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Desa Berkembang | Jumlah desa yang memiliki status berkembang |
Jumlah Desa MandiriPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBanyaknya desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Desa Mandiri | Banyaknya desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. |
Jumlah Desa Tangguh BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahDesa Tangguh Bencana adalah konsep dan pendekatan yang bertujuan untuk mempersiapkan komunitas di tingkat desa atau pedesaan agar lebih kuat dalam menghadapi bencana alam atau situasi darurat. Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, melindungi nyawa dan harta benda penduduk, serta memastikan kesiapsiagaan dan ketangguhan komunitas dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Desa Tangguh Bencana | Desa Tangguh Bencana adalah konsep dan pendekatan yang bertujuan untuk mempersiapkan komunitas di tingkat desa atau pedesaan agar lebih kuat dalam menghadapi bencana alam atau situasi darurat. Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, melindungi nyawa dan harta benda penduduk, serta memastikan kesiapsiagaan dan ketangguhan komunitas dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. |
Jumlah Desa TertinggalPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBanyaknya desa yang masih minim dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Desa Tertinggal mencakup Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan Indeks Pembangunan Desa dalam rentang nilai 0-49,9. |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Desa Tertinggal | Banyaknya desa yang masih minim dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Desa Tertinggal mencakup Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan Indeks Pembangunan Desa dalam rentang nilai 0-49,9. |
Jumlah Desa Wisata (Ditetapkan Melalui Perkada) (desa)Pariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataMenurut Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3, desa wisata adalah desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung. Desa wisata disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Desa Wisata (Ditetapkan melalui Perkada) (desa) | Menurut Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3, desa wisata adalah desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung. Desa wisata disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. |
Jumlah Desa Yang Dilakukan Audit RegulerInspektorat Daerah InspektoratKegiatan audit reguler merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah Desa yang dilakukan Audit Reguler | Kegiatan audit reguler merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah |
Jumlah Desa Yang Dilakukan Audit Yang Tidak Ada Temuan MaterialInspektorat Daerah InspektoratInformasi terkait total Desa yang dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan tidak ada temuan yang bersifat pengembalian ke kas daerah |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah Desa yang dilakukan audit yang tidak ada temuan material | Informasi terkait total Desa yang dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan tidak ada temuan yang bersifat pengembalian ke kas daerah |
Jumlah Desa Yang Dilakukan Penegasan Batas (tahun N)Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPenanganan batas adalah pemetaan batas-batas desa yang menunjukkan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Desa yang dilakukan penegasan batas (tahun n) | Penanganan batas adalah pemetaan batas-batas desa yang menunjukkan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa |
Jumlah Desa Yang Telah Dilakukan Pemutakhiran SISMIOPKeuangan Badan Pendapatan Daerahmerupakan suatu sistem informasi yang terpadu yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi di dalam administrasi pada semua tingkat organisasi pengelola PBB. Jumlah desa yang telah menyelesaikan proses pembaruan atau pemutakhiran data dalam Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dalam periode tertentu. Proses pemutakhiran ini mencakup verifikasi dan validasi data objek pajak, termasuk tanah, bangunan, dan properti lainnya yang berada di wilayah desa tersebut. Pemutakhiran SISMIOP dilakukan untuk memastikan bahwa data perpajakan yang dimiliki pemerintah desa adalah yang paling mutakhir, akurat, dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Desa yang telah melakukan pemutakhiran ini biasanya ditandai dengan adanya laporan atau dokumentasi resmi yang menunjukkan bahwa data SISMIOP telah diperbarui sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana desa-desa di suatu wilayah telah mengadopsi dan menjalankan pembaruan data perpajakan secara efektif. |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah desa yang telah dilakukan pemutakhiran SISMIOP | merupakan suatu sistem informasi yang terpadu yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi di dalam administrasi pada semua tingkat organisasi pengelola PBB. Jumlah desa yang telah menyelesaikan proses pembaruan atau pemutakhiran data dalam Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dalam periode tertentu. Proses pemutakhiran ini mencakup verifikasi dan validasi data objek pajak, termasuk tanah, bangunan, dan properti lainnya yang berada di wilayah desa tersebut. Pemutakhiran SISMIOP dilakukan untuk memastikan bahwa data perpajakan yang dimiliki pemerintah desa adalah yang paling mutakhir, akurat, dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Desa yang telah melakukan pemutakhiran ini biasanya ditandai dengan adanya laporan atau dokumentasi resmi yang menunjukkan bahwa data SISMIOP telah diperbarui sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana desa-desa di suatu wilayah telah mengadopsi dan menjalankan pembaruan data perpajakan secara efektif. |
Jumlah Desa Yang Telah Dilakukan Penegasan Batas (kumulatif)Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPenanganan batas adalah pemetaan batas-batas desa yang menunjukkan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa. Penanganan batas desa secara kumulatif terdiri dari yang telah diresmikan oleh Perkada atau masih dalam proses |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Desa yang telah dilakukan penegasan batas (kumulatif) | Penanganan batas adalah pemetaan batas-batas desa yang menunjukkan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa. Penanganan batas desa secara kumulatif terdiri dari yang telah diresmikan oleh Perkada atau masih dalam proses |
Jumlah Desa/Kelurahan UCIKesehatan Dinas KesehatanDesa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Desa/Kelurahan UCI | Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun |
Jumlah Desa/kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).Kesehatan Dinas KesehatanPendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Perilaku yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaranaan STBM meliputi 5 pilar yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT). Ketentuan lebih rinci mengenai pilar STBM mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang STBM. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). | Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Perilaku yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaranaan STBM meliputi 5 pilar yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT). Ketentuan lebih rinci mengenai pilar STBM mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang STBM. |
Jumlah Desa/kelurahan Yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).Kesehatan Dinas KesehatanKondisi ketika setiap KK dalam desa/kelurahan tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). | Kondisi ketika setiap KK dalam desa/kelurahan tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah desa/kelurahan yang sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS) Menurut Kecamatan | |||
Jumlah Destinasi Wisata (obyek)Pariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataPengertian destinasi pariwisata menurut UU no 10 tahun 2009 adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyrakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata (obyek) | Pengertian destinasi pariwisata menurut UU no 10 tahun 2009 adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyrakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. |
Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan (obyek)Pariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataDestinasi wisata yang dikembangkan adalah pengembangan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyrakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Destinasi Wisata yang Dikembangkan (obyek) | Destinasi wisata yang dikembangkan adalah pengembangan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyrakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. |
Jumlah Diklat Teknis Yang DiselenggarakanKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaDiklat teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah diklat teknis yang diselenggarakan | Diklat teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS |
Jumlah Dokter GigiKesehatan Dinas KesehatanDokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Dokter Gigi | Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
Jumlah Dokter SpesialisKesehatan Dinas Kesehatandokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Dokter Spesialis | dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah |
Jumlah Dokter UmumKesehatan Dinas KesehatanDokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Dokter Umum | Dokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah |
Jumlah Dokumen Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan DaerahPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganEvaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah adalah dokumen yang berisi tentang laporan evaluasi kinerja dari program-program pembangunan daerah |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah | Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah adalah dokumen yang berisi tentang laporan evaluasi kinerja dari program-program pembangunan daerah |
Jumlah Fasilitasi Kualitas UKBM (Posyandu)Kesehatan Dinas KesehatanSalah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Posyandu mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan minimal satu kegiatan (misalnya Pos PAUD, kesehatan reproduksi remaja/Posyandu Remaja, kesehatan usia kerja/Pos UKK, kesehatan lanjut usia/Posyandu Lansia, Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Bina Keluarga Balita (BKB), Posbindu PTM, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, pos malaria desa (posmaledes), kelompok pemakai dan pecinta air bersih (pokmair), dsbnya). Tingkatan perkembangan posyandu yang dihasilkan dari penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan alat telaahan perkembangan posyandu yang dikenal dengan telaahan kemandirian posyandu. Perkembangan Posyandu dibedakan menjadi 4 tingkat/strata yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Pengukuran tingkat perkembangan posyandu ditujukan dalam rangka pembinaan karena perkembangan masing-masing Posyandu tidak sama, sehingga pembinaan yang dilakukan untuk masing-masing posyandu akan berbeda. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah fasilitasi kualitas UKBM (Posyandu) | Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Posyandu mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan minimal satu kegiatan (misalnya Pos PAUD, kesehatan reproduksi remaja/Posyandu Remaja, kesehatan usia kerja/Pos UKK, kesehatan lanjut usia/Posyandu Lansia, Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Bina Keluarga Balita (BKB), Posbindu PTM, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, pos malaria desa (posmaledes), kelompok pemakai dan pecinta air bersih (pokmair), dsbnya). Tingkatan perkembangan posyandu yang dihasilkan dari penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan alat telaahan perkembangan posyandu yang dikenal dengan telaahan kemandirian posyandu. Perkembangan Posyandu dibedakan menjadi 4 tingkat/strata yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Pengukuran tingkat perkembangan posyandu ditujukan dalam rangka pembinaan karena perkembangan masing-masing Posyandu tidak sama, sehingga pembinaan yang dilakukan untuk masing-masing posyandu akan berbeda. |
Jumlah Faskes Yang Bekerjasama Dengan Dispenducapil Dalam Penerbitan Akta KelahiranAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilfaskes (fasilitas kesehatan) adalah sarana kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara individu, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitasi. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Faskes yang bekerjasama dengan Dispenducapil dalam penerbitan Akta Kelahiran | faskes (fasilitas kesehatan) adalah sarana kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara individu, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitasi. |
Jumlah Forum Komunikasi Di DaerahSekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikForum komunikasi adalah tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah. |
Sekretariat Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Forum Komunikasi di Daerah | Forum komunikasi adalah tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah. |
Jumlah FraksiSekretariat DPRD Sekretariat DPRDfraksi mengacu pada kelompok anggota parlemen atau legislatif yang memiliki pandangan atau kepentingan bersama dalam proses pengambilan keputusan. |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Fraksi | fraksi mengacu pada kelompok anggota parlemen atau legislatif yang memiliki pandangan atau kepentingan bersama dalam proses pengambilan keputusan. |
Jumlah Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Laki Perempuan |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan | ||
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis KelaminPendidikan Dinas PendidikanPendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin | Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah |
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis KelaminPemerintah Kabupaten Blitar PAUD Pendidikan Kesetaraan SD SMP |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin | ||
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan TerakhirPendidikan Dinas PendidikanPendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir | Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah |
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan TerakhirPemerintah Kabupaten Blitar PAUD Pendidikan Kesetaraan SD SMP |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir | ||
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut KecamatanPendidikan Dinas PendidikanPendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan | Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah |
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar PAUD Pendidikan Kesetaraan SD SMP |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan | ||
Jumlah IndustriPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganPemahaman tentang berapa banyak industri yang ada, berapa banyak pekerja yang terlibat, dan seberapa besar produksi atau investasinya dapat memberikan wawasan penting tentang kesehatan ekonomi dan sektor industri tertentu |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri | Pemahaman tentang berapa banyak industri yang ada, berapa banyak pekerja yang terlibat, dan seberapa besar produksi atau investasinya dapat memberikan wawasan penting tentang kesehatan ekonomi dan sektor industri tertentu |
Jumlah Industri (Kecil, Menengah, Besar) Tahun NPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganJumlah industri kecil, menengah, dan besar dalam Kabupaten Blitar pada tahun tertentu mencerminkan struktur industri dan ekonomi di tempat tersebut |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri (Kecil, Menengah, Besar) tahun n | Jumlah industri kecil, menengah, dan besar dalam Kabupaten Blitar pada tahun tertentu mencerminkan struktur industri dan ekonomi di tempat tersebut |
Jumlah Industri Yang Masuk Di SIINasPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganJumlah total industri yang terdaftar atau terdata dalam SIINas yang merupakan platform atau database yang dikelola oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola, dan memantau data industri di tingkat nasional. |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah industri yang masuk di SIINas | Jumlah total industri yang terdaftar atau terdata dalam SIINas yang merupakan platform atau database yang dikelola oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola, dan memantau data industri di tingkat nasional. |
Jumlah Industri Yang Mendapat PembinaanPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganJumlah industri atau usaha yang saat ini sedang atau telah mendapatkan bantuan, pembinaan, atau dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan, organisasi nirlaba, atau pihak lainnya |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri yang mendapat pembinaan | Jumlah industri atau usaha yang saat ini sedang atau telah mendapatkan bantuan, pembinaan, atau dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan, organisasi nirlaba, atau pihak lainnya |
Jumlah Industri Yang Menerapkan K3Perindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganJumlah industri atau perusahaan yang memiliki sistem dan praktik yang dirancang untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan kerja |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Industri yang Menerapkan K3 | Jumlah industri atau perusahaan yang memiliki sistem dan praktik yang dirancang untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan kerja |
Jumlah Inovasi Hasil KrenotekPenelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganKrenotek merupakan lomba kreativitas dan inovasi teknologi yang digelar oleh pemerintah daerah. Inotek merupakan organisasi non profit yang bertindak sebagai inkubator bisnis untuk mendukung IKM dan UKM berbasis teknologi tepat guna. |
Penelitian dan Pengembangan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Jumlah Inovasi Hasil Krenotek | Krenotek merupakan lomba kreativitas dan inovasi teknologi yang digelar oleh pemerintah daerah. Inotek merupakan organisasi non profit yang bertindak sebagai inkubator bisnis untuk mendukung IKM dan UKM berbasis teknologi tepat guna. |
Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Difasilitasi Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan PublikSekretariat Daerah Bagian OrganisasiBanyaknya inovasi pelayanan publik yang difasilitasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik baik pada level provinsi maupun nasional |
Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang difasilitasi pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik | Banyaknya inovasi pelayanan publik yang difasilitasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik baik pada level provinsi maupun nasional |
Jumlah Investasi Di Sektor PariwisataPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataSegala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk memulai melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia di bidang pariwisata |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Investasi di sektor Pariwisata | Segala bentuk kegiatan menanam modal (investment), baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA), untuk memulai melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia di bidang pariwisata |
Jumlah Investor Berskala Besar(PMA/PMDN)Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuOrang yang melakukan investasi berskala nasional termasuk PMA dan PMDN PMA PMDN |
Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah investor berskala besar(PMA/PMDN) | Orang yang melakukan investasi berskala nasional termasuk PMA dan PMDN |
Jumlah Izin Penelitian Yang DiajukanSekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikMenurut Perbup Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan Pengkajian, dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar, Pemohon izin kegiatan adalah warga negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, baik secara individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha aparatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang akan melakukan kegiatan survei penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan di daerah. |
Sekretariat Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Izin Penelitian yang diajukan | Menurut Perbup Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan Pengkajian, dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar, Pemohon izin kegiatan adalah warga negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, baik secara individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha aparatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang akan melakukan kegiatan survei penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan di daerah. |
Jumlah Izin Penelitian Yang DiterbitkanSekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikMenutur Perbup Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan Pengkajian, dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar, Pemohon izin kegiatan adalah warga negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, baik secara individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha aparatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang akan melakukan kegiatan survei penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan di daerah. |
Sekretariat Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Izin Penelitian yang diterbitkan | Menutur Perbup Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan Pengkajian, dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar, Pemohon izin kegiatan adalah warga negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, baik secara individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha aparatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang akan melakukan kegiatan survei penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan di daerah. |
Jumlah Jemaah Haji Yang DifasilitasiSekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan RakyatWarga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. |
Sekretariat Daerah | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Jemaah Haji yang Difasilitasi | Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. |
Jumlah Jembatan Yang DirehabPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah jembatan yang direhab | Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. |
Jumlah Jenis Koleksi Buku Di Perpustakaan DaerahPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan KearsipanKoleksi buku adalah sekumpulan buku yang dihimpun untuk dapat dimanfaatkan pembaca a. Jumlah Koleksi Buku Agama b. Jumlah Koleksi Buku Pengetahuan Alam c. Jumlah Koleksi Buku Pengetahuan Sosial d. Jumlah Koleksi Pengetahuan Umum e. Jumlah Koleksi Buku Filsafat f. Jumlah Koleksi Buku Sastra dan Bahasa g. Jumlah Koleksi Buku Seni dan Budaya h. Jumlah Koleksi Buku Sejarah i. Jumlah Koleksi Buku Olahraga j. Jumlah Koleksi Buku Geografi/Ilmu Bumi k. Jumlah Koleksi Fiksi l. Jumlah Koleksi Lainnya |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Jenis Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah | Koleksi buku adalah sekumpulan buku yang dihimpun untuk dapat dimanfaatkan pembaca |
Jumlah Job Fair Yang DilaksanakanTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaJob fair adalah bursa kerja yang akan mempertemukan para pemberi kerja atau perusahaan dengan para pencari kerja |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Job Fair yang dilaksanakan | Job fair adalah bursa kerja yang akan mempertemukan para pemberi kerja atau perusahaan dengan para pencari kerja |
|
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Judul Buku Perpustakaan | |
Jumlah Kader Bina Keluarga Balita/Keluarga Sasaran Di Kab/Kota Yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Keluarga Dan Perlindungan AnakPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaWadah kegiatan keluarga yang memiliki balita dan anak bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga yang lain untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang melalui kegiatan rangsangan fiaik, mental dan intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan SDM berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok kegiatan |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah kader Bina Keluarga Balita/Keluarga sasaran di Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan ketahanan keluarga dan perlindungan anak | Wadah kegiatan keluarga yang memiliki balita dan anak bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua (ayah dan ibu) dan keluarga yang lain untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang melalui kegiatan rangsangan fiaik, mental dan intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan SDM berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok kegiatan |
Jumlah Kader BKR/Keluarga Remaja Sasaran Di Kab/Kota Yang Mendapatkan Pembinaan Ketahanan Keluarga Dan Perlindungan AnakPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencanakegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok-kelompok dimana orang tua mendapatkan informasi meningkatkan bimbingan / pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang bermutu, tangguh, maju dan mandiri dengan dibantu oleh beberapa fasilitator / motifator / kader yang bekerja secara sukarela. |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah kader BKR/Keluarga Remaja sasaran di Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan ketahanan keluarga dan perlindungan anak | kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok-kelompok dimana orang tua mendapatkan informasi meningkatkan bimbingan / pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang bermutu, tangguh, maju dan mandiri dengan dibantu oleh beberapa fasilitator / motifator / kader yang bekerja secara sukarela. |
Jumlah Kader PKK Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Peningkatan Kapasitas SDMPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKader PKK kabupaten yang difasilitasi pelaksanaan pelatihan/ bimtek dalam rangkat penongkatan kapasitas SDM |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah kader PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM | Kader PKK kabupaten yang difasilitasi pelaksanaan pelatihan/ bimtek dalam rangkat penongkatan kapasitas SDM |
Jumlah Kader Remaja Yang Mendapatkan Capacity Building Tentang Ketahanan KeluargaPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaRemaja yang dipilih/secara sukarela mengajukan diri dan dilatih untuk ikut melaksanakan upaya pelayanan kesehatan remaja bagi diri sendiri, teman sebaya, keluarga, serta masyarakat. |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah kader remaja yang mendapatkan capacity building tentang ketahanan keluarga | Remaja yang dipilih/secara sukarela mengajukan diri dan dilatih untuk ikut melaksanakan upaya pelayanan kesehatan remaja bagi diri sendiri, teman sebaya, keluarga, serta masyarakat. |
Jumlah Kampung Keluarga BerkualitasPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaKampung Keluarga Berkualitas adalah salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan prioritsa program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di lapangan |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas | Kampung Keluarga Berkualitas adalah salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan prioritsa program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di lapangan |
Jumlah Kartu Tanda Penduduk Yang Diterbitkan (tahun N)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan penunjuk indentitas resmi bahwa penduduk tersebut merupakan warga negara Indonesia |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan (tahun n) | KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan penunjuk indentitas resmi bahwa penduduk tersebut merupakan warga negara Indonesia |
Jumlah Kasus Balita Gizi BurukKesehatan Dinas KesehatanAnak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -3 SD |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk | Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -3 SD |
Jumlah Kasus Hepatitis BKesehatan Dinas KesehatanPenyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B. Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil dilakukan melalui pemeriksaan HbsAg. HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B Saat ini Program pemerintah untuk Deteksi Dini Hepatitis B menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) HbsAg |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Kasus Hepatitis B | Penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B. Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil dilakukan melalui pemeriksaan HbsAg. HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B Saat ini Program pemerintah untuk Deteksi Dini Hepatitis B menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) HbsAg |
Jumlah Kasus KustaKesehatan Dinas KesehatanSeseorang yang mempunyai satu atau lebih tanda utama kusta, yaitu : 1. Kelainan kulit/lesi dapat berbentuk bercak putih atau kemerahan yang mati rasa 2. Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf. Gangguan fungsi saraf bisa berupa gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motoris, atau gangguan fungsi otonom 3. Adanya basil tahan asam (BTA) di dalam kerokan jaringan kulit (slit skin smear) |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Kasus Kusta | Seseorang yang mempunyai satu atau lebih tanda utama kusta, yaitu : 1. Kelainan kulit/lesi dapat berbentuk bercak putih atau kemerahan yang mati rasa 2. Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf. Gangguan fungsi saraf bisa berupa gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motoris, atau gangguan fungsi otonom 3. Adanya basil tahan asam (BTA) di dalam kerokan jaringan kulit (slit skin smear) |
Jumlah Kasus Penderita DBDKesehatan Dinas KesehatanPenderita demam 2-7 hari yang timbul mendadak, tinggi, terus menerus, disertai manifestasi perdarahan baik yang spontan seperti petekie, purpura, ekimmosis, epistaksi, perdarahan gusi, hematemesis dan atau melena, maupun berupa uji tourniquet positif, Trombositopenia (Trombosit ≤ 100.000/ mm³ , adanya kebocoran plasma (plasma leakage) akibat dari peningkatan permeabilitas vascular yang ditandai salah satu atau lebih tanda berikut : Peningkatan hematokrit/hemokonsentrasi dan hemokonsentrasi ≥ 20% dari nilai baseline atau penurunan sebesar itu pada fase konvalesens, efusi pleura, asites atau hipoprotein/hipoalbuminemia |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Kasus Penderita DBD | Penderita demam 2-7 hari yang timbul mendadak, tinggi, terus menerus, disertai manifestasi perdarahan baik yang spontan seperti petekie, purpura, ekimmosis, epistaksi, perdarahan gusi, hematemesis dan atau melena, maupun berupa uji tourniquet positif, Trombositopenia (Trombosit ≤ 100.000/ mm³ , adanya kebocoran plasma (plasma leakage) akibat dari peningkatan permeabilitas vascular yang ditandai salah satu atau lebih tanda berikut : Peningkatan hematokrit/hemokonsentrasi dan hemokonsentrasi ≥ 20% dari nilai baseline atau penurunan sebesar itu pada fase konvalesens, efusi pleura, asites atau hipoprotein/hipoalbuminemia |
Jumlah Kasus Penyakit Diftery, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B Dan Suspek Campak Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Jumlah kasus Difteri Jumlah kasus Hepatitis Jumlah kasus Pertusis Jumlah kasus Suspek Jumlah kasus Tetanus |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Kasus penyakit diftery, pertusis, tetanus, hepatitis B dan suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Covid 19 Demam berdarah HIV Kusta basah Kusta kering Tuberkulosis |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Jumlah penyakit Hipertensi Jumlah penyakit Mellitus |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Kasus PMITenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kasus PMI adalah kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Kasus PMI | PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kasus PMI adalah kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri. |
Jumlah Kasus Wabah/Endemi Pada Hewan (Per Kecamatan)Pertanian Dinas Peternakan dan PerikananJumlah Kasus Wabah/Endemi pada Hewan mengacu pada total jumlah kasus penyakit tertentu yang terjadi pada populasi hewan selama suatu periode waktu tertentu. |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Kasus Wabah/Endemi pada Hewan (Per Kecamatan) | Jumlah Kasus Wabah/Endemi pada Hewan mengacu pada total jumlah kasus penyakit tertentu yang terjadi pada populasi hewan selama suatu periode waktu tertentu. |
Jumlah Keanggotaan KoperasiKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah anggota koperasi. Anggota Koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah keanggotaan koperasi | Jumlah anggota koperasi. Anggota Koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. |
Jumlah Kebijakan Aturan Belanja DaerahSekretariat Daerah Bagian Administrasi PembangunanSejumlah Peraturan Bupati yang diterbitkan terkait Acuan Belanja berupa Analis Standar Belanja (ASB) Fisik dan Non Fisik serta Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) setiap tahunnya. |
Sekretariat Daerah | Bagian Administrasi Pembangunan | Jumlah Kebijakan Aturan Belanja Daerah | Sejumlah Peraturan Bupati yang diterbitkan terkait Acuan Belanja berupa Analis Standar Belanja (ASB) Fisik dan Non Fisik serta Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) setiap tahunnya. |
Jumlah Kebijakan Penanganan Darurat Infrastruktur Akibat Bencana Alam Melalui Belanja Tidak TerdugaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahKebijakan penanganan darurat infrastruktur akibat bencana alam melalui belanja dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD, yang dapat digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir, termasuk belanja keperluan mendesak. |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Kebijakan penanganan darurat infrastruktur akibat bencana alam melalui belanja tidak terduga | Kebijakan penanganan darurat infrastruktur akibat bencana alam melalui belanja dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD, yang dapat digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir, termasuk belanja keperluan mendesak. |
Jumlah Kebijakan Yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaKebijakan responsif gender mengacu pada pendekatan atau langkah-langkah yang diambil oleh suatu entitas, baik itu pemerintah, organisasi atau lembaga, untuk mengakomodasi dan mengatasi perbedaan gender serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik-praktik yang diterapkan tidak diskriminatif dan bersifat inklusif terhadap semua jenis kelamin |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | Kebijakan responsif gender mengacu pada pendekatan atau langkah-langkah yang diambil oleh suatu entitas, baik itu pemerintah, organisasi atau lembaga, untuk mengakomodasi dan mengatasi perbedaan gender serta memastikan bahwa kebijakan dan praktik-praktik yang diterapkan tidak diskriminatif dan bersifat inklusif terhadap semua jenis kelamin |
Jumlah Kecamatan Yang Mencapai Eliminasi Malaria.Kesehatan Dinas KesehatanKecamatan dengan 0 malaria positif. Malaria merupakan seseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium (pengujian mikroskopis ataupun Rapid Diagnostic Test (RDT)) Kasus malaria konfirmasi terbagi menjadi kasus malaria indigenous dan kasus malaria impor. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria. | Kecamatan dengan 0 malaria positif. Malaria merupakan seseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium (pengujian mikroskopis ataupun Rapid Diagnostic Test (RDT)) Kasus malaria konfirmasi terbagi menjadi kasus malaria indigenous dan kasus malaria impor. |
Jumlah Kegiatan Foto RadiologiKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah foto yang dihasilkan melalui prosedur pemeriksaan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik atau sinar-X untuk menampilkan gambar bagian dalam tubuh. |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah kegiatan foto radiologi | Jumlah foto yang dihasilkan melalui prosedur pemeriksaan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik atau sinar-X untuk menampilkan gambar bagian dalam tubuh. |
Jumlah Kegiatan Foto RadiologiKesehatan RSUD SrengatFoto radiologi merupakan prosedur pemeriksaan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik atau sinar-X untuk menampilkan gambar bagian dalam tubuh. Foto radiologi dapat digunakan untuk mendeteksi suatu masalah kesehatan atau dapat digunakan sebagai prosedur penunjang dalam tindakan medis tertentu |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah kegiatan foto radiologi | Foto radiologi merupakan prosedur pemeriksaan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik atau sinar-X untuk menampilkan gambar bagian dalam tubuh. Foto radiologi dapat digunakan untuk mendeteksi suatu masalah kesehatan atau dapat digunakan sebagai prosedur penunjang dalam tindakan medis tertentu |
Jumlah Kegiatan Klinik DesaInspektorat Daerah InspektoratKegiatan klinik desa adalah sarana konsultasi bagi pemerintah desa terhadap permasalahan yang dihadapi desa, terutama terkait dengan permasalahan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah Kegiatan Klinik Desa | Kegiatan klinik desa adalah sarana konsultasi bagi pemerintah desa terhadap permasalahan yang dihadapi desa, terutama terkait dengan permasalahan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) |
Jumlah Kegiatan OlahragaPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataKegiatan Olahraga adalah kegiatan jasmani yang dilandasi semangat untuk melelahkan diri sendiri maupun orang lain yang dilaksanakan secara kesatria sehingga olahraga merupakan sarana menuju peningkatan kualitas dan ekspresi hidup yang lebih luhur bersama sesama manusia |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah kegiatan olahraga | Kegiatan Olahraga adalah kegiatan jasmani yang dilandasi semangat untuk melelahkan diri sendiri maupun orang lain yang dilaksanakan secara kesatria sehingga olahraga merupakan sarana menuju peningkatan kualitas dan ekspresi hidup yang lebih luhur bersama sesama manusia |
Jumlah Kegiatan Seni Dan Budaya Yang DiselenggarakanKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataFestival seni dan budaya adalah sebuah acara yang diadakan dalam rangka memperingati peristiwa penting atau bersejarah yang berhubungan dengan seni dan budaya. |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah kegiatan seni dan budaya yang diselenggarakan | Festival seni dan budaya adalah sebuah acara yang diadakan dalam rangka memperingati peristiwa penting atau bersejarah yang berhubungan dengan seni dan budaya. |
Jumlah Kegiatan Terapi Rehab MedikKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah tindakan fisioterapi baik berupa latihan fisik maupun modalitas yang dilakukan oleh fisioterapis terhadap pasien di klinik rehab medik |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah kegiatan terapi rehab medik | Jumlah tindakan fisioterapi baik berupa latihan fisik maupun modalitas yang dilakukan oleh fisioterapis terhadap pasien di klinik rehab medik |
Jumlah Kegiatan Terapi Rehab MedikKesehatan RSUD SrengatJumlah tindakan fisioterapi baik berupa latihan fisik maupun modalitas yang dilakukan oleh fisioterapis terhadap pasien di klinik rehab medik |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah kegiatan terapi rehab medik | Jumlah tindakan fisioterapi baik berupa latihan fisik maupun modalitas yang dilakukan oleh fisioterapis terhadap pasien di klinik rehab medik |
Jumlah Kejadian Bencana (per Bencana)Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah Kejadian Bencana (per bencana) |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Kejadian Bencana (per bencana) | Jumlah Kejadian Bencana (per bencana) |
Jumlah Kejadian Bencana (per Kecamatan)Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah Kejadian Bencana (per kecamatan) |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Kejadian Bencana (per kecamatan) | Jumlah Kejadian Bencana (per kecamatan) |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) Di Desa/Kelurahan Yang Ditangani < 24 Jam Menurut Kecamatan | |||
Jumlah Kelahiran BayiKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah bayi yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah Kelahiran Bayi | Jumlah bayi yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan |
Jumlah Kelahiran BayiKesehatan RSUD SrengatJumlah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lama waktu di kandungan dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah Kelahiran Bayi | Jumlah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lama waktu di kandungan dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan |
Jumlah Kelembagaan Desa Yang Ditata Sesuai StandarPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaLembaga kemasyarakatan desa yang meliputi, RT,RW PKK, karang taruna, Posyandu, Kader Pembangunan Manusia |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar | Lembaga kemasyarakatan desa yang meliputi, RT,RW PKK, karang taruna, Posyandu, Kader Pembangunan Manusia |
Jumlah Kelompok Bina KeluargaPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaBina Keluarga adalah suatu program dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita Lansia Remaja |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah Kelompok Bina Keluarga | Bina Keluarga adalah suatu program dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal |
Jumlah Kelompok Kesenian (per Kecamatan)Pariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataLembaga Kesenian merupakan wadah atau tempat para seniman-seniman berkumpul yang bertujuan untuk belajar dan menambah wawasan mereka akan kesenian . Jumlah Kelompok Abyo Jumlah Kelompok Angklung Jumlah Kelompok Bantengan Jumlah Kelompok Bela Diri Jumlah Kelompok Calong/Rampak Gendang Jumlah Kelompok Campursari Jumlah Kelompok Elektone Jumlah Kelompok Gajah-gajahan Jumlah Kelompok Jaranan Jumlah Kelompok Jaranan Campursari Jumlah Kelompok Jedor Jumlah Kelompok Karawitan Jumlah Kelompok Kentrung Jumlah Kelompok Keroncong Jumlah Kelompok Ketoprak Jumlah Kelompok Ludruk Jumlah Kelompok Mocopat Jumlah Kelompok Orkes Jumlah Kelompok Reog Jumlah Kelompok Seni Tari Jumlah Kelompok Sholawat Jumlah Kelompok Tanjidor Jumlah Kelompok Tayub Jumlah Kelompok Thongkir Jumlah Kelompok Tiban Jumlah Kelompok Waranggono Jumlah Kelompok Wayang Kulit |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Kelompok Kesenian (per Kecamatan) | Lembaga Kesenian merupakan wadah atau tempat para seniman-seniman berkumpul yang bertujuan untuk belajar dan menambah wawasan mereka akan kesenian . |
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananKelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah kelompok atau tim yang terdiri dari warga masyarakat setempat yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan pelaporan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Sektor Kelautan dan Perikanan (SDKP) di wilayah mereka. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) | Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) adalah kelompok atau tim yang terdiri dari warga masyarakat setempat yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan pelaporan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Sektor Kelautan dan Perikanan (SDKP) di wilayah mereka. |
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Yang Dibina Dalam Membantu Pengawasan SDKPKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananKelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP mengacu pada total kelompok masyarakat yang telah dibentuk dan dilatih untuk membantu mengawasi dan memantau kegiatan Sektor Kelautan dan Perikanan (SDKP) dalam suatu wilayah, negara, atau lokasi tertentu. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP | Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP mengacu pada total kelompok masyarakat yang telah dibentuk dan dilatih untuk membantu mengawasi dan memantau kegiatan Sektor Kelautan dan Perikanan (SDKP) dalam suatu wilayah, negara, atau lokasi tertentu. |
Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Menerapkan TTGPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKelompok masyarakat di desa yang mengembangkan dan menerapkan tegnologi tepat guna |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Kelompok Masyarakat yang menerapkan TTG | Kelompok masyarakat di desa yang mengembangkan dan menerapkan tegnologi tepat guna |
Jumlah Kelompok Pedagang InformalPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganTotal kelompok atau komunitas pedagang yang beroperasi secara informal atau di luar sistem formal yang diatur oleh pemerintah |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah kelompok pedagang informal | Total kelompok atau komunitas pedagang yang beroperasi secara informal atau di luar sistem formal yang diatur oleh pemerintah |
Jumlah Kelompok Pekarangan Pangan Lestari Yang TerfasilitasiPangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah kelompok pekarangan pangan lestari yang terfasilitasi | |
Jumlah Kelompok Pelaksana P2L (KRPL) (per Kecamatan)Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianJumlah kelompok yang melaksanakan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) mengacu pada total kelompok atau masyarakat yang secara aktif terlibat dalam praktik P2L. Pekarangan Pangan Lestari adalah pendekatan pertanian berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memanfaatkan pekarangan atau lahan kecil di sekitar rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman produktif, termasuk sayuran, buah-buahan, dan tanaman lain yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah Kelompok Pelaksana P2L (KRPL) (per Kecamatan) | Jumlah kelompok yang melaksanakan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) mengacu pada total kelompok atau masyarakat yang secara aktif terlibat dalam praktik P2L. Pekarangan Pangan Lestari adalah pendekatan pertanian berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memanfaatkan pekarangan atau lahan kecil di sekitar rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman produktif, termasuk sayuran, buah-buahan, dan tanaman lain yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. |
Jumlah Kelompok Pengrajin Yg Mendapat Bantuan Binaan PemdaPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganJumlah kelompok pengrajin yang secara resmi terdaftar dan telah menerima bantuan dalam bentuk apa pun dari pemerintah daerah, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelatihan, peralatan, modal, pemasaran, dan fasilitas lainnya, dalam periode tertentu |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah kelompok pengrajin yg mendapat bantuan binaan pemda | Jumlah kelompok pengrajin yang secara resmi terdaftar dan telah menerima bantuan dalam bentuk apa pun dari pemerintah daerah, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelatihan, peralatan, modal, pemasaran, dan fasilitas lainnya, dalam periode tertentu |
Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Bantuan Infrastruktur Binaan PemdaPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianBantuan binaan dari pemerintah daerah dapat berupa pelatihan untuk kelompok tani yang berkaitan dengan peningkatan skill dan pengetahuan petani Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Jaringan Irigasi Tersier Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Dam Parit Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Embung Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Fisik Lainnya Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Irigasi Air Tanah Dalam Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Irigasi Air Tanah Dangkal Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Irigasi Air Tanah Sedang Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Jalan Usaha Tani Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Pintu Air Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Pompanisasi/Irigasi Perpompaan Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah kelompok petani yang mendapat bantuan infrastruktur binaan pemda | Bantuan binaan dari pemerintah daerah dapat berupa pelatihan untuk kelompok tani yang berkaitan dengan peningkatan skill dan pengetahuan petani |
Jumlah Kelompok Petani/Usaha Garam Berdasarkan Jumlah AnggotaKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananKelompok atau asosiasi petani atau usaha garam yang terbentuk berdasarkan jumlah anggota yang tergabung di dalamnya |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Kelompok Petani/Usaha Garam Berdasarkan Jumlah Anggota | Kelompok atau asosiasi petani atau usaha garam yang terbentuk berdasarkan jumlah anggota yang tergabung di dalamnya |
Jumlah Kelompok PIK-RPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaPIK-R adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan menjadi suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiaran Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah kelompok PIK-R | PIK-R adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan menjadi suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiaran Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga |
Jumlah Kelompok Sadar WisataPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataKelompok Sadar Wisata atau disingkat POKDARWIS merupakan kelompok swadaya dan swakarsa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata desa dan mensukseskan pembangunan pariwisata daerah/nasional. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Kelompok Sadar Wisata | Kelompok Sadar Wisata atau disingkat POKDARWIS merupakan kelompok swadaya dan swakarsa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata desa dan mensukseskan pembangunan pariwisata daerah/nasional. |
Jumlah Kelompok Tani (Per Kecamatan)Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianTotal keseluruhan kelompok atau perkumpulan petani yang ada dalam suatu wilayah atau dalam suatu konteks tertentu. |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah Kelompok Tani (Per Kecamatan) | Total keseluruhan kelompok atau perkumpulan petani yang ada dalam suatu wilayah atau dalam suatu konteks tertentu. |
Jumlah Kelompok UPPKAPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaKelompok UPPKA adalah kelompok akseptor KB yang melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga akseptor yang anggotanya terdiri dari akseptor KB (lestari, aktif, dan baru), Pasangan Usia Subur (akseptor KB istirahat atau calon akseptor KB), serta warga masyarakat lainnya yang mempunyai peran serta dalam program KB dan ditetapkan berdasarkan musyawarah kelompok akseptor |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah Kelompok UPPKA | Kelompok UPPKA adalah kelompok akseptor KB yang melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga akseptor yang anggotanya terdiri dari akseptor KB (lestari, aktif, dan baru), Pasangan Usia Subur (akseptor KB istirahat atau calon akseptor KB), serta warga masyarakat lainnya yang mempunyai peran serta dalam program KB dan ditetapkan berdasarkan musyawarah kelompok akseptor |
Jumlah Kelompok/Group Seni-Budaya Yang AktifKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataLembaga Kesenian merupakan wadah atau tempat para seniman-seniman berkumpul yang bertujuan untuk belajar dan menambah wawasan mereka akan kesenian . |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Kelompok/Group Seni-Budaya yang aktif | Lembaga Kesenian merupakan wadah atau tempat para seniman-seniman berkumpul yang bertujuan untuk belajar dan menambah wawasan mereka akan kesenian . |
Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Dengan Parameter;Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah kematian ibu baik pada fase kehamilan, persalinan, maupun masa nifas yang terjadi Lain-lain Perdarahan Pre ekslampsi / eklamsi sepsis |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian dengan parameter; | Jumlah kematian ibu baik pada fase kehamilan, persalinan, maupun masa nifas yang terjadi |
Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian Dengan Parameter;Kesehatan RSUD SrengatJumlah kematian ibu baik pada fase kehamilan, persalinan, maupun masa nifas (sampai 42 hari masa post partum) berdasarkan penyebab kematian seperti sepsis, pre eklampsi/eklampsi, dan pendarahan lain-lain Pendarahan Pre ekslampsia / eklamsia sepsis |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian dengan parameter; | Jumlah kematian ibu baik pada fase kehamilan, persalinan, maupun masa nifas (sampai 42 hari masa post partum) berdasarkan penyebab kematian seperti sepsis, pre eklampsi/eklampsi, dan pendarahan |
Jumlah Kematian Ibu Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Jumlah kematian ibu bersalin Jumlah kematian ibu hamil Jumlah kematian ibu nifas |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Kendaraan DamkarKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranKendaraan Damkar merupakan Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk Pemadam Kebakaran baik roda dua, roda empat, maupun truk Kendaraan Rescue Truk Pemadam Kebakaran |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Jumlah Kendaraan Damkar | Kendaraan Damkar merupakan Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk Pemadam Kebakaran baik roda dua, roda empat, maupun truk |
Jumlah Kepala KeluargaAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKepala keluarga adalah seseorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap / ditunjuk sebagai Kepala Keluarga Jumlah Kepala Keluarga Perempuan |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Kepala Keluarga | Kepala keluarga adalah seseorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap / ditunjuk sebagai Kepala Keluarga |
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma AgrariaPertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanKepala Keluarga yang menerima wewenang untuk mempergunakan tanah perkebunan. |
Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria | Kepala Keluarga yang menerima wewenang untuk mempergunakan tanah perkebunan. |
Jumlah Kepala Keluarga PerempuanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKepala keluarga perempuan adalah seseorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap / ditunjuk sebagai Kepala Keluarga dengan jenis kelamin perempuan |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Kepala Keluarga Perempuan | Kepala keluarga perempuan adalah seseorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap / ditunjuk sebagai Kepala Keluarga dengan jenis kelamin perempuan |
Jumlah Kepemilikan KK WNAAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKK WNA adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, dimana untuk mendapatkan KK WNA harus memenuhi beberapa syarat khusus WNA. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Kepemilikan KK WNA | KK WNA adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, dimana untuk mendapatkan KK WNA harus memenuhi beberapa syarat khusus WNA. |
Jumlah Kepemilikan KTP WNAAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKTP WNA adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan penunjuk indentitas resmi bahwa penduduk tersebut merupakan warga yang tinggal di Indonesia, dimana untuk mendapatkan KTP WNA harus memenuhi beberapa syarat termasuk izin tinggal. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Kepemilikan KTP WNA | KTP WNA adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan penunjuk indentitas resmi bahwa penduduk tersebut merupakan warga yang tinggal di Indonesia, dimana untuk mendapatkan KTP WNA harus memenuhi beberapa syarat termasuk izin tinggal. |
Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Untuk Mengukur Kualitas PPID Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan.Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandianumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. | umlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. |
Jumlah Kerjasama Antar Daerah (KSDD)Sekretariat Daerah Bagian Tata PemerintahanBanyaknya dokumen kerjasama antar daerah dengan daerah lain (KSDD) yang diterbitkan setiap tahun |
Sekretariat Daerah | Bagian Tata Pemerintahan | Jumlah Kerjasama antar Daerah (KSDD) | Banyaknya dokumen kerjasama antar daerah dengan daerah lain (KSDD) yang diterbitkan setiap tahun |
Jumlah Kerjasama Antar Daerah (KSDPK)Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahanbanyaknya dokumen kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga (KSDPK) yang diterbitkan setiap tahun |
Sekretariat Daerah | Bagian Tata Pemerintahan | Jumlah Kerjasama antar Daerah (KSDPK) | banyaknya dokumen kerjasama antar daerah dengan pihak ketiga (KSDPK) yang diterbitkan setiap tahun |
Jumlah Kerjasama Antar Daerah (SINERGI)Sekretariat Daerah Bagian Tata PemerintahanBanyaknya dokumen kerjasama antar daerah dengan instansi vertikal yang diterbitkan setiap tahun |
Sekretariat Daerah | Bagian Tata Pemerintahan | Jumlah Kerjasama antar Daerah (SINERGI) | Banyaknya dokumen kerjasama antar daerah dengan instansi vertikal yang diterbitkan setiap tahun |
Jumlah Kerugian Akibat BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah Kerugian Akibat Bencana Banjir Banjir Bandang Cuaca Ekstrem Epidemi dan Wabah Penyakit Gelombang Ekstrem dan Abrasi Gempabumi Kebakaran Gedung dan Permukiman Kebakaran Hutan dan Lahan Kekeringan Konflik Sosial Letusan Gunung Api Likeufikasi Tanah Longsor Tsunami |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Kerugian Akibat Bencana | Jumlah Kerugian Akibat Bencana |
Jumlah Kerusakan Fasilitas Publik Akibat BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah Kerusakan Fasilitas Publik Akibat Bencana |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Kerusakan Fasilitas Publik Akibat Bencana | Jumlah Kerusakan Fasilitas Publik Akibat Bencana |
Jumlah Kerusakan Rumah Akibat BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahKerusakan rumah akibat bencana adalah kerusakan yang terjadi pada rumah atau bangunan tempat tinggal sebagai hasil dari peristiwa bencana alam atau kejadian darurat lainnya. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran hutan, tsunami, dan tanah longsor adalah beberapa contoh bencana yang dapat menyebabkan kerusakan rumah yang serius Banjir Banjir Bandang Cuaca Ekstrem Epidemi dan Wabah Penyakit Gelombang Ekstrim dan Abrasi Gempabumi Kebakaran Gedung dan Permukiman Kebakaran Hutan dan Lahan Kekeringan Konflik Sosial Letusan Gunung Api Likuefaksi Tanah Longsor Tsunami |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Bencana | Kerusakan rumah akibat bencana adalah kerusakan yang terjadi pada rumah atau bangunan tempat tinggal sebagai hasil dari peristiwa bencana alam atau kejadian darurat lainnya. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran hutan, tsunami, dan tanah longsor adalah beberapa contoh bencana yang dapat menyebabkan kerusakan rumah yang serius |
Jumlah KK WNA Yang Diterbitkan (tahun N)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKK WNA adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, dimana untuk mendapatkan KK WNA harus memenuhi beberapa syarat khusus WNA. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah KK WNA yang diterbitkan (tahun n) | KK WNA adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga, dimana untuk mendapatkan KK WNA harus memenuhi beberapa syarat khusus WNA. |
Jumlah Klub Olahraga (klub)Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaKlub olahraga adalah suatu perkumpulan atau asosiasi olahraga yang memiliki tujuan untuk bermain satu atau beberapa cabang olahraga |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Jumlah Klub Olahraga (klub) | Klub olahraga adalah suatu perkumpulan atau asosiasi olahraga yang memiliki tujuan untuk bermain satu atau beberapa cabang olahraga |
Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang DilakukanStatistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianKompilasi Statistik Sektoral merupakan kegiatan statistik yang memerlukan persetujuan BPS |
Statistik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | Kompilasi Statistik Sektoral merupakan kegiatan statistik yang memerlukan persetujuan BPS |
Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Yang Mendapat Rekomendasi Dr BPSStatistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Statistik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS | |
|
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah Konsumsi ikan | |
Jumlah Koperasi (Total)Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Koperasi (Total) | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Jumlah Koperasi AktifKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Koperasi Aktif | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Jumlah Koperasi Aktif Berdasarkan KelompokKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahBanyaknya koperasi aktif yang terpilah berdasarkan kelompok koperasi |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Koperasi Aktif berdasarkan kelompok | Banyaknya koperasi aktif yang terpilah berdasarkan kelompok koperasi |
Jumlah Koperasi Aktif Berdasarkan Klasifikasi UsahaKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahBanyaknya koperasi terpilah berdasarkan klasifikasi usaha |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Koperasi Aktif berdasarkan klasifikasi usaha | Banyaknya koperasi terpilah berdasarkan klasifikasi usaha |
Jumlah Koperasi Aktif Berdasarkan Sektor/ Lapangan UsahaKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahBanyaknya koperasi terpilah berdasarkan sektor/lapangan usaha |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Koperasi Aktif berdasarkan sektor/ lapangan usaha | Banyaknya koperasi terpilah berdasarkan sektor/lapangan usaha |
Jumlah Koperasi Berdasarkan Bidang Usaha (per Kecamatan)Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat Koperasi Konsumsi Koperasi Pemasaran Koperasi Produksi Koperasi Serba Usaha Koperasi Simpan Pinjam |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Koperasi berdasarkan Bidang Usaha (per Kecamatan) | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Jumlah Koperasi Berdasarkan KeanggotanKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat Koperasi Konsumsi Koperasi Pemasaran Koperasi Produksi Koperasi Serba Usaha Koperasi Simpan Pinjam |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Koperasi berdasarkan Keanggotan | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Jumlah Koperasi Berdasarkan Status KeaktifanKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahBanyaknya koperasi berdasarkan status keaktifan usahanya. Koperasi dikatakan aktif jika dalam 3 tahun terakhir melakukan RAT |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah koperasi berdasarkan status keaktifan | Banyaknya koperasi berdasarkan status keaktifan usahanya. Koperasi dikatakan aktif jika dalam 3 tahun terakhir melakukan RAT |
Jumlah Koperasi SehatKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Koperasi Sehat | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Jumlah Koperasi Tahun N (rincian)Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Koperasi tahun n (rincian) | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Jumlah Koperasi Tidak AktifKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahBanyaknya koperasi yang tidak memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Koperasi Tidak Aktif | Banyaknya koperasi yang tidak memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Jumlah Korban Bencana (per Kejadian)Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahKejadian bencana mengacu pada peristiwa alam atau peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang dapat menyebabkan kerusakan, penderitaan, atau kerugian signifikan terhadap manusia, hewan, lingkungan, atau properti. Kejadian bencana seringkali terjadi secara mendadak atau tiba-tiba dan dapat memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan dan sumber daya. |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Korban Bencana (per kejadian) | Kejadian bencana mengacu pada peristiwa alam atau peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang dapat menyebabkan kerusakan, penderitaan, atau kerugian signifikan terhadap manusia, hewan, lingkungan, atau properti. Kejadian bencana seringkali terjadi secara mendadak atau tiba-tiba dan dapat memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan dan sumber daya. |
Jumlah Korban Bencana Alam Menurut Jenis BencanaPemerintah Kabupaten Blitar Angin Puting Beliung Banjir Gempa bumi Rumah Roboh Tanah Bergerak Tanah Longsor Tsunami |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Korban Bencana Alam menurut jenis bencana | ||
Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan DasarSosial Dinas Sosial- Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. - Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar | - Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. - Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. |
Jumlah Korban Bencana Sosial Menurut Jenis BencanaPemerintah Kabupaten Blitar Aksi Teror Kebakaran Pasar Kebakaran Pemukiman Laka Air Pohon Tumbang Tersengat Listrik |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Korban Bencana Sosial menurut jenis bencana | ||
Jumlah Korban Bencana Sosial Yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan SosialSosial Dinas Sosial- Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. - Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial | - Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. - Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. |
Jumlah KTP WNA Yang Diterbitkan (tahun N)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKTP WNA adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan penunjuk indentitas resmi bahwa penduduk tersebut merupakan warga yang tinggal di Indonesia, dimana untuk mendapatkan KTP WNA harus memenuhi beberapa syarat termasuk izin tinggal. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah KTP WNA yang diterbitkan (tahun n) | KTP WNA adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan penunjuk indentitas resmi bahwa penduduk tersebut merupakan warga yang tinggal di Indonesia, dimana untuk mendapatkan KTP WNA harus memenuhi beberapa syarat termasuk izin tinggal. |
Jumlah KunjunganPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan KearsipanKunjungan perpustakaan adalah kegiatan mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan pelayanan perpustakaan seperti peminjaman buku, pengembalian buku, maupun keanggotaan Perpustakaan Daerah Perpustakaan Desa/Kelurahan Perpustakaan keliling (per titik) Perpustakaan Ponpes/Rumah Ibadah Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Perpustakaan Umum Kecamatan/Instansi |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Kunjungan | Kunjungan perpustakaan adalah kegiatan mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan pelayanan perpustakaan seperti peminjaman buku, pengembalian buku, maupun keanggotaan |
Jumlah Kunjungan IGDKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah pasien yang berkunjung dan mendapatkan penanganan awal bagi kasus kegawatdaruratan di instalasi Gawat Darurat Pada periode waktu tertentu |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah Kunjungan IGD | Jumlah pasien yang berkunjung dan mendapatkan penanganan awal bagi kasus kegawatdaruratan di instalasi Gawat Darurat Pada periode waktu tertentu |
Jumlah Kunjungan IGDKesehatan RSUD SrengatJumlah kunjungan IGD merupakan jumlah pasien yang berkunjung dan mendapatkan penanganan awal dalam kasus kegawatdaruratan di Instalasi Gawat Darurat oleh pihak rumah sakit dalam periode satu tahun |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah Kunjungan IGD | Jumlah kunjungan IGD merupakan jumlah pasien yang berkunjung dan mendapatkan penanganan awal dalam kasus kegawatdaruratan di Instalasi Gawat Darurat oleh pihak rumah sakit dalam periode satu tahun |
Jumlah Kunjungan Pasien BPJSKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiKunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, rawat darurat yang berobat ke fasilitas pelayan kesehatan menggunakan asuransi BPJS |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah Kunjungan Pasien BPJS | Kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, rawat darurat yang berobat ke fasilitas pelayan kesehatan menggunakan asuransi BPJS |
Jumlah Kunjungan Pasien BPJSKesehatan RSUD SrengatKunjungan pasien BPJS adalah Kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, rawat darurat yang berobat ke fasilitas pelayan kesehatan menggunakan asuransi BPJS |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah Kunjungan Pasien BPJS | Kunjungan pasien BPJS adalah Kunjungan pasien rawat jalan, rawat inap, rawat darurat yang berobat ke fasilitas pelayan kesehatan menggunakan asuransi BPJS |
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Mekanisme PembayaranKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah pasien yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan rawat inap berdasarkan cara pembayaran Jumlah Pasien Rawat Inap Asuransi Lain Jumlah Pasien Rawat Inap BPJS Non PBI (BPJS iuran) Jumlah Pasien Rawat Inap BPJS PBI (BPJS penerima bantuan) Jumlah Pasien Rawat Inap Umum |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap berdasarkan Mekanisme Pembayaran | Jumlah pasien yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan rawat inap berdasarkan cara pembayaran |
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Berdasarkan Mekanisme PembayaranKesehatan RSUD SrengatJumlah kunjungan pasien rawat inap yang dilayani oleh rumah sakit dan dikategorikan berdasarkan mekanisme pembayaran yang dilakukan diantaranya pasien BPJS PBI, Pasien BPJS non PBI, pasien umum, dan pasien dengan asuransi lain Jumlah Pasien Rawat Inap Asuransi Lain Jumlah Pasien Rawat Inap BPJS Non PBI (BPJS iuran) Jumlah Pasien Rawat Inap BPJS PBI (BPJS penerima bantuan) Jumlah Pasien Rawat Inap Umum |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap berdasarkan Mekanisme Pembayaran | Jumlah kunjungan pasien rawat inap yang dilayani oleh rumah sakit dan dikategorikan berdasarkan mekanisme pembayaran yang dilakukan diantaranya pasien BPJS PBI, Pasien BPJS non PBI, pasien umum, dan pasien dengan asuransi lain |
Jumlah Kunjungan Rawat InapKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah pasien yang berkunjung dan mendapatkan pelayanan rawat inap untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi dan layanan penunjang lainnya dalam periode waktu tertentu |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah Kunjungan Rawat Inap | Jumlah pasien yang berkunjung dan mendapatkan pelayanan rawat inap untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi dan layanan penunjang lainnya dalam periode waktu tertentu |
Jumlah Kunjungan Rawat InapKesehatan RSUD SrengatJumlah kunjungan rawat inap merupakan jumlah pasien yang berkunjung dan mendapatkan pelayanan rawat inap oleh rumah sakit dalam periode satu tahun |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah Kunjungan Rawat Inap | Jumlah kunjungan rawat inap merupakan jumlah pasien yang berkunjung dan mendapatkan pelayanan rawat inap oleh rumah sakit dalam periode satu tahun |
Jumlah Kunjungan Rawat JalanKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah pasien yang berkunjung dan mendapatkan pelayanan pada poli klinik non rawat inap pada periode waktu tertentu |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah Kunjungan Rawat Jalan | Jumlah pasien yang berkunjung dan mendapatkan pelayanan pada poli klinik non rawat inap pada periode waktu tertentu |
Jumlah Kunjungan Rawat JalanKesehatan RSUD SrengatJumlah kunjungan rawat jalan merupakan jumlah pasien yang berkunjung dan mendapatkan pelayanan pada poliklinik non rawat inap oleh pihak rumah sakit dalam periode satu tahun |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah Kunjungan Rawat Jalan | Jumlah kunjungan rawat jalan merupakan jumlah pasien yang berkunjung dan mendapatkan pelayanan pada poliklinik non rawat inap oleh pihak rumah sakit dalam periode satu tahun |
Jumlah Kunjungan WisataPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataWisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Kunjungan Wisata | Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. |
Jumlah Kutipan Akta Kelahiran Yang Diterbitkan (tahun N)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAkta Kelahiran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk mencatat informasi yang terkait dengan kelahiran seseorang. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan (tahun n) | Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk mencatat informasi yang terkait dengan kelahiran seseorang. |
Jumlah Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Laki Perempuan |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Lanjut Usia Terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan | ||
Jumlah Lapangan Olahraga (unit)Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaLapangan olahraga adalah area atau tempat yang digunakan untuk memainkan olahraga termasuk didalamnya yaitu lap sepakbola,tenis meja, dll |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Jumlah Lapangan Olahraga (unit) | Lapangan olahraga adalah area atau tempat yang digunakan untuk memainkan olahraga termasuk didalamnya yaitu lap sepakbola,tenis meja, dll |
|
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah Laporan Kopsurgah KPK | |
Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan DaerahSekretariat Daerah Bagian Administrasi PembangunanPelaporan atas pelaksanaan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar berupa kegiatan pembangunan/pekerjaan fisik. |
Sekretariat Daerah | Bagian Administrasi Pembangunan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Pelaporan atas pelaksanaan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang ada di Pemerintah Kabupaten Blitar berupa kegiatan pembangunan/pekerjaan fisik. |
Jumlah Layanan Data Dan Pengaduaan Yang DimilikiSosial Dinas SosialPengaduan adalah cara atau perbuatan mengadu dan ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting, tetapi perlu diperhatikan |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki | Pengaduan adalah cara atau perbuatan mengadu dan ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting, tetapi perlu diperhatikan |
Jumlah Layanan Fasilitasi TamuSekretariat Daerah Bagian UmumBanyaknya Kegiatan yang Difasilitasi Meliputi Makanan-minuman, Bingkisan, OLeh-oleh, dan Suvenir/Cendera Mata untuk Melayani Tamu. |
Sekretariat Daerah | Bagian Umum | Jumlah Layanan Fasilitasi Tamu | Banyaknya Kegiatan yang Difasilitasi Meliputi Makanan-minuman, Bingkisan, OLeh-oleh, dan Suvenir/Cendera Mata untuk Melayani Tamu. |
Jumlah Layanan Fasilitasi TamuSekretariat Daerah Sekretariat DaerahBanyaknya Kegiatan yang Difasilitasi Meliputi Penyediaan Ruangan atau Makanan-Minuman untuk Melayani Tamu. |
Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | Jumlah Layanan Fasilitasi Tamu | Banyaknya Kegiatan yang Difasilitasi Meliputi Penyediaan Ruangan atau Makanan-Minuman untuk Melayani Tamu. |
Jumlah Layanan Perpustaakan Berdasar SifatPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan KearsipanLayanan perpustakaan adalah kegiatan melayani pengguna perpustakaan dalam peminjaman dan pengembalian bahan pustaka beserta penyelesaian administrasinya baik secara manual maupun elektronik Layanan Keliling Instansi (Kecamatan; Desa) dan Lain-lain (RTH, dll) Layanan Keliling Sekolah Layanan Menetap |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Layanan Perpustaakan berdasar Sifat | Layanan perpustakaan adalah kegiatan melayani pengguna perpustakaan dalam peminjaman dan pengembalian bahan pustaka beserta penyelesaian administrasinya baik secara manual maupun elektronik |
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Di Desa Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas Dan DiberdayakanPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaLembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga adat desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Peningkatan kapasitas yang dimaksud berupa bimtek atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan | Lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga adat desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Peningkatan kapasitas yang dimaksud berupa bimtek atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa |
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/KelurahanPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaLembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiriRT,RW posyandu, PKK, karang taruna dan KPM |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiriRT,RW posyandu, PKK, karang taruna dan KPM |
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Berkinerja BaikPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaLembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yangaktrif dan berkinerja Baik |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang berkinerja Baik | Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yangaktrif dan berkinerja Baik |
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)Sosial Dinas SosialOrganisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jumlah Tagana Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | Organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. |
Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)Pendidikan Dinas PendidikanJenis pengelolaan Satuan Pendidikan |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta) | Jenis pengelolaan Satuan Pendidikan |
Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)Pemerintah Kabupaten Blitar PAUD Pendidikan Kesetaraan SD SMP |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta) | ||
Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Menurut DesaPendidikan Dinas PendidikanJenis pengelolaan Satuan Pendidikan |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Desa | Jenis pengelolaan Satuan Pendidikan |
Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar PAUD Pendidikan Kesetaraan SD SMP |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan menurut Kecamatan | ||
Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan Dan AnakPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaLPPA adalah sebuah wadah organisasi independen dan mandiri non kepartaian yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak yang sedang mengalami masalah hukum |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah lembaga perlindungan perempuan dan anak | LPPA adalah sebuah wadah organisasi independen dan mandiri non kepartaian yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak yang sedang mengalami masalah hukum |
Jumlah Lembaga Yang Mendapat Pendidikan PolitikSekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara |
Sekretariat Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Lembaga yang mendapat pendidikan politik | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara |
Jumlah Lembaga/Organisasi KesenianPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataLembaga Kesenian merupakan wadah atau tempat para seniman-seniman berkumpul yang bertujuan untuk belajar dan menambah wawasan mereka akan kesenian . |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Lembaga/Organisasi Kesenian | Lembaga Kesenian merupakan wadah atau tempat para seniman-seniman berkumpul yang bertujuan untuk belajar dan menambah wawasan mereka akan kesenian . |
Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (sektor Industri).Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupMerupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. |
Jumlah Lowongan Kerja TerdaftarTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaLowongan kerja terdaftar yang dimaksud didapatkan dari informasi perusahaan atau usaha hingga job fair yang diadakan oleh dinas maupun instansi lain |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar | Lowongan kerja terdaftar yang dimaksud didapatkan dari informasi perusahaan atau usaha hingga job fair yang diadakan oleh dinas maupun instansi lain |
Jumlah Lowongan Yang Tersedia Dalam Job FairTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaLowongan tersedia job fair yang diadakan dinas tenaga kerja maupun pihak lain |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Lowongan yang tersedia dalam Job Fair | Lowongan tersedia job fair yang diadakan dinas tenaga kerja maupun pihak lain |
Jumlah Luas Lahan Garam Berdasarkan Klasifikasi PUGARKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananJumlah luas lahan garam merujuk pada total luas area yang digunakan untuk kegiatan produksi garam. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Luas Lahan Garam Berdasarkan Klasifikasi PUGAR | Jumlah luas lahan garam merujuk pada total luas area yang digunakan untuk kegiatan produksi garam. |
Jumlah Lulusan Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Siber Untuk K/L/DPersandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianKeamanan Siber, yang juga dikenal sebagai keamanan komputer atau keamanan jaringan, adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari ancaman, serangan, atau akses yang tidak sah. Ini melibatkan berbagai praktik, teknologi, kebijakan, dan tindakan yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam lingkungan digital. Keamanan siber merupakan aspek penting dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, dan melibatkan perlindungan terhadap serangan siber, peretasan, virus komputer, malware, serta berbagai bentuk ancaman siber lainnya. |
Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D | Keamanan Siber, yang juga dikenal sebagai keamanan komputer atau keamanan jaringan, adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari ancaman, serangan, atau akses yang tidak sah. Ini melibatkan berbagai praktik, teknologi, kebijakan, dan tindakan yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dalam lingkungan digital. Keamanan siber merupakan aspek penting dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, dan melibatkan perlindungan terhadap serangan siber, peretasan, virus komputer, malware, serta berbagai bentuk ancaman siber lainnya. |
Jumlah Lulusan Sertifikasi Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianLulusan adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan formal atau pelatihan tertentu dan telah memperoleh gelar atau sertifikat yang mengkonfirmasikan penyelesaian program tersebut. Gelar atau sertifikat ini dapat mencakup gelar sarjana, gelar magister, gelar doktor, atau sertifikat dalam berbagai bidang, tergantung pada tingkat pendidikan yang telah diselesaikan. |
Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) | Lulusan adalah seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan formal atau pelatihan tertentu dan telah memperoleh gelar atau sertifikat yang mengkonfirmasikan penyelesaian program tersebut. Gelar atau sertifikat ini dapat mencakup gelar sarjana, gelar magister, gelar doktor, atau sertifikat dalam berbagai bidang, tergantung pada tingkat pendidikan yang telah diselesaikan. |
Jumlah Masyarakat Terakses Informasi Manfaat Konsumsi IkanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananJumlah individu atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki akses atau mendapatkan informasi mengenai manfaat konsumsi ikan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah masyarakat terakses informasi manfaat konsumsi ikan | Jumlah individu atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki akses atau mendapatkan informasi mengenai manfaat konsumsi ikan |
Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Literasi Digital Atau Program Pelatihan Bidang Digital Yang Difasilitasi Oleh Pemerintah DaerahKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianPelatihan Bidang Digital adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan dalam berbagai aspek teknologi digital. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam dunia digital yang terus berkembang. Pelatihan bidang digital mencakup berbagai topik, termasuk pemrograman, analisis data, desain web, manajemen media sosial, keamanan siber, pengembangan perangkat lunak, dan banyak lagi. |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah | Pelatihan Bidang Digital adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan dalam berbagai aspek teknologi digital. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam dunia digital yang terus berkembang. Pelatihan bidang digital mencakup berbagai topik, termasuk pemrograman, analisis data, desain web, manajemen media sosial, keamanan siber, pengembangan perangkat lunak, dan banyak lagi. |
Jumlah Mediator Hubungan Industrial Kab./KotaTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaApa yang dimaksud mediator? Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Mediator Hubungan Industrial Kab./Kota | Apa yang dimaksud mediator? Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. |
Jumlah Mitra Organisasi Kemasyarakatan Kader Yang Terfasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, Dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPKPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana- |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah mitra organisasi kemasyarakatan kader yang terfasilitasi, pembimbingan, pengembangan, dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK | - |
Jumlah Moda Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP)Perhubungan Dinas PerhubunganModa angkutan adalah sarana yang berguna untuk memindahkan manusia ataupun barang (benda) dari suatu tempat ke lainnya. ASDP adalah salah satu moda transportasi darat melalui perairan yang menghubungkan antar wilayah. |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah Moda Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP) | Moda angkutan adalah sarana yang berguna untuk memindahkan manusia ataupun barang (benda) dari suatu tempat ke lainnya. ASDP adalah salah satu moda transportasi darat melalui perairan yang menghubungkan antar wilayah. |
Jumlah Modernisasi KoperasiKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah koperasi yang melakukan upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju dalam hal organisasi, tata kelola dengan penerapan tekonologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman. |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Modernisasi Koperasi | Jumlah koperasi yang melakukan upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju dalam hal organisasi, tata kelola dengan penerapan tekonologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman. |
Jumlah Museum Yang DilestarikanKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataMuseum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Museum yang dilestarikan | Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. |
Jumlah Mutasi ASNKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaMutasi ASN diartikan sebagai sebuah perpindahan, pengangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan perubahan susunan seorang ASN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mutasi Keluar Mutasi Masuk |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Mutasi ASN | Mutasi ASN diartikan sebagai sebuah perpindahan, pengangkatan, pemberhentian, pemensiunan, dan perubahan susunan seorang ASN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
Jumlah NakesKesehatan Dinas KesehatanJenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Nakes | Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. |
Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Penggolongan TangkapKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananJumlah nelayan yang terlibat dalam kegiatan perikanan tangkap, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis alat tangkap atau metode penangkapan yang mereka gunakan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Penggolongan Tangkap | Jumlah nelayan yang terlibat dalam kegiatan perikanan tangkap, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis alat tangkap atau metode penangkapan yang mereka gunakan |
Jumlah Nilai Paket Pekerjaan Berdasar Jenis Pengadaan (Konstruksi, Jasa Konsultansi, Barang, Jasa Lainnya)Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan 2. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikirJasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir"" 3. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang" Barang Jasa Konsultasi Jasa Lainnya pekerjaan konstruksi |
Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah nilai paket pekerjaan berdasar jenis pengadaan (Konstruksi, Jasa Konsultansi, Barang, Jasa Lainnya) | 1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan 2. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikirJasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir"" 3. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang" |
Jumlah Objek BPHTB Per KecamatanKeuangan Badan Pendapatan DaerahTotal jumlah tanah dan/atau bangunan yang dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di setiap kecamatan dalam periode tertentu, yang diukur berdasarkan data administrasi pajak daerah yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan dihitung untuk mengetahui distribusi serta memantau potensi pendapatan pajak daerah di masing-masing kecamatan. |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Objek BPHTB per kecamatan | Total jumlah tanah dan/atau bangunan yang dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di setiap kecamatan dalam periode tertentu, yang diukur berdasarkan data administrasi pajak daerah yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan dihitung untuk mengetahui distribusi serta memantau potensi pendapatan pajak daerah di masing-masing kecamatan. |
Jumlah Objek PBB Per KecamatanKeuangan Badan Pendapatan Daerahtotal jumlah tanah dan/atau bangunan yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap kecamatan dalam periode tertentu, yang diukur berdasarkan data administrasi pajak daerah yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan dihitung untuk mengetahui distribusi serta memantau potensi pendapatan pajak daerah di masing-masing kecamatan. |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Objek PBB per kecamatan | total jumlah tanah dan/atau bangunan yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap kecamatan dalam periode tertentu, yang diukur berdasarkan data administrasi pajak daerah yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan dihitung untuk mengetahui distribusi serta memantau potensi pendapatan pajak daerah di masing-masing kecamatan. |
Jumlah OPD Yang Dilakukan Audit RegulerInspektorat Daerah InspektoratKegiatan audit reguler merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah OPD yang dilakukan Audit Reguler | Kegiatan audit reguler merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah |
Jumlah OPD Yang Dilakukan Audit Yang Tidak Ada Temuan MaterialInspektorat Daerah InspektoratInformasi terkait total OPD yang dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan tidak ada temuan yang bersifat pengembalian ke kas daerah |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah OPD yang dilakukan audit yang tidak ada temuan material | Informasi terkait total OPD yang dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan tidak ada temuan yang bersifat pengembalian ke kas daerah |
Jumlah Operasi Instalasi Bedah SentralKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah tindakan operasi di instalasi bedah sentral yang telah dilaksanakan. |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah operasi instalasi bedah sentral | Jumlah tindakan operasi di instalasi bedah sentral yang telah dilaksanakan. |
Jumlah Operasi Instalasi Bedah SentralKesehatan RSUD SrengatJumlah operasi instalasi bedah sentral merupakan jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan bedah/operasi dari instalasi bedah sentral baik untuk kasus-kasus bedah terencana (elektif) maupun untuk kasus-kasus bedah darurat (emergency) |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah operasi instalasi bedah sentral | Jumlah operasi instalasi bedah sentral merupakan jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan bedah/operasi dari instalasi bedah sentral baik untuk kasus-kasus bedah terencana (elektif) maupun untuk kasus-kasus bedah darurat (emergency) |
Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Sesuai Standar Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Jumlah ODGJ berat Jumlah ODGJ ringan Jumlah ODGJ sedang |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Kusta).Kesehatan Dinas KesehatanSeseorang yang mempunyai satu atau lebih tanda utama kusta, yaitu : 1. Kelainan kulit/lesi dapat berbentuk bercak putih atau kemerahan yang mati rasa 2. Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf. Gangguan fungsi saraf bisa berupa gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motoris, atau gangguan fungsi otonom 3. Adanya basil tahan asam (BTA) di dalam kerokan jaringan kulit (slit skin smear) |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta). | Seseorang yang mempunyai satu atau lebih tanda utama kusta, yaitu : 1. Kelainan kulit/lesi dapat berbentuk bercak putih atau kemerahan yang mati rasa 2. Penebalan saraf tepi yang disertai dengan gangguan fungsi saraf. Gangguan fungsi saraf bisa berupa gangguan fungsi sensoris, gangguan fungsi motoris, atau gangguan fungsi otonom 3. Adanya basil tahan asam (BTA) di dalam kerokan jaringan kulit (slit skin smear) |
Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan UmumPerhubungan Dinas PerhubunganAngkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum | Angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa |
Jumlah Orang/barang Melalui Dermaga/bandara/ Terminal Per TahunPerhubungan Dinas PerhubunganDermaga/pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Bandara/pelabuhan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | Dermaga/pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Bandara/pelabuhan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya |
Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Terdaftar Di KEMENKUMHAM Atau KEMENDAGRISekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikMenurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutukan, kepentingan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. |
Sekretariat Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Organisasi Masyarakat yang terdaftar di KEMENKUMHAM atau KEMENDAGRI | Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutukan, kepentingan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. |
Jumlah Organisasi Olahraga (Cabor)Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaOrganisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjsama membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan uu |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Jumlah Organisasi Olahraga (Cabor) | Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjsama membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan uu |
Jumlah Organisasi Pemuda Yang AktifKepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaOrganisasi kepemudaan adalah tempat atau wadah pengembangan potensi pemuda. |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | Organisasi kepemudaan adalah tempat atau wadah pengembangan potensi pemuda. |
Jumlah PAD PDAMEnergi dan Sumber Daya Mineral Bagian PerekonomianPAD Perumda Air Minum Tirta Penataran adalah Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut dari bagian laba Perumda Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
Energi dan Sumber Daya Mineral | Bagian Perekonomian | Jumlah PAD PDAM | PAD Perumda Air Minum Tirta Penataran adalah Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut dari bagian laba Perumda Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan |
Jumlah PADes Per KecamatanPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPADes merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pernerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah PADes per Kecamatan | PADes merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pernerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa |
Jumlah Paket Pekerjaan Berdasar Jenis Pengadaan (Konstruksi, Jasa Konsultansi, Barang, Jasa Lainnya)Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan 2. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikirJasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir"" 3. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang" Barang Jasa konsultasi Jasa lainnya Pekerjaan Konstruksi |
Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah paket pekerjaan berdasar jenis pengadaan (Konstruksi, Jasa Konsultansi, Barang, Jasa Lainnya) | 1. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan 2. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikirJasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir"" 3. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang" |
Jumlah Panti AsuhanSosial Dinas SosialPanti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak telantar. Panti Sosial Asuhan Anak Panti Sosial Bina Daksa Panti Sosial Bina Grahita Panti Sosial Bina Karya Panti Sosial Bina Laras Panti Sosial Bina Netra Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis Panti Sosial Bina Remaja Panti Sosial Bina Rungu Wicara Panti Sosial Karya Wanita Panti Sosial Marsudi Putra Panti Sosial Pamardi Putra Panti Sosial Petirahan Anak Panti Sosial Rehabilitasi Panti Sosial Tresna Wirda |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Panti Asuhan | Panti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ialah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak telantar. |
Jumlah ParpolSekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikMenurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
Sekretariat Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Jumlah Parpol | Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
Jumlah Pasangan Usia SuburPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaPasangan usia subur ( PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun atau pasangan suami isri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid seluruh jumlah pasangan HAID (datang bulan) diwilayah provinsi |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah pasangan usia subur | Pasangan usia subur ( PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15-49 tahun atau pasangan suami isri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid seluruh jumlah pasangan HAID (datang bulan) diwilayah provinsi |
Jumlah Pasar ModernPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganTotal jumlah pasar ritel atau pusat perbelanjaan yang mengadopsi model bisnis modern dalam operasinya |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Pasar Modern | Total jumlah pasar ritel atau pusat perbelanjaan yang mengadopsi model bisnis modern dalam operasinya |
Jumlah Pasar Rakyat Yang Direvitalisasi Tahun NPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganJumlah pasar tradisional atau pasar yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk membeli dan menjual berbagai barang dagangan seperti makanan, pakaian, sayuran, dan produk lainnya yang telah mengalami upaya revitalisasi pada tahun tertentu, yang dalam hal ini ditandai dengan tahun "n" |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Pasar Rakyat yang direvitalisasi tahun n | Jumlah pasar tradisional atau pasar yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk membeli dan menjual berbagai barang dagangan seperti makanan, pakaian, sayuran, dan produk lainnya yang telah mengalami upaya revitalisasi pada tahun tertentu, yang dalam hal ini ditandai dengan tahun "n" |
Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori "Lainnya" (kecelakaan, Dll)Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah pasien yang meninggal berdasarkan diagnosis penyakit penyebab kematian |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian di RSUD (10 penyakit + kategori "Lainnya" (kecelakaan, dll) | Jumlah pasien yang meninggal berdasarkan diagnosis penyakit penyebab kematian |
Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian Di RSUD (10 Penyakit + Kategori "Lainnya" (kecelakaan, Dll)Kesehatan RSUD SrengatJumlah Pasien Meninggal berdasarkan diagnosa Penyakit Penyebab Kematian di Rumah sakit |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian di RSUD (10 penyakit + kategori "Lainnya" (kecelakaan, dll) | Jumlah Pasien Meninggal berdasarkan diagnosa Penyakit Penyebab Kematian di Rumah sakit |
Jumlah Patroli Trantibum Petugas Satpol PP (Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Per Hari)Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPatroli Trantibum merupakan Patroli yang dilakukan oleh petugas Trantibum terkait penertiban Gepeng dan Anjal, PKL, Spanduk/Reklame, PNS dan pelajar Operasi Penertiban aparatur PNS dan Pelajar Patroli Wilayah Penertiban Gepeng dan Anjal Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Penertiban Spanduk, Reklame Pengamanan Gabungan bersama Polres (Posko Komando Taktis) Pengamanan Unjuk Rasa |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Jumlah patroli trantibum petugas Satpol PP (Cakupan Patroli Petugas Satpol PP per hari) | Patroli Trantibum merupakan Patroli yang dilakukan oleh petugas Trantibum terkait penertiban Gepeng dan Anjal, PKL, Spanduk/Reklame, PNS dan pelajar |
Jumlah PD Yang Diilakukan Audit Tujuan TertentuInspektorat Daerah InspektoratAudit Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit kinerja dan audit ketaatan Jumlah Pemeriksaan Khusus |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah PD yang Diilakukan Audit Tujuan Tertentu | Audit Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit kinerja dan audit ketaatan |
Jumlah PD Yang Dilakukan EvaluasiInspektorat Daerah InspektoratEvaluasi merupakan proses yang mengkaji secara kritis suatu program, aktivitas, kebijakan, atau semacamnya. Jumlah Evaluasi EPPD Jumlah Evaluasi Pelayanan Publik Jumlah Evaluasi PMPRB Jumlah Evaluasi SAKIP Jumlah Evaluasi SPIP Jumlah Evaluasi ZI |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah PD yang Dilakukan Evaluasi | Evaluasi merupakan proses yang mengkaji secara kritis suatu program, aktivitas, kebijakan, atau semacamnya. |
Jumlah PD Yang Dilakukan ReviuInspektorat Daerah InspektoratReviu adalah jenis pengawasan yang diselenggarakan APIP yang merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Jumlah dan Jenis Reviu |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah PD yang Dilakukan Reviu | Reviu adalah jenis pengawasan yang diselenggarakan APIP yang merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan |
Jumlah PD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja SamaAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerangkat Daerah (PD) adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Perangkat Daerah (PD) adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. |
|
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Pegawai Disabilitas | |
Jumlah Pegawai Menurut Agama/KepercayaanKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Jumlah Pegawai Menurut Agama Budha Jumlah Pegawai Menurut Agama Hindu Jumlah Pegawai Menurut Agama Islam Jumlah Pegawai Menurut Agama Katolik Jumlah Pegawai Menurut Agama Protestan Jumlah Pegawai Menurut Kepercayaan |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Pegawai Menurut Agama/Kepercayaan | |
|
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Pegawai yang Pensiun | |
Jumlah Pejabat Eselon II Yang Belum Mengikuti Diklat KepemimpinanKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaDiklat kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Pejabat Eselon II yang belum mengikuti diklat kepemimpinan | Diklat kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. |
Jumlah Pejabat Eselon III Yang Belum Mengikuti Diklat KepemimpinanKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaDiklat kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Pejabat Eselon III yang belum mengikuti diklat kepemimpinan | Diklat kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. |
Jumlah Pejabat Eselon IV Yang Belum Mengikuti Diklat KepemimpinanKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaDiklat kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Pejabat Eselon IV yang belum mengikuti diklat kepemimpinan | Diklat kepemimpinan bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. |
Jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Dan JasaSekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan JasaJabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa | Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Berdasarkan JabatannyaKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaPejabat fungsional adalah seseorang yang memiliki jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Pejabat Fungsional tertentu berdasarkan jabatannya | Pejabat fungsional adalah seseorang yang memiliki jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu |
Jumlah Pejabat Fungsional Umum / PelaksanaKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Pejabat Fungsional Umum / Pelaksana | |
Jumlah Pejabat StrukturalKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaSuatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Pejabat Struktural | Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara |
Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Mengikuti Diklat StrukturalPendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaDiklat dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural |
Pendidikan dan Pelatihan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti diklat struktural | Diklat dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural |
Jumlah Pekerja AnakPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaPekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga menghambat hak bermain dan belajarnya |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah Pekerja Anak | Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sehingga menghambat hak bermain dan belajarnya |
Jumlah Pekerja DifabelTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja difabel atau pekerja disabilitas adalah pekerja yang memiliki keterbatasan fisik tetapi masih mampu melakukan pekerjaan |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Pekerja Difabel | Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja difabel atau pekerja disabilitas adalah pekerja yang memiliki keterbatasan fisik tetapi masih mampu melakukan pekerjaan |
Jumlah Pekerja Warga Negara AsingTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Warga Negara Asing (WNA) adalah penduduk yang memiliki kewarganegaraan bukan Indonesia. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Pekerja Warga Negara Asing | Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Warga Negara Asing (WNA) adalah penduduk yang memiliki kewarganegaraan bukan Indonesia. |
Jumlah Pekerja Yang Meningkat ProduktivitasnyaTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaProduktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya | Produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. |
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BisPerhubungan Dinas PerhubunganPelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Pelabuhan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal yang menjadi kewenangan Kabupaten |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. Pelabuhan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. |
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (per Sub Sektor) (pelaku) (17 Sub Sektor)Pariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataEkonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Aplikasi Arsitektur Desain Interior Desain Komunikasi Visual Desain Produk Fesyen Film, Animasi dan Video Fotografi Kriya Kuliner Musik Penerbitan Pengembang Permainan Periklanan Seni Pertunjukan Seni Rupa TV dan Radio |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (per Sub Sektor) (pelaku) (17 Sub Sektor) | Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. |
Jumlah Pelatihan Penanggulangan Bencana Dan Mitigasi BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahPelatihan Penanggulangan Bencana adalah proses pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas individu, kelompok, atau masyarakat dalam menghadapi dan merespons berbagai jenis bencana. Pelatihan ini penting untuk mempersiapkan orang-orang agar dapat bertindak secara efektif dan efisien dalam situasi darurat, sehingga dapat mengurangi dampak bencana dan melindungi nyawa serta harta benda. |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Bencana | Pelatihan Penanggulangan Bencana adalah proses pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas individu, kelompok, atau masyarakat dalam menghadapi dan merespons berbagai jenis bencana. Pelatihan ini penting untuk mempersiapkan orang-orang agar dapat bertindak secara efektif dan efisien dalam situasi darurat, sehingga dapat mengurangi dampak bencana dan melindungi nyawa serta harta benda. |
Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM)Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa. |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) | Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa. |
Jumlah Pemandu Wisata Belum BersertifikatPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataPemandu wisata belum bersertifikat adalah para pemandu wisata yang belum memiliki sertifikasi |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Pemandu Wisata Belum bersertifikat | Pemandu wisata belum bersertifikat adalah para pemandu wisata yang belum memiliki sertifikasi |
Jumlah Pemandu Wisata BersertifikatPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataSertifikasi Pramuwisata adalah sertifikasi yang di berlakukan untuk para Pemandu wisata di Indonesia yang akan mempunyai legalitas. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Pemandu Wisata Bersertifikat | Sertifikasi Pramuwisata adalah sertifikasi yang di berlakukan untuk para Pemandu wisata di Indonesia yang akan mempunyai legalitas. |
Jumlah Pembinaan Posyandu Balita Purnama (PURI) Seusai StandarKesehatan Dinas KesehatanPosyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Pembinaan Posyandu Balita Purnama (PURI) seusai standar | Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan kegiatan pengembangan, serta telah memperoleh dana sehat yang berasal dari swadaya masyarakat dipergunakan untuk upaya kesehatan di Posyandu. |
Jumlah Pembudidaya Ikan Berdasarkan BudidayaKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan pembudidayaan ikan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Pembudidaya ikan berdasarkan budidaya | Total individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan pembudidayaan ikan |
Jumlah Pemeriksaan LaboratoriumKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah jenis pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan sampel darah, urine, atau jaringan tubuh yang diolah di laboratorium. |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah Pemeriksaan Laboratorium | Jumlah jenis pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan sampel darah, urine, atau jaringan tubuh yang diolah di laboratorium. |
Jumlah Pemeriksaan LaboratoriumKesehatan RSUD SrengatJumlah pelayanan pemeriksaan spesimen untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien guna menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan menggunakan sampel darah, urine, atau jaringan dalam tubuh yang diolah dalam laboratorium |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah Pemeriksaan Laboratorium | Jumlah pelayanan pemeriksaan spesimen untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien guna menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan menggunakan sampel darah, urine, atau jaringan dalam tubuh yang diolah dalam laboratorium |
|
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Peminjam Perpustakaan | |
Jumlah Pemuda PeloporKepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaPemuda Pelopor adalah seseorang berusia 16 hingga 30 tahun yang memiliki akumulasi dari semangat pemuda dalam mengembangkan potensi diri, guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelawanan, tanggung jawab dan kepedulian untuk menciptakan sesuatu dan/atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta diakui oleh pelbagai pihak dan pemerintah. |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Jumlah Pemuda Pelopor | Pemuda Pelopor adalah seseorang berusia 16 hingga 30 tahun yang memiliki akumulasi dari semangat pemuda dalam mengembangkan potensi diri, guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelawanan, tanggung jawab dan kepedulian untuk menciptakan sesuatu dan/atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat serta diakui oleh pelbagai pihak dan pemerintah. |
Jumlah Penanganan SampahLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupKegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah Penanganan Sampah | Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. |
Jumlah Penanganan Timbulan SampahLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupPenanganan timbulan sampah adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah melalui proses pengangkutan, pemilahan, dan pemrosesan. Jumlah Timbulan Sampah Volume Sampah yang Ditangani |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah penanganan timbulan sampah | Penanganan timbulan sampah adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah melalui proses pengangkutan, pemilahan, dan pemrosesan. |
Jumlah Pencari Kerja TerdaftarTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan sedang dalam proses mencari pekerjaan |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Pencari Kerja Terdaftar | Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan sedang dalam proses mencari pekerjaan |
Jumlah Pencegahan Stunting (Bunda Anak Impian / BUAIAN)Kesehatan Dinas KesehatanJumlah ibu hamil resiko tinggi dan ibu hamil KEK yang didampingi oleh kader di wilayah lokus stunting |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah pencegahan stunting (Bunda Anak Impian / BUAIAN) | Jumlah ibu hamil resiko tinggi dan ibu hamil KEK yang didampingi oleh kader di wilayah lokus stunting |
Jumlah Pendaftar TransmigranTransmigrasi Dinas Tenaga KerjaTransmigran adalah warga negara indonesia yang melakukan transmigrasi atau perpindahan daerah |
Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Pendaftar Transmigran | Transmigran adalah warga negara indonesia yang melakukan transmigrasi atau perpindahan daerah |
Jumlah Pendampingan Bumil Risti (Bunda Anak Impian / BUAIAN)Kesehatan Dinas KesehatanJumlah ibu hamil resiko tinggi yang di dampingi oleh kader di wilayah lokus stunting |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah pendampingan bumil risti (Bunda Anak Impian / BUAIAN) | Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang di dampingi oleh kader di wilayah lokus stunting |
Jumlah Pendapatan Dari Sektor Usaha Kepariwisataan (Rp)Pariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataUsaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Pendapatan dari sektor usaha kepariwisataan (Rp) | Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. |
Jumlah Penderita HIV/AIDSKesehatan Dinas KesehatanHIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang memperlemah kekebalan tubuh manusia. Infeksi virus HIV dapat merusak kekebalan tubuh manusia dan dapat menyebabkan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Penderita HIV/AIDS | HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang memperlemah kekebalan tubuh manusia. Infeksi virus HIV dapat merusak kekebalan tubuh manusia dan dapat menyebabkan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) |
Jumlah Penderita MalariaKesehatan Dinas KesehatanMalaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasomodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Penderita Malaria | Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasomodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut |
Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran (per Kelompok Usia Per Kecamatan)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAkta Kelahiran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk mencatat informasi yang terkait dengan kelahiran seseorang. 0-4 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 5-6 tahun 7-12 tahun |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran (per Kelompok Usia per Kecamatan) | Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk mencatat informasi yang terkait dengan kelahiran seseorang. |
Jumlah Penduduk Belum Memiliki KTP (per Kelompok Usia Per Kecamatan)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPenduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan penunjuk indentitas resmi bahwa penduduk tersebut merupakan warga negara Indonesia 16-17 tahun 17-18 tahun 19-22 tahun 23-60 tahun >60 tahun |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Belum Memiliki KTP (per Kelompok Usia per Kecamatan) | Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan penunjuk indentitas resmi bahwa penduduk tersebut merupakan warga negara Indonesia |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki Dan Perempuan Per Kecamatan)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAgama adalah kepercayaan yang dianut oleh warga Indonesia, dimana yang dimaksud adalah 6 kepercayaan yang diakui Pemerintah Indonesia Budha Hindu Islam Katholik Kepercayaan Khonghucu Kristen |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) | Agama adalah kepercayaan yang dianut oleh warga Indonesia, dimana yang dimaksud adalah 6 kepercayaan yang diakui Pemerintah Indonesia |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, AgamaAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJumlah Penduduk berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama | Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama |
Jumlah Penduduk Berdasarkan PekerjaanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPenduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. Pembagian pekerjaan didasarkan 9 sektor pekerjaan dari Klasifikasi Usaha Indonesia (KUI) BPS |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan | Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. Pembagian pekerjaan didasarkan 9 sektor pekerjaan dari Klasifikasi Usaha Indonesia (KUI) BPS |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat PendidikanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Jumlah Penduduk Belum tamat SD (laki-laki & perempuan per kecamatan) Jumlah Penduduk Tamat SD (laki-laki & perempuan per kecamatan) Jumlah Penduduk Tamat SMA (laki-laki & perempuan per kecamatan) Jumlah Penduduk Tamat SMP (laki-laki & perempuan per kecamatan) Jumlah Penduduk Tamatan D4/ S1 (laki-laki & perempuan per kecamatan) Jumlah Penduduk Tamatan Diploma 1/ Diploma 2 (laki-laki & perempuan per kecamatan) Jumlah Penduduk Tamatan Diploma 3/ Sarjana Muda (laki-laki & perempuan per kecamatan) Jumlah Penduduk Tamatan S2 (laki-laki & perempuan per kecamatan) Jumlah Penduduk Tamatan S3 (laki-laki & perempuan per kecamatan) Jumlah Penduduk Tidak/ Belum Sekolah (laki-laki & perempuan per kecamatan) |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. |
Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Berdasarkan KKAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPenduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen identifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dokumen ini berfungsi untuk mencatat dan mengidentifikasi anggota-anggota dari sebuah keluarga. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Berdasarkan KK | Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen identifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dokumen ini berfungsi untuk mencatat dan mengidentifikasi anggota-anggota dari sebuah keluarga. |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (per Kecamatan)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPenduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. Jenis kelamin yang diakui di Indonesia hanya laki-laki dan perempuan Laki-laki Perempuan |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (per Kecamatan) | Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. Jenis kelamin yang diakui di Indonesia hanya laki-laki dan perempuan |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (Laki-laki & Perempuan)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPenduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. 0-4 tahun 10-14 tahun 15-19 tahun 20-24 tahun 25-29 tahun 30-34 tahun 35-39 tahun 40-44 tahun 45-49 tahun 5-9 tahun 50-54 tahun 55-59 tahun 60-64 tahun 65-69 tahun 70-74 tahun > 75 tahun |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (Laki-laki & Perempuan) | Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. |
Jumlah Penduduk Miskin (Per Kecamatan)Sosial Dinas SosialPenduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Penduduk Miskin (Per Kecamatan) | Penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. |
Jumlah Penduduk Miskin Penerima BPNTSosial Dinas Sosial- Penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita. - Bantuan Pangan Non Tunai disingkat BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai atau Kartu Sembako, yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu setiap bulan. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Penduduk Miskin Penerima BPNT | - Penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita. - Bantuan Pangan Non Tunai disingkat BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai atau Kartu Sembako, yang diberikan pemerintah pada masyarakat kurang mampu setiap bulan. |
Jumlah Penduduk Miskin Terdaftar BPJS KesehatanSosial Dinas Sosial- Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah merupakan suatu badan dari pemerintah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia nantinya secara bertahap. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Penduduk Miskin terdaftar BPJS Kesehatan | - Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah merupakan suatu badan dari pemerintah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia nantinya secara bertahap. |
Jumlah Penduduk Wajib KTP Yang Belum Melakukan Perekaman KTP (per Jenis Kelamin Per Kecamatan)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKTP Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Perekaman KTP berupa perekaman data diri penduduk hingga sidik jari dan tanda tangan penduduk |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Wajib KTP yang belum melakukan Perekaman KTP (per Jenis Kelamin per Kecamatan) | KTP Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Perekaman KTP berupa perekaman data diri penduduk hingga sidik jari dan tanda tangan penduduk |
Jumlah Penduduk Wajib KTP Yang Sudah Melakukan Perekaman KTP Tetapi KTP Belum Diterbitkan (per Jenis Kelamin Per Kecamatan)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKTP Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Perekaman KTP berupa perekaman data diri penduduk hingga sidik jari dan tanda tangan penduduk |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP tetapi KTP belum diterbitkan (per Jenis Kelamin per Kecamatan) | KTP Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Perekaman KTP berupa perekaman data diri penduduk hingga sidik jari dan tanda tangan penduduk |
Jumlah Penduduk Yang Dicakup Asuransi Kesehatan Atau Sistem Kesehatan Masyarakat Per 1000 Penduduk.Kesehatan Dinas KesehatanProgram nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. | Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. |
Jumlah Penegakan Perda Penataan Ruang DaerahKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah Penegakan pada pelanggaran Peraturan Daerah terkait Perijinan Penataan Ruang Daerah |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Jumlah Penegakan Perda Penataan Ruang Daerah | Jumlah Penegakan pada pelanggaran Peraturan Daerah terkait Perijinan Penataan Ruang Daerah |
Jumlah Penerima Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD)Sosial Dinas SosialASPD merupakan bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada penyandang disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Penerima Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) | ASPD merupakan bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada penyandang disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya |
Jumlah Penerima Bantuan Sosial Ex KlienSosial Dinas SosialPemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat yang pernah menerima program rehabilitasi sosial |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Penerima Bantuan Sosial Ex Klien | Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat yang pernah menerima program rehabilitasi sosial |
Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem)Sosial Dinas SosialPemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama menyasar pada masyarakat miskin ekstrem (penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih rendah dari penduduk miskin umum). |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Penerima Bantuan Sosial Jumlah Penerima Bantuan Kemiskinan Ekstrem) | Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama menyasar pada masyarakat miskin ekstrem (penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih rendah dari penduduk miskin umum). |
Jumlah Penerima Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE)Sosial Dinas SosialKelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Penerima Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | Kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga |
Jumlah Penerima Bantuan Sosial PKH PlusSosial Dinas Sosial- Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga atau warga sejahtera rentan yang terdaftar dalam DTKS dan menjadi keluarga penerima manfaat PKH plus dengan komponen lanjut usia. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Penerima Bantuan Sosial PKH Plus | - Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga atau warga sejahtera rentan yang terdaftar dalam DTKS dan menjadi keluarga penerima manfaat PKH plus dengan komponen lanjut usia. |
Jumlah Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (WRSE)Sosial Dinas Sosial- Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. - Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) merupakan wanita dewasa yang berusia lebih dari 15 tahun keatas baik, belum menikah, sudah menikah atau janda, yang berpenghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan wanita tersebut merupakan kepala rumah tangga, kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari pendidikan yang pernah di tempuh, karena pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir setiap individu. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (WRSE) | - Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. - Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) merupakan wanita dewasa yang berusia lebih dari 15 tahun keatas baik, belum menikah, sudah menikah atau janda, yang berpenghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan wanita tersebut merupakan kepala rumah tangga, kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari pendidikan yang pernah di tempuh, karena pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir setiap individu. |
Jumlah Penerima Beasiswa Program Guru Madrasah Diniyah Menurut Kabupaten/kotaSekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat |
Sekretariat Daerah | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Jumlah penerima beasiswa program guru madrasah diniyah menurut kabupaten/kota | |
Jumlah Penerima Penghargaan AdiwiyataLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupGerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang selanjutnya disebut Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah Penerima Penghargaan Adiwiyata | Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yang selanjutnya disebut Gerakan PBLHS adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. |
Jumlah Penerima Penghargaan Desa/Kelurahan BerseriLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupDesa/Kelurahan Berseri adalah program inovasi Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta memberikan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Desa/Kelurahan. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah Penerima Penghargaan Desa/Kelurahan Berseri | Desa/Kelurahan Berseri adalah program inovasi Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta memberikan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Desa/Kelurahan. |
Jumlah Penerima Tunjangan Kehormatan Huffadz Berdasarkan Jenis KelaminSekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan RakyatJumlah Penerima Tunjangan Kehormatan Huffadz Berdasarkan Jenis Kelamin |
Sekretariat Daerah | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Penerima Tunjangan Kehormatan Huffadz Berdasarkan Jenis Kelamin | Jumlah Penerima Tunjangan Kehormatan Huffadz Berdasarkan Jenis Kelamin |
Jumlah Penerima Tunjangan Kehormatan Imam Masjid Menurut Kabupaten/kotaSekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat |
Sekretariat Daerah | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Jumlah penerima tunjangan kehormatan imam masjid menurut kabupaten/kota | |
Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Per JenisKeuangan Badan Pendapatan DaerahPendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pelayanan Tera Ulang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (UMKM) Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Retribusi Terminal |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah penerimaan retribusi daerah per jenis | Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. |
Jumlah Pengaduan MasyarakatInspektorat Daerah InspektoratPengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Jumlah dan Rincian Pengaduan Masyarakat yang Masuk Jumlah Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat yang masuk Jumlah Telaah/Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat yang masuk |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah Pengaduan Masyarakat | Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan |
Jumlah Pengaduan Yang DitanganiKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah pengaduan yang ditangani adalah jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kabupaten/kota |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Jumlah Pengaduan yang ditangani | Jumlah pengaduan yang ditangani adalah jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah kabupaten/kota |
Jumlah Pengaduan/aspirasi Yang Difasilitasi (per Komisi)Sekretariat DPRD Sekretariat DPRDkeinginan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah pengaduan/aspirasi yang difasilitasi (per komisi) | keinginan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. |
Jumlah Pengaduan/aspirasi Yang Masuk (per Komisi)Sekretariat DPRD Sekretariat DPRDkeinginan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah pengaduan/aspirasi yang masuk (per komisi) | keinginan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. |
Jumlah Pengeluaran Pemerintah Untuk PariwisataPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataPengeluaran pemerintah (publik) adalah uang atau dana yang keluar dari kas pemerintah atau kas negara untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Pengeluaran Pemerintah untuk Pariwisata | Pengeluaran pemerintah (publik) adalah uang atau dana yang keluar dari kas pemerintah atau kas negara untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah. |
Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif Dan Jati Diri BangsaKearsipan Dinas Perpustakaan dan KearsipanPengguna pelayanan arsip adalah pengguna yang berhak mendapatkan dan menggunakan layanan arsip |
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa | Pengguna pelayanan arsip adalah pengguna yang berhak mendapatkan dan menggunakan layanan arsip |
Jumlah Pengungsi Akibat BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahJumlah Pengungsi Akibat Bencana Banjir Banjir Bandang Cuaca Ekstrem Epidemi dan Wabah Penyakit Gelombang Ekstrim dan Abrasi Gempabumi Kebakaran Gedung dan Permukiman Kebakaran Hutan dan Lahan Kekeringan Konflik Sosial Letusan Gunung Api Likuefaksi Tanah Longsor Tsunami |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Pengungsi Akibat Bencana | Jumlah Pengungsi Akibat Bencana |
Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata Berdasarkan Jenis (Pengunjung Domestik Dan Pengunjung Mancanegara)Pariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataDaya Tarik Wisata bisa dijelaskan sebagai segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan. Daya Tarik Wisata Alam Daya Tarik Wisata Buatan Daya Tarik Wisata Budaya |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata berdasarkan Jenis (Pengunjung Domestik dan Pengunjung Mancanegara) | Daya Tarik Wisata bisa dijelaskan sebagai segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan. |
|
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Pengunjung Layanan Kearsipan | |
Jumlah Pengurus Kelembagaan Desa Yang Memiliki Kompetensi Dalam Tata Kelola PemdesPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintah Desa |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes | Pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintah Desa |
Jumlah Pengurus TP PKK Yang Mendapatkan Fasilitasi Penguatan Kapasitas Terkait StuntingPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK memiliki 10 program pokok pkk serta juga ikut serta dalam penurunan angka stunting. |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah pengurus TP PKK yang mendapatkan fasilitasi penguatan kapasitas terkait stunting | PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK memiliki 10 program pokok pkk serta juga ikut serta dalam penurunan angka stunting. |
Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produksi Dan PemberdayaanPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaLembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga adat desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Kegiatan ekonomi produksi yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi menghasilkan barang atau jasa yang melibatkan warga dan lembaga kemsyarakatan desa atau lembaga adat |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produksi dan pemberdayaan | Lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga adat desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Kegiatan ekonomi produksi yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi menghasilkan barang atau jasa yang melibatkan warga dan lembaga kemsyarakatan desa atau lembaga adat |
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Laki Perempuan |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan | ||
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar PantiSosial Dinas Sosial- Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental. - Rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka; dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | - Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental. - Rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka; dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat |
Jumlah Penyediaan Pangan SehatKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikananmerupakan total volume atau kuantitas makanan yang disediakan dan memenuhi standar kesehatan dan gizi untuk dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode waktu dan wilayah tertentu. Pangan sehat didefinisikan sebagai makanan yang aman, bergizi, dan mendukung kesehatan serta kesejahteraan manusia |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah penyediaan pangan sehat | merupakan total volume atau kuantitas makanan yang disediakan dan memenuhi standar kesehatan dan gizi untuk dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode waktu dan wilayah tertentu. Pangan sehat didefinisikan sebagai makanan yang aman, bergizi, dan mendukung kesehatan serta kesejahteraan manusia |
Jumlah Penyiaran Radio LokalKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianPenyiar radio adalah individu yang bekerja dalam industri penyiaran radio dan bertanggung jawab atas penyampaian program radio kepada pendengar. Tugas penyiar radio mencakup berbagai aspek yang terkait dengan produksi dan penyiaran program radio, termasuk pengumuman, pembacaan berita, pemutaran musik, wawancara dengan tamu, dan berbagai kegiatan lainnya yang terkait dengan operasi stasiun radio. |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah Penyiaran Radio Lokal | Penyiar radio adalah individu yang bekerja dalam industri penyiaran radio dan bertanggung jawab atas penyampaian program radio kepada pendengar. Tugas penyiar radio mencakup berbagai aspek yang terkait dengan produksi dan penyiaran program radio, termasuk pengumuman, pembacaan berita, pemutaran musik, wawancara dengan tamu, dan berbagai kegiatan lainnya yang terkait dengan operasi stasiun radio. |
Jumlah Penyuluh KBPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaPenyuluh KB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, layanan , evaluasi, dan pengembangan keluarga berencana nasional |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah penyuluh KB | Penyuluh KB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, layanan , evaluasi, dan pengembangan keluarga berencana nasional |
Jumlah Perangkat Daerah Yang Terfasilitasi TEPRA Berdasarkan Ketepatan Persentase RealisasiSekretariat Daerah Bagian Administrasi PembangunanPerangkat Daerah di Kabupaten Blitar yang terfasilitasi oleh TEPRA (Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran) untuk dilakukan monitoring dan evaluasi per triwulan |
Sekretariat Daerah | Bagian Administrasi Pembangunan | Jumlah Perangkat Daerah yang Terfasilitasi TEPRA Berdasarkan Ketepatan Persentase Realisasi | Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar yang terfasilitasi oleh TEPRA (Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran) untuk dilakukan monitoring dan evaluasi per triwulan |
Jumlah PerawatKesehatan Dinas KesehatanPerawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Perawat | Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. |
Jumlah Perbup Yang DiterbitkanSekretariat Daerah Bagian HukumAngka dari penerbitan Peraturan Kepala Daerah yang telah difasilitasi penyusunannya |
Sekretariat Daerah | Bagian Hukum | Jumlah Perbup yang diterbitkan | Angka dari penerbitan Peraturan Kepala Daerah yang telah difasilitasi penyusunannya |
Jumlah Perda Inisiatif Legislatif (tahun N)Sekretariat DPRD Sekretariat DPRDPeraturan daerah dapat diajukan oleh Kepala Daerah atau DPRD Perda inisiatif adalah peraturan daerah yang secara inisiatif diajukan oleh DPRD. |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Perda Inisiatif Legislatif (tahun n) | Peraturan daerah dapat diajukan oleh Kepala Daerah atau DPRD Perda inisiatif adalah peraturan daerah yang secara inisiatif diajukan oleh DPRD. |
Jumlah Perda Yang DiterbitkanSekretariat Daerah Bagian HukumAngka dari penerbitan Peraturan Daerah yang telah difasilitasi penyusunannya |
Sekretariat Daerah | Bagian Hukum | Jumlah Perda yang Diterbitkan | Angka dari penerbitan Peraturan Daerah yang telah difasilitasi penyusunannya |
Jumlah Perda Yang Ditetapkan Tahun NSekretariat DPRD Sekretariat DPRDPerda adalah peraturan daerah yang dapat diajukan oleh DPRD atau Bupati |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Perda yang ditetapkan tahun n | Perda adalah peraturan daerah yang dapat diajukan oleh DPRD atau Bupati |
Jumlah Perempuan Kepala KeluargaPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaPerempuan kepala keluarga adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga ,penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah Perempuan Kepala Keluarga | Perempuan kepala keluarga adalah perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga ,penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya |
Jumlah Pergerakan Wisatawan NusantaraPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataWisatawan Nusantara adalah penduduk Indonesia yang melaksanakan perjalanan dalam wilayah Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan, dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji). |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara | Wisatawan Nusantara adalah penduduk Indonesia yang melaksanakan perjalanan dalam wilayah Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan, dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji). |
Jumlah Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis KemerdekaanSosial Dinas Sosial- Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perintis Kemerdekaan atau pemberian penghargaan/tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. - Janda Perintis Kemerdekaan adalah istri yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai Janda, Perintis Kemerdekaan melalui Keputusan Menteri Sosial. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Perintis Kemerdekaan/Janda Perintis Kemerdekaan | - Perintis Kemerdekaan adalah Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perintis Kemerdekaan atau pemberian penghargaan/tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan. - Janda Perintis Kemerdekaan adalah istri yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai Janda, Perintis Kemerdekaan melalui Keputusan Menteri Sosial. |
Jumlah Perizinan Dan Akreditasi LPK Di DaerahTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaAkreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah standard bahwa LPK memenuhi standard dinas tenaga kerja |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Perizinan dan Akreditasi LPK di daerah | Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah standard bahwa LPK memenuhi standard dinas tenaga kerja |
Jumlah Perlintasan Sebidang KAPerhubungan Dinas PerhubunganJumlah perlintasan sebidang KA yang ada di Kabupaten Blitar |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah Perlintasan Sebidang KA | Jumlah perlintasan sebidang KA yang ada di Kabupaten Blitar |
Jumlah Perpustakaan Berdasarkan Jenis (per Bulan)Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan KearsipanPerpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka Perpustakaan Daerah Perpustakaan Desa/Kelurahan Perpustakaan Ponpes/Rumah Ibadah Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Perpustakaan Umum Kecamatan/Instansi |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Perpustakaan berdasarkan Jenis (per bulan) | Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka |
Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanSiteplan yang dibangun pengembang yang dilengkapi dengan infrastruktur fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan layak |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Siteplan yang dibangun pengembang yang dilengkapi dengan infrastruktur fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan layak |
Jumlah Perusahaan Yang Mempekerjakan 10 Orang Atau Lebih Yang Telah Memiliki Peraturan PerusahaanTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPeraturan perusahaan yang dimaksud adalah struktur aturan lengkap yang mengatur urusan internal perusahaan atau semua yang berkaitan ADART Perusahaan. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan | Peraturan perusahaan yang dimaksud adalah struktur aturan lengkap yang mengatur urusan internal perusahaan atau semua yang berkaitan ADART Perusahaan. |
Jumlah Perusahaan Yang Mempekerjakan 50 Orang Atau Lebih Yang Telah Membentuk Lembaga Kerja Sama BipartitTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaMembentuk lembaga kerja bipartrit yang dimaksud adalah kerja sama antara pemberi kerja dan pekerja, praktiknya pembentukan serikat pekerja yang melibatkan perusahaan dan pekerja. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit | Membentuk lembaga kerja bipartrit yang dimaksud adalah kerja sama antara pemberi kerja dan pekerja, praktiknya pembentukan serikat pekerja yang melibatkan perusahaan dan pekerja. |
Jumlah Perusahaan Yang Memperkerjakan Warga Negara AsingTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja asing adalah pekerja yang memiliki kewarganegaraan bukan Indonesia. Warga Negara Asing (WNA) adalah penduduk yang memiliki kewarganegaraan bukan Indonesia. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing | Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja asing adalah pekerja yang memiliki kewarganegaraan bukan Indonesia. Warga Negara Asing (WNA) adalah penduduk yang memiliki kewarganegaraan bukan Indonesia. |
Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kerja Dan Jamsos TKTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaNorma kerja yang dimaksud peraturan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan untuk perusahaan dan pekerja. Jamsos TK adalah jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan oleh perusahaan untuk pekerja. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK | Norma kerja yang dimaksud peraturan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan untuk perusahaan dan pekerja. Jamsos TK adalah jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan oleh perusahaan untuk pekerja. |
Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Sertifikasi SNI ISO 14001.Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupISO 14001 adalah standar internasional terkait SML (Sistem Manajemen Lingkungan) atau EMS (Environment Management System) yang sudah sangat terkenal di dunia internasional. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. | ISO 14001 adalah standar internasional terkait SML (Sistem Manajemen Lingkungan) atau EMS (Environment Management System) yang sudah sangat terkenal di dunia internasional. |
Jumlah Perusahaan Yang Mengikuti Job FairTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaJob fair adalah bursa kerja yang akan mempertemukan para pemberi kerja atau perusahaan dengan para pencari kerja |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan yang mengikuti Job Fair | Job fair adalah bursa kerja yang akan mempertemukan para pemberi kerja atau perusahaan dengan para pencari kerja |
Jumlah Perusahaan Yang Telah Memiliki Struktur Dan Skala UpahTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaStruktur dan skala upah yang dimaksud adalah range upah yang diberikan perusahaan untuk pekerja yang merupakan bagian dari peraturan perusahaan. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah | Struktur dan skala upah yang dimaksud adalah range upah yang diberikan perusahaan untuk pekerja yang merupakan bagian dari peraturan perusahaan. |
Jumlah Perusahaan/Agen Penyalur PMITenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaAgen penyalur PMI adalah agen resmi yang diakui pemerintah sebagai pihak untuk menempatkan PMI di luar negeri. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Perusahaan/Agen Penyalur PMI | Agen penyalur PMI adalah agen resmi yang diakui pemerintah sebagai pihak untuk menempatkan PMI di luar negeri. |
Jumlah Peserta Aktif KBPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaPeserta KB Aktif adalah pasangan PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah peserta aktif KB | Peserta KB Aktif adalah pasangan PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan |
Jumlah Peserta Job FairTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaJob fair adalah bursa kerja yang akan mempertemukan para pemberi kerja atau perusahaan dengan para pencari kerja |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Peserta Job Fair | Job fair adalah bursa kerja yang akan mempertemukan para pemberi kerja atau perusahaan dengan para pencari kerja |
Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat/MetodePengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaPeserta KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dalam melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi Hormonal (Suntik,pil, implan) Non Hormonal (Kondom, IUD, MOW, MOP) |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah Peserta KB berdasarkan Alat/Metode | Peserta KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dalam melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi |
Jumlah Peserta Pembinaan KB Aktif Dan Kesehatan ReproduksiPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencanaasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan yang mendapatkan pembinaan mengenai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Kesehatan Remaja, Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Hubungan Seksual (HIV/AIDS), Kesehatan Usia Lanjut, Pelayanan terpadu Kekerasan dalam Keluarga. |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah peserta pembinaan KB aktif dan kesehatan reproduksi | asangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan yang mendapatkan pembinaan mengenai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, Kesehatan Remaja, Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Hubungan Seksual (HIV/AIDS), Kesehatan Usia Lanjut, Pelayanan terpadu Kekerasan dalam Keluarga. |
Jumlah Peserta Pertemuan Penguatan Kualitas Perempuan Dalam Membentuk Keluarga SejahteraPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaKondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah peserta pertemuan penguatan kualitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera | Kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, |
Jumlah Peserta Ujian DinasKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaUjian dinas merupakan syarat yang penting bagi seorang PNS untuk mendapatkan kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi. |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Peserta Ujian Dinas | Ujian dinas merupakan syarat yang penting bagi seorang PNS untuk mendapatkan kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi. |
Jumlah Peserta Ujian Dinas Yang LulusKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaUjian dinas merupakan syarat yang penting bagi seorang PNS untuk mendapatkan kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi. |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah Peserta Ujian Dinas yang lulus | Ujian dinas merupakan syarat yang penting bagi seorang PNS untuk mendapatkan kenaikan pangkat ke golongan yang lebih tinggi. |
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana- |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah peserta yang mengikuti penyerasian kebijakan pembangunan daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | - |
Jumlah Petambak GaramPertanian Dinas Peternakan dan PerikananPetambak garam adalah seorang petani atau pengusaha yang bergerak dalam industri pertambakan garam. |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Petambak Garam | Petambak garam adalah seorang petani atau pengusaha yang bergerak dalam industri pertambakan garam. |
Jumlah PHKTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPHK atau Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebuah tindakan pemberhentian kontrak atau ikatan antara pemberi pekerjaan dengan pihak yang diberi pekerjaan |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah PHK | PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebuah tindakan pemberhentian kontrak atau ikatan antara pemberi pekerjaan dengan pihak yang diberi pekerjaan |
Jumlah PKBMPendidikan Dinas PendidikanProgram pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah PKBM | Program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C |
Jumlah PMI Yang DiberangkatkanTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah PMI yang diberangkatkan | PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. |
Jumlah PMI Yang Diberangkatkan Menurut Skema (P3MI; Pemerintah; Mandiri)Tenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Skema yang dimaksud adalah skema pemberangkatan PMI dimana terdiri dari P3MI, Pemerintah, dan Mandiri. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah PMI yang diberangkatkan menurut skema (P3MI; Pemerintah; Mandiri) | PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Skema yang dimaksud adalah skema pemberangkatan PMI dimana terdiri dari P3MI, Pemerintah, dan Mandiri. |
Jumlah PMKS Di Luar Panti Sosial Berdasakan Jenis KelaminPemerintah Kabupaten Blitar Anak Terlantar Gelandangan dan Pengemis Lanjut Usia Terlantar |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah PMKS di luar panti sosial berdasakan jenis kelamin | ||
Jumlah PMKS Di Luar Panti Sosial Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Anak Terlantar Gelandangan dan Pengemis Lanjut Usia Terlantar |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah PMKS di luar panti sosial menurut Kecamatan | ||
Jumlah PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan (target Penerima Bantuan)Sosial Dinas Sosial- PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. - Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (target penerima bantuan) | - PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. - Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. |
Jumlah PMKS Yg Telah Mendapat Bantuan SosialSosial Dinas Sosial- PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. - Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah PMKS yg telah mendapat bantuan sosial | - PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. - Memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. |
Jumlah PMKS Yg TertanganiSosial Dinas SosialPMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah PMKS yg tertangani | PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. |
Jumlah PNSKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jumlah PNS Laki-laki Jumlah PNS Perempuan |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah PNS | Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. |
|
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah PNS Laki-Laki | |
Jumlah PNS Menurut Golongan KepangkatanKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaGolongan kepangkatan dalam PNS dilambangkan dengan huruf a,b,c,d pada setiap golongannya, dimana a merupakan pangkat terendah. Penetapan pangkat dinilai berdasarkan beberapa faktor, seperti lama pengabdian, diklat yang diikuti, pendidikan, dll Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan I/a (Juru Muda) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan I/b (Juru Muda Tk.I) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan I/c (Juru) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan I/d (Juru Tingkat I) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan II/a (Pengatur Muda) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan II/b (Pengatur Muda Tk. I) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan II/c (Pengatur) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan II/d (Pengatur Tk. I) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan III/a (Penata Muda) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan III/b (Penata Muda Tk. I) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan III/c (Penata) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan III/d (Penata Tk. I) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan IV/a (Pembina) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan IV/b (Pembina Tk. I) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan IV/c (Pembina Utama Muda) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan IV/d (Pembina Utama Madya) Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan IV/e (Pembina Utama) |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah PNS menurut golongan kepangkatan | Golongan kepangkatan dalam PNS dilambangkan dengan huruf a,b,c,d pada setiap golongannya, dimana a merupakan pangkat terendah. Penetapan pangkat dinilai berdasarkan beberapa faktor, seperti lama pengabdian, diklat yang diikuti, pendidikan, dll |
Jumlah PNS Menurut Golongan Ruang (I, II, III, IV)Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaGolongan digunakan untuk membedakan pangkat masing-masing pegawai PNS.Golongan I disebut dengan juru, golongan II dinamakan pengatur, golongan III disebut penata, dan golongan IV dinamakan pembina. Golongan I merupakan golongan terendah dalam struktur birokrasi. Jumlah PNS Golongan Ruang I Jumlah PNS Golongan Ruang II Jumlah PNS Golongan Ruang III Jumlah PNS Golongan Ruang IV |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah PNS menurut golongan ruang (I, II, III, IV) | Golongan digunakan untuk membedakan pangkat masing-masing pegawai PNS.Golongan I disebut dengan juru, golongan II dinamakan pengatur, golongan III disebut penata, dan golongan IV dinamakan pembina. Golongan I merupakan golongan terendah dalam struktur birokrasi. |
Jumlah PNS Menurut Tingkat PendidikanKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pada Dataset ini, PNS dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh PNS Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Diploma I / II Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Diploma III / Sarjana Muda Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan SD Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan SLTP / Sederajat Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan SMA / Sederajat Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tingkat Sarjana / Doktor / Ph.d |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan | Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pada Dataset ini, PNS dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh PNS |
|
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah PNS Perempuan | |
Jumlah PoliklinikKesehatan Dinas KesehatanKlinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus dan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Poliklinik | Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus dan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik |
Jumlah PolindesKesehatan Dinas Kesehatanfasilitas kesehatan di tingkat desa yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama terkait dengan proses persalinan |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Polindes | fasilitas kesehatan di tingkat desa yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama terkait dengan proses persalinan |
Jumlah Populasi Hewan TernakPertanian Dinas Peternakan dan PerikananTotal jumlah hewan yang dipelihara oleh peternak dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Populasi Hewan Ternak | Total jumlah hewan yang dipelihara oleh peternak dalam suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu |
Jumlah Populasi ItikPertanian Dinas Peternakan dan PerikananPopulasi ayam adalah ukuran dari banyaknya jumlah ayam yang dipelihara untuk berbagai tujuan, termasuk produksi daging, telur, dan dalam beberapa kasus, ayam hias |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Populasi Itik | Populasi ayam adalah ukuran dari banyaknya jumlah ayam yang dipelihara untuk berbagai tujuan, termasuk produksi daging, telur, dan dalam beberapa kasus, ayam hias |
Jumlah Populasi Sapi PotongPertanian Dinas Peternakan dan PerikananSapi potong adalah sapi yang dipelihara secara khusus untuk diambil dagingnya |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah populasi sapi potong | Sapi potong adalah sapi yang dipelihara secara khusus untuk diambil dagingnya |
Jumlah Populasi Unggas LainnyaPertanian Dinas Peternakan dan PerikananPopulasi Unggas Lainnya mengacu pada total jumlah hewan unggas selain dari ayam dan itik yang ada dalam suatu wilayah, negara, atau lokasi tertentu pada suatu periode waktu tertentu. Ini mencakup berbagai jenis hewan unggas lainnya seperti kalkun, bebek, burung puyuh, dan jenis unggas lainnya yang dipelihara untuk berbagai tujuan, seperti produksi daging, telur, bulu, dan hewan peliharaan |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Populasi Unggas Lainnya | Populasi Unggas Lainnya mengacu pada total jumlah hewan unggas selain dari ayam dan itik yang ada dalam suatu wilayah, negara, atau lokasi tertentu pada suatu periode waktu tertentu. Ini mencakup berbagai jenis hewan unggas lainnya seperti kalkun, bebek, burung puyuh, dan jenis unggas lainnya yang dipelihara untuk berbagai tujuan, seperti produksi daging, telur, bulu, dan hewan peliharaan |
Jumlah PosyanduKesehatan Dinas KesehatanSalah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Posyandu mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan minimal satu kegiatan (misalnya Pos PAUD, kesehatan reproduksi remaja/Posyandu Remaja, kesehatan usia kerja/Pos UKK, kesehatan lanjut usia/Posyandu Lansia, Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Bina Keluarga Balita (BKB), Posbindu PTM, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, pos malaria desa (posmaledes), kelompok pemakai dan pecinta air bersih (pokmair), dsbnya). Tingkatan perkembangan posyandu yang dihasilkan dari penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan alat telaahan perkembangan posyandu yang dikenal dengan telaahan kemandirian posyandu. Perkembangan Posyandu dibedakan menjadi 4 tingkat/strata yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Pengukuran tingkat perkembangan posyandu ditujukan dalam rangka pembinaan karena perkembangan masing-masing Posyandu tidak sama, sehingga pembinaan yang dilakukan untuk masing-masing posyandu akan berbeda. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Posyandu | Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Posyandu mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan minimal satu kegiatan (misalnya Pos PAUD, kesehatan reproduksi remaja/Posyandu Remaja, kesehatan usia kerja/Pos UKK, kesehatan lanjut usia/Posyandu Lansia, Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Bina Keluarga Balita (BKB), Posbindu PTM, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, pos malaria desa (posmaledes), kelompok pemakai dan pecinta air bersih (pokmair), dsbnya). Tingkatan perkembangan posyandu yang dihasilkan dari penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan alat telaahan perkembangan posyandu yang dikenal dengan telaahan kemandirian posyandu. Perkembangan Posyandu dibedakan menjadi 4 tingkat/strata yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Pengukuran tingkat perkembangan posyandu ditujukan dalam rangka pembinaan karena perkembangan masing-masing Posyandu tidak sama, sehingga pembinaan yang dilakukan untuk masing-masing posyandu akan berbeda. |
|
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Posyandu per Kecamatan | ||
Jumlah PPIDKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianPPID adalah singkatan dari "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi." PPID adalah lembaga atau unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik dalam suatu instansi pemerintah, seperti lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan publik lainnya. Tujuan utama PPID adalah untuk mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kepada informasi yang diproduksi atau dikelola oleh pemerintah. |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah PPID | PPID adalah singkatan dari "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi." PPID adalah lembaga atau unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik dalam suatu instansi pemerintah, seperti lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan publik lainnya. Tujuan utama PPID adalah untuk mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kepada informasi yang diproduksi atau dikelola oleh pemerintah. |
Jumlah PPPKKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jumlah PPPK Laki-laki Jumlah PPPK Perempuan |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah PPPK | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. |
|
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah PPPK Laki-Laki | |
|
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Jumlah PPPK Perempuan | |
Jumlah PrestasiPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganJumlah prestasi yang diraih dalam OPD Kabupaten Nasional Provinsi |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Prestasi | Jumlah prestasi yang diraih dalam OPD |
Jumlah Produk Hukum Yang Didokumentasikan Dalam JDIHSekretariat Daerah Bagian HukumAngka atau statistik yang menggambarkan berapa banyak dokumen atau produk hukum yang telah diarsipkan, didokumentasikan, atau disimpan dalam sistem JDIH. JDIH adalah suatu sistem atau platform yang biasanya digunakan oleh pemerintah dan lembaga hukum untuk mengorganisasi, mengarsipkan, dan menyediakan akses terhadap berbagai produk hukum |
Sekretariat Daerah | Bagian Hukum | Jumlah Produk Hukum yang didokumentasikan dalam JDIH | Angka atau statistik yang menggambarkan berapa banyak dokumen atau produk hukum yang telah diarsipkan, didokumentasikan, atau disimpan dalam sistem JDIH. JDIH adalah suatu sistem atau platform yang biasanya digunakan oleh pemerintah dan lembaga hukum untuk mengorganisasi, mengarsipkan, dan menyediakan akses terhadap berbagai produk hukum |
Jumlah Produk Peternakan Yang TersertifikasiPertanian Dinas Peternakan dan PerikananProduk peternakan yang tersertifikasi adalah produk hasil peternakan, seperti daging, susu, telur, atau produk lainnya, yang telah melewati serangkaian pengujian, pemeriksaan, atau prosedur verifikasi khusus oleh badan sertifikasi atau lembaga terkait yang independen. Produk ini diakui atau diberi label "tersertifikasi" karena memenuhi sejumlah standar kualitas, keamanan, keberlanjutan, atau aspek tertentu yang ditetapkan oleh badan sertifikasi |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah produk peternakan yang tersertifikasi | Produk peternakan yang tersertifikasi adalah produk hasil peternakan, seperti daging, susu, telur, atau produk lainnya, yang telah melewati serangkaian pengujian, pemeriksaan, atau prosedur verifikasi khusus oleh badan sertifikasi atau lembaga terkait yang independen. Produk ini diakui atau diberi label "tersertifikasi" karena memenuhi sejumlah standar kualitas, keamanan, keberlanjutan, atau aspek tertentu yang ditetapkan oleh badan sertifikasi |
Jumlah Produk Ramah Lingkungan Yang Teregister.Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupProduk ramah lingkungan dapat didefinisikan sebagai barang yang diproduksi sesuai prinsip ramah lingkungan berikut ini: ✦Tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan. ✦Proses uji cobanya tidak melibatkan binatang. ✦Memanfaatkan bahan kemasan ramah lingkungan dari hasil daur ulang. ✦Produk atau kemasannya bisa didaur ulang setelah digunakan. ✦Penggunaan energi dan sumber daya lainnya selama proses produksi terbilang rendah. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. | Produk ramah lingkungan dapat didefinisikan sebagai barang yang diproduksi sesuai prinsip ramah lingkungan berikut ini: ✦Tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan. ✦Proses uji cobanya tidak melibatkan binatang. ✦Memanfaatkan bahan kemasan ramah lingkungan dari hasil daur ulang. ✦Produk atau kemasannya bisa didaur ulang setelah digunakan. ✦Penggunaan energi dan sumber daya lainnya selama proses produksi terbilang rendah. |
Jumlah Produksi Benih Ikan Berdasarkan Jenis IkanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal kuantitas benih ikan yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu, yang diklasifikasikan berdasarkan spesies atau jenis ikan. Produksi benih ikan biasanya diukur untuk memenuhi kebutuhan budidaya ikan di tambak, kolam, atau keramba, dan merupakan salah satu indikator penting dalam sektor perikanan budidaya. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Benih Ikan Berdasarkan Jenis Ikan | Total kuantitas benih ikan yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu, yang diklasifikasikan berdasarkan spesies atau jenis ikan. Produksi benih ikan biasanya diukur untuk memenuhi kebutuhan budidaya ikan di tambak, kolam, atau keramba, dan merupakan salah satu indikator penting dalam sektor perikanan budidaya. |
Jumlah Produksi Benih Ikan RakyatKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananKuantitas benih ikan yang dihasilkan oleh masyarakat atau individu dalam skala kecil sebagai bagian dari usaha pembenihan ikan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Benih Ikan Rakyat | Kuantitas benih ikan yang dihasilkan oleh masyarakat atau individu dalam skala kecil sebagai bagian dari usaha pembenihan ikan |
Jumlah Produksi GaramPertanian Dinas Peternakan dan PerikananProduksi garam adalah proses penghasilan garam dari air laut, air asin, atau sumber air lainnya yang mengandung garam. |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Garam | Produksi garam adalah proses penghasilan garam dari air laut, air asin, atau sumber air lainnya yang mengandung garam. |
Jumlah Produksi Garam Berdasarkan Klasifikasi PUGARKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal volume garam yang dihasilkan oleh petani garam yang terlibat dalam Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dikategorikan menurut jenis atau kualitas garam yang dihasilkan, serta berdasarkan metode produksi yang diterapkan. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Garam Berdasarkan Klasifikasi PUGAR | Total volume garam yang dihasilkan oleh petani garam yang terlibat dalam Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dikategorikan menurut jenis atau kualitas garam yang dihasilkan, serta berdasarkan metode produksi yang diterapkan. |
Jumlah Produksi HortikulturaPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianProduksi hortikultura merujuk pada proses budidaya dan penghasilan berbagai jenis tanaman hortikultura, seperti sayuran, buah-buahan, bunga, tanaman hias, dan tanaman lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan estetika tinggi. Ini mencakup semua tahap dari penanaman hingga panen atau pemanenan produk hortikultura. Jumlah Produksi Bawang Merah Jumlah Produksi Biofarmaka Jumlah Produksi Buah Sayuran Tahunan (BST) Jumlah Produksi Cabai Besar Jumlah Produksi Cabai Kriting Jumlah Produksi Cabai Rawit |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah Produksi Hortikultura | Produksi hortikultura merujuk pada proses budidaya dan penghasilan berbagai jenis tanaman hortikultura, seperti sayuran, buah-buahan, bunga, tanaman hias, dan tanaman lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan estetika tinggi. Ini mencakup semua tahap dari penanaman hingga panen atau pemanenan produk hortikultura. |
Jumlah Produksi Perikanan BudidayaKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananProduksi Perikanan Budidaya adalah istilah yang mengacu pada kuantitas ikan, udang, moluska, rumput laut, atau spesies akuakultur lainnya yang dihasilkan melalui praktik budidaya perikanan dalam suatu sistem yang dikendalikan dan terkelola, seperti tambak, kolam, keramba, atau sistem akuakultur lainnya. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | Produksi Perikanan Budidaya adalah istilah yang mengacu pada kuantitas ikan, udang, moluska, rumput laut, atau spesies akuakultur lainnya yang dihasilkan melalui praktik budidaya perikanan dalam suatu sistem yang dikendalikan dan terkelola, seperti tambak, kolam, keramba, atau sistem akuakultur lainnya. |
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis BudidayaKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal volume hasil produksi ikan, udang, atau biota perairan lainnya yang dibudidayakan melalui berbagai sistem atau metode budidaya dalam suatu periode waktu tertentu |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya | Total volume hasil produksi ikan, udang, atau biota perairan lainnya yang dibudidayakan melalui berbagai sistem atau metode budidaya dalam suatu periode waktu tertentu |
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis IkanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal volume hasil produksi ikan yang dibesarkan melalui proses budidaya, diklasifikasikan berdasarkan spesies atau jenis ikan yang dibudidayakan, dalam suatu periode waktu tertentu |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Ikan | Total volume hasil produksi ikan yang dibesarkan melalui proses budidaya, diklasifikasikan berdasarkan spesies atau jenis ikan yang dibudidayakan, dalam suatu periode waktu tertentu |
Jumlah Produksi Perikanan KonsumsiKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananBudidaya perikanan konsumsi adalah mengembangkan ikan untuk dikonsumsi, dengan cara membiakkan dan membesarkan dari benih hingga dewasa dan bisa dipanen. Produksi perikanan budidaya yang bisa dikonsumsi |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi | Budidaya perikanan konsumsi adalah mengembangkan ikan untuk dikonsumsi, dengan cara membiakkan dan membesarkan dari benih hingga dewasa dan bisa dipanen. |
Jumlah Produksi Perikanan Laut Berdasarkan Jenis Alat TangkapKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal volume hasil tangkapan ikan dan biota laut lainnya yang diperoleh melalui berbagai jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan dalam suatu periode waktu tertentu di perairan laut. Produksi ini diklasifikasikan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, seperti jaring, pancing, atau perangkap. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Laut Berdasarkan Jenis Alat Tangkap | Total volume hasil tangkapan ikan dan biota laut lainnya yang diperoleh melalui berbagai jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan dalam suatu periode waktu tertentu di perairan laut. Produksi ini diklasifikasikan berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan di laut, seperti jaring, pancing, atau perangkap. |
Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / HiasKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananBudidaya ikan hias atau bisa disebut juga sebagai aquaculture adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan indukan ikan hias yang nantinya akan dikawinkan supaya bisa diambil anakannya untuk dibudidayakan dan dijual apabila telah berhasil tumbuh dalam jumlah yang banyak |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi / Hias | Budidaya ikan hias atau bisa disebut juga sebagai aquaculture adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan indukan ikan hias yang nantinya akan dikawinkan supaya bisa diambil anakannya untuk dibudidayakan dan dijual apabila telah berhasil tumbuh dalam jumlah yang banyak |
Jumlah Produksi Perikanan TangkapKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananPerikanan tangkap, berbeda dengan perikanan budi daya, adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | Perikanan tangkap, berbeda dengan perikanan budi daya, adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). |
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Laut Berdasarkan Jenis IkanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal volume hasil tangkapan ikan dan biota laut lainnya dari kegiatan penangkapan di laut yang diklasifikasikan menurut spesies atau jenis ikan yang ditangkap dalam suatu periode waktu tertentu. Produksi ini mencakup hasil dari berbagai jenis perikanan laut |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Laut Berdasarkan Jenis Ikan | Total volume hasil tangkapan ikan dan biota laut lainnya dari kegiatan penangkapan di laut yang diklasifikasikan menurut spesies atau jenis ikan yang ditangkap dalam suatu periode waktu tertentu. Produksi ini mencakup hasil dari berbagai jenis perikanan laut |
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Alat TangkapKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal produksi ikan yang ditangkap di perairan umum berdasarkan alat tangkap yang digunakan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Alat Tangkap | Total produksi ikan yang ditangkap di perairan umum berdasarkan alat tangkap yang digunakan |
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis IkanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal hasil tangkapan ikan di perairan umum yang dipecah atau dikelompokkan berdasarkan jenis ikan yang ditangkap |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Ikan | Total hasil tangkapan ikan di perairan umum yang dipecah atau dikelompokkan berdasarkan jenis ikan yang ditangkap |
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis PerairanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal hasil tangkapan ikan di berbagai jenis perairan umum |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan | Total hasil tangkapan ikan di berbagai jenis perairan umum |
Jumlah Produksi Perkebunan (Tanaman Tahunan Dan Tanaman Semusim)Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianJumlah produksi tanaman perkebunan mengacu pada kuantitas total hasil yang dihasilkan oleh tanaman perkebunan pada suatu periode waktu tertentu. Produksi ini dapat diukur dalam berbagai satuan, seperti ton, kilogram, atau unit lainnya, tergantung pada jenis tanaman yang ditanam dan standar pengukuran yang diterapkan. Jumlah Produksi Tanaman Kakao Jumlah Produksi Tanaman Kelapa Jumlah Produksi Tanaman Kopi Jumlah Produksi Tanaman Tebu Jumlah Produksi Tanaman Tembakau |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah Produksi Perkebunan (Tanaman tahunan dan Tanaman Semusim) | Jumlah produksi tanaman perkebunan mengacu pada kuantitas total hasil yang dihasilkan oleh tanaman perkebunan pada suatu periode waktu tertentu. Produksi ini dapat diukur dalam berbagai satuan, seperti ton, kilogram, atau unit lainnya, tergantung pada jenis tanaman yang ditanam dan standar pengukuran yang diterapkan. |
Jumlah Produksi Tanaman Pangan Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Tanaman Pangan LainnyaPangan Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianProduksi tanaman pangan merujuk pada jumlah total hasil panen dari berbagai jenis tanaman yang digunakan sebagai makanan manusia dan hewan. Produksi ini diukur dalam berbagai satuan, seperti ton, kilogram, atau metrik ton, tergantung pada jenis tanaman dan negara tempat produksinya diukur. Produksi tanaman pangan mencakup tanaman seperti padi, jagung, gandum, kedelai, ubi kayu, singkong, dan banyak lagi. Jumlah Produksi Tanaman Jagung Jumlah Produksi Tanaman Kacang Hijau Jumlah Produksi Tanaman Kacang Tanah Jumlah Produksi Tanaman Kedelai Jumlah Produksi Tanaman Padi Jumlah Produksi Tanaman Ubi Jalar Jumlah Produksi Tanaman Ubi Kayu |
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah Produksi Tanaman Pangan Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Tanaman Pangan Lainnya | Produksi tanaman pangan merujuk pada jumlah total hasil panen dari berbagai jenis tanaman yang digunakan sebagai makanan manusia dan hewan. Produksi ini diukur dalam berbagai satuan, seperti ton, kilogram, atau metrik ton, tergantung pada jenis tanaman dan negara tempat produksinya diukur. Produksi tanaman pangan mencakup tanaman seperti padi, jagung, gandum, kedelai, ubi kayu, singkong, dan banyak lagi. |
Jumlah Produksi TelorPertanian Dinas Peternakan dan PerikananTotal hasil telur yang dihasilkan oleh unggas, seperti ayam, bebek, burung puyuh, atau unggas lainnya, dalam suatu periode waktu tertentu. |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Telor | Total hasil telur yang dihasilkan oleh unggas, seperti ayam, bebek, burung puyuh, atau unggas lainnya, dalam suatu periode waktu tertentu. |
Jumlah Produksi Usaha PembenihanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananTotal kuantitas benih ikan atau organisme akuatik lainnya yang dihasilkan oleh suatu unit atau fasilitas pembenihan. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Usaha Pembenihan | Total kuantitas benih ikan atau organisme akuatik lainnya yang dihasilkan oleh suatu unit atau fasilitas pembenihan. |
Jumlah Produksi Usaha PembenihanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananProses produksi benih ikan atau larva ikan dalam skala komersial dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dalam budidaya perikanan, pemulihan populasi ikan di alam liar, atau keperluan riset dan penelitian. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Produksi Usaha Pembenihan | Proses produksi benih ikan atau larva ikan dalam skala komersial dengan tujuan untuk memenuhi permintaan dalam budidaya perikanan, pemulihan populasi ikan di alam liar, atau keperluan riset dan penelitian. |
Jumlah Proyek Dengan Skema Pembiayaan KPBU Berdasarkan Tahapan PelaksanaanSekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan |
Sekretariat Daerah | Bagian Administrasi Pembangunan | Jumlah Proyek dengan Skema Pembiayaan KPBU Berdasarkan Tahapan Pelaksanaan | |
Jumlah Proyek Strategis Berdasarkan SektorSekretariat Daerah Bagian Administrasi PembangunanJumlah Proyek Strategis Daerah yang ada di Kabupaten Blitar sesuai dengan SK Proyek Strategis Kabupaten Blitar per tahun |
Sekretariat Daerah | Bagian Administrasi Pembangunan | Jumlah Proyek Strategis Berdasarkan Sektor | Jumlah Proyek Strategis Daerah yang ada di Kabupaten Blitar sesuai dengan SK Proyek Strategis Kabupaten Blitar per tahun |
Jumlah Proyek Yang Ditawarkan Untuk Dilaksanakan Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (KPBU).Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). | |
Jumlah Pupuk Dan Insektisida Yang Dibutuhkan Dalam Perikanan BudidayaKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Pupuk dan Insektisida yang Dibutuhkan dalam Perikanan Budidaya | |
Jumlah Pusat Rehabilitasi NarkobaSosial Dinas SosialPusat rehabilitasi adalah fasilitas atau lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dalam memulihkan atau memperbaiki kesehatan fisik, mental, atau emosional mereka setelah mengalami cedera, penyakit, atau kecanduan. Pusat rehabilitasi dapat fokus pada berbagai bidang, termasuk rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi narkoba. Jumlah Panti Jumlah Pekerja Sosial Jumlah Penghuni Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Pusat Rehabilitasi Narkoba | Pusat rehabilitasi adalah fasilitas atau lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dalam memulihkan atau memperbaiki kesehatan fisik, mental, atau emosional mereka setelah mengalami cedera, penyakit, atau kecanduan. Pusat rehabilitasi dapat fokus pada berbagai bidang, termasuk rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi narkoba. |
|
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Puskesmas | Puskesmas yang terdaftar (teregistrasi) di Kemenkes |
Jumlah Puskesmas Berdasarkan Pelayanan Rawat Inap Dan Non Rawat Inap Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Pelayanan non rawat inap Pelayanan rawat inap |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah puskesmas berdasarkan pelayanan rawat inap dan non rawat inap Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Puskesmas Melaksanakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)Kesehatan Dinas KesehatanJumlah puskesmas yang telah dilatih UBM dan menyelenggarakan pelayanan UBM |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) | Jumlah puskesmas yang telah dilatih UBM dan menyelenggarakan pelayanan UBM |
Jumlah Puskesmas PembantuKesehatan Dinas KesehatanFasilitas kesehatan yang merupakan unit pelayanan kesehatan dasar yang membantu tugas Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Puskesmas Pembantu | Fasilitas kesehatan yang merupakan unit pelayanan kesehatan dasar yang membantu tugas Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) |
Jumlah Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa.Kesehatan Dinas KesehatanPelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, berupa: pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental), memberikan informasi dan edukasi, tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila diperlukan. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. | Pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, berupa: pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental), memberikan informasi dan edukasi, tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila diperlukan. |
Jumlah PustakawanPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan KearsipanPustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dinas Perpustakaan Perpustakaan yang menjadi kewenangan Kabupaten |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Pustakawan | Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. |
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki SertifikatPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | |
Jumlah Ranperda Yang Diajukan Pembahasan (propemperda) Tahun NSekretariat DPRD Sekretariat DPRDPerda adalah peraturan daerah yang dapat diajukan oleh DPRD atau Bupati Ranperda adalah rancangan peraturan daerah yang akan dibahas. Propemperda singkatan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan kumpulan Ranperda yang akan dibahas dalam kurun waktu 1 tahun |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Jumlah Ranperda yang diajukan pembahasan (propemperda) tahun n | Perda adalah peraturan daerah yang dapat diajukan oleh DPRD atau Bupati Ranperda adalah rancangan peraturan daerah yang akan dibahas. Propemperda singkatan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan kumpulan Ranperda yang akan dibahas dalam kurun waktu 1 tahun |
|
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun | |
Jumlah Realisasi Penerimaan RetribusiPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJumlah pungutan Daerah yang diterima sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi | Jumlah pungutan Daerah yang diterima sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. |
Jumlah Regulasi Ketahanan PanganPangan Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianRegulasi ketahanan pangan adalah serangkaian aturan, kebijakan, dan tindakan pemerintah yang ditetapkan untuk mengatur, mengawasi, dan mempromosikan ketahanan pangan dalam suatu negara atau wilayah. Tujuan dari regulasi ketahanan pangan adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup dan berkelanjutan terhadap makanan yang aman, bergizi, dan terjangkau, serta untuk melindungi keamanan pangan dan kesejahteraan konsumen. |
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah Regulasi ketahanan pangan | Regulasi ketahanan pangan adalah serangkaian aturan, kebijakan, dan tindakan pemerintah yang ditetapkan untuk mengatur, mengawasi, dan mempromosikan ketahanan pangan dalam suatu negara atau wilayah. Tujuan dari regulasi ketahanan pangan adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup dan berkelanjutan terhadap makanan yang aman, bergizi, dan terjangkau, serta untuk melindungi keamanan pangan dan kesejahteraan konsumen. |
Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPKInspektorat Daerah InspektoratRekomendasi merupakan saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksanaanya kepada entitas untuk melakukan perbaikan Jumlah Rekomendasi dengan Status Belum Ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi dengan Status Dalam Proses Jumlah Rekomendasi dengan Status Selesai |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK | Rekomendasi merupakan saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksanaanya kepada entitas untuk melakukan perbaikan |
Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Laki Perempuan |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Resep Yang Dilayani FarmasiKesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingijumlah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun electronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah Resep yang dilayani farmasi | jumlah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun electronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. |
Jumlah Resep Yang Dilayani FarmasiKesehatan RSUD SrengatResep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun electronic untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah Resep yang dilayani farmasi | Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun electronic untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. |
Jumlah RTHLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupRTH merupakan area atau wilayah yang diatur atau disediakan untuk fungsi-fungsi alami atau kegiatan terbuka, terutama yang berhubungan dengan alam dan lingkungan. RTH dibagi menjadi 2 yakni RTH Publik dan RTH Privat |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah RTH | RTH merupakan area atau wilayah yang diatur atau disediakan untuk fungsi-fungsi alami atau kegiatan terbuka, terutama yang berhubungan dengan alam dan lingkungan. RTH dibagi menjadi 2 yakni RTH Publik dan RTH Privat |
Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) / Perusahaan Perikanan (PP) Perikanan Tangkap Berdasarkan Besarnya UsahaKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) / Perusahaan Perikanan (PP) Perikanan Tangkap Berdasarkan Besarnya Usaha | |
Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) / Perusahaan Perikanan (PP) Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Penggolongan TangkapKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah RTP (Rumah Tangga Perikanan) / Perusahaan Perikanan (PP) Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Penggolongan Tangkap | |
Jumlah Rukun Tetangga (RT)Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaRT merupakan unit administrasi paling kecil di tingkat desa |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Rukun Tetangga (RT) | RT merupakan unit administrasi paling kecil di tingkat desa |
Jumlah Rukun Warga (RW)Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaRW merupakan unit administrasiyang lebih besar dari RT di tingkat desa. RW disusun dari beberapa RT dalam satu wilayah |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah Rukun Warga (RW) | RW merupakan unit administrasiyang lebih besar dari RT di tingkat desa. RW disusun dari beberapa RT dalam satu wilayah |
Jumlah Rumah Layak HuniPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanRumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Jumlah Rumah Layak Huni | Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni |
Jumlah Rumah Potong HewanPertanian Dinas Peternakan dan PerikananRumah Potong Hewan adalah fasilitas industri yang dirancang khusus untuk memotong, memproses, dan mengolah hewan ternak menjadi produk-produk daging yang siap dikonsumsi oleh manusia. |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Rumah Potong Hewan | Rumah Potong Hewan adalah fasilitas industri yang dirancang khusus untuk memotong, memproses, dan mengolah hewan ternak menjadi produk-produk daging yang siap dikonsumsi oleh manusia. |
Jumlah Rumah Sakit (Umum Daerah, Swasta, Khusus)Kesehatan Dinas KesehatanInstitusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat Jumlah Rumah Sakit Khusus Jumlah Rumah Sakit Swasta Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Rumah Sakit (Umum Daerah, Swasta, Khusus) | Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat |
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Jumlah RS dasar Jumlah RS madya Jumlah RS paripurna Jumlah RS perdana Jumlah RS utama |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Rumah Sakit Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Jumlah RS khusus Jumlah RS umum |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah rumah sakit berdasarkan jenis rumah sakit Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Rumah SinggahSosial Dinas SosialRumah singgah menurut para ahli adalah adalah tempat perantara yang sifatnya sementara, bagi para para anak jalanan yang erat hubungannya dengan pihak pihak yang mau menolong mereka. Jumlah Panti Jumlah Pekerja Sosial Jumlah Penghuni Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Rumah Singgah | Rumah singgah menurut para ahli adalah adalah tempat perantara yang sifatnya sementara, bagi para para anak jalanan yang erat hubungannya dengan pihak pihak yang mau menolong mereka. |
Jumlah Rumah Tangga (RT) Terlayani Pengolahan Air Limbah Domestik Menurut Desa & KecamatanPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. SPALD dapat berupa SPALD Setempat dan Terpusat. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Rumah Tangga (RT) terlayani pengolahan Air Limbah Domestik Menurut Desa & Kecamatan | Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. SPALD dapat berupa SPALD Setempat dan Terpusat. |
Jumlah Rumah Tangga Miskin (Per Kecamatan)Sosial Dinas SosialOrang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Rumah tangga adalah Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Rumah Tangga Miskin (Per Kecamatan) | Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Rumah tangga adalah Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. |
Jumlah Rumah Tangga Yang Belum Teraliri ListrikEnergi dan Sumber Daya Mineral Bagian PerekonomianRumah tangga belum teraliri listrik adalah pelanggan rumah tangga yang belum memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN |
Energi dan Sumber Daya Mineral | Bagian Perekonomian | Jumlah Rumah Tangga yang belum teraliri Listrik | Rumah tangga belum teraliri listrik adalah pelanggan rumah tangga yang belum memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN |
Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga HarapanSosial Dinas SosialPKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan | PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. |
Jumlah Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Air Minum Menurut Desa & KecamatanPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangAkses air minum layak di Indonesia mencapai 93 persen |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Rumah Tangga yang terlayani akses air minum Menurut Desa & Kecamatan | Akses air minum layak di Indonesia mencapai 93 persen |
Jumlah Rumah Tangga Yang Tinggal Di Kawasan Pemukiman KumuhPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanRumah Tangga yang tinggal di Permukiman dengan karakteristik ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain: 1. Penduduk/bangunan sangat padat, 2. Banyak rumah yang tidak layak huni, 3. Sanitasi lingkungan buruk. |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh | Rumah Tangga yang tinggal di Permukiman dengan karakteristik ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain: 1. Penduduk/bangunan sangat padat, 2. Banyak rumah yang tidak layak huni, 3. Sanitasi lingkungan buruk. |
Jumlah Rumah Tidak Layak HuniPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanRumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni | Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. |
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Desa & KecamatanPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Menurut Desa & Kecamatan | |
Jumlah Rumah Yang Berada Di Kawasan Rawan Bencana Menurut Desa & KecamatanPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanJumlah Rumah yang berada di Kawasan Rawan BANJIR, BANJIR ROB, GEMPA BUMI, KEKERINGAN, LONGSOR, PUTING BELIUNG, TSUNAMI |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Jumlah Rumah yang berada di Kawasan Rawan Bencana Menurut Desa & Kecamatan | Jumlah Rumah yang berada di Kawasan Rawan BANJIR, BANJIR ROB, GEMPA BUMI, KEKERINGAN, LONGSOR, PUTING BELIUNG, TSUNAMI |
Jumlah Rumah Yang Terkena Bencana Alam Menurut Desa & KecamatanPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanJumlah Rumah yang terkena bencana alam sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Jumlah Rumah yang terkena bencana alam Menurut Desa & Kecamatan | Jumlah Rumah yang terkena bencana alam sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
Jumlah Sambungan Rumah PDAMEnergi dan Sumber Daya Mineral Bagian PerekonomianJumlah SR Perumda Air Minum Tirta Penataran adalah Jumlah sambungan rumah/pelanggan air minum perumda tirta penataran |
Energi dan Sumber Daya Mineral | Bagian Perekonomian | Jumlah Sambungan Rumah PDAM | Jumlah SR Perumda Air Minum Tirta Penataran adalah Jumlah sambungan rumah/pelanggan air minum perumda tirta penataran |
|
Sekretariat Daerah | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah sambutan pimpinan | |
Jumlah Sarana/Gedung Olahraga (unit)Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaGedung olahraga adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga yang biasa dilakukan dalam ruangan tertutup. |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Jumlah Sarana/Gedung Olahraga (unit) | Gedung olahraga adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga yang biasa dilakukan dalam ruangan tertutup. |
Jumlah Satuan Pendidikan Aman BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahSatuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) adalah sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang telah menerapkan berbagai langkah dan strategi untuk memastikan keselamatan, kesiapsiagaan, dan pemahaman siswa serta anggota staf terkait dengan bencana alam dan situasi darurat. Tujuan utama dari SPAB adalah untuk melindungi nyawa dan kesejahteraan peserta didik, guru, karyawan, dan masyarakat sekolah saat terjadi bencana, serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana bertindak dan merespons dalam situasi darurat. |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana | Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) adalah sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang telah menerapkan berbagai langkah dan strategi untuk memastikan keselamatan, kesiapsiagaan, dan pemahaman siswa serta anggota staf terkait dengan bencana alam dan situasi darurat. Tujuan utama dari SPAB adalah untuk melindungi nyawa dan kesejahteraan peserta didik, guru, karyawan, dan masyarakat sekolah saat terjadi bencana, serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana bertindak dan merespons dalam situasi darurat. |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun secara kumulasi Menurut Kecamatan | |||
Jumlah SD Yang TerakreditasiPendidikan Dinas PendidikanKegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah SD yang terakreditasi | Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan |
Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Pekerja Sosial Penyuluh Sosial Relawan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial menurut Kecamatan | ||
Jumlah SDM Pengelola KearsipanKearsipan Dinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah SDM Arsiparis dan Pengelola Arsip di seluruh Perangkat Daerah |
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah SDM Pengelola Kearsipan | Jumlah SDM Arsiparis dan Pengelola Arsip di seluruh Perangkat Daerah |
|
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Jumlah SDM perkebunan berkualitas | |
Jumlah Sekolah Ramah AnakPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaSekolah ramah anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Jumlah Sekolah Ramah Anak | Sekolah ramah anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan |
Jumlah Seluruh PMKSSosial Dinas SosialPMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah seluruh PMKS | PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. |
Jumlah Sengketa Pengusaha-PekerjaTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaSengketa pengusaha-pekerja adalah perselisihan yang terjadi antara pemberi kerja dan pekerja |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja | Sengketa pengusaha-pekerja adalah perselisihan yang terjadi antara pemberi kerja dan pekerja |
Jumlah Serikat PekerjaTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaSerikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Serikat Pekerja | Serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan |
Jumlah Simulasi Kesiapsiagaan BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahSimulasi bencana adalah suatu proses atau kegiatan yang dirancang untuk mensimulasikan atau menskenario peristiwa bencana, baik itu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, badai, atau bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kecelakaan nuklir atau serangan teroris. Tujuan utama dari simulasi bencana adalah untuk melatih dan mempersiapkan individu, kelompok, atau organisasi dalam menghadapi situasi darurat dan bencana yang nyata. |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Simulasi Kesiapsiagaan Bencana | Simulasi bencana adalah suatu proses atau kegiatan yang dirancang untuk mensimulasikan atau menskenario peristiwa bencana, baik itu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, badai, atau bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kecelakaan nuklir atau serangan teroris. Tujuan utama dari simulasi bencana adalah untuk melatih dan mempersiapkan individu, kelompok, atau organisasi dalam menghadapi situasi darurat dan bencana yang nyata. |
Jumlah Sistem Pelayanan Administrasi Kelembagaan Desa Yang Ditata Sesuai StandarPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPelayanan Administrasi Kelembagaan Desa adalah Sistem/Aplikasi yang digunakan untuk membantu pelayanan dapat berupa aplikasi adm.pemdes, adm.bpd, adm.lkd |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar | Pelayanan Administrasi Kelembagaan Desa adalah Sistem/Aplikasi yang digunakan untuk membantu pelayanan dapat berupa aplikasi adm.pemdes, adm.bpd, adm.lkd |
Jumlah Sistem Peringatan DiniKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahKerugian akibat bencana adalah kerugian fisik, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh peristiwa bencana alam atau kejadian darurat lainnya. Bencana dapat menyebabkan kerugian yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan dan lingkungan |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Jumlah Sistem Peringatan Dini | Kerugian akibat bencana adalah kerugian fisik, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh peristiwa bencana alam atau kejadian darurat lainnya. Bencana dapat menyebabkan kerugian yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan dan lingkungan |
Jumlah Siswa Miskin SD/MI/SederajatSosial Dinas SosialSiswa SD/MI yang hidup dalam atau di bawah garis kemiskinan |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Siswa Miskin SD/MI/Sederajat | Siswa SD/MI yang hidup dalam atau di bawah garis kemiskinan |
Jumlah Siswa Miskin SMP/Mts/SederajatSosial Dinas SosialSiswa SMP/MTs yang hidup dalam atau di bawa garis kemiskinan |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Siswa Miskin SMP/Mts/Sederajat | Siswa SMP/MTs yang hidup dalam atau di bawa garis kemiskinan |
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan AgamaPendidikan Dinas PendidikanAnggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama | Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu |
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan AgamaPemerintah Kabupaten Blitar PAUD Pendidikan Kesetaraan SD SMP |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama | ||
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis KelaminPendidikan Dinas PendidikanAnggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin | Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu |
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis KelaminPemerintah Kabupaten Blitar PAUD Pendidikan Kesetaraan SD SMP |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin | ||
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)Pendidikan Dinas PendidikanAnggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta) | Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu |
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)Pemerintah Kabupaten Blitar PAUD Pendidikan Kesetaraan SD SMP |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta) | ||
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status KesiswaanPendidikan Dinas PendidikanAnggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Kesiswaan | Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu |
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status KesiswaanPemerintah Kabupaten Blitar PAUD Pendidikan Kesetaraan SD SMP |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Kesiswaan | ||
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut KecamatanPendidikan Dinas PendidikanAnggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan | Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu |
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar PAUD Pendidikan Kesetaraan SD SMP |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan | ||
Jumlah SMP Yang TerakreditasiPendidikan Dinas PendidikanKegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah SMP yang terakreditasi | Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan |
Jumlah Stasiun Kereta ApiPerhubungan Dinas PerhubunganStasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar muat barang. |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah Stasiun Kereta Api | Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar muat barang. |
Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Balita gizi kurang BB U Balita kurus BB TB Balita pendek TB U |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Status Kepemilikan Lahan Keluarga MiskinSosial Dinas Sosial- Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. - Status Kepemilikan Lahan adalah bukti tertulis kepemilikan lahan atau tanah yang sah secara hukum. Bebas Sewa/Kontrak Kontrak Milik sendiri (per kecamatan) Sewa |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Status Kepemilikan Lahan Keluarga Miskin | - Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. - Status Kepemilikan Lahan adalah bukti tertulis kepemilikan lahan atau tanah yang sah secara hukum. |
Jumlah Status Kepemilikan Rumah Keluarga MiskinSosial Dinas Sosial- Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. - Status Kepemilikan Rumah adalah bukti tertulis kepemilikan rumah yang sah secara hukum. Bebas Sewa/Kontrak Kontrak Milik sendiri (per kecamatan) Sewa |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Status Kepemilikan Rumah Keluarga Miskin | - Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. - Status Kepemilikan Rumah adalah bukti tertulis kepemilikan rumah yang sah secara hukum. |
Jumlah Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSKTT adalah surat identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jumlah Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) | SKTT adalah surat identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) |
Jumlah Survey Statistik Sektoral Yang DilakukanStatistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Statistik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan | |
Jumlah Survey Statistik Sektoral Yang Mendapat Rekomendasi BPSStatistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Statistik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS | |
Jumlah Syncron Box Yang Telah Dipasang Per Obyek PajakKeuangan Badan Pendapatan DaerahJumlah perangkat synchron box yang telah terpasang dan aktif di setiap objek pajak, seperti bangunan atau lahan, dalam suatu wilayah. Synchron box adalah alat yang digunakan untuk memantau dan mencatat data pajak secara otomatis dan real-time. Definisi operasional dari indikator ini mencakup pengukuran jumlah synchron box yang berhasil dipasang pada setiap objek pajak yang ditargetkan, dan memastikan bahwa setiap perangkat tersebut berfungsi dengan baik dalam mengumpulkan dan mengirimkan data yang relevan untuk sistem perpajakan. Indikator ini membantu dalam menilai efektivitas implementasi teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. hiburan hotel parkir restoran |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah syncron box yang telah dipasang per obyek pajak | Jumlah perangkat synchron box yang telah terpasang dan aktif di setiap objek pajak, seperti bangunan atau lahan, dalam suatu wilayah. Synchron box adalah alat yang digunakan untuk memantau dan mencatat data pajak secara otomatis dan real-time. Definisi operasional dari indikator ini mencakup pengukuran jumlah synchron box yang berhasil dipasang pada setiap objek pajak yang ditargetkan, dan memastikan bahwa setiap perangkat tersebut berfungsi dengan baik dalam mengumpulkan dan mengirimkan data yang relevan untuk sistem perpajakan. Indikator ini membantu dalam menilai efektivitas implementasi teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. |
Jumlah Target Penerimaan Pajak Daerah (per Jenis)Keuangan Badan Pendapatan Daerahjumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan pada periode bersangkutan yang kemudian untuk dijadikan acuan dalam realisasi penerimaan pajak daerah pada semua jenis mata pajak jumlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan jumlah pajak air bawah tanah jumlah pajak barang jasa tertentu jumlah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan jumlah pajak hiburan jumlah pajak hotel jumlah pajak mineral bukan logam dan batuan jumlah pajak parkir jumlah pajak reklame jumlah pajak restoran |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Target Penerimaan Pajak Daerah (per Jenis) | jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan pada periode bersangkutan yang kemudian untuk dijadikan acuan dalam realisasi penerimaan pajak daerah pada semua jenis mata pajak |
Jumlah Tempat IbadahSekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan RakyatTempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. |
Sekretariat Daerah | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Tempat Ibadah | Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. |
Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan UmumPerhubungan Dinas PerhubunganTempat pengujian berkala (KIR) adalah lokasi pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum | Tempat pengujian berkala (KIR) adalah lokasi pengujian berkala kendaraan bermotor wajib uji yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. |
Jumlah Tempat TidurKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah tempat tidur yang tersedia di Rumah sakit |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Jumlah tempat tidur | Jumlah tempat tidur yang tersedia di Rumah sakit |
Jumlah Tempat TidurKesehatan RSUD SrengatJumlah tempat tidur yang terdapat di ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, intensif, dan kamar operasi pada suatu rumah sakit |
Kesehatan | RSUD Srengat | Jumlah tempat tidur | Jumlah tempat tidur yang terdapat di ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, intensif, dan kamar operasi pada suatu rumah sakit |
Jumlah Tempat Tidur Di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Jumlah RS kelas A Jumlah RS kelas B Jumlah RS kelas C Jumlah RS kelas D |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah tempat tidur di rumah sakit berdasarkan kelas Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pada DesaInspektorat Daerah InspektoratInformasi terkait total temuan yang diperoleh baik dari hasil audit maupun monev yang dilakukan oleh Inspektorat pada desa |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan pada Desa | Informasi terkait total temuan yang diperoleh baik dari hasil audit maupun monev yang dilakukan oleh Inspektorat pada desa |
Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Pada OPDInspektorat Daerah InspektoratInformasi terkait total temuan yang diperoleh baik dari hasil reviu, audit maupun evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat pada PD |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan pada OPD | Informasi terkait total temuan yang diperoleh baik dari hasil reviu, audit maupun evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat pada PD |
Jumlah Tenaga Ahli GiziKesehatan Dinas KesehatanTenaga gizi adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang gizi yang terdiri dari nutririonis dan dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Tenaga Ahli Gizi | Tenaga gizi adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang gizi yang terdiri dari nutririonis dan dietisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Jumlah Tenaga Entomolog KesehatanKesehatan Dinas KesehatanEntomologi adalah cabang dari ilmu biologi yang fokus pada studi mengenai berbagai aspek kehidupan serangga, termasuk taksonomi, fisiologi, ekologi, perilaku, dan interaksi serangga dengan lingkungan serta makhluk hidup lainnya |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Tenaga Entomolog Kesehatan | Entomologi adalah cabang dari ilmu biologi yang fokus pada studi mengenai berbagai aspek kehidupan serangga, termasuk taksonomi, fisiologi, ekologi, perilaku, dan interaksi serangga dengan lingkungan serta makhluk hidup lainnya |
|
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Mekanisme Penempatan | |
Jumlah Tenaga Kerja Di PenginapanPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataTenaga Kerja adalah Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi Hotel, motel, hostel, homestay, villa, cottage, resort, dll) dan kelas (melati,bintang 1,dll) |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah Tenaga Kerja di Penginapan | Tenaga Kerja adalah Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi |
Jumlah Tenaga Kerja Industri PengolahanPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganTotal pekerja yang terlibat dalam sektor industri yang melakukan pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Industri pengolahan mencakup berbagai kegiatan seperti manufaktur, produksi, dan perakitan barang |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Tenaga Kerja Industri Pengolahan | Total pekerja yang terlibat dalam sektor industri yang melakukan pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Industri pengolahan mencakup berbagai kegiatan seperti manufaktur, produksi, dan perakitan barang |
Jumlah Tenaga Kerja KoperasiKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah Para Pekerja yang bekerja mengelola sebuah koperasi dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah tenaga kerja koperasi | Jumlah Para Pekerja yang bekerja mengelola sebuah koperasi dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. |
|
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah tenaga kerja mandiri muda yang dilatih | |
Jumlah Tenaga Kerja Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis PemasarKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Tenaga Kerja Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis Pemasar | |
Jumlah Tenaga Kerja Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis PengolahanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Tenaga Kerja Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis Pengolahan | |
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan NonmigasPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganJumlah tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan produksi di sektor industri pengolahan Non Migas |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada kegiatan produksi di sektor industri pengolahan Non Migas |
Jumlah Tenaga Kerja Yang Di-PHKTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaTenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebuah tindakan pemberhentian kontrak atau ikatan antara pemberi pekerjaan dengan pihak yang diberi pekerjaan |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang di-PHK | Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebuah tindakan pemberhentian kontrak atau ikatan antara pemberi pekerjaan dengan pihak yang diberi pekerjaan |
Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam NegeriTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaTenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri | Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. |
|
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah | |
Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Dan Pelatihan Pemagangan Dalam NegeriTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPelatihan kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri adalah pelatihan yang telah disesuaikan standard kompetensi nasional Indonesia. |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri | Pelatihan kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri adalah pelatihan yang telah disesuaikan standard kompetensi nasional Indonesia. |
Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pemberdayaan Wirausaha BaruTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaTenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja yang baru saja melakukan pembukaan usaha baru atau wirausaha baru |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pemberdayaan wirausaha baru | Tenaga kerja yang dimaksud adalah tenaga kerja yang baru saja melakukan pembukaan usaha baru atau wirausaha baru |
Jumlah Tenaga Kesehatan LingkunganKesehatan Dinas KesehatanTenaga kesehatan lingkungan adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan yang terdiri dari sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan | Tenaga kesehatan lingkungan adalah tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan yang terdiri dari sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Jumlah tenaga Bidan Jumlah tenaga Dokter Gigi Jumlah tenaga Dokter Gigi Spesialis Jumlah tenaga Dokter Spesialis Jumlah tenaga Dokter Umum Jumlah tenaga Gizi Jumlah tenaga Kefarmasian Jumlah tenaga Kesehatan Lingkungan Jumlah tenaga Kesehatan Masyarakat Jumlah tenaga Kesehatan Tradisional Jumlah tenaga Keteknisan Medis Jumlah tenaga Keterapian Fisik Jumlah tenaga Perawat Jumlah tenaga Psikologi Klinis Jumlah tenaga Teknis Biomedika |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah tenaga kesehatan Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Laki Perempuan |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan | ||
Jumlah Tenaga Psikologi KlinisKesehatan Dinas KesehatanPsikolog klinis yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Jumlah Tenaga Psikologi Klinis | Psikolog klinis yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah |
Jumlah Tenaga Teknis PerpustakaanPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan KearsipanTenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan. Dinas Perpustakaan Perpustakaan yang menjadi kewenangan Kabupaten |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jumlah Tenaga Teknis Perpustakaan | Tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan. |
Jumlah Terminal (Tipe A; B; Dan C)Perhubungan Dinas PerhubunganTerminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal tipe A adalah terminal kewenangan pemerintah pusat. Terminal tipe B adalah terminal kewenangan pemerintah provinsi. Terminal tipe C adalah terminal kewenangan pemerintah daerah. Tipe A Tipe B Tipe C |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah Terminal (Tipe A; B; dan C) | Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal tipe A adalah terminal kewenangan pemerintah pusat. Terminal tipe B adalah terminal kewenangan pemerintah provinsi. Terminal tipe C adalah terminal kewenangan pemerintah daerah. |
Jumlah Timbulan Sampah Yang Didaur UlangLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupTimbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan oleh usaha,kegiatan,rumah tangga dan kegiatan lain yang berada di kabupaten blitar |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang | Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan oleh usaha,kegiatan,rumah tangga dan kegiatan lain yang berada di kabupaten blitar |
Jumlah Timbulan Sampah Yang Didaur Ulang.Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupPengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah |
Jumlah Titik Papan Reklame Yang DimilikiKeuangan Badan Pendapatan Daerahmerupakan salah satu media luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan mengenai suatu produk atau jasa bahkan individu-individu yang ingin mendongkrak popularitas. Papan Reklame Kondisi Baik Papan Reklame Kondisi Rusak |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Titik Papan Reklame yang dimiliki | merupakan salah satu media luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan mengenai suatu produk atau jasa bahkan individu-individu yang ingin mendongkrak popularitas. |
Jumlah Titik Papan Reklame Yang DisewakanKeuangan Badan Pendapatan Daerahmerupakan salah satu media luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan mengenai suatu produk atau jasa bahkan individu-individu yang ingin mendongkrak popularitas. |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Titik Papan Reklame yang disewakan | merupakan salah satu media luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan mengenai suatu produk atau jasa bahkan individu-individu yang ingin mendongkrak popularitas. |
Jumlah Total Kelompok PengrajinPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganSekumpulan individu yang bekerja bersama dalam produksi kerajinan, dengan tujuan menghasilkan dan menjual produk kerajinan. Kelompok ini bisa berupa kelompok formal yang terdaftar atau informal yang tidak terdaftar. |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah total kelompok pengrajin | Sekumpulan individu yang bekerja bersama dalam produksi kerajinan, dengan tujuan menghasilkan dan menjual produk kerajinan. Kelompok ini bisa berupa kelompok formal yang terdaftar atau informal yang tidak terdaftar. |
Jumlah TPSLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupTempat Pembuangan Sampah adalah lokasi atau kontainer khusus yang disediakan untuk masyarakat atau pengelolaan sampah di suatu wilayah. TPS bertujuan untuk memfasilitasi pengumpulan sampah secara terorganisir sebelum diangkut ke tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah TPS | Tempat Pembuangan Sampah adalah lokasi atau kontainer khusus yang disediakan untuk masyarakat atau pengelolaan sampah di suatu wilayah. TPS bertujuan untuk memfasilitasi pengumpulan sampah secara terorganisir sebelum diangkut ke tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir |
Jumlah TPS3RLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupTPS3R adalah suatu fasilitas atau lokasi yang didesain khusus untuk memproses sampah dengan pendekatan yang terintegrasi, termasuk pemilahan (segregasi), pengolahan untuk mendapatkan sumber daya, dan aspek sanitasi. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Jumlah TPS3R | TPS3R adalah suatu fasilitas atau lokasi yang didesain khusus untuk memproses sampah dengan pendekatan yang terintegrasi, termasuk pemilahan (segregasi), pengolahan untuk mendapatkan sumber daya, dan aspek sanitasi. |
Jumlah Transaksi Pengadaan Melalui Pemilihan PenyediaSekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa e - Purchasing e -Tender / Seleksi Pengadaan Langsung Penunjukan langsung Tender cepat |
Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah transaksi pengadaan melalui pemilihan penyedia | |
|
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Transmigran | |
Jumlah Transmigran Berdasar Lokasi Penempatan TransmigrasiTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaTransmigran adalah warga negara indonesia yang melakukan transmigrasi atau perpindahan daerah Kalimantan Maluku, NTB, NTT, Wilayah Timur lainnya. Sulawesi Sumatera |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Transmigran Berdasar Lokasi Penempatan Transmigrasi | Transmigran adalah warga negara indonesia yang melakukan transmigrasi atau perpindahan daerah |
Jumlah Transmigran Yang Diberangkatkan (dan Daerah Tujuan) (KK)Transmigrasi Dinas Tenaga KerjaTransmigran adalah warga negara indonesia yang melakukan transmigrasi atau perpindahan daerah |
Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja | Jumlah Transmigran yang diberangkatkan (dan daerah tujuan) (KK) | Transmigran adalah warga negara indonesia yang melakukan transmigrasi atau perpindahan daerah |
Jumlah Trip Produksi Perikanan Tangkap Di Laut Berdasarkan Jenis Alat TangkapKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Trip Produksi Perikanan Tangkap di Laut Berdasarkan Jenis Alat Tangkap | |
Jumlah Trip Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Alat TangkapKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Trip Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Alat Tangkap | |
Jumlah Uji Kir Angkutan UmumPerhubungan Dinas PerhubunganUji Kir adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang merupakan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala. Angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Jumlah uji kir angkutan umum | Uji Kir adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang merupakan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala. Angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. |
Jumlah Unit Alat Berat Yang DisewaPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Unit Alat Berat yang Disewa | |
Jumlah Unit Pemasaran Ikan Berdasarkan Bentuk Badan UsahaKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Unit Pemasaran Ikan Berdasarkan Bentuk Badan Usaha | |
Jumlah Unit Pemasaran Ikan Berdasarkan Jenis PemasarKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Unit Pemasaran Ikan Berdasarkan Jenis Pemasar | |
Jumlah Unit Pembenihan Ikan RakyatKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananJumlah fasilitas atau tempat pembenihan ikan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat atau individu untuk tujuan budidaya ikan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Unit Pembenihan Ikan Rakyat | Jumlah fasilitas atau tempat pembenihan ikan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat atau individu untuk tujuan budidaya ikan |
Jumlah Unit Penangkapan Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Alat Tangkap (Jumlah Alat Tangkapnya)Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Unit Penangkapan di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Alat Tangkap (Jumlah Alat Tangkapnya) | |
Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis PengolahanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Jenis Pengolahan | |
Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala UsahaKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha | |
Jumlah Unit Usaha Industri PengolahanPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganTotal jumlah entitas atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Unit Usaha Industri Pengolahan | Total jumlah entitas atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi |
Jumlah UPTSekretariat Daerah Bagian OrganisasiUPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu |
Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | Jumlah UPT | UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu |
Jumlah Usaha MikroKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Usaha Mikro | Jumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Jumlah Usaha Mikro (per Kecamatan)Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - Potensi SDM Jumlah Usaha Mikro Bidang Agribisnis Jumlah Usaha Mikro Bidang Jasa (Laundry, Salon, Ojek) Jumlah Usaha Mikro Bidang Kerajinan Tangan Jumlah Usaha Mikro Bidang Konveksi/Fashion Jumlah Usaha Mikro Bidang Lainnya Jumlah Usaha Mikro Bidang Makanan dan Minuman Jumlah Usaha Mikro Bidang Otomotif Jumlah Usaha Mikro Bidang Pendidikan/Pelatihan |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Usaha Mikro (per Kecamatan) | Jumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - Potensi SDM |
Jumlah Usaha Mikro Yang DibinaKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - Potensi SDM |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Usaha Mikro yang Dibina | Jumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - Potensi SDM |
Jumlah Usaha Mikro Yang Memiliki NIBKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Usaha Mikro yang memiliki NIB | Jumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Jumlah UTTPPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganJumlah Alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang berada di Kabupaten Blitar |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah UTTP | Jumlah Alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang berada di Kabupaten Blitar |
Jumlah Wajib Pajak PBBKeuangan Badan Pendapatan DaerahJumlah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Wajib Pajak PBB | Jumlah Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. |
Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan MitigasiSosial Dinas Sosial- Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. - Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi | - Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. - Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. |
Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak HuniPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanWarga negara yang rumahnya terdampak bencana sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | Warga negara yang rumahnya terdampak bencana sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
Jumlah Warga Negara Korban Bencanakabupaten/kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/kotaSosial Dinas Sosial- Korban Bencana adalah orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana. - Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan / guncangan di sepanjang siklus kehidupan. - Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Warga Negara korban bencanakabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | - Korban Bencana adalah orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana. - Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan / guncangan di sepanjang siklus kehidupan. - Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. |
Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar PantiSosial Dinas Sosial- Lanjut Usia Terlantar, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena factor-faktor tertentu (tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak kelu- arga) tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. - rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. kel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perbedaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial", Klik untuk bac |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti | - Lanjut Usia Terlantar, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena factor-faktor tertentu (tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak kelu- arga) tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. - rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. kel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perbedaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial", Klik untuk bac |
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUDPendidikan Dinas PendidikanProporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD | Proporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah |
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan DasarPendidikan Dinas PendidikanProporsi peserta didik usia 7-15 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-15 tahun di suatu wilayah |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Proporsi peserta didik usia 7-15 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-15 tahun di suatu wilayah |
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaiakan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Perpartisipasi Dalam Pendidikan KesataraanPendidikan Dinas PendidikanProporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan | Proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah |
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hariPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangStandar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/ bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/ bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri |
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Kabupaten/KotaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah Warga Negara yang memperoleh layanan kerugian materiil maupun cedera fisik serta yang berada pada jarak 0-50 meter dari lokasi akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan kerugian materiil maupun cedera fisik serta yang berada pada jarak 0-50 meter dari lokasi akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota |
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Penyelamatan Dan Evakuasi Korban KebakaranKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran |
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah DomestikPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangAkses pengolahan air limbah domestik dimana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpu hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpu Tinja |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Akses pengolahan air limbah domestik dimana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpu hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpu Tinja |
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban KebakaranKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranJumlah warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi pada korban kejadian kebakaran |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi pada korban kejadian kebakaran |
Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak HuniPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanWarga negara yang rumahnya terdampak relokasi Program Pemerintah yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Warga negara yang rumahnya terdampak relokasi Program Pemerintah yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
Jumlah Warga Negara/ Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar PantiSosial Dinas Sosial- Gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, pekerjaan tidak tentu, dan berkeliaran tanpa tujuan di wilayah tertentu. - Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. - Rehabilitasi sosial dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti | - Gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, pekerjaan tidak tentu, dan berkeliaran tanpa tujuan di wilayah tertentu. - Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. - Rehabilitasi sosial dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. |
Jumlah WIFI Di Area PublikKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianWi-Fi adalah singkatan dari "Wireless Fidelity," meskipun sekarang ini istilah "Wi-Fi" telah menjadi nama yang lebih dikenal dan umum digunakan. Wi-Fi adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat elektronik, seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya, untuk terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal (LAN) tanpa menggunakan kabel fisik. |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Jumlah WIFI di Area Publik | Wi-Fi adalah singkatan dari "Wireless Fidelity," meskipun sekarang ini istilah "Wi-Fi" telah menjadi nama yang lebih dikenal dan umum digunakan. Wi-Fi adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat elektronik, seperti komputer, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya, untuk terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal (LAN) tanpa menggunakan kabel fisik. |
Jumlah Wirausaha MudaPenanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuWirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya Wirausaha muda adalah wirausaha yang berusia 16-30 tahun |
Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jumlah Wirausaha Muda | Wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya Wirausaha muda adalah wirausaha yang berusia 16-30 tahun |
Jumlah YayasanSosial Dinas SosialBadan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Lainnya Yayasan Pendidikan Yayasan Sosial |
Sosial | Dinas Sosial | Jumlah Yayasan | Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. |
Jumlah, Jenis Dan Skala Festival Seni Dan Budaya Yang DiselenggarakanPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataFestival seni dan budaya adalah sebuah acara yang diadakan dalam rangka memperingati peristiwa penting atau bersejarah yang berhubungan dengan seni dan budaya. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Jumlah, jenis dan skala festival seni dan budaya yang diselenggarakan | Festival seni dan budaya adalah sebuah acara yang diadakan dalam rangka memperingati peristiwa penting atau bersejarah yang berhubungan dengan seni dan budaya. |
Jumlah, Tipe, Dan Lokasi Pasar RakyatPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganPasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah, Tipe, dan Lokasi Pasar Rakyat | Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar |
Jumlah persalinan di Fasilitas Kesehatan Menurut KecamatanPemerintah Kabupaten Blitar Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 1 Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 2 Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 3 Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan tw 4 |
Pemerintah Kabupaten Blitar | Jumlah persalinan di fasilitas kesehatan Menurut Kecamatan | ||
Kategori KLAPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaKabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Kategori KLA | Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. |
Kawasan Rawan BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahDaerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana. Banjir Banjir Bandang Cuaca Ekstrem Epidemi dan Wabah Penyakit Gelombang Ekstrim dan Abrasi Gempabumi Kebakaran Gedung dan Permukiman Kebakaran Hutan dan Lahan Kekeringan Konflik Sosial Letusan Gunung Api Likuefaksi Tanah Longsor Tsunami |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Kawasan Rawan Bencana | Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana. |
Kejadian Malaria Per 1000 Orang.Kesehatan Dinas KesehatanSeseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium (pengujian mikroskopis ataupun Rapid Diagnostic Test (RDT)) Kasus malaria konfirmasi terbagi menjadi kasus malaria indigenous dan kasus malaria impor. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Kejadian Malaria per 1000 orang. | Seseorang dengan hasil pemeriksaan sediaan darah positif malaria berdasarkan konfirmasi laboratorium (pengujian mikroskopis ataupun Rapid Diagnostic Test (RDT)) Kasus malaria konfirmasi terbagi menjadi kasus malaria indigenous dan kasus malaria impor. |
|
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Kelahiran Sapi Kerbau | |
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianKelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang berkumpul atau terorganisir untuk bertukar informasi, berbagi pengetahuan, dan berkomunikasi tentang topik atau isu tertentu yang mereka anggap penting. Tujuan utama dari Kelompok Informasi Masyarakat adalah untuk mendukung dan memfasilitasi aliran informasi dan pengetahuan di antara anggotanya dalam lingkungan yang terstruktur. Jumlah Anggota KIM Jumlah Kecamatan yang Memiliki KIM Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pembinaan KIM Jumlah KIM Jumlah KIM yang Aktif |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang terdiri dari sejumlah orang yang berkumpul atau terorganisir untuk bertukar informasi, berbagi pengetahuan, dan berkomunikasi tentang topik atau isu tertentu yang mereka anggap penting. Tujuan utama dari Kelompok Informasi Masyarakat adalah untuk mendukung dan memfasilitasi aliran informasi dan pengetahuan di antara anggotanya dalam lingkungan yang terstruktur. |
Kelompok Usia Pengunjung PerpustakaanPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan KearsipanPengunjung perpustakaan adalah orang yang mengunjungi perpustakaan baik secara langsung maupun secara online 0-5 tahun 16-22 tahun 23-50 tahun 6-15 tahun > 50 tahun |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Kelompok Usia Pengunjung Perpustakaan | Pengunjung perpustakaan adalah orang yang mengunjungi perpustakaan baik secara langsung maupun secara online |
Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial BersyaratSosial Dinas SosialBantuan sosial bersyarat adalah bantuan sosial yang mensyaratkan adanya komponen |
Sosial | Dinas Sosial | Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat | Bantuan sosial bersyarat adalah bantuan sosial yang mensyaratkan adanya komponen |
Kematian Bayi Neonatal Dan Post Natal Berdasarkan PenyebabKesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiJumlah kematian bayi saat baru dilahirkan sampai dengan berusia 28 hari (neonatal) serta kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (post natal). |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Kematian Bayi Neonatal dan Post Natal berdasarkan Penyebab | Jumlah kematian bayi saat baru dilahirkan sampai dengan berusia 28 hari (neonatal) serta kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (post natal). |
Kematian Bayi Neonatal Dan Post Natal Berdasarkan PenyebabKesehatan RSUD SrengatJumlah kematian janin dalam kandungan mulai usia kehamilan 28 minggu sampai bayi baru lahir dengan usia 0-28 hari, serta kematian setelah usia satu bulan sampai kurang dari 1 tahun |
Kesehatan | RSUD Srengat | Kematian Bayi Neonatal dan Post Natal berdasarkan Penyebab | Jumlah kematian janin dalam kandungan mulai usia kehamilan 28 minggu sampai bayi baru lahir dengan usia 0-28 hari, serta kematian setelah usia satu bulan sampai kurang dari 1 tahun |
Kepadatan PendudukAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kepadatan penduduk kasar atau crude population density (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kepadatan Penduduk | Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kepadatan penduduk kasar atau crude population density (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. |
Keragaan Usaha KoperasiKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah Koperasi Per Bentuk Anggota ; Jumlah Kopersi Per Jenis Usaha ; Jumlah Koperasi Per Prinsip Keuangan |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Keragaan Usaha Koperasi | Jumlah Koperasi Per Bentuk Anggota ; Jumlah Kopersi Per Jenis Usaha ; Jumlah Koperasi Per Prinsip Keuangan |
Kesesuaian Program RKPD Dengan APBDKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKesesuaian program di dalam dokumen RKPD dengan program di dalam dokumen APBD sangat penting. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah Jumlah Nilai Program yang tercantum dalam APBD Jumlah Nilai Program yang tercantum dalam RKPD |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Kesesuaian Program RKPD dengan APBD | Kesesuaian program di dalam dokumen RKPD dengan program di dalam dokumen APBD sangat penting. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah |
Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRWPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangRT/RW juga memiliki peran sebagai mitra pemerintah dalam implementasi program pembangunan di tingkat desa. Sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, mereka dapat membantu menjalankan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Bener. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | RT/RW juga memiliki peran sebagai mitra pemerintah dalam implementasi program pembangunan di tingkat desa. Sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, mereka dapat membantu menjalankan program-program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Bener. |
Ketersediaan Energi Dan Protein PerkapitaPangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian jumlah energi perkapita (gram/kapita/hari) jumlah protein perkapita (kkal/kapita/hari) |
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Ketersediaan energi dan protein perkapita | |
|
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Ketersediaan pangan utama | |
|
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Konsumsi ikan | |
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRBPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganSumbangan atau bagian pendapatan dan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri terhadap total nilai ekonomi suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | Sumbangan atau bagian pendapatan dan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri terhadap total nilai ekonomi suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu |
Kontribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan Terhadap PDRBKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB | |
|
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | |
Laju Pertumbuhan PDB Industri ManufakturPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganPengukuran perubahan persentase dalam nilai tambah bruto sektor industri manufaktur dari satu periode ke periode berikutnya |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur | Pengukuran perubahan persentase dalam nilai tambah bruto sektor industri manufaktur dari satu periode ke periode berikutnya |
|
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja | |
Laju Pertumbuhan RetribusiPerhubungan Dinas PerhubunganLaju pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan ukuran,(baik besar atau tinggi) yg diukur dalam jangka waktu tertentu. Retribusi adalah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Laju pertumbuhan retribusi | Laju pertumbuhan adalah kecepatan pertambahan ukuran,(baik besar atau tinggi) yg diukur dalam jangka waktu tertentu. Retribusi adalah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. |
Laju Pertumbuhan Retribusi DaerahPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataRetribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nilai realisasi penerimaan retribusi tahun ke-n Nilai realisasi penerimaan retribusi tahun n-1 |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Laju pertumbuhan retribusi daerah | Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. |
Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Dari Sektor PerdaganganPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganPengukuran perubahan persentase dalam total penerimaan retribusi daerah yang berasal dari sektor perdagangan dari satu periode ke periode berikutnya |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan | Pengukuran perubahan persentase dalam total penerimaan retribusi daerah yang berasal dari sektor perdagangan dari satu periode ke periode berikutnya |
Lama Kunjungan Wisata (Length Of Stay)Pariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataKunjungan Wisata ke objek wisata yaitu sekelompok orang yang berkunjung diobjek wisata tertentu, sesuai dengan obyek wisata yang terpilih untuk dalam menikmati perjalanan wisatanya. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Lama Kunjungan Wisata (Length of Stay) | Kunjungan Wisata ke objek wisata yaitu sekelompok orang yang berkunjung diobjek wisata tertentu, sesuai dengan obyek wisata yang terpilih untuk dalam menikmati perjalanan wisatanya. |
Luas Areal PerkebunanPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertaniandefinisi luas areal perkebunan adalah jumlah total lahan yang ditanami dengan tanaman perkebunan, dan luas ini bisa bervariasi tergantung pada jenis tanaman, metode budidaya, dan praktik manajemen tertentu yang diterapkan dalam konteks pertanian komersial Luas Areal Tanaman Semusim (Tebu, Tembakau) Luas Areal Tanaman Tahunan (Kopi, Kakao, Kelapa) |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Areal Perkebunan | definisi luas areal perkebunan adalah jumlah total lahan yang ditanami dengan tanaman perkebunan, dan luas ini bisa bervariasi tergantung pada jenis tanaman, metode budidaya, dan praktik manajemen tertentu yang diterapkan dalam konteks pertanian komersial |
Luas Areal Tanam HoltikulturaPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLuas tanam hortikultura mengacu pada total luas lahan pertanian yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman hortikultura dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu musim atau tahun pertanian. Hortikultura adalah sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, bunga, tanaman hias, dan tanaman lainnya yang memiliki nilai komersial dan estetika tinggi. Luas Areal Buah-Buahan Kabupaten Luas Areal Florikultura Luas Areal Sayuran Luas Areal Tanaman Biofamaka |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Areal Tanam Holtikultura | Luas tanam hortikultura mengacu pada total luas lahan pertanian yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman hortikultura dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu musim atau tahun pertanian. Hortikultura adalah sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, bunga, tanaman hias, dan tanaman lainnya yang memiliki nilai komersial dan estetika tinggi. |
Luas Areal Tanam Produksi Tanaman Pangan Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Tanaman Pangan LainnyaPangan Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLuas tanam tanaman pangan adalah istilah yang merujuk pada total luas lahan pertanian yang digunakan untuk menanam tanaman pangan tertentu dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu musim atau tahun pertanian. Ini adalah ukuran yang penting dalam pertanian untuk memahami sejauh mana jenis tanaman pangan tertentu ditanam dalam suatu wilayah atau negara. |
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Areal Tanam Produksi Tanaman Pangan Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Tanaman Pangan Lainnya | Luas tanam tanaman pangan adalah istilah yang merujuk pada total luas lahan pertanian yang digunakan untuk menanam tanaman pangan tertentu dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu musim atau tahun pertanian. Ini adalah ukuran yang penting dalam pertanian untuk memahami sejauh mana jenis tanaman pangan tertentu ditanam dalam suatu wilayah atau negara. |
Luas Baku Lahan Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis BudidayaKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Luas Baku Lahan Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya | |
Luas Bersih Lahan Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis BudidayaKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Luas Bersih Lahan Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya | |
Luas Jaringan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah Yang DirehabilitasiPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangLuasan jaringan irigasi yang direhabilitasi, yang cara pendistribusian air ke lahan pertanian dengan cara gravitasi (membiarkan air mengalir di permukaan lahan pertanian) dan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi | Luasan jaringan irigasi yang direhabilitasi, yang cara pendistribusian air ke lahan pertanian dengan cara gravitasi (membiarkan air mengalir di permukaan lahan pertanian) dan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten |
Luas Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Daerah Yang DibangunPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangLuasan jaringan irigasi yang dibangun, yang cara pendistribusian air ke lahan pertanian dengan cara gravitasi (membiarkan air mengalir di permukaan lahan pertanian) dan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun | Luasan jaringan irigasi yang dibangun, yang cara pendistribusian air ke lahan pertanian dengan cara gravitasi (membiarkan air mengalir di permukaan lahan pertanian) dan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten |
|
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Luas kawasan konservasi perairan | |
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang DitanganiPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanLuas Permukiman yang tidak layak huni yang di bawah 10 ha - karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat - yang direvitalisasi Luas kawasan permukiman kumuh <10 ha tertangani Luas kawasan permukiman kumuh <10 ha |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | Luas Permukiman yang tidak layak huni yang di bawah 10 ha - karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat - yang direvitalisasi |
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Desa & KecamatanPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanLuas Permukiman yang tidak layak huni yang di bawah 10 ha - karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat Luas Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Desa & Kecamatan | Luas Permukiman yang tidak layak huni yang di bawah 10 ha - karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat |
Luas Lahan KritisLingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hiduplahan kritis mengacu pada area tanah atau lahan yang mengalami degradasi atau kerusakan ekologis serius akibat dari berbagai faktor, seperti erosi tanah, degradasi hutan, penggundulan hutan, kebakaran hutan, atau aktivitas manusia lainnya. Lahan kritis dapat mencakup berbagai jenis ekosistem, termasuk hutan, padang rumput, daerah pesisir, dan lain sebagainya. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Luas Lahan Kritis | lahan kritis mengacu pada area tanah atau lahan yang mengalami degradasi atau kerusakan ekologis serius akibat dari berbagai faktor, seperti erosi tanah, degradasi hutan, penggundulan hutan, kebakaran hutan, atau aktivitas manusia lainnya. Lahan kritis dapat mencakup berbagai jenis ekosistem, termasuk hutan, padang rumput, daerah pesisir, dan lain sebagainya. |
Luas Lahan Kritis Yang DirehabilitasiLingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hiduplahan kritis mengacu pada area tanah atau lahan yang mengalami degradasi atau kerusakan ekologis serius akibat dari berbagai faktor, seperti erosi tanah, degradasi hutan, penggundulan hutan, kebakaran hutan, atau aktivitas manusia lainnya. Lahan kritis dapat mencakup berbagai jenis ekosistem, termasuk hutan, padang rumput, daerah pesisir, dan lain sebagainya. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi | lahan kritis mengacu pada area tanah atau lahan yang mengalami degradasi atau kerusakan ekologis serius akibat dari berbagai faktor, seperti erosi tanah, degradasi hutan, penggundulan hutan, kebakaran hutan, atau aktivitas manusia lainnya. Lahan kritis dapat mencakup berbagai jenis ekosistem, termasuk hutan, padang rumput, daerah pesisir, dan lain sebagainya. |
Luas Lahan Menurut PenggunaanPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLuas lahan menurut penggunaan merujuk pada pembagian lahan berdasarkan kegiatan atau fungsi yang dilakukan di atasnya. Ini mencakup berbagai tipe penggunaan lahan seperti lahan pertanian, lahan pemukiman, lahan industri, lahan hutan, dan sebagainya. |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Lahan Menurut Penggunaan | Luas lahan menurut penggunaan merujuk pada pembagian lahan berdasarkan kegiatan atau fungsi yang dilakukan di atasnya. Ini mencakup berbagai tipe penggunaan lahan seperti lahan pertanian, lahan pemukiman, lahan industri, lahan hutan, dan sebagainya. |
Luas Lahan Panen Tanaman Pangan Padi Ladang Dan Sawah (ha)Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLuas panen tanaman pangan adalah ukuran dari total area lahan pertanian yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan dalam satu periode panen tertentu. Data ini penting untuk mengukur produksi pertanian suatu wilayah dan memantau ketersediaan makanan bagi penduduk. |
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Lahan Panen Tanaman Pangan Padi Ladang dan Sawah (ha) | Luas panen tanaman pangan adalah ukuran dari total area lahan pertanian yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan dalam satu periode panen tertentu. Data ini penting untuk mengukur produksi pertanian suatu wilayah dan memantau ketersediaan makanan bagi penduduk. |
Luas Lahan Pertanian (Per Kecamatan)Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLuas lahan pertanian adalah ukuran dari total area lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian, seperti penanaman tanaman, peternakan, perkebunan, dan aktivitas pertanian lainnya. Ini mencakup semua area yang dikelola oleh petani atau produsen pertanian untuk tujuan menghasilkan makanan, bahan baku pertanian, atau produk pertanian lainnya. Beririgasi (Per Kecamatan) Ladang/Huma (Per Kecamatan) Lahan Kering Lahan Sawah Tadah Hujan (Per Kecamatan) Tegal/Kebun (Per Kecamatan) |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Lahan Pertanian (Per Kecamatan) | Luas lahan pertanian adalah ukuran dari total area lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian, seperti penanaman tanaman, peternakan, perkebunan, dan aktivitas pertanian lainnya. Ini mencakup semua area yang dikelola oleh petani atau produsen pertanian untuk tujuan menghasilkan makanan, bahan baku pertanian, atau produk pertanian lainnya. |
Luas Lahan Tambak GaramPertanian Dinas Peternakan dan PerikananLuas lahan tambak garam adalah ukuran area atau wilayah yang digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan usaha pertambakan garam |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Luas Lahan Tambak Garam | Luas lahan tambak garam adalah ukuran area atau wilayah yang digunakan untuk mengembangkan dan menjalankan usaha pertambakan garam |
|
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas P2L (per kecamatan) | |
Luas Panen HortikulturaPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLuas panen hortikultura merujuk pada total area atau lahan yang digunakan untuk menghasilkan tanaman hortikultura yang siap panen. Hortikultura sendiri mencakup berbagai jenis tanaman yang ditanam untuk tujuan konsumsi manusia, keindahan estetika, atau kegunaan lainnya, seperti buah-buahan, sayuran, bunga, dan tanaman hias. Jadi, definisi luas panen hortikultura adalah jumlah total lahan atau area yang ditanami dengan tanaman hortikultura dan kemudian dipanen untuk tujuan konsumsi atau pemanfaatan lainnya. Luas panen hortikultura sering digunakan sebagai indikator dalam pertanian untuk mengukur produksi dan kontribusi sektor hortikultura terhadap ekonomi dan kebutuhan pangan. Luas Panen Bahan Obat Nabati (Per Kecamatan) Luas Panen Buah-Buahan (Per Kecamatan) Luas Panen Florikultura (Per Kecamatan) Luas Panen Sayuran (Per Kecamatan) |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Panen Hortikultura | Luas panen hortikultura merujuk pada total area atau lahan yang digunakan untuk menghasilkan tanaman hortikultura yang siap panen. Hortikultura sendiri mencakup berbagai jenis tanaman yang ditanam untuk tujuan konsumsi manusia, keindahan estetika, atau kegunaan lainnya, seperti buah-buahan, sayuran, bunga, dan tanaman hias. Jadi, definisi luas panen hortikultura adalah jumlah total lahan atau area yang ditanami dengan tanaman hortikultura dan kemudian dipanen untuk tujuan konsumsi atau pemanfaatan lainnya. Luas panen hortikultura sering digunakan sebagai indikator dalam pertanian untuk mengukur produksi dan kontribusi sektor hortikultura terhadap ekonomi dan kebutuhan pangan. |
Luas Panen Komoditas Utama Tanaman Hortikultura Di Kab. BlitarPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Panen Komoditas Utama Tanaman Hortikultura di kab. Blitar | |
Luas Panen Komoditas Utama Tanaman Pangan Di Kab. BlitarPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Panen Komoditas Utama Tanaman Pangan di Kab. Blitar | |
Luas Panen Perkebunan (Tanaman Tahunan Dan Tanaman Semusim)Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLuas panen tanaman perkebunan adalah total area atau lahan yang telah dihasilkan dari tanaman perkebunan yang siap dipanen dalam suatu periode tertentu. Ini mencakup area tanah di mana tanaman perkebunan tumbuh dan dipelihara hingga mencapai tahap pematangan atau kematangan yang cocok untuk panen. |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Panen Perkebunan (Tanaman Tahunan dan Tanaman Semusim) | Luas panen tanaman perkebunan adalah total area atau lahan yang telah dihasilkan dari tanaman perkebunan yang siap dipanen dalam suatu periode tertentu. Ini mencakup area tanah di mana tanaman perkebunan tumbuh dan dipelihara hingga mencapai tahap pematangan atau kematangan yang cocok untuk panen. |
Luas Panen Produksi Tanaman Pangan (Per Kecamatan)Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Tanaman Pangan LainnyaPangan Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLuas panen tanaman pangan merujuk pada jumlah total lahan atau area pertanian yang telah ditanami dengan tanaman pangan dan kemudian dipanen pada suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu musim atau tahun pertanian. Ini adalah ukuran penting dalam pertanian karena mencerminkan sejauh mana tanaman pangan telah berhasil ditanam dan dipanen di suatu wilayah atau negara. |
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Panen Produksi Tanaman Pangan (Per Kecamatan)Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Tanaman Pangan Lainnya | Luas panen tanaman pangan merujuk pada jumlah total lahan atau area pertanian yang telah ditanami dengan tanaman pangan dan kemudian dipanen pada suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu musim atau tahun pertanian. Ini adalah ukuran penting dalam pertanian karena mencerminkan sejauh mana tanaman pangan telah berhasil ditanam dan dipanen di suatu wilayah atau negara. |
Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Bawang Merah Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Bawang Merah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Cabai Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Cabai Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Jagung Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Jagung Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Kedelai Menurut Kabupaten/ Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Kedelai Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur | |
Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Kentang Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Kentang Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Padi Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Puso Akibat Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Padi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Luas Puso Dampak Perubahan Iklim Banjir Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Puso Dampak Perubahan Iklim Banjir menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Luas Puso Dampak Perubahan Iklim Kekeringan Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Puso Dampak Perubahan Iklim Kekeringan menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
|
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Luas Rehabilitasi Mangrove | |
|
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Luas Rehabilitasi Terumbu Karang | |
Luas RTHLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupRTH merupakan area atau wilayah yang diatur atau disediakan untuk fungsi-fungsi alami atau kegiatan terbuka, terutama yang berhubungan dengan alam dan lingkungan. RTH dibagi menjadi 2 yakni RTH Publik dan RTH Privat |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Luas RTH | RTH merupakan area atau wilayah yang diatur atau disediakan untuk fungsi-fungsi alami atau kegiatan terbuka, terutama yang berhubungan dengan alam dan lingkungan. RTH dibagi menjadi 2 yakni RTH Publik dan RTH Privat |
|
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Sawah Beririgrasi Non Teknis* | |
|
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Sawah Beririgrasi Teknis* | |
Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Bawang Merah Menurut Kabupaten/ Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Bawang Merah Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur | |
Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Cabai Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Cabai Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Jagung Menurut Kabupaten/ Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Jagung Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur | |
Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Kedelai Menurut Kabupaten/ Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Kedelai Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur | |
Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Kentang Menurut Kabupaten/ Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Kentang Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur | |
Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Padi Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Tambah Serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) Padi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Hortikultura Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Hortikultura di Jawa Timur | |
Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Pangan Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Tanam Komoditas Utama Tanaman Pangan di Jawa Timur | |
Luas Tanam Tanaman HortikulturaPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLuas tanam hortikultura mengacu pada total luas lahan pertanian yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman hortikultura dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu musim atau tahun pertanian. Hortikultura adalah sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, bunga, tanaman hias, dan tanaman lainnya yang memiliki nilai komersial dan estetika tinggi. |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Tanam Tanaman Hortikultura | Luas tanam hortikultura mengacu pada total luas lahan pertanian yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman hortikultura dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satu musim atau tahun pertanian. Hortikultura adalah sektor pertanian yang berkaitan dengan budidaya tanaman sayuran, buah-buahan, bunga, tanaman hias, dan tanaman lainnya yang memiliki nilai komersial dan estetika tinggi. |
|
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Tanam Tanaman Pangan | |
|
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Tanam Tanaman Perkebunan | |
Luas Terkena Dampak Perubahan Iklim Banjir Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Terkena Dampak Perubahan Iklim Banjir menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Luas Terkena Dampak Perubahan Iklim Kekeringan Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas Terkena Dampak Perubahan Iklim Kekeringan menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Luas Wilayah ProduktifPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianLuas wilayah produktif mengacu pada area atau lahan dalam suatu wilayah atau negara yang dapat dimanfaatkan secara produktif untuk berbagai aktivitas ekonomi, terutama pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan industri lain yang menghasilkan sumber daya alam atau produk ekonomi. Luas wilayah produktif mencakup lahan yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sumber daya, seperti makanan, energi, bahan bangunan, dan lainnya. |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Luas wilayah produktif | Luas wilayah produktif mengacu pada area atau lahan dalam suatu wilayah atau negara yang dapat dimanfaatkan secara produktif untuk berbagai aktivitas ekonomi, terutama pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan industri lain yang menghasilkan sumber daya alam atau produk ekonomi. Luas wilayah produktif mencakup lahan yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sumber daya, seperti makanan, energi, bahan bangunan, dan lainnya. |
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)Inspektorat Daerah InspektoratProses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan |
Median Usia Kawin Pertama (MUKP)Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaMedian usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Median Usia Kawin Pertama (MUKP) | Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. |
Meningkatnya Koperasi Yang BerkualitasKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat Koperasi Koperasi aktif |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi WirausahaKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM Jumlah usaha mikro Usaha mikro yang menjadi wirausaha |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | Jumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi WirausahaKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha | Jumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Migrasi Penduduk (Antar Kabupaten/Kota)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPerbandingan antara migrasi masuk, migrasi keluar Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya Jumlah Migrasi Keluar Jumlah Migrasi Masuk |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Migrasi Penduduk (Antar Kabupaten/Kota) | Perbandingan antara migrasi masuk, migrasi keluar Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya |
Nama Anggota DPRD Per DapilSekretariat DPRD Sekretariat DPRDDapil adalah Pembagian daerah khusus yang dibentuk pada masa penyelenggaraan pemilihan, khususnya pemilihan umum, dalam suatu negara atau daerah administratif tertentu. Daerah pemilihan dibentuk dari pembagian wilayah negara, negara bagian, atau daerah administratif tertentu untuk menyediakan keterwakilan yang lebih besar bagi warga pemilih dalam suatu lembaga legislatif, dan sekaligus untuk memungkinkan peserta pemilihan agar lebih terfokus untuk berkampanye dan bersaing pada dapil tersebut, yang secara otomatis memiliki cakupan wilayah lebih sempit.[1] Batas dapil dan jumlah kursi anggota legislatif yang mampu diperoleh dari masing-masing dapil dapat ditentukan oleh undang-undang, melalui sidang lembaga legislatif tersebut, atau oleh badan penyelenggara pemilihan yang berwewenang. |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Nama Anggota DPRD per Dapil | Dapil adalah Pembagian daerah khusus yang dibentuk pada masa penyelenggaraan pemilihan, khususnya pemilihan umum, dalam suatu negara atau daerah administratif tertentu. Daerah pemilihan dibentuk dari pembagian wilayah negara, negara bagian, atau daerah administratif tertentu untuk menyediakan keterwakilan yang lebih besar bagi warga pemilih dalam suatu lembaga legislatif, dan sekaligus untuk memungkinkan peserta pemilihan agar lebih terfokus untuk berkampanye dan bersaing pada dapil tersebut, yang secara otomatis memiliki cakupan wilayah lebih sempit.[1] Batas dapil dan jumlah kursi anggota legislatif yang mampu diperoleh dari masing-masing dapil dapat ditentukan oleh undang-undang, melalui sidang lembaga legislatif tersebut, atau oleh badan penyelenggara pemilihan yang berwewenang. |
NDR (Net Death Rate/angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap-tiap 1000 Penderita Keluar)Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiAngka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | NDR (Net Death Rate/angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) | Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar |
NDR (Net Death Rate/angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat Untuk Tiap-tiap 1000 Penderita Keluar)Kesehatan RSUD SrengatNDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar |
Kesehatan | RSUD Srengat | NDR (Net Death Rate/angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) | NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar |
|
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Nilai Budaya Baca | |
Nilai Ekspor Menurut KomoditiPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganUkuran kuantitatif dari total nilai barang yang diekspor dari suatu wilayah atau negara berdasarkan jenis komoditi atau produk tertentu dalam periode waktu tertentu. Nilai Eksport Komoditi Hasil Hutan Nilai Eksport Komoditi Hasil Industri Nilai Eksport Komoditi Hasil Perikanan dan Kelautan Nilai Eksport Komoditi Hasil Perkebunan Nilai Eksport Komoditi Hasil Pertanian Nilai Eksport Komoditi Hasil Peternakan Nilai Eksport Komoditi Hasil Tambang |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Nilai Ekspor Menurut Komoditi | Ukuran kuantitatif dari total nilai barang yang diekspor dari suatu wilayah atau negara berdasarkan jenis komoditi atau produk tertentu dalam periode waktu tertentu. |
Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)Perdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganTotal nilai ekspor barang yang diproduksi oleh sektor industri pengolahan nonmigas dari suatu wilayah atau negara, yang dinyatakan dalam satuan mata uang internasional (dolar AS) dan dalam skala miliar USD |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) | Total nilai ekspor barang yang diproduksi oleh sektor industri pengolahan nonmigas dari suatu wilayah atau negara, yang dinyatakan dalam satuan mata uang internasional (dolar AS) dan dalam skala miliar USD |
Nilai Eksport Berdasarkan Negara TujuanPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganUkuran dari total nilai ekspor barang atau jasa dari suatu negara yang dikirimkan ke negara lain Nilai Eksport Ke Negara Amerika Nilai Eksport Ke Negara Australia Dan New Zealand Nilai Eksport Ke Negara-Negara Afrika Nilai Eksport Ke Negara-Negara Amerika Latin Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Barat Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Selatan Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Tengah Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Tenggara Nilai Eksport Ke Negara-Negara Asia Timur Nilai Eksport Ke Negara-Negara Eropa |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Nilai Eksport Berdasarkan Negara Tujuan | Ukuran dari total nilai ekspor barang atau jasa dari suatu negara yang dikirimkan ke negara lain |
Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)Perindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganModal yang dapat berupa aset atau nilai uang yang digunakan untuk produksi sektor Industri Pengolahan Non Migas |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) | Modal yang dapat berupa aset atau nilai uang yang digunakan untuk produksi sektor Industri Pengolahan Non Migas |
Nilai Modal Usaha Atas Izin Usaha KecilPenanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai modal usaha atas izin usaha kecil | |
Nilai Modal Usaha Atas Izin Usaha MikroPenanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai modal usaha atas izin usaha mikro | |
Nilai Opini BPKKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahOpini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4. Efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Nilai Opini BPK | Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4. Efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. |
Nilai Produksi Benih Ikan RakyatKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananNilai ekonomi dari jumlah benih ikan yang dihasilkan oleh masyarakat atau individu dalam skala kecil |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Nilai Produksi Benih Ikan Rakyat | Nilai ekonomi dari jumlah benih ikan yang dihasilkan oleh masyarakat atau individu dalam skala kecil |
Nilai Produksi GaramPertanian Dinas Peternakan dan PerikananNilai produksi garam mengacu pada total pendapatan atau nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan produksi garam dalam suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu. |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Nilai Produksi Garam | Nilai produksi garam mengacu pada total pendapatan atau nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan produksi garam dalam suatu wilayah atau negara dalam suatu periode waktu tertentu. |
Nilai Produksi HortikulturaPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianNilai produksi hortikultura mengacu pada total nilai ekonomi dari semua produk yang dihasilkan dari budidaya tanaman hortikultura dalam suatu wilayah, seperti negara, provinsi, atau daerah, dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Ini mencakup semua jenis tanaman hortikultura yang ditanam dan dipanen dalam wilayah tersebut. Nilai produksi hortikultura dapat dihitung dengan mengalikan volume produksi tanaman hortikultura dengan harga pasar atau harga jualnya. Ini mencakup semua tahap produksi, mulai dari penanaman, perawatan, hingga panen dan pemasaran produk hortikultura. Dengan kata lain, nilai produksi hortikultura mencerminkan besarnya kontribusi sektor hortikultura dalam menciptakan nilai ekonomi di suatu wilayah. Nilai Produksi Bahan Obat Nabati (Per Kecamatan) Nilai Produksi Buah-Buahan (Per Kecamatan) Nilai Produksi Florikultura (Per Kecamatan) Nilai Produksi Sayuran (Per Kecamatan) |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Nilai Produksi Hortikultura | Nilai produksi hortikultura mengacu pada total nilai ekonomi dari semua produk yang dihasilkan dari budidaya tanaman hortikultura dalam suatu wilayah, seperti negara, provinsi, atau daerah, dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Ini mencakup semua jenis tanaman hortikultura yang ditanam dan dipanen dalam wilayah tersebut. Nilai produksi hortikultura dapat dihitung dengan mengalikan volume produksi tanaman hortikultura dengan harga pasar atau harga jualnya. Ini mencakup semua tahap produksi, mulai dari penanaman, perawatan, hingga panen dan pemasaran produk hortikultura. Dengan kata lain, nilai produksi hortikultura mencerminkan besarnya kontribusi sektor hortikultura dalam menciptakan nilai ekonomi di suatu wilayah. |
Nilai Produksi Industri PengolahanPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganTotal nilai moneter dari barang-barang yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu periode waktu tertentu |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Nilai Produksi Industri Pengolahan | Total nilai moneter dari barang-barang yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam suatu periode waktu tertentu |
Nilai Produksi Perikanan BudidayaKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananNilai Produksi Perikanan Budidaya adalah nilai ekonomi total dari semua produk yang dihasilkan melalui praktik budidaya perikanan dalam suatu sistem yang dikendalikan dan terkelola selama suatu periode waktu tertentu. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Nilai Produksi Perikanan Budidaya | Nilai Produksi Perikanan Budidaya adalah nilai ekonomi total dari semua produk yang dihasilkan melalui praktik budidaya perikanan dalam suatu sistem yang dikendalikan dan terkelola selama suatu periode waktu tertentu. |
Nilai Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis BudidayaKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Nilai Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya | |
Nilai Produksi Perikanan TangkapKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananNilai Produksi Perikanan Tangkap mengacu pada nilai ekonomi total dari semua hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari perairan laut atau sungai selama suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satuan nilai uang, seperti mata uang lokal atau dolar. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Nilai Produksi Perikanan Tangkap | Nilai Produksi Perikanan Tangkap mengacu pada nilai ekonomi total dari semua hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari perairan laut atau sungai selama suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam satuan nilai uang, seperti mata uang lokal atau dolar. |
Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Laut Berdasarkan Jenis Alat TangkapKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Berdasarkan Jenis Alat Tangkap | |
Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Laut Berdasarkan Jenis IkanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananMerupakan total nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas penangkapan ikan di laut. Nilai ini diukur berdasarkan volume hasil tangkapan (ton) dikalikan dengan harga pasar ikan yang berlaku pada periode tersebut. |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Berdasarkan Jenis Ikan | Merupakan total nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas penangkapan ikan di laut. Nilai ini diukur berdasarkan volume hasil tangkapan (ton) dikalikan dengan harga pasar ikan yang berlaku pada periode tersebut. |
Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis IkanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Ikan | |
Nilai Produksi Perikanan Tangkap Di Perairan Umum Berdasarkan Jenis PerairanKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Jenis Perairan | |
Nilai Produksi Perkebunan (Tanaman Tahunan Dan Tanaman Semusim)Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Nilai Produksi Perkebunan (Tanaman tahunan dan Tanaman Semusim) | |
Nilai Produksi Tanaman Pangan (Per Kecamatan) Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Tanaman Pangan LainnyaPangan Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianNilai produksi tanaman pangan merujuk pada total nilai ekonomi dari semua produk pertanian yang dihasilkan dari tanaman pangan dalam suatu wilayah, seperti negara, provinsi, atau daerah, dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Nilai ini mencakup semua jenis tanaman pangan yang ditanam dan dipanen dalam wilayah tersebut. Nilai produksi tanaman pangan dapat dihitung dengan mengalikan volume produksi tanaman dengan harga pasar atau harga jualnya. Ini mencakup semua tahap produksi, mulai dari penanaman, perawatan, hingga panen dan pemasaran produk pertanian. Dengan kata lain, nilai produksi tanaman pangan mencerminkan besarnya kontribusi sektor pertanian dalam menciptakan nilai ekonomi di suatu wilayah. |
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Nilai Produksi Tanaman Pangan (Per Kecamatan) Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Tanaman Pangan Lainnya | Nilai produksi tanaman pangan merujuk pada total nilai ekonomi dari semua produk pertanian yang dihasilkan dari tanaman pangan dalam suatu wilayah, seperti negara, provinsi, atau daerah, dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Nilai ini mencakup semua jenis tanaman pangan yang ditanam dan dipanen dalam wilayah tersebut. Nilai produksi tanaman pangan dapat dihitung dengan mengalikan volume produksi tanaman dengan harga pasar atau harga jualnya. Ini mencakup semua tahap produksi, mulai dari penanaman, perawatan, hingga panen dan pemasaran produk pertanian. Dengan kata lain, nilai produksi tanaman pangan mencerminkan besarnya kontribusi sektor pertanian dalam menciptakan nilai ekonomi di suatu wilayah. |
|
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Nilai Produksi Usaha Pembenihan | |
Nilai Produksi Usaha PembenihanPertanian Dinas Peternakan dan PerikananNilai produksi usaha pembenihan (hatchery production value) mengacu pada total nilai ekonomi dari semua benih ikan atau larva yang diproduksi dan dijual oleh fasilitas pembenihan dalam suatu periode waktu tertentu. |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Nilai Produksi Usaha Pembenihan | Nilai produksi usaha pembenihan (hatchery production value) mengacu pada total nilai ekonomi dari semua benih ikan atau larva yang diproduksi dan dijual oleh fasilitas pembenihan dalam suatu periode waktu tertentu. |
Nilai Realisasi Investasi Berskala Besar (PMA/PMDN) (Milyar Rupiah) (tahun N)Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu |
Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai Realisasi investasi berskala besar (PMA/PMDN) (Milyar Rupiah) (tahun n) | Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu |
Nilai Realisasi Investasi PMA Menurut Bidang UsahaPenanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu |
Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai Realisasi Investasi PMA Menurut Bidang Usaha | Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu |
Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDNPenanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu |
Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN | Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu |
Nilai Realisasi Investasi PMDN Menurut Bidang UsahaPenanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu |
Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai Realisasi Investasi PMDN Menurut Bidang Usaha | Nilai Realisasi Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu |
Nilai SAKIP KabupatenSekretariat Daerah Bagian OrganisasiNilai yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas implementasi SAKIP |
Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | Nilai SAKIP Kabupaten | Nilai yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas implementasi SAKIP |
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca MasyarakatPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan KearsipanNilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. |
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis PermukaanPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kabupaten juga merupakan jalan lokal untuk alternatif jalan nasional dan provinsi. Aspal kerikil/makadam Rabat/Beton Tanah |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis Permukaan | Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kabupaten juga merupakan jalan lokal untuk alternatif jalan nasional dan provinsi. |
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan KondisiPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kabupaten juga merupakan jalan lokal untuk alternatif jalan nasional dan provinsi. Kondisi Baik Kondisi Rusak Berat Kondisi Rusak Ringan Kondisi Sedang |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi | Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kabupaten juga merupakan jalan lokal untuk alternatif jalan nasional dan provinsi. |
Panjang Jalan Yang Dibangun (Pembangunan JalanPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang Jalan yang Dibangun (Pembangunan Jalan | Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. |
Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala (Pemeliharaan Berkala Jalan)Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala (Pemeliharaan Berkala Jalan) | Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. |
Panjang Jalan Yang Dilakukan Peningkatan (Rekonstruksi/Peningkatan Jalan)Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang jalan yang dilakukan peningkatan (Rekonstruksi/Peningkatan Jalan) | Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. |
Panjang Jalan Yang Dilakukan Rehabilitasi (Rehabilitasi Jalan)Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Panjang Jalan yang dilakukan Rehabilitasi (Rehabilitasi Jalan) | Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. |
Pekerja Berdasarkan Tingkat PendidikanTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. a. Jumlah Pekerja Tidak Bersekolah b. Jumlah Pekerja Tamatan SD dan Sederajat c. Jumlah Pekerja Tamatan SMP dan Sederajat d. Jumlah Pekerja Tamatan SMA dan Sederajat e. Jumlah Pekerja Tamatan Diploma I/II/III f. Jumlah Pekerja Tamatan S1 g. Jumlah Pekerja Tamatan S2 |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. |
Pelaksanaan Dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPendampingan teknis dalam rangka percepatan proses pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN dalam penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR | Pendampingan teknis dalam rangka percepatan proses pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN dalam penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. |
Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan SawahPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPengendalian alih fungsi lahan dengan mekanisme perizinan perubahan penggunaan lahan sawah melalui pemantauan dan evaluasi sebagai tindak lanjut penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Lahan sawah kurang produktif Lahan sawah produktif |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah | Pengendalian alih fungsi lahan dengan mekanisme perizinan perubahan penggunaan lahan sawah melalui pemantauan dan evaluasi sebagai tindak lanjut penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) |
Pelayanan Kesehatan BalitaKesehatan Dinas KesehatanPelayanan kesehatan balita adalah pelayanan yang diberikan pada bayi berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Merujuk pada Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar jumlah sasaran balita |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Balita | Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan yang diberikan pada bayi berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan pelayanan kesehatan balita sakit. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Merujuk pada Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan). |
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru LahirKesehatan Dinas KesehatanPelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari yang dilakukan oleh Bidan dan/atau perawat dan/atau Dokter dan/atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar yang tercantum pada Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jumlah bayi usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar jumlah sasaran bayi baru lahir dalam waktu yang sama |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari yang dilakukan oleh Bidan dan/atau perawat dan/atau Dokter dan/atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar yang tercantum pada Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. |
Pelayanan Kesehatan Ibu HamilKesehatan Dinas KesehatanPelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (Merujuk pada Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan) Jumlah ibu hamil di Kabupaten Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (Merujuk pada Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan) |
Pelayanan Kesehatan Ibu MelahirkanKesehatan Dinas KesehatanPelayanan Kesehatan ibu melahirkan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu bersalin sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (Merujuk pada Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan) Jumlah ibu melahirkan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar jumlah sasaran ibu melahirkan dalam waktu yang sama |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pelayanan kesehatan ibu melahirkan | Pelayanan Kesehatan ibu melahirkan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu bersalin sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (Merujuk pada Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan) |
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TuberkulosisKesehatan Dinas KesehatanOrang terduga TB adalah orang yang menunjukan gejala batuk lebih dari 2 minggu disertai gejala lainya yang dilakukan pemeriksaan penunjang TB. Kasus TB terkonfirmasi bakteriologis merupakan pasien TB yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, Tes Cepat Molekuler (TCM) tuberkulosis, atau biakan. Kasus TB terdaftar dan diobati merupakan semua pasien tuberkulosis yang mendapatkan pengobatan dengan Obat Anti Tuberkulosis (OAT). Jumlah orang terduga TB yang dilakukan pemeriksaan penunjang jumlah orang yang terduga TB |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Orang terduga TB adalah orang yang menunjukan gejala batuk lebih dari 2 minggu disertai gejala lainya yang dilakukan pemeriksaan penunjang TB. Kasus TB terkonfirmasi bakteriologis merupakan pasien TB yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, Tes Cepat Molekuler (TCM) tuberkulosis, atau biakan. Kasus TB terdaftar dan diobati merupakan semua pasien tuberkulosis yang mendapatkan pengobatan dengan Obat Anti Tuberkulosis (OAT). |
Pelayanan Kesehatan Pada Usia LansiaKesehatan Dinas KesehatanPelayanan kesehatan pada lanjut usia adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu wadah dan merupakan upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif bagi penduduk lanjut usia yaitu diatas 60 tahun. Jumlah penduduk lansia yang mendapatkan pelayanan sesuai standar jumlah semua penduduk lansia |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia | Pelayanan kesehatan pada lanjut usia adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu wadah dan merupakan upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif bagi penduduk lanjut usia yaitu diatas 60 tahun. |
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan DasarKesehatan Dinas KesehatanPelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar merupakan penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan dasar sesuai standar jumlah semua anak usia pendidikan dasar |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar merupakan penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas |
Pelayanan Kesehatan Pada Usia ProduktifKesehatan Dinas KesehatanPelayanan kesehatan pada usia produktif adalah pelayanan kesehatan yang didapatkan setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan sesuai standar jumlah semua penduduk usia produktif |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah pelayanan kesehatan yang didapatkan setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. |
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes MelitusKesehatan Dinas KesehatanDiabetes Melitus adalah kondisi dimana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula didalam darah tidak dapat dimetabolisme. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dilakukan pada penderita diatas usia 15 tahun yang meliputi pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi, Melakukan rujukan jika diperlukan jumlah estimasi penderita diabetes militus dengan usia diatas 15 tahun Jumlah penderita diabetes militus dengan usia diatas 15 tahun yang mendapatkan pelayanan standar |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Diabetes Melitus adalah kondisi dimana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula didalam darah tidak dapat dimetabolisme. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dilakukan pada penderita diatas usia 15 tahun yang meliputi pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi, Melakukan rujukan jika diperlukan |
Pelayanan Kesehatan Penderita HipertensiKesehatan Dinas KesehatanHipertensi adalah suatu kondisi ketika seseorang mempunyai tekanan darah yang terukur pada nilai 130/80 mmHg atau lebih tinggi. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah Pelayanan kesehatan pada seluruh penderita hipertensi berusia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder sesuai dengan standar. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi meliputi : Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat jumlah estimasi penderita hipertensi usia >15 tahun Jumlah penderita hipertensi usia > 15 tahun yang mendapatkan pelayanan dsesuai standar |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Hipertensi adalah suatu kondisi ketika seseorang mempunyai tekanan darah yang terukur pada nilai 130/80 mmHg atau lebih tinggi. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah Pelayanan kesehatan pada seluruh penderita hipertensi berusia 15 tahun keatas sebagai upaya pencegahan sekunder sesuai dengan standar. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi meliputi : Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan Edukasi perubahan perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat |
Pelindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat BencanaKearsipan Dinas Perpustakaan dan KearsipanTindakan preventif pencegahan dan penanggulangan terhadap arsip yang terdampak bencana Jumlah Arsip Telah Diduplikat Dalam Bentuk Informatika Jumlah Arsip Terlindungi Jumlah Arsip Terpulihkan Jumlah Arsip Terselamatkan |
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Pelindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana | Tindakan preventif pencegahan dan penanggulangan terhadap arsip yang terdampak bencana |
Pemanfaatan Data KependudukanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilData yang dimaksud adalah data yang dimiliki dan dikumpulkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Jumlah OPD Jumlah OPD yang bekerjasama dengan Dispendukcapil |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pemanfaatan data kependudukan | Data yang dimaksud adalah data yang dimiliki dan dikumpulkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil |
Penanganan Kawasan KekeringanKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahKawasan kekeringan adalah wilayah atau area yang mengalami kondisi ketersediaan air yang sangat rendah, di mana curah hujan biasanya sangat kurang, dan tingkat penguapan air tinggi. Dalam kawasan kekeringan, sumber daya air terbatas dan seringkali menjadi langka, sehingga dapat berdampak signifikan pada ekosistem, pertanian, serta kehidupan sehari-hari penduduk di daerah tersebut. Jumlah Desa Kekeringan yang ditangani (Dropping Air Bersih) Jumlah Desa yang Mengalami Kekeringan Jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Luas Wilayah Kekeringan Seluruh Penduduk di Kawasan Rawan Bencana sesuai jenis ancaman bencana Volume Air Bersih yang di-dropping |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Penanganan Kawasan Kekeringan | Kawasan kekeringan adalah wilayah atau area yang mengalami kondisi ketersediaan air yang sangat rendah, di mana curah hujan biasanya sangat kurang, dan tingkat penguapan air tinggi. Dalam kawasan kekeringan, sumber daya air terbatas dan seringkali menjadi langka, sehingga dapat berdampak signifikan pada ekosistem, pertanian, serta kehidupan sehari-hari penduduk di daerah tersebut. |
|
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) | |
Pencemaran Status Mutu Air (%)Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupIndeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan peningkatan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang sebelumnya digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan sebelumnya, terdapat batasan dalam mengukur indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya representasi dari isu kehijauan. Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan dalam perhitungan IKTL dengan mempertimbangkan beberapa parameter kunci yang mencakup aspek konservasi, rehabilitasi, dan karakteristik spasial wilayah. Meskipun demikian, metode ini tetap dirancang untuk disajikan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Pencemaran Status Mutu Air (%) | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan peningkatan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang sebelumnya digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan sebelumnya, terdapat batasan dalam mengukur indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya representasi dari isu kehijauan. Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan dalam perhitungan IKTL dengan mempertimbangkan beberapa parameter kunci yang mencakup aspek konservasi, rehabilitasi, dan karakteristik spasial wilayah. Meskipun demikian, metode ini tetap dirancang untuk disajikan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. |
Pendampingan Psikososial Korban Bencana SosialSosial Dinas Sosial- Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. - Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. |
Sosial | Dinas Sosial | Pendampingan psikososial korban bencana sosial | - Korban dari peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. - Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. |
Penduduk Berdasarkan Status PerkawinanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilStatus perkawinan dikategorikan menjadi, 1) belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati. Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat Jumlah Penduduk Belum Kawin (per kecamatan) Jumlah Penduduk Cerai Hidup (per kecamatan) Jumlah Penduduk Cerai Mati (per kecamatan) Jumlah Penduduk Sudah Kawin (per kecamatan) |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan | Status perkawinan dikategorikan menjadi, 1) belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati. Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat |
Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan (Belum Kawin, Sudah Kawin, Cerai Hidup, Cerai Mati)Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilStatus perkawinan dikategorikan menjadi, 1) belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati. Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan (Belum Kawin, Sudah Kawin, Cerai Hidup, Cerai Mati) | Status perkawinan dikategorikan menjadi, 1) belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati. Status hidup bersama adalah kawin berdasarkan surat maupun tanpa surat |
Penduduk Usia KerjaTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPenduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, dimana usia produktif penduduk adalah dibawah 60 tahun Angkatan Kerja Bekerja Bukan Angkatan Kerja Jumlah Penduduk Usia Kerja Lainnya (Difabel/Cacat Jasmani dan Pensiun, yang tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu) Mengurus Rumah Tangga Pengangguran Sekolah |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Penduduk Usia Kerja | Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, dimana usia produktif penduduk adalah dibawah 60 tahun |
Pengangguran Berdasarkan Tingkat PendidikanTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPengangguran adalah penduduk usia kerja yang belum melakukan usaha atau kegiatan dalam periode tertentu atau dalam proses mencari pekerjaan. Jumlah Pengangguran Tamatan Diploma I/II/III (per Kecamatan) Jumlah Pengangguran Tamatan S1 (per Kecamatan) Jumlah Pengangguran Tamatan S2 (per Kecamatan) Jumlah Pengangguran Tamatan SD dan Sederajat (per Kecamatan) Jumlah Pengangguran Tamatan SMA dan Sederajat (per Kecamatan) Jumlah Pengangguran Tamatan SMP dan Sederajat (per Kecamatan) Jumlah Pengangguran Tidak Bersekolah |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan | Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang belum melakukan usaha atau kegiatan dalam periode tertentu atau dalam proses mencari pekerjaan. |
Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)Kearsipan Dinas Perpustakaan dan KearsipanArsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku Jumlah seluruh perangkat daerah |
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Pengelolaan arsip secara baku (%) | Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. |
Pengetahuan Dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang Metode Kontrasepsi Modern.Kesehatan Dinas KesehatanPasangan suami istri yang istrinya yang terikat dalam perkawinan yang sah yang istrinya berumur antara 15-49 tahun. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. | Pasangan suami istri yang istrinya yang terikat dalam perkawinan yang sah yang istrinya berumur antara 15-49 tahun. |
PenginapanPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataPenginapan adalah sebuah akomodasi atau sarana tempat menginap pada saat bepergian atau kegiatan berlibur atau sejenis tempat tinggal ketika dalam perjalanan, yang mana seseorang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari sehari untuk keperluan, istirahat, tempat tidur, keselamatan, penyimpanan barang, akses fungsi umum pada rumah tangga, sebagai sarana berteduh dari hujan dan suhu dingin. Jumlah dan Jenis Penginapan (hotel, motel, hostel, homestay, villa, cottage, resort, dll) dan kelas (melati,bintang 1,dll) |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Penginapan | Penginapan adalah sebuah akomodasi atau sarana tempat menginap pada saat bepergian atau kegiatan berlibur atau sejenis tempat tinggal ketika dalam perjalanan, yang mana seseorang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari sehari untuk keperluan, istirahat, tempat tidur, keselamatan, penyimpanan barang, akses fungsi umum pada rumah tangga, sebagai sarana berteduh dari hujan dan suhu dingin. |
Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial PerusahaanSosial Dinas SosialTanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. |
Sosial | Dinas Sosial | Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. |
Peningkatan Akses Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Kegiatan Museum (DAK)Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataDAK adalah Dana alokasi khusus BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) Museum Kegiatan museum yang dilaksanakan dapat berupa pengelolaan koleksi, program publik, dan pemeliharaan sarana prasarana |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK) | DAK adalah Dana alokasi khusus BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) Museum Kegiatan museum yang dilaksanakan dapat berupa pengelolaan koleksi, program publik, dan pemeliharaan sarana prasarana |
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Dari Semua Individu Yang Perceraiannya TercatatAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilakta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang Pencatatan Perceraian seseorang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri. Proses Perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri menurut prosedur Pengadilan yang berlaku. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat | akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang Pencatatan Perceraian seseorang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri. Proses Perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri menurut prosedur Pengadilan yang berlaku. |
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinan TercatatAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBuku nikah/akta perkawinan adalah dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama atau Dispendukcapil yang menunjukkan pernikahan sah di mata negara dan agama. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat | Buku nikah/akta perkawinan adalah dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama atau Dispendukcapil yang menunjukkan pernikahan sah di mata negara dan agama. |
Peningkatan Kapasitas Bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)Sosial Dinas Sosial- Peningkatan kapasitas adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan individu-individu masyarakat agar mereka mampu memanfaatkan semua potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk dapat dimanfaatkan demi kemajuan masyarakat sekitarnya. - Pekerja Sosial Masyarakat adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial. |
Sosial | Dinas Sosial | Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | - Peningkatan kapasitas adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan individu-individu masyarakat agar mereka mampu memanfaatkan semua potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk dapat dimanfaatkan demi kemajuan masyarakat sekitarnya. - Pekerja Sosial Masyarakat adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial. |
Peningkatan Kapasitas Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)Sosial Dinas Sosial- Peningkatan kapasitas adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan individu-individu masyarakat agar mereka mampu memanfaatkan semua potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk dapat dimanfaatkan demi kemajuan masyarakat sekitarnya. - TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. |
Sosial | Dinas Sosial | Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | - Peningkatan kapasitas adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan individu-individu masyarakat agar mereka mampu memanfaatkan semua potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya untuk dapat dimanfaatkan demi kemajuan masyarakat sekitarnya. - TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. |
Peningkatan Kapasitas Pendamping PKHSosial Dinas SosialPendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. |
Sosial | Dinas Sosial | Peningkatan kapasitas pendamping PKH | Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. |
Peningkatan Kompetensi Dan Profesionalisme SDM KesosSosial Dinas SosialSumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri dari : Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyuluh Sosial penyelenggara kesejahteraan sosial berasal dari unsur aparatur sipil negara. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. Selanjutnya peningkatan kompetensi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bagi : Tenaga Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan melalui: pelatihan kompetensi teknis; dan pembinaan karier. Pekerja Sosial dapat dilaksanakan melalui: pendidikan profesi; pelatihan kompetensi teknis; pembinaan karier; dan praktik pekerjaan sosial. Penyuluh Sosial dapat dilaksanakan melalui: pendidikan profesi; pelatihan kompetensi teknis; dan pembinaan karier. Relawan Sosial dapat dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis. |
Sosial | Dinas Sosial | Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos | Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri dari : Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial di bidang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyuluh Sosial penyelenggara kesejahteraan sosial berasal dari unsur aparatur sipil negara. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan. Selanjutnya peningkatan kompetensi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bagi : Tenaga Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan melalui: pelatihan kompetensi teknis; dan pembinaan karier. Pekerja Sosial dapat dilaksanakan melalui: pendidikan profesi; pelatihan kompetensi teknis; pembinaan karier; dan praktik pekerjaan sosial. Penyuluh Sosial dapat dilaksanakan melalui: pendidikan profesi; pelatihan kompetensi teknis; dan pembinaan karier. Relawan Sosial dapat dilaksanakan melalui pelatihan kompetensi teknis. |
Peningkatan Kualitas Pelayanan Lembaga Di Bidang KesosSosial Dinas SosialLembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. |
Sosial | Dinas Sosial | Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos | Lembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. |
Peningkatan Prestasi OlahragaKepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaPrestasi olahraga dihitung berdasarkan capaian medali dari atlet Jumlah perolehan medali pada event olahraga (n) Jumlah perolehan medali pada event olahraga (n-1) |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Peningkatan prestasi olahraga | Prestasi olahraga dihitung berdasarkan capaian medali dari atlet |
|
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | |
Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBDPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganPersentase Pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD | Persentase Pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah |
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPDPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembanganprosentase jumlah program dalam dokumen rkpd terhadap jumlah program dalam dokumen rpjmd |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | prosentase jumlah program dalam dokumen rkpd terhadap jumlah program dalam dokumen rpjmd |
Penurunan Jumlah Kematian Ibu (AKI) Per TahunKesehatan Dinas KesehatanKematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Jumlah kematian ibu per tahun dalam kurun waktu tertentu |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun | Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. |
Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam 1 TahunAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilData kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. Jumlah penduduk dalan n tahun |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun | Data kependudukan adalah data perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. |
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa TimurPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Realisasi Pupuk NPK Bersubsidi Jumlah Realisasi Pupuk Organik Bersubsidi Jumlah Realisasi Pupuk SP 36 Bersubsidi Jumlah Realisasi Pupuk Urea Bersubsidi Jumlah Realisasi Pupuk ZA Bersubsidi |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Penyaluran Pupuk Bersubsidi menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |
Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/KotaPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanFasilitasi rumah Warga negara yang rumahnya terdampak bencana sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh bantuan rumah layak huni Dibangun Baru / Relokasi Dibangun Kembali Direhabilitasi |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota | Fasilitasi rumah Warga negara yang rumahnya terdampak bencana sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
Penyelenggaraan KLHSLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupKLHS adalah suatu studi mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang potensial dari kebijakan, program, atau proyek besar sebelum mereka dilaksanakan. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Penyelenggaraan KLHS | KLHS adalah suatu studi mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang potensial dari kebijakan, program, atau proyek besar sebelum mereka dilaksanakan. |
Penyelesaian Materi Teknis Dari Bantuan Teknis RDTRPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPenyelesaian isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang yang bersifat teknis sesuai dengan pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR | Penyelesaian isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang yang bersifat teknis sesuai dengan pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten/kota. |
Penyelesaian Materi Teknis Dari Bimbingan Teknis RDTRPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPenyelesaian isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang yang bersifat teknis sesuai dengan pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR | Penyelesaian isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang yang bersifat teknis sesuai dengan pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. |
Penyelesaian Materi Teknis Dari Bimbingan Teknis RTRWPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPenyelesaian isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang bersifat teknis sesuai dengan pedoman penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW | Penyelesaian isi dari rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang bersifat teknis sesuai dengan pedoman penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. |
Perekaman KTP ElektronikAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKTP Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Perekaman KTP Elektronik | KTP Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi |
Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/kotaSosial Dinas SosialPerlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan / guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Korban adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial |
Sosial | Dinas Sosial | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota | Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan / guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Korban adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. |
PermuseumanPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataMuseum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Jumlah Museum yang dikelola Pemerintah Daerah Jumlah Museum yang dikelola Swasta Jumlah Pengunjung Museum |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Permuseuman | Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. |
Persen Anggota Linmas Per 10.000 Penduduk (RT)Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranSatuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan Jumlah Linmas jumlah penduduk |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Persen anggota Linmas per 10.000 penduduk (RT) | Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan |
Persen Data Sektoral Terpilah Yang ValidPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaData Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Jumlah data yang terpilah yang terkumpul Jumlah total data yang terpilah |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persen Data Sektoral terpilah yang Valid | Data Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. |
Persen Fasilitasi Event Seni Dan Budaya Yang DilaksanakanPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataFestival seni dan budaya adalah sebuah acara yang diadakan dalam rangka memperingati peristiwa penting atau bersejarah yang berhubungan dengan seni dan budaya. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persen Fasilitasi Event Seni Dan Budaya Yang dilaksanakan | Festival seni dan budaya adalah sebuah acara yang diadakan dalam rangka memperingati peristiwa penting atau bersejarah yang berhubungan dengan seni dan budaya. |
Persen Jembatan Yang Dalam Kondisi BaikPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJembatan yang dalam kondisi baik dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten dan mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua Jumlah Jembatan Dalam Kondisi baik Jumlah Jembatan di Kabupaten Blitar |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persen jembatan yang dalam kondisi baik | Jembatan yang dalam kondisi baik dapat meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten dan mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua |
Persen Jumlah Koperasi Yang Berdaya SaingKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1. Persentase Peningkatan Koperasi yang berdaya saing Yang memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria, antara lain - RAT 2 tahun berturut – turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat RAT 2 tahun berturut-turut, Meningkatnya jumlah anggota, Jumlah omzet meningkat, Jumlah SHU uang yang diterima meningkat, Hasil penilaian kesehatan cukup sehat |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Persen Jumlah Koperasi yang Berdaya Saing | 1. Persentase Peningkatan Koperasi yang berdaya saing Yang memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria, antara lain - RAT 2 tahun berturut – turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Persen Jumlah Usaha Mikro Yang Berdaya SaingKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPersentase Jumlah UM yang berdaya saing Yang memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria, antara lain - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - Potensi SDM |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Persen Jumlah Usaha Mikro yang Berdaya Saing | Persentase Jumlah UM yang berdaya saing Yang memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria, antara lain - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - Potensi SDM |
Persen Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Tepat Waktu Melaui Perjanjian Bersama (PB)Tenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPerselisihan hubungan industri adalah perselisihan atau konflik yang melibatkan antara pihak pemberi kerja dengan pihak penerima pekerjaan |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Persen kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan tepat waktu melaui perjanjian bersama (PB) | Perselisihan hubungan industri adalah perselisihan atau konflik yang melibatkan antara pihak pemberi kerja dengan pihak penerima pekerjaan |
Persen Koperasi Yang Diperiksa Dan Diawasi (indikator Negativ)Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Persen koperasi yang diperiksa dan diawasi (indikator negativ) | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Persen Partisipasi Angkatan Kerja PerempuanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaPenduduk perempuan yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk berjenis kelamin perempuan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persen Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | Penduduk perempuan yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk berjenis kelamin perempuan usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. |
Persen Pendanaan Program Sesuai Dokumen Perencanaan DaerahPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganProsentase jumlah anggaran program dalam apbd terhadap pagu anggaran program dalam rkpd Jumlah Program Prioritas dalam dokumen perencanaan Jumlah Program Prioritas yang didanai APBD |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Persen Pendanaan program sesuai dokumen perencanaan daerah | Prosentase jumlah anggaran program dalam apbd terhadap pagu anggaran program dalam rkpd |
Persen Penduduk Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/pendukung Pertunjukan Seni Yang Menjadikan Keterlibatan Sebagai Sumber Penghasilan (terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas)Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisatapenduduk usia 15 tahun ke atas yang mencari sumber penghasilan dari keterlibatan sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun Pelaku pertunjukan seni Pendukung |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persen penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) | penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencari sumber penghasilan dari keterlibatan sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni |
Persen Peningkatan Kunjungan MuseumKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataMuseum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Jumlah kunjungan museum tahun n-1 Selisih jumlah kunjungan museum tahun n dengan jumlah kunjungan museum tahun n-1 |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persen peningkatan kunjungan museum | Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. |
Persen Peningkatan Penanam Modal Yang Mendapatkan Fasilitas/insentif Dan Kemudahan Penanaman ModalPenanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuPemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Hal tersebut dapat diketrahui dari perbandingan antara jumlah investor yang mendpat insentif dibandingkan dengna jumlah NIB kemudian dinyatakan dalam persen. Jumlah Investor yang mendapat insentif; Jumlah NIB |
Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Persen peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal | Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Hal tersebut dapat diketrahui dari perbandingan antara jumlah investor yang mendpat insentif dibandingkan dengna jumlah NIB kemudian dinyatakan dalam persen. |
Persen Penyelesaian Pelanggaran K3Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPersentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman dan Ketertiban Umum) jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat teridetifikasi Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Persen Penyelesaian Pelanggaran K3 | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketentraman dan Ketertiban Umum) |
Persen Permasalahan Administrasi Tata Pemerintahan Dan Kerja Sama Daerah Yang TerselesaikanSekretariat Daerah Bagian Tata PemerintahanAdministrasi Pemerintahan adalah Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakanoleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kerja sama daerah adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain ataupun dengan instansi vertikal ataupun dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. permasalahan yang diselesaikan Permasalahan yang masuk |
Sekretariat Daerah | Bagian Tata Pemerintahan | Persen permasalahan administrasi tata pemerintahan dan kerja sama daerah yang terselesaikan | Administrasi Pemerintahan adalah Tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakanoleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Kerja sama daerah adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain ataupun dengan instansi vertikal ataupun dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. |
Persen Rekomendasi Kajian Yang Ditindaklanjuti Oleh Perangkat DaerahPenelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganMerupakan perhitungan dari hasil penelitian dan pegembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah |
Penelitian dan Pengembangan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Persen rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah | Merupakan perhitungan dari hasil penelitian dan pegembangan serta inovasi daerah yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah |
Persen SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang DikembangkanPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataSDM pariwisata adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pariwisata SDM Ekonomi kreatif adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Sub Sektor Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (y) Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina (x) |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persen SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan | SDM pariwisata adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pariwisata SDM Ekonomi kreatif adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Sub Sektor Ekonomi Kreatif |
Persen Serapan Produk Dalam Negeri Di Tingkat KabupatenSekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan JasaProduk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Belanja produk lokal tingkat Kabupaten Blitar Jumlah belanja produk lokal di tingkat Kabupaten Blitar Jumlah rencana belanja produk lokal di tingak Kabupaten Blitar Rencana belanja produk lokal di tingkat Kabupaten Blitar. |
Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Persen serapan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten | Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. |
Persen Sub Sektor Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Blitar Yang Mendapatkan Fasilitasi Pemanfaatan/perlindungan HAKIPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataEkonomi kreatif merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan John Howkins melalui bukunya yang berjudul Creative Economy, How People Make Money from Ideas. Menurut Howkins, ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi dimana input dan output-nya adalah gagasan karena gagasan merupakan esensi dari sebuah kreativitas. Adapun gagasan yang dimaksud adalah ide orisinal dan dapat diproteksi sebagai Hak Kekayaan Intelektual atau intellectual property (IP). HAKI adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual Fasilitasi pemanfaatan/perlindungan HAKI adalah upaya pemerintah dalam membantu sub sektor ekonomi kreatif memperoleh HAKI Jumlah Sub Sektor yang Memperoleh Fasilitasi HKI |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persen Sub Sektor Ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan fasilitasi pemanfaatan/perlindungan HAKI | Ekonomi kreatif merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan John Howkins melalui bukunya yang berjudul Creative Economy, How People Make Money from Ideas. Menurut Howkins, ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi dimana input dan output-nya adalah gagasan karena gagasan merupakan esensi dari sebuah kreativitas. Adapun gagasan yang dimaksud adalah ide orisinal dan dapat diproteksi sebagai Hak Kekayaan Intelektual atau intellectual property (IP). HAKI adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual Fasilitasi pemanfaatan/perlindungan HAKI adalah upaya pemerintah dalam membantu sub sektor ekonomi kreatif memperoleh HAKI |
Persentase (%) Konten Infomasi Terkait Program Dan Kebijakan Pemerintah Daerah, Termasuk Program Prioritas Nasional Yang Termasuk Isu Strategis Pemerintah Daerah (tema: Protokol Kesehatan, Vaksin, Stunting) Yang Didiseminasikan Sesuai Strategi KomunikasiKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianInformasi publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi ini biasanya terkait dengan tindakan pemerintah, organisasi, atau entitas publik, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan publik. Informasi publik dapat mencakup berbagai jenis dokumen, data, laporan, kebijakan, peraturan, keputusan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan urusan publik. Jumlah konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah Jumlah konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi | Informasi publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi ini biasanya terkait dengan tindakan pemerintah, organisasi, atau entitas publik, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan publik. Informasi publik dapat mencakup berbagai jenis dokumen, data, laporan, kebijakan, peraturan, keputusan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan urusan publik. |
Persentase (%) Perangkat Daerah Yang Mengimplementasi/replikasi Inovasi Yang Mendukung Smart City Sesuai Dengan MasterplanKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianSmart City adalah sebuah konsep yang menggambarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di kota atau wilayah perkotaan. Tujuan dari konsep Smart City adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, aman, efisien, dan nyaman bagi penduduknya. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan teknologi untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, dan layanan kota dengan lebih baik. Master Plan adalah rencana strategis yang mengatur pengembangan dan pertumbuhan suatu wilayah, kota, atau daerah. Master Plan mencakup berbagai aspek, seperti peruntukan lahan, penggunaan lahan, zonasi, infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan pemukiman. Rencana ini bertujuan untuk menciptakan visi jangka panjang yang membimbing pertumbuhan kota atau wilayah tersebut agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Master Plan seringkali disusun oleh pemerintah atau otoritas tata kota dan melibatkan input dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, ahli perencanaan, dan sektor swasta. Jumlah Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan | Smart City adalah sebuah konsep yang menggambarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di kota atau wilayah perkotaan. Tujuan dari konsep Smart City adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, aman, efisien, dan nyaman bagi penduduknya. Hal ini dicapai dengan memanfaatkan teknologi untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, dan layanan kota dengan lebih baik. Master Plan adalah rencana strategis yang mengatur pengembangan dan pertumbuhan suatu wilayah, kota, atau daerah. Master Plan mencakup berbagai aspek, seperti peruntukan lahan, penggunaan lahan, zonasi, infrastruktur, transportasi, lingkungan, dan pemukiman. Rencana ini bertujuan untuk menciptakan visi jangka panjang yang membimbing pertumbuhan kota atau wilayah tersebut agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Master Plan seringkali disusun oleh pemerintah atau otoritas tata kota dan melibatkan input dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, ahli perencanaan, dan sektor swasta. |
Persentase Administrasi Pembangunan Yang TerlaksanaSekretariat Daerah Bagian Administrasi PembangunanKegiatan perumusan kebijakan daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan |
Sekretariat Daerah | Bagian Administrasi Pembangunan | Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana | Kegiatan perumusan kebijakan daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan dan pengendalian program pembangunan |
Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang BerlakuPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganPersentase alat-alat pengukuran yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan cap tanda tera sah yang berlaku |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persentase alat-alat pengukuran yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan cap tanda tera sah yang berlaku |
Persentase Anak (Usia 0 S.d 18 Tahun) Yang Memiliki Akta KelahiranAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAkta kelahiran adalah dokumen resmi yang mendaftarkan fakta-fakta seputar kelahiran seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan terkait kelahiran. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran | Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mendaftarkan fakta-fakta seputar kelahiran seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan terkait kelahiran. |
Persentase Anak 6-59 Bulan Yang Memperoleh Vit AKesehatan Dinas KesehatanBayi umur 6 sampai 11 bulan yang mendapat kapsul vitamin A berwarna biru dengan kandungan vitamin A sebesar 100.000 Satuan Internasional (SI) dan anak umur 12-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A berwarna merah dengan kandungan vitamin A sebesar 200.000 SI Pemberian vitamin A dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A | Bayi umur 6 sampai 11 bulan yang mendapat kapsul vitamin A berwarna biru dengan kandungan vitamin A sebesar 100.000 Satuan Internasional (SI) dan anak umur 12-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A berwarna merah dengan kandungan vitamin A sebesar 200.000 SI Pemberian vitamin A dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus. |
Persentase Anak Berusia Di Bawah Lima Tahun (balita) Gizi Buruk Yang Mendapat Pelayanan Tata Laksana Gizi BurukKesehatan Dinas KesehatanAnak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -3 SD |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk | Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -3 SD |
Persentase Anak Berusia Di Bawah Lima Tahun (balita) Gizi Kurang Yang Mendapat Tambahan Asupan GiziKesehatan Dinas KesehatanAnak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi | Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD |
Persentase Anak Berusia Di Bawah Lima Tahun (balita) Yang Dipantau Pertumbuhan Dan PerkembangannyaKesehatan Dinas KesehatanBalita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan dipantau perkembangan sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan menggunakan ceklis Buku KIA atau KPSP atau instrument baku lainnya |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya | Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun dan dipantau perkembangan sedikitnya 2 kali dalam satu tahun. Pemantauan perkembangan menggunakan ceklis Buku KIA atau KPSP atau instrument baku lainnya |
Persentase Anak Berusia Di Bawah Lima Tahun (balita) Yang Memperoleh Imunisasi Dasar LengkapKesehatan Dinas KesehatanTelah mendapatkan imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) (3 dosis imunisasi IPV di Provinsi DIY), 1 dosis imunisasi IPV (Polio suntik), dan 1 dosis imunisasi campak Rubela |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap | Telah mendapatkan imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) (3 dosis imunisasi IPV di Provinsi DIY), 1 dosis imunisasi IPV (Polio suntik), dan 1 dosis imunisasi campak Rubela |
Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi TerkaitPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaKekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait | Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. |
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan KomprehensifPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana(1) Perlindungan Khusus Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (2)SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Anak memerlukan perlindungan khusus Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | (1) Perlindungan Khusus Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (2)SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. |
Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap.Kesehatan Dinas KesehatanTelah mendapatkan imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) (3 dosis imunisasi IPV di Provinsi DIY), 1 dosis imunisasi IPV (Polio suntik), dan 1 dosis imunisasi campak Rubela |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. | Telah mendapatkan imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) (3 dosis imunisasi IPV di Provinsi DIY), 1 dosis imunisasi IPV (Polio suntik), dan 1 dosis imunisasi campak Rubela |
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari Yang Memiliki KIAAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilUsia wajib KIA adalah usia dibawah 17 tahun dengan catatan belum menikah,jika sudah menikah maka tidak termasuk wajib KIA melainkan wajib KTP |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Usia wajib KIA adalah usia dibawah 17 tahun dengan catatan belum menikah,jika sudah menikah maka tidak termasuk wajib KIA melainkan wajib KTP |
Persentase Anggota DPRD Yang Memperoleh Penguatan KapasitasSekretariat DPRD Sekretariat DPRDPeningkatan artinya upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. kapasitas bermakna, di antaranya, 'ruang yang tersedia'; 'daya tampung'; 'kemampuan berproduksi'; 'daya serap (panas, listrik, dan sebagainya)'. Adapun kelebihan berarti 'keadaan melebihi yang biasa'; 'keadaan terlampau banyak' Jumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar Jumlah kegiatan orientasi pelaksanaan tugas jumlah kegiatan pendalaman tugas yang dilaksanakan |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Persentase anggota DPRD yang memperoleh penguatan kapasitas | Peningkatan artinya upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. kapasitas bermakna, di antaranya, 'ruang yang tersedia'; 'daya tampung'; 'kemampuan berproduksi'; 'daya serap (panas, listrik, dan sebagainya)'. Adapun kelebihan berarti 'keadaan melebihi yang biasa'; 'keadaan terlampau banyak' |
Persentase Anggota Pramuka Yang AktifKepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaAnggota Pramuka Aktif adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Persentase Anggota Pramuka yang aktif | Anggota Pramuka Aktif adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka |
Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur 15-24 Tahun Dan Umur 15-59 Tahun.Pendidikan Dinas Pendidikan |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. | |
|
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. | |
Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBDPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana(1)Anggaran adalah rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan, (2)Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | (1)Anggaran adalah rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan, (2)Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat |
Persentase Aset Daerah Yang TerserfikasiKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDengan adanya sertifikat, maka pada bidang tanah dapat diketahui kepastian letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, bangunan dan jenis tanaman yang ada diatasnya, serta untuk memperoleh kepastian mengenai status tanahnya. Jumlah Aset Daerah Jumlah Aset Daerah yang sudah tersertifikasi jumlah aset daerah yang terserfitikasi jumlah aset yang harus tersertifikasi |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persentase aset daerah yang terserfikasi | Dengan adanya sertifikat, maka pada bidang tanah dapat diketahui kepastian letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, bangunan dan jenis tanaman yang ada diatasnya, serta untuk memperoleh kepastian mengenai status tanahnya. |
Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Peningkatan KompetensiKepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya ManusiaPendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai secara khusus yang mempunyai tujuan untuk mencapai hasil kerja berbasis target kinerja (performance target). jumlah ASN jumlah ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi |
Kepegawaian | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi | Pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai secara khusus yang mempunyai tujuan untuk mencapai hasil kerja berbasis target kinerja (performance target). |
Persentase Balita Diare Yang Memperoleh Sumplementasi ZincKesehatan Dinas KesehatanJumlah penderita diare Balita (umur < 5 Tahun) mendapat Zinc yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase balita diare yang memperoleh sumplementasi zinc | Jumlah penderita diare Balita (umur < 5 Tahun) mendapat Zinc yang datang dan dilayani di sarana kesehatan di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun |
Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-undanganPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganSerangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang beredar dengan ketentuan perundang-undangan Jumlah barang beredar Jumlah barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan | Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang beredar dengan ketentuan perundang-undangan |
Persentase Barang Milik Daerah Yang Tercatat Bernilai Baik Dan WajarKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahInformasi terkait persentase barang milik daerah yang masih baik dan wajar digunakan jika dibandingkan dengan seluruh jumlah barang milik daerah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah jumlah Barang Milik Daerah jumlah Barang Milik Daerah yang tercatat bernilai baik dan wajar Jumlah BMD |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat bernilai baik dan wajar | Informasi terkait persentase barang milik daerah yang masih baik dan wajar digunakan jika dibandingkan dengan seluruh jumlah barang milik daerah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah |
Persentase Bayi 0-11 Bulan Telah Diimunisasi Dasar Secara LengkapKesehatan Dinas KesehatanCakupan (Jumlah dan persentase) bayi usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) (3 dosis imunisasi IPV di Provinsi DIY), 1 dosis imunisasi IPV (Polio suntik), dan 1 dosis imunisasi campak Rubela |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap | Cakupan (Jumlah dan persentase) bayi usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) (3 dosis imunisasi IPV di Provinsi DIY), 1 dosis imunisasi IPV (Polio suntik), dan 1 dosis imunisasi campak Rubela |
Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Mendapat Air Susu Ibu (ASI) EksklusifKesehatan Dinas KesehatanBayi usia 0 bulan sampai 5 bulan 29 hari yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, dan mineral berdasarkan recall 24 jam |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif | Bayi usia 0 bulan sampai 5 bulan 29 hari yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, dan mineral berdasarkan recall 24 jam |
Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif.Kesehatan Dinas KesehatanBayi usia 0 bulan sampai 5 bulan 29 hari yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, dan mineral berdasarkan recall 24 jam |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. | Bayi usia 0 bulan sampai 5 bulan 29 hari yang diberi ASI saja tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, dan mineral berdasarkan recall 24 jam |
Persentase Belanja P3DNSekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan JasaBarang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. |
Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Persentase Belanja P3DN | Barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. |
Persentase Buku Profil Kependudukan Yang Diterbitkan Dan DimanfaatkanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilBuku profil kependudukan berisi rekapan data agregat yang dikumpulkan dan dimiliki oleh Dispendukcapil jumlah buku profil kependudukan jumlah buku profil kependudukan yang diterbitkan dan dimanfaatkan |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan dan dimanfaatkan | Buku profil kependudukan berisi rekapan data agregat yang dikumpulkan dan dimiliki oleh Dispendukcapil |
Persentase Cabang Olahraga Yang BerprestasiKepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaPrestasi dinilai dari capaian medali yang diperoleh atlet pada tiap cabang olahraga |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Persentase Cabang Olahraga yang berprestasi | Prestasi dinilai dari capaian medali yang diperoleh atlet pada tiap cabang olahraga |
Persentase Cagar Budaya Yang DilestarikanKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataCagar budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | Cagar budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan |
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 TahunAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAkta kelahiran adalah dokumen resmi yang mendaftarkan fakta-fakta seputar kelahiran seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan terkait kelahiran. Jumlah anak 0-17 tahun yang memiliki akta jumlah anak usia 0-17 |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun | Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mendaftarkan fakta-fakta seputar kelahiran seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan terkait kelahiran. |
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian Dari Peristiwa Kematian Yang DilaporkanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAkta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan Jumlah warga yang memiliki Akta Kematian |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan | Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang |
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian Pada Semua Individu Yang Perceraiannya DilaporkanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilakta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang Pencatatan Perceraian seseorang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri. Proses Perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri menurut prosedur Pengadilan yang berlaku. Jumlah Individu yang perceraiannya dilaporkan Jumlah kepemilikan Akta Perceraian |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan | akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang Pencatatan Perceraian seseorang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri. Proses Perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri menurut prosedur Pengadilan yang berlaku. |
Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya DilaporkanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildokumen resmi dari Kantor Urusan Agama atau Dispendukcapil yang menunjukkan pernikahan sah di mata negara dan agama. |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama atau Dispendukcapil yang menunjukkan pernikahan sah di mata negara dan agama. |
Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/akta Perkawinan Pada Semua Pasangan Yang Perkawinannya DilaporkanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildokumen resmi dari Kantor Urusan Agama atau Dispendukcapil yang menunjukkan pernikahan sah di mata negara dan agama. Jumlah kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Jumlah perkawinan yang dilaporkan |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama atau Dispendukcapil yang menunjukkan pernikahan sah di mata negara dan agama. |
Persentase Capaian Peserta KB AktifPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaAkseptor yang pada saat ini sedang memakai alat atau obat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan, dan masih terlindungi oleh kontrasepsi |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase capaian peserta KB aktif | Akseptor yang pada saat ini sedang memakai alat atau obat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan, dan masih terlindungi oleh kontrasepsi |
Persentase Daerah Irigasi Yang Dibangun Sesuai Dengan Kewenangan DaerahPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah irigasi yang dibangun adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang dibangun pada tahun tersebut Daerah Irigasi yang dibangun Rasio Jaringan Irigasi |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase daerah irigasi yang dibangun sesuai dengan kewenangan daerah | Daerah irigasi yang dibangun adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang dibangun pada tahun tersebut |
Persentase Daerah Irigasi Yang Direhabilitasi Sesuai Dengan Kewenangan DaerahPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDaerah irigasi yang direhabilitasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang direhabilitasi pada tahun tersebut Panjang daerah irigasi sesuai kewenangan Panjang daerah irigasi yang direhabilitasi sesuai kewenangan |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi sesuai dengan kewenangan daerah | Daerah irigasi yang direhabilitasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang direhabilitasi pada tahun tersebut |
Persentase Daerah Yang Aktif Melakukan Pemutakhiran Data Terpadu Penanggulangan KemiskinanSosial Dinas Sosial- Data terpadu adalah mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program. - Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Pemerintah (BPS dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan) menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (monetary approach). Kemiskinan juga merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. |
Sosial | Dinas Sosial | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | - Data terpadu adalah mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program. - Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Pemerintah (BPS dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan) menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (monetary approach). Kemiskinan juga merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. |
Persentase Data Profil Gender Dan Anak Yang DigunakanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana(1) Data Gender adalah Data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan, (2) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase Data Profil Gender dan Anak yang digunakan | (1) Data Gender adalah Data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan, (2) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. |
Persentase Daya Tarik Wisata Kabupaten Yang DikembangkanPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataDaya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009) |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persentase daya tarik wisata Kabupaten yang dikembangkan | Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009) |
Persentase Desa SehatKesehatan Dinas KesehatanJumlah Desa yang menerapkan tatanan Kabupaten/kota sehat |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase desa sehat | Jumlah Desa yang menerapkan tatanan Kabupaten/kota sehat |
Persentase Desa Yang Memiliki Perdes (Perkades) Tentang RTRW Desa, Kewenangan DesaPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPeraturan Desa (Perdes) merupakan landasan hukum yang mengatur kebijakan dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Pembuatan Peraturan Desa merupakan proses rinci dari berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa, yang mengacu pada perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Peraturan Desa ini khususnya berfokus pada penataan dan pengaturan kehidupan di desa. jumlah desa jumlah Desa yang memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa, Kewenangan Desa |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Persentase Desa yang memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa, Kewenangan Desa | Peraturan Desa (Perdes) merupakan landasan hukum yang mengatur kebijakan dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Pembuatan Peraturan Desa merupakan proses rinci dari berbagai kewenangan yang dimiliki oleh desa, yang mengacu pada perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Peraturan Desa ini khususnya berfokus pada penataan dan pengaturan kehidupan di desa. |
Persentase Desa/ Kel. Cepat BerkembangPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaDesa cepat berkembang adalah desa yang masuk kategori berkembang hasil indeks desa membangun jumlah desa jumlah Desa/ Kel. Cepat Berkembang |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Persentase Desa/ Kel. Cepat Berkembang | Desa cepat berkembang adalah desa yang masuk kategori berkembang hasil indeks desa membangun |
Persentase Dokumen Pencatatan Sipil Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Yang DitetapkanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildokumen pencatatan sipil adalah dokumen resmi yang melibatkan urusan atau kegiatan penduduk seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian. dll jumlah dokumen pencatatan sipil jumlah dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan | dokumen pencatatan sipil adalah dokumen resmi yang melibatkan urusan atau kegiatan penduduk seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta perceraian. dll |
Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Yang DitetapkanAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipildokumen pendaftaran penduduk adalah dokumen yang melibatkan dengan biodata penduduk yang dapat berupa KK, KTP, KIA, SKPWNI, SKPWNA,SKTT,KTPLWNA,SURAT PENGGANTI KTPL,BIODATA WNI,dll jumlah dokumen pendaftaran penduduk jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan | dokumen pendaftaran penduduk adalah dokumen yang melibatkan dengan biodata penduduk yang dapat berupa KK, KTP, KIA, SKPWNI, SKPWNA,SKTT,KTPLWNA,SURAT PENGGANTI KTPL,BIODATA WNI,dll |
Persentase Dokumen Perencanaan Dan KeuanganSekretariat Daerah Bagian Perencanaan dan KeuanganDokumen Perencanaan adalah dokumen yang memuat suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungan sumber daya yang tersedia. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kerja (Renja), Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P), Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P). Dokumen Keuangan berupa Laporan Keuangan yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Laporan Keuangan SPKD meliputi Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Semesteran. Jumlah Dokumen Keuangan Jumlah dokumen perencanaan |
Sekretariat Daerah | Bagian Perencanaan dan Keuangan | Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan | Dokumen Perencanaan adalah dokumen yang memuat suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungan sumber daya yang tersedia. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kerja (Renja), Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P), Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P). Dokumen Keuangan berupa Laporan Keuangan yaitu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Laporan Keuangan SPKD meliputi Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Semesteran. |
Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang DisusunLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupDokumen perencanaan lingkungan hidup merupakan alat yang penting dalam memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi landasan yang terpadu dalam pembangunan suatu daerah. Dokumen ini mampu memberikan saran serta pertimbangan lingkungan pada tingkat pengambilan keputusan yang memiliki dampak strategis, khususnya terkait dengan arah kebijakan, rencana, dan program pembangunan (KRP). jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun | Dokumen perencanaan lingkungan hidup merupakan alat yang penting dalam memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi landasan yang terpadu dalam pembangunan suatu daerah. Dokumen ini mampu memberikan saran serta pertimbangan lingkungan pada tingkat pengambilan keputusan yang memiliki dampak strategis, khususnya terkait dengan arah kebijakan, rencana, dan program pembangunan (KRP). |
Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek Dan Toko Obat) Yang Memenuhi Standar Dan Persyaratan PerizinanKesehatan Dinas KesehatanFasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus memenuhi standar dan berizin sesuai dengan Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan. Jumlah Apotek ,Toko Obat yang mengajukan izin Jumlah Apotek/ Toko obat yang diterbitkan izinnya |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan | Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian harus memenuhi standar dan berizin sesuai dengan Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan. |
Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan Yang Menghasilkan Kebijakan Di Bidang KesehatanSekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat |
Sekretariat Daerah | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Persentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan di bidang kesehatan | |
Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat DiselesaikanKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranMengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan. Jumlah pengaduan yang diselesaikan adalah Jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan pemerintah kabupaten/kota; jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk adalah jumlag pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban unum yang terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk Jumlah pengaduan yang diselesaikan |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan | Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan. Jumlah pengaduan yang diselesaikan adalah Jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan pemerintah kabupaten/kota; jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk adalah jumlag pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban unum yang terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota |
Persentase Guru Yang Sudah Memiliki Sertifikat PendidikPendidikan Dinas PendidikanGuru pada semua jenjang pendidikan yang sudah memiliki sertifikat pendidik tehadap seluuh guru yang ada pada semua jenjang pendidikan. |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Persentase Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik | Guru pada semua jenjang pendidikan yang sudah memiliki sertifikat pendidik tehadap seluuh guru yang ada pada semua jenjang pendidikan. |
Persentase Ibu Hamil K4Kesehatan Dinas KesehatanIbu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga umur kehamilan. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase ibu hamil K4 | Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga umur kehamilan. |
Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Yang Mendapatkan Tambahan PMT PemulihanKesehatan Dinas KesehatanJumlah ibu hamil KEK dengan LiLA kurang dari 23.5 cm yang mendapatkan PMT dibagi dengan jumlah ibu hamil KEK pada kurun waktu tertentu |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan PMT pemulihan | Jumlah ibu hamil KEK dengan LiLA kurang dari 23.5 cm yang mendapatkan PMT dibagi dengan jumlah ibu hamil KEK pada kurun waktu tertentu |
Persentase Ibu Hamil Yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa KehamilanKesehatan Dinas KesehatanIbu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sekurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat yang disediakan oleh pemerintah minimal 90 tablet selama masa kehamilan |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan | Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sekurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat yang disediakan oleh pemerintah minimal 90 tablet selama masa kehamilan |
Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 BulanKesehatan Dinas KesehatanImunisasi Dasar Lengkap merupakan pemberian vaksin kepada bayi umur 0 - 11 bulan 29 hari secara lengkap dan sesuai dengan periode waktu vaksinnya. Jumlah anak usia 23 bulan Jumlah anak usia 23 bulan dengan Imunisasi Dasar Lengkap |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan | Imunisasi Dasar Lengkap merupakan pemberian vaksin kepada bayi umur 0 - 11 bulan 29 hari secara lengkap dan sesuai dengan periode waktu vaksinnya. |
Persentase Indikator Program PD Yang TercapaiPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganIndikator program merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja dari suatu program. Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Persentase indikator program PD yang tercapai | Indikator program merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja dari suatu program. Program pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis yang dihadapi dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah. |
Persentase Informasi Publik Yang Disediakan Dan Diumumkan Oleh Dinas Provinsi Dan Kab/kota Sesuai Amanat UU No.14 Tahun 2008Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianInformasi publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi ini biasanya terkait dengan tindakan pemerintah, organisasi, atau entitas publik, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan publik. Informasi publik dapat mencakup berbagai jenis dokumen, data, laporan, kebijakan, peraturan, keputusan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan urusan publik. Jumlah informasi publik pada perangkat daerah Jumlah Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/kota sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 | Informasi publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi ini biasanya terkait dengan tindakan pemerintah, organisasi, atau entitas publik, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan publik. Informasi publik dapat mencakup berbagai jenis dokumen, data, laporan, kebijakan, peraturan, keputusan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan urusan publik. |
Persentase Inovasi Pelayanan Yang Berfungsi OptimalAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilInovasi pelayanan yang disarankan ke pusat tiap 1 semester minimal 1 inovasi, dengan masa berlaku masa inovasi 2 tahun jumlah inovasi pelayanan jumlah inovasi pelayanan yang berfungsi optimal |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal | Inovasi pelayanan yang disarankan ke pusat tiap 1 semester minimal 1 inovasi, dengan masa berlaku masa inovasi 2 tahun |
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi BaikPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. |
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi BaikPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan Panjang jalan kabupaten Panjang jalan kondisi mantap |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik | Jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan |
Persentase Jalan Yang Memiliki Drainase/ Saluran Pembuangan AirPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSaluran drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan seperti perumahan, perkotaan, dan jalan |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air | Saluran drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan seperti perumahan, perkotaan, dan jalan |
Persentase Jenis Kebudayaan Yang DikembangkanKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataPengembangan budaya adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persentase jenis kebudayaan yang dikembangkan | Pengembangan budaya adalah suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. |
Persentase Jumlah Forum Anak Yang Aktif Di Kab/KotaPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaOrganisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase jumlah forum anak yang aktif di Kab/Kota | Organisasi anak yang dibina oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak. |
Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi TerkaitPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganRasio atau perbandingan antara jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap izin perluasan Industri yang diberikan kepada usaha-industri dalam skala kecil dan menengah oleh instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Rasio atau perbandingan antara jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap izin perluasan Industri yang diberikan kepada usaha-industri dalam skala kecil dan menengah oleh instansi pemerintah atau lembaga yang berwenang |
Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi TerkaitPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganUkuran yang menunjukkan proporsi hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Ini mengukur seberapa banyak pemantauan dan pengawasan yang dilakukan dibandingkan dengan jumlah izin yang diberikan |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Ukuran yang menunjukkan proporsi hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha industri kecil dan menengah yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Ini mengukur seberapa banyak pemantauan dan pengawasan yang dilakukan dibandingkan dengan jumlah izin yang diberikan |
Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang Lokasinya Di Daerah Kabupaten/KotaPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganPerbandingan atau rasio antara jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri di suatu Daerah Kabupaten atau Kota |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota | Perbandingan atau rasio antara jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri di suatu Daerah Kabupaten atau Kota |
Persentase Jumlah Jiwa Terdampak Bencana Yang TerselamatkanKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahKorban bencana adalah individu, kelompok, atau komunitas yang mengalami dampak negatif akibat terjadinya bencana atau situasi darurat. Dampak tersebut bisa bersifat fisik, psikologis, ekonomi, atau sosial jenis ancaman bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase Jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan | Korban bencana adalah individu, kelompok, atau komunitas yang mengalami dampak negatif akibat terjadinya bencana atau situasi darurat. Dampak tersebut bisa bersifat fisik, psikologis, ekonomi, atau sosial |
Persentase Jumlah Pelatih Olah Raga Yang Memiliki Kompetensi Di Satuan-satuan PendidikanKepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaKompetensi dapat dinilai dari sertifikat dan prestasi. Satuan pendidikan dapat berupa pendidikan formal maupun nonformal Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Persentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan | Kompetensi dapat dinilai dari sertifikat dan prestasi. Satuan pendidikan dapat berupa pendidikan formal maupun nonformal |
Persentase Jumlah Petugas Yang Aktif Dalam Penanganan Darurat BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahPetugas Penanganan Darurat Bencana adalah individu atau anggota dari organisasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan khusus dalam menangani situasi darurat atau bencana. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna mengurangi dampak negatif dari bencana atau situasi darurat tersebut serta memberikan pertolongan kepada korban. Jumlah Keseluruhan Petugas dalam penanganan Darurat Bencana Jumlah Petugas yang aktif dalam penanganan Darurat Bencana |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase Jumlah Petugas yang aktif dalam penanganan Darurat Bencana | Petugas Penanganan Darurat Bencana adalah individu atau anggota dari organisasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan khusus dalam menangani situasi darurat atau bencana. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna mengurangi dampak negatif dari bencana atau situasi darurat tersebut serta memberikan pertolongan kepada korban. |
Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah DomestikPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpu hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpu Tinja |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpu hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpu Tinja |
Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/KotaPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) adalah satu kesatuan penyediaan air minum yang disalurkan tanpa melalui sistem perpipaan |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota | Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) adalah satu kesatuan penyediaan air minum yang disalurkan tanpa melalui sistem perpipaan |
Persentase Kabupaten/kota Yang Melakukan Deteksi Dini Untuk Infeksi Hepatitis B.Kesehatan Dinas KesehatanPenyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B. Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil dilakukan melalui pemeriksaan HbsAg. HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B Saat ini Program pemerintah untuk Deteksi Dini Hepatitis B menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) HbsAg |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. | Penyakit menular dalam bentuk peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B. Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil dilakukan melalui pemeriksaan HbsAg. HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B Saat ini Program pemerintah untuk Deteksi Dini Hepatitis B menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) HbsAg |
Persentase Kabupaten/kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi.Kesehatan Dinas KesehatanDesa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. | Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun |
Persentase Kasus Tanah Negara Yang DiselesaikanPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanSengketa tanah perkebunan yang difasilitasi oleh pemerintah. Jumlah Kasus Tanah Negara jumlah kasus tanah negara yang diselesaikan |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Persentase kasus tanah negara yang diselesaikan | Sengketa tanah perkebunan yang difasilitasi oleh pemerintah. |
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten Yang DitanganiPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanLuas Permukiman yang tidak layak huni yang di bawah 10 ha karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain: 1. Penduduk/bangunan sangat padat, 2. Banyak rumah yang tidak layak huni, 3. Sanitasi lingkungan buruk. Luas Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani | Luas Permukiman yang tidak layak huni yang di bawah 10 ha karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain: 1. Penduduk/bangunan sangat padat, 2. Banyak rumah yang tidak layak huni, 3. Sanitasi lingkungan buruk. |
Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang DilaksanakanKesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPeraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah Ibadat. jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya yang direncanakan |
Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan | Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah Ibadat. |
Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Yang Menanganian Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Yang DilaksanakanKesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. jumlah Kebijakan Teknis dan pemantapan yang Menanganian Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan jumlah Kebijakan Teknis dan pemantapan yang Menanganian Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang direncanakan |
Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan yang Menanganian Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan | Pendidikan wawasan kebangsaan yang selanjutnya disingkat PWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
Persentase Kebutuhan BerKB Yang Tidak Terpenuhi (unmet Need)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaJumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani adalah Seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi diwilayah provinsi. jumlah kebutuhan berKB jumlah kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani adalah Seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi diwilayah provinsi. |
Persentase Kecepatan Respon < 24 Jam Untuk Setiap Penetapan KLB (Respon Cepat KLB)Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahRespon Cepat Tanggap Darurat (RCTD) adalah suatu tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang berwenang atau organisasi dalam menghadapi situasi darurat atau bencana dengan segera dan efektif. Tujuan utama dari RCTD adalah untuk melindungi nyawa manusia, harta benda, dan lingkungan sekitarnya saat terjadi bencana atau situasi darurat yang mengancam. |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase Kecepatan Respon < 24 Jam untuk Setiap Penetapan KLB (Respon Cepat KLB) | Respon Cepat Tanggap Darurat (RCTD) adalah suatu tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang berwenang atau organisasi dalam menghadapi situasi darurat atau bencana dengan segera dan efektif. Tujuan utama dari RCTD adalah untuk melindungi nyawa manusia, harta benda, dan lingkungan sekitarnya saat terjadi bencana atau situasi darurat yang mengancam. |
Persentase Kecepatan Respon < 24 Jam Untuk Setiap Status Darurat Bencana (Respon Cepat Darurat Bencana)Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahRespon Cepat Tanggap Darurat (RCTD) adalah suatu tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang berwenang atau organisasi dalam menghadapi situasi darurat atau bencana dengan segera dan efektif. Tujuan utama dari RCTD adalah untuk melindungi nyawa manusia, harta benda, dan lingkungan sekitarnya saat terjadi bencana atau situasi darurat yang mengancam. Jumlah Kecepatan Respon < 24 jam untuk setiap penetapan Darurat Bencana Jumlah seluruh penetapan Darurat Bencana |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase Kecepatan Respon < 24 jam untuk setiap status Darurat Bencana (Respon Cepat Darurat Bencana) | Respon Cepat Tanggap Darurat (RCTD) adalah suatu tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak yang berwenang atau organisasi dalam menghadapi situasi darurat atau bencana dengan segera dan efektif. Tujuan utama dari RCTD adalah untuk melindungi nyawa manusia, harta benda, dan lingkungan sekitarnya saat terjadi bencana atau situasi darurat yang mengancam. |
Persentase Kecukupan Terfasilitasinya Penunjang Pelayanan Urusan Pemerintahan DaerahSekretariat Daerah Bagian UmumBagian dari penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi, atau perbandingan antara jumlah penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi terhadap jumlah penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah yang dibutuhkan. Jumlah Layanan yang dibutuhkan Jumlah Layanan Yang tercukupi |
Sekretariat Daerah | Bagian Umum | Persentase kecukupan terfasilitasinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah | Bagian dari penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi, atau perbandingan antara jumlah penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi terhadap jumlah penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah yang dibutuhkan. |
Persentase Kecukupan Terfasilitasinya Penunjang Pelayanan Urusan Pemerintahan DaerahSekretariat Daerah Sekretariat DaerahBagian dari penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi, atau perbandingan antara jumlah penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi terhadap jumlah penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah yang dibutuhkan. Jumlah Layanan yang dibutuhkan Jumlah Layanan Yang tercukupi |
Sekretariat Daerah | Sekretariat Daerah | Persentase kecukupan terfasilitasinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah | Bagian dari penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi, atau perbandingan antara jumlah penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah yang terfasilitasi terhadap jumlah penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah yang dibutuhkan. |
Persentase Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Yang DilaksanakanKesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum. jumlah kegiatan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang dilaksanakan jumlah kegiatan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang direncanakan |
Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Persentase kegiatan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang dilaksanakan | Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum. |
Persentase Kehadiran Di Posyandu (rasio Yang Datang Terhadap Total Sasaran)Kesehatan Dinas KesehatanBalita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase kehadiran di posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran) | Balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya |
Persentase Kelas Ibu Hamil (ibu Mengikuti Konseling Gizi Dan Kesehatan)Kesehatan Dinas KesehatanPuskesmas yang minimal 50% desa/kelurahan di wilayah kerjanya melaksanakan kelas ibu hamil dalam kurun waktu 1 tahun. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan) | Puskesmas yang minimal 50% desa/kelurahan di wilayah kerjanya melaksanakan kelas ibu hamil dalam kurun waktu 1 tahun. |
Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik SektoralStatistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Jumlah kegiatan statistik sektoral Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral |
Statistik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral | |
Persentase Kelengkapan Metadata Variabel SektoralStatistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Jumlah indikator statistik sektoral Jumlah metadata Indikator statistik sektoral |
Statistik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral | |
Persentase Keluarga SehatKesehatan Dinas KesehatanIndek keluarga sehat (IKS). 12 Indikator Keluarga Sehat: 1. Keluarga Mengikuti Program KB 2. Persalinan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Bayi mendapatkan Imunisasi dasar Lengkap 4. Bayi mendapatkan ASI Eksklusif 5. Pertumbuhan Balita dipantau 6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar 7. Penderita Hipertensi yang berobat teratur 8. Penderita Gangguan Jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok 10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN 11. Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih 12. Keluarga memiliki akses./ menggunakan jamban keluarga |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase Keluarga Sehat | Indek keluarga sehat (IKS). 12 Indikator Keluarga Sehat: 1. Keluarga Mengikuti Program KB 2. Persalinan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Bayi mendapatkan Imunisasi dasar Lengkap 4. Bayi mendapatkan ASI Eksklusif 5. Pertumbuhan Balita dipantau 6. Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar 7. Penderita Hipertensi yang berobat teratur 8. Penderita Gangguan Jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok 10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN 11. Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih 12. Keluarga memiliki akses./ menggunakan jamban keluarga |
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan UmumPerhubungan Dinas PerhubunganKepemilikan KIR adalah ketidaklayakan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) baik yang disebabkan oleh tidak lulus uji berkala kendaraan bermotor atapun tidak melakukan uji berkala pada periode tertentu. Angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | Kepemilikan KIR adalah ketidaklayakan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) baik yang disebabkan oleh tidak lulus uji berkala kendaraan bermotor atapun tidak melakukan uji berkala pada periode tertentu. Angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. |
Persentase Kesenian Tradisional Yang DikembangkanKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataKesenian tradisional adalah kesenian yang diciptakan oleh masyarakat banyak yang mengandung unsur keindahan yang hasilnya menjadi milik bersama |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan | Kesenian tradisional adalah kesenian yang diciptakan oleh masyarakat banyak yang mengandung unsur keindahan yang hasilnya menjadi milik bersama |
Persentase Ketaatan Pelaporan LHKASNInspektorat Daerah Inspektorat Jumlah LHKASN wajib lapor Jumlah LHKASN yang melaporkan |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Persentase Ketaatan Pelaporan LHKASN | |
Persentase Ketaatan Pembangunan Terhadap Perencanaan Tata RuangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKetaatan pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang (ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan mereka) Jumlah pembangunan Jumlah pembangunan yang taat terhadap perencanaan tata ruang |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase ketaatan pembangunan terhadap perencanaan tata ruang | Ketaatan pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang (ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan mereka) |
Persentase Ketersediaan Obat Essensial Di Puskesmas.Kesehatan Dinas KesehatanPersentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan terhadap seluruh puskesmas yang melaporkan data. Laporan yang disampaikan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan. Pemantauan ketersediaan di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Program TB Paru, Program Malaria, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase ketersediaan obat essensial di Puskesmas. | Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan terhadap seluruh puskesmas yang melaporkan data. Laporan yang disampaikan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan. Pemantauan ketersediaan di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Program TB Paru, Program Malaria, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional |
Persentase Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaKeterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan mengacu pada sejauh mana perempuan diwakili san terlibat daam berbagai tingkat pengambilan keputusan di berbagai sektor dalam hal ini di lembaga perwakilan rakyat |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | Keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan mengacu pada sejauh mana perempuan diwakili san terlibat daam berbagai tingkat pengambilan keputusan di berbagai sektor dalam hal ini di lembaga perwakilan rakyat |
Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan Di Lembaga Eksekutif (Eselon I Dan II).Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaKeterwakilan Perempuan dalam proses pengambilan keputusan mengacu pada sejauh mana perempuan diwakili dan terlibat dalam berbagai tingkat pengambilan keputusan di berbagai sektor, dalam hal ini pemerintahan |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Keterwakilan Perempuan dalam proses pengambilan keputusan mengacu pada sejauh mana perempuan diwakili dan terlibat dalam berbagai tingkat pengambilan keputusan di berbagai sektor, dalam hal ini pemerintahan |
Persentase Kinerja Realisasi PupukPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganUkuran yang menunjukkan seberapa efektif realisasi distribusi atau penggunaan pupuk dibandingkan dengan target atau rencana yang telah ditetapkan Pupuk yang tersalurkan Rencana definitif kebutuhan kelompok tani |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase kinerja realisasi pupuk | Ukuran yang menunjukkan seberapa efektif realisasi distribusi atau penggunaan pupuk dibandingkan dengan target atau rencana yang telah ditetapkan |
Persentase Komoditi Potensial Yang Sesuai Dengan Ketentuan BerlakuPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganKomoditas potensial adalah komoditi yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDA lokal yang diusulkan setiap kecamatan dan menjadi komoditi unggulan wilayahnya. Komoditi potensial yang berizin Komoditi potensial yang telah terdata |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | Komoditas potensial adalah komoditi yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDA lokal yang diusulkan setiap kecamatan dan menjadi komoditi unggulan wilayahnya. |
Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDBPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganUkuran atau rasio yang menunjukkan sejauh mana sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah tertentu Nilai PDRB Nilai sektor pengolahan |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB | Ukuran atau rasio yang menunjukkan sejauh mana sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah tertentu |
Persentase Koperasi Berstatus Dalam PengawasanKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Persentase Koperasi Berstatus Dalam Pengawasan | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Persentase Koperasi Yang Tertib AdministrasiKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Persentase koperasi yang tertib administrasi | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah KabupatenSosial Dinas SosialBencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. |
Sosial | Dinas Sosial | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten | Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. |
Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Mendapat Layanan Komprehensif.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaPerempuan korban kekerasan yang mendapat dukungan/layanan menyeluruh dan memenuhi kebutuhan korban dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi: 1. Pertolongan pertama (First Response) berupa pelayanan medis darurat, layanan keamanan, dan konseling pertama 2. Pelayanan kesehatan : pemeriksaan medis dan perawatan kesehatan untuk mengatasi cedera fisik atau masalah kesehatan lain yang mungkin timbul akibat kekerasan 3. Konseling Psikologis : Bantuan psikologis dan dukungan emosional untuk membantu korban mengatasi trauma dan mengelola dampak psikologis dari kekerasan 4. Hukum dan Keamanan : Bantuan hukum untuk membimbing korban melalui proses hukum, mendapatkan perlindungan hukum, dan mengambil langkah-langkah kenaman jika diperlukan 5. Pelayanan Sosial : Dukungan sosial dan konseling untuk membantu korban dalam mengatasi konsekuensi sosial kekerasan, termasuk isolasi sosial dan stigmatisasi 6. Rumah Aman : Menyediakan tempat tinggal yang aman dan perlindungan untuk korban kekerasan jika diperlukan 7. Advokasi dan mendampingi : Membantu korban dalam berkomunikasi dengan sistem pelayanan, hukum, dan masyarakat secara umum, serta memberikan dukunagn dan bimbingan selama proses pemulihan |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Perempuan korban kekerasan yang mendapat dukungan/layanan menyeluruh dan memenuhi kebutuhan korban dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi: 1. Pertolongan pertama (First Response) berupa pelayanan medis darurat, layanan keamanan, dan konseling pertama 2. Pelayanan kesehatan : pemeriksaan medis dan perawatan kesehatan untuk mengatasi cedera fisik atau masalah kesehatan lain yang mungkin timbul akibat kekerasan 3. Konseling Psikologis : Bantuan psikologis dan dukungan emosional untuk membantu korban mengatasi trauma dan mengelola dampak psikologis dari kekerasan 4. Hukum dan Keamanan : Bantuan hukum untuk membimbing korban melalui proses hukum, mendapatkan perlindungan hukum, dan mengambil langkah-langkah kenaman jika diperlukan 5. Pelayanan Sosial : Dukungan sosial dan konseling untuk membantu korban dalam mengatasi konsekuensi sosial kekerasan, termasuk isolasi sosial dan stigmatisasi 6. Rumah Aman : Menyediakan tempat tinggal yang aman dan perlindungan untuk korban kekerasan jika diperlukan 7. Advokasi dan mendampingi : Membantu korban dalam berkomunikasi dengan sistem pelayanan, hukum, dan masyarakat secara umum, serta memberikan dukunagn dan bimbingan selama proses pemulihan |
Persentase KSP / USP Koperasi Yang SehatKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Persentase KSP / USP Koperasi yang Sehat | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan (G2G) Yang DiimplementasikanKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianLayanan administrasi merujuk pada berbagai jenis layanan yang diberikan oleh departemen atau unit administrasi dalam sebuah organisasi atau entitas. Layanan administrasi mencakup berbagai tugas dan fungsi yang mendukung operasi sehari-hari organisasi, dan ini sering kali termasuk pekerjaan administratif, pengelolaan dokumen, penjadwalan, pengaturan pertemuan, pengelolaan sumber daya manusia, dan sebagainya. Layanan administrasi bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan lancar dan efisien. Jumlah layanan administrasi pemerintahan (G2G) Jumlah layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan | Layanan administrasi merujuk pada berbagai jenis layanan yang diberikan oleh departemen atau unit administrasi dalam sebuah organisasi atau entitas. Layanan administrasi mencakup berbagai tugas dan fungsi yang mendukung operasi sehari-hari organisasi, dan ini sering kali termasuk pekerjaan administratif, pengelolaan dokumen, penjadwalan, pengaturan pertemuan, pengelolaan sumber daya manusia, dan sebagainya. Layanan administrasi bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan lancar dan efisien. |
Persentase Layanan Ibu NifasKesehatan Dinas KesehatanPelayanan kepada ibu nifas sesuai standar pada 6 - 48 jam setelah persalinan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase layanan ibu nifas | Pelayanan kepada ibu nifas sesuai standar pada 6 - 48 jam setelah persalinan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. |
Persentase Layanan Publik (G2B) Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terhubung Dengan Sistem Penghubung LayananKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianLayanan publik adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah atau entitas yang didanai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum. Tujuan dari layanan publik adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, memastikan kesejahteraan sosial, dan memenuhi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepentingan publik. Layanan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, keamanan, administrasi hukum, pengelolaan air bersih, pengangkutan umum, dan banyak lagi. Jumlah layanan publik (G2B) yang diselenggarakan Jumlah layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan | Layanan publik adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah atau entitas yang didanai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum. Tujuan dari layanan publik adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, memastikan kesejahteraan sosial, dan memenuhi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepentingan publik. Layanan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, keamanan, administrasi hukum, pengelolaan air bersih, pengangkutan umum, dan banyak lagi. |
Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan TerintegrasiKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianLayanan publik adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah atau entitas yang didanai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum. Tujuan dari layanan publik adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, memastikan kesejahteraan sosial, dan memenuhi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepentingan publik. Layanan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, keamanan, administrasi hukum, pengelolaan air bersih, pengangkutan umum, dan banyak lagi. Jumlah Layanan Publik Yang Diselenggarakan Jumlah Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | Layanan publik adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah atau entitas yang didanai oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum. Tujuan dari layanan publik adalah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, memastikan kesejahteraan sosial, dan memenuhi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepentingan publik. Layanan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, keamanan, administrasi hukum, pengelolaan air bersih, pengangkutan umum, dan banyak lagi. |
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. Yang Berkinerja BaikPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desalembaga desa dengan kinerja terbaik merujuk pada desa yang dipilih sejumlah 10% dari total jumlah desa yang telah dinilai memiliki kinerja terunggul. Penilaian ini berdasarkan empat indikator yang telah ditentukan, yaitu pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, pencapaian keluaran (output) Dana Desa, serta pencapaian hasil (outcome) pembangunan desa. jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. Yang Berkinerja Baik |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel. Yang Berkinerja Baik | lembaga desa dengan kinerja terbaik merujuk pada desa yang dipilih sejumlah 10% dari total jumlah desa yang telah dinilai memiliki kinerja terunggul. Penilaian ini berdasarkan empat indikator yang telah ditentukan, yaitu pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, pencapaian keluaran (output) Dana Desa, serta pencapaian hasil (outcome) pembangunan desa. |
Persentase Luas Sawah BeririgasiPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSawah yang memperoleh pengairan dengan saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang, sehingga penyediaan dan pembagian air irigasi sepenuhnya mudah diatur dan diukur dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten Luas Sawah yang teraliri air irigasi Total luas sawah |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase luas sawah beririgasi | Sawah yang memperoleh pengairan dengan saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang, sehingga penyediaan dan pembagian air irigasi sepenuhnya mudah diatur dan diukur dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten |
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotaKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianInformasi publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi ini biasanya terkait dengan tindakan pemerintah, organisasi, atau entitas publik, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan publik. Informasi publik dapat mencakup berbagai jenis dokumen, data, laporan, kebijakan, peraturan, keputusan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan urusan publik. Jumlah Masyarakat Jumlah Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Informasi publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi ini biasanya terkait dengan tindakan pemerintah, organisasi, atau entitas publik, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan publik. Informasi publik dapat mencakup berbagai jenis dokumen, data, laporan, kebijakan, peraturan, keputusan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan urusan publik. |
Persentase Merokok Pada Penduduk Umur > 15 TAHUNKesehatan Dinas KesehatanJumlah perokok usia >15 tahun dibanding jumlah penduduk usia >15 tahun |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase merokok pada penduduk umur > 15 TAHUN | Jumlah perokok usia >15 tahun dibanding jumlah penduduk usia >15 tahun |
Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≤18 Tahun.Kesehatan Dinas KesehatanJumlah perokok usia <= 18 tahun dibanding jumlah penduduk usia <= 18 tahun |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. | Jumlah perokok usia <= 18 tahun dibanding jumlah penduduk usia <= 18 tahun |
Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 TahunKesehatan Dinas KesehatanMerokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Jumlah penduduk usia 10-18 tahun Jumlah perokok usia 10-18 tahun |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun | Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. |
Persentase Mitra Strategis Pemda (media Komunitas Seperti KIM Dll) Termasuk Media Lokal Yang Melaksanakan Diseminasi Informasi Kebijakan Dan Program Prioritas Nasional Dan Prioritas DaerahKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianInformasi publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi ini biasanya terkait dengan tindakan pemerintah, organisasi, atau entitas publik, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan publik. Informasi publik dapat mencakup berbagai jenis dokumen, data, laporan, kebijakan, peraturan, keputusan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan urusan publik. Jumlah mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll)termasuk media lokal Jumlah mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll)termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah | Informasi publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi ini biasanya terkait dengan tindakan pemerintah, organisasi, atau entitas publik, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan publik. Informasi publik dapat mencakup berbagai jenis dokumen, data, laporan, kebijakan, peraturan, keputusan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan urusan publik. |
Persentase Naskah Kuno Yang DilestarikanPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan KearsipanMenurut Undang-undang no 43 tahun 2007, Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. naskah kuno yang dimiliki harus dilestarikan dan didaftarkan pada perpustakaan nasional |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Persentase naskah kuno yang dilestarikan | Menurut Undang-undang no 43 tahun 2007, Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. naskah kuno yang dimiliki harus dilestarikan dan didaftarkan pada perpustakaan nasional |
Persentase Obyek Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang DiselesaikanPertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanPersentase Pemberian Ganti Kerugian Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah untuk pembangunan. jumlah obyek Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan jumlah obyek Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan |
Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Persentase obyek Ganti Kerugian dan Santunan tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan | Persentase Pemberian Ganti Kerugian Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah untuk pembangunan. |
Persentase Obyek Yang Dikendalikan Pencemaran Dan/Atau Mengalami Kerusakan Lingkungan HidupLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupObjek yang dimaksud adalah objek-objek lingkungan yang diatur pada PP No 22 tahun 2021. Pengendalian dapat berupa perlindungan,pencegahan, penanggulangan, dan pengelolaan. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Persentase obyek yang dikendalikan Pencemaran Dan/Atau mengalami Kerusakan Lingkungan Hidup | Objek yang dimaksud adalah objek-objek lingkungan yang diatur pada PP No 22 tahun 2021. Pengendalian dapat berupa perlindungan,pencegahan, penanggulangan, dan pengelolaan. |
Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai StandarKesehatan Dinas KesehatanPelayanan kesehatan pada ODGJ berat adalah pelayanan kesehatan kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa berat (psikotik akut dan skizofrenia) sesuai dengan standar sebagai upaya pencegahan sekunder, meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat adalah pelayanan kesehatan kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa berat (psikotik akut dan skizofrenia) sesuai dengan standar sebagai upaya pencegahan sekunder, meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. |
Persentase OPD Yang Memiliki Akses Internet Dan Terhubung Dengan Jaringan Intra PemerintahKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianAkses internet adalah kemampuan untuk terhubung ke jaringan global yang disebut internet. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya online, seperti situs web, email, media sosial, aplikasi web, dan banyak layanan lainnya. Akses internet dapat diperoleh melalui berbagai teknologi, termasuk koneksi kabel, Wi-Fi, seluler, dan satelit. Dengan akses internet, pengguna dapat mengirim dan menerima data, mencari informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan melakukan berbagai aktivitas online lainnya. Akses internet telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis modern, memungkinkan berbagai macam aktivitas dan komunikasi global. Jumlah OPD Jumlah OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah | Akses internet adalah kemampuan untuk terhubung ke jaringan global yang disebut internet. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya online, seperti situs web, email, media sosial, aplikasi web, dan banyak layanan lainnya. Akses internet dapat diperoleh melalui berbagai teknologi, termasuk koneksi kabel, Wi-Fi, seluler, dan satelit. Dengan akses internet, pengguna dapat mengirim dan menerima data, mencari informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan melakukan berbagai aktivitas online lainnya. Akses internet telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis modern, memungkinkan berbagai macam aktivitas dan komunikasi global. |
Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai StandarKesehatan Dinas KesehatanPelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV merupakan pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi virus HIV sesuai standar yang meliputi edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, dan skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. Orang yang beresiko terinfeksi HIV diantaranya Ibu hamil, Pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), Penjaja seks, Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), Transgender/Waria, Pengguna napza suntik (penasun), dan Warga Binaan Pemasyarakatan. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV merupakan pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi virus HIV sesuai standar yang meliputi edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, dan skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. Orang yang beresiko terinfeksi HIV diantaranya Ibu hamil, Pasien TBC, Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), Penjaja seks, Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), Transgender/Waria, Pengguna napza suntik (penasun), dan Warga Binaan Pemasyarakatan. |
Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai StandarKesehatan Dinas KesehatanTBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru. Orang terduga TBC akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar sebagai upaya pencegahan sekunder Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru. Orang terduga TBC akan mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar sebagai upaya pencegahan sekunder |
Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Diberdayakan Dan DiawasiKesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikOrganisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat scara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutukan, kepentingan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisiapasi dalam pembangunan demi tercapaianya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi jumlah organisasi masyarakat yang ada |
Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi | Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat scara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutukan, kepentingan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisiapasi dalam pembangunan demi tercapaianya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. |
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga PemerintahPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaProporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat (anggota DPR RI, DPD RI), keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota) dan perempuan di pemerintah daerah yang menduduki posisi Gubernur, Bupati, Walikota, eselon I dan II. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah adalah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat pusat (anggota DPR RI, DPD RI), keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tingkat daerah (anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota) dan perempuan di pemerintah daerah yang menduduki posisi Gubernur, Bupati, Walikota, eselon I dan II. |
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga SwastaPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaProporsi perempuan bekerja di di sejumlah area seperti perusahaan milik publik atau swasta. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta | Proporsi perempuan bekerja di di sejumlah area seperti perusahaan milik publik atau swasta. |
Persentase PDAM Dengan Kinerja SehatPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIndikator kinerja PDAM merupakan tolak ukur dalam menentukan kualitas kayanan dan kesehatan PAM sebagai penyedia layanan air bersih. PAM memikul tanggung jawab besar kepada masyarakat, sehingga kinerja PAM harus terus dievaluasi dan dikembangkan. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase PDAM dengan kinerja sehat | Indikator kinerja PDAM merupakan tolak ukur dalam menentukan kualitas kayanan dan kesehatan PAM sebagai penyedia layanan air bersih. PAM memikul tanggung jawab besar kepada masyarakat, sehingga kinerja PAM harus terus dievaluasi dan dikembangkan. |
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang DikoordinasikanSekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat |
Sekretariat Daerah | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Persentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan | |
Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)Perdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganUkuran atau rasio yang menunjukkan seberapa banyak pelaku usaha di sektor pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang telah memperoleh izin sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Ukuran atau rasio yang menunjukkan seberapa banyak pelaku usaha di sektor pusat perbelanjaan atau toko swalayan yang telah memperoleh izin sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku |
Persentase Pelayanan Kegiatan Protokoler Dan Komunikasi PimpinanSekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi PimpinanSerangkaian kegiatan sebagai bentuk komunikasi yang berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang sangat kondusif dalam rangka Win-win Solution Stake Holder, organisasi baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun citra dari institusi pemerintah (Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 tahun 2019 ) Persentase fasilitasi keprotokolan Persentase Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Persentase pendokumentasian tugas pimpinan |
Sekretariat Daerah | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase pelayanan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan | Serangkaian kegiatan sebagai bentuk komunikasi yang berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang sangat kondusif dalam rangka Win-win Solution Stake Holder, organisasi baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun citra dari institusi pemerintah (Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 tahun 2019 ) |
Persentase Pelayanan Pemadaman Dan Penyelamatan KebakaranKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranCakupan pelayanan penanggulan kebakaran adalah sumberdaya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran. jumlah keseluruhan obyek jumlah obyek tertangani |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran | Cakupan pelayanan penanggulan kebakaran adalah sumberdaya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran. |
Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran▪ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. (Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota); ▪ Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | ▪ Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. (Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota); ▪ Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; |
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaSeluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. |
Persentase Pemanfaatan Data Oleh Pihak LainAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPihak lain yang dimaksud adalah Badan Hukum Indonesia (Khusus kab.blitar) dan OPD jumlah pemanfaatan data jumlah pemanfaatan data oleh pihak lain |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain | Pihak lain yang dimaksud adalah Badan Hukum Indonesia (Khusus kab.blitar) dan OPD |
Persentase Pemanfaatan Perpustakan Oleh MasyarakatPerpustakaan Dinas Perpustakaan dan KearsipanBerdasarkan Undang-undang no 43 tahun 2007, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dapat tergambarkan melalui kunjungan pemustaka secara langsung dan elektronik. |
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Persentase Pemanfaatan Perpustakan oleh Masyarakat | Berdasarkan Undang-undang no 43 tahun 2007, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dapat tergambarkan melalui kunjungan pemustaka secara langsung dan elektronik. |
Persentase Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Sesuai PERDA RTRWPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya yang sesuai RTRW jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sesuai PERDA RTRW |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase Pemanfaatan Ruang di Wilayah Sesuai PERDA RTRW | Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya yang sesuai RTRW |
Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang DiterbitkanPertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanPemanfaatan tanah dengan Kesesuaian Rencana Kota (RDTR Kabupaten Blitar) |
Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Pemanfaatan tanah dengan Kesesuaian Rencana Kota (RDTR Kabupaten Blitar) |
Persentase Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran Di KecamatanKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPos pemadam kebakaran merupakan suatu posko atau tempat dimana terdapat sarana dan prasarana dan petugas pemadam kebakaran di wilayah Kecamatan jumlah Kecamatan jumlah Pos Pemadam Kebakaran |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan | Pos pemadam kebakaran merupakan suatu posko atau tempat dimana terdapat sarana dan prasarana dan petugas pemadam kebakaran di wilayah Kecamatan |
Persentase Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran Di Desa/kelurahanKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPembentuan relawan dan pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan oleh OPD sesuai kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran jumlah Desa/Kelurahan jumlah Desa/Kelurahan yg sdh terbentuk relawan kebakaran |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan | Pembentuan relawan dan pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan oleh OPD sesuai kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran |
Persentase Pemberdayaan Sosial Di MasyarakatSosial Dinas SosialPemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya |
Sosial | Dinas Sosial | Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat | Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya |
Persentase Pemenuhan Capaian Perencanaan Dan Pembangunan IndustriPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganPerbandingan antara jumlah rencana dan pembangunan industri yang dilaksanakan dibanding dengan jumlah total rencana dan pembangunan industri yang direncanakan yang dinyatakan dalam bentuk presentase |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri | Perbandingan antara jumlah rencana dan pembangunan industri yang dilaksanakan dibanding dengan jumlah total rencana dan pembangunan industri yang direncanakan yang dinyatakan dalam bentuk presentase |
Persentase Pemenuhan Saluran Drainase Yang Berfungsi Dengan BaikPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSaluran drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan seperti perumahan, perkotaan, dan jalan |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase pemenuhan saluran drainase yang berfungsi dengan baik | Saluran drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan seperti perumahan, perkotaan, dan jalan |
Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan Yang Mengadopsi Dan Menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahDesa Tangguh Bencana adalah konsep dan pendekatan yang bertujuan untuk mempersiapkan komunitas di tingkat desa atau pedesaan agar lebih kuat dalam menghadapi bencana alam atau situasi darurat. Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, melindungi nyawa dan harta benda penduduk, serta memastikan kesiapsiagaan dan ketangguhan komunitas dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. jumlah desa rawan bencana Jumlah desa tangguh terbentuk |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | Desa Tangguh Bencana adalah konsep dan pendekatan yang bertujuan untuk mempersiapkan komunitas di tingkat desa atau pedesaan agar lebih kuat dalam menghadapi bencana alam atau situasi darurat. Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, melindungi nyawa dan harta benda penduduk, serta memastikan kesiapsiagaan dan ketangguhan komunitas dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. |
Persentase Pemuda Yang Aktif Dalam Kegiatan KepemudaanKepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaKegiatan Kepemudaan adalah kegiatan pembinaan terhadap seseorang yang berusia 16-30 tahun yang berkaitan dengan potensi,tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita. |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Persentase Pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan | Kegiatan Kepemudaan adalah kegiatan pembinaan terhadap seseorang yang berusia 16-30 tahun yang berkaitan dengan potensi,tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita. |
Persentase Penanganan Pasca BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahPasca bencana, juga dikenal sebagai "fasa pemulihan" atau "pasca-krisis," mengacu pada periode setelah terjadinya bencana atau situasi darurat. Ini adalah waktu ketika masyarakat dan pihak berwenang bekerja bersama untuk memulihkan kehidupan normal, merestorasi fasilitas dan layanan yang terpengaruh, dan membantu korban bencana dalam mengatasi dampak fisik, psikologis, dan sosial dari peristiwa tersebut. Prioritas sarpras yang akan di rehabilitasi dan rekonstruksi Sarpras yang di rehabilitasi dan rekonstruksi |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase penanganan pasca bencana | Pasca bencana, juga dikenal sebagai "fasa pemulihan" atau "pasca-krisis," mengacu pada periode setelah terjadinya bencana atau situasi darurat. Ini adalah waktu ketika masyarakat dan pihak berwenang bekerja bersama untuk memulihkan kehidupan normal, merestorasi fasilitas dan layanan yang terpengaruh, dan membantu korban bencana dalam mengatasi dampak fisik, psikologis, dan sosial dari peristiwa tersebut. |
Persentase Penanganan Pra BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahPra Bencana, juga dikenal sebagai "Mitigasi Bencana," mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana atau situasi darurat dengan tujuan mengurangi risiko, kerugian, dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat bencana tersebut. Tujuan utama dari pra bencana adalah meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi kerentanan masyarakat dan lingkungan terhadap bencana. jenis ancaman bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase penanganan pra bencana | Pra Bencana, juga dikenal sebagai "Mitigasi Bencana," mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana atau situasi darurat dengan tujuan mengurangi risiko, kerugian, dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat bencana tersebut. Tujuan utama dari pra bencana adalah meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi kerentanan masyarakat dan lingkungan terhadap bencana. |
Persentase Penanganan Tanggap Darurat BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahTanggap Darurat Bencana adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang, organisasi penyelamat, atau petugas darurat dalam merespons dan menghadapi situasi darurat atau bencana yang telah terjadi. Tanggap darurat bencana bertujuan untuk memberikan pertolongan segera kepada korban, mengurangi kerugian yang mungkin terjadi, serta membantu dalam pemulihan pasca-bencana. Tanggap darurat bencana melibatkan koordinasi dan mobilisasi sumber daya serta personel yang terlatih untuk merespons bencana dengan efektif. evakuasi korban bencana jenis ancaman bencana Pelayanan penyelamatan |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase penanganan tanggap darurat bencana | Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang, organisasi penyelamat, atau petugas darurat dalam merespons dan menghadapi situasi darurat atau bencana yang telah terjadi. Tanggap darurat bencana bertujuan untuk memberikan pertolongan segera kepada korban, mengurangi kerugian yang mungkin terjadi, serta membantu dalam pemulihan pasca-bencana. Tanggap darurat bencana melibatkan koordinasi dan mobilisasi sumber daya serta personel yang terlatih untuk merespons bencana dengan efektif. |
Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) Yang Ditetapkan Dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)Perindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana target dan tujuan pembangunan industri telah tercapai. |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) | Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana target dan tujuan pembangunan industri telah tercapai. |
Persentase Pencari Kerja Yang Telah DitempatkanTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaPencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan sedang dalam proses mencari pekerjaan |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan | Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan sedang dalam proses mencari pekerjaan |
Persentase Pendanaan Program Prioritas Sesuai Dokumen Perencanaan DaerahPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganProgram Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan daerah | Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. |
Persentase Penduduk Berakses Air Limbah DomestikPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPenduduk yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik dimana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpu hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase penduduk berakses air limbah domestik | Penduduk yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik dimana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpu hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja |
Persentase Penduduk Menggunakan TeleponKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianPengguna telepon adalah individu atau entitas yang menggunakan atau memiliki akses ke telepon atau layanan telepon untuk melakukan komunikasi suara. Pengguna telepon dapat mencakup individu, bisnis, organisasi, atau pihak lain yang menggunakan perangkat telepon atau layanan telepon untuk berbicara dengan orang lain melalui suara atau mengirim pesan suara. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Menggunakan Telepon |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase Penduduk Menggunakan Telepon | Pengguna telepon adalah individu atau entitas yang menggunakan atau memiliki akses ke telepon atau layanan telepon untuk melakukan komunikasi suara. Pengguna telepon dapat mencakup individu, bisnis, organisasi, atau pihak lain yang menggunakan perangkat telepon atau layanan telepon untuk berbicara dengan orang lain melalui suara atau mengirim pesan suara. |
Persentase Penduduk Usia 0 - 18 Tahun Yang Mempunyai Akte KelahiranAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilAkta kelahiran adalah dokumen resmi yang mendaftarkan fakta-fakta seputar kelahiran seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan terkait kelahiran. jumlah Penduduk usia 0 - 18 tahun jumlah Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran | Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mendaftarkan fakta-fakta seputar kelahiran seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan terkait kelahiran. |
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Mengunjungi Peninggalan SejarahKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataPenonton peninggalan – peninggalan sejarah merupakan penonton bukti – bukti kehidupan manusia dari hasil kreatifitas budaya baik berupa benda yang bergerak maupun yang diperkirakan telah berumur 50 tahunan dan mempunyai nilai sejarah, pengetahuan, kebudayaan, pendidikan/pembelajaran sejarah. Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah | Penonton peninggalan – peninggalan sejarah merupakan penonton bukti – bukti kehidupan manusia dari hasil kreatifitas budaya baik berupa benda yang bergerak maupun yang diperkirakan telah berumur 50 tahunan dan mempunyai nilai sejarah, pengetahuan, kebudayaan, pendidikan/pembelajaran sejarah. |
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Menonton Secara Langsung Pertunjukan SeniKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataPenonton pertunjukan seni merupakan sekelompok orang yang menonton pagelaran seni. Penonton dapat memberikan tanggapan berupa apresiasi, kritikan, dan juga semangat pada orang-orang yang menyelenggarakan pagelaran seni. Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni Jumlah penduduk usia 10 tahun keatas |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | Penonton pertunjukan seni merupakan sekelompok orang yang menonton pagelaran seni. Penonton dapat memberikan tanggapan berupa apresiasi, kritikan, dan juga semangat pada orang-orang yang menyelenggarakan pagelaran seni. |
Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok UmurSosial Dinas Sosial- Penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. - Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional |
Sosial | Dinas Sosial | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur | - Penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. - Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. |
Persentase Penduduk Yang Memiliki Kutipan Akta KematianAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPenduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Dalam konteks ini adalah warga yang berdomisili di kabupaten blitar Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang Jumlah Kematian yang dilaporkan (tahun n) Jumlah Kutipan Akta Kematian yang terbit tahun n (bagi penduduk yang meninggal tahun n) |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Penduduk yang memiliki Kutipan Akta Kematian | Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Dalam konteks ini adalah warga yang berdomisili di kabupaten blitar Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang |
Persentase Penduduk Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hariPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPenduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak (air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum) terhadap total penduduk dalam suatu wilayah |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak (air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum) terhadap total penduduk dalam suatu wilayah |
Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana Dan Sarpras KesiapsiagaanKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahPelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapatkan Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarpras Kesiapsiagaan |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarpras Kesiapsiagaan | Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. |
Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Peralatan Perlindungan Terhadap BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahPeralatan Perlindungan Bencana adalah sejumlah perangkat dan peralatan yang digunakan untuk melindungi manusia, harta benda, dan lingkungan dari dampak buruk bencana alam atau manusia. Peralatan perlindungan bencana dirancang dan dipergunakan dalam berbagai situasi darurat atau bencana untuk membantu meminimalkan risiko dan kerugian. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang mendapatkan peralatan perlindungan terhadap bencana |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase Penduduk yang mendapatkan peralatan perlindungan terhadap bencana | Peralatan Perlindungan Bencana adalah sejumlah perangkat dan peralatan yang digunakan untuk melindungi manusia, harta benda, dan lingkungan dari dampak buruk bencana alam atau manusia. Peralatan perlindungan bencana dirancang dan dipergunakan dalam berbagai situasi darurat atau bencana untuk membantu meminimalkan risiko dan kerugian. |
Persentase Penduduk Yang Pernah Terlibat Sebagai Pelaku/pendukung Pertunjukan Seni Yang Menjadikan Keterlibatan Sebagai Sumber Penghasilan (terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas)Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataPelaku pertunjukan ialah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menampilkan suatu ciptaan karyanya. |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) | Pelaku pertunjukan ialah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menampilkan suatu ciptaan karyanya. |
Persentase Penduduk Yang Terlayani Mobile BroadbandKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianPersentase penduduk yang terlayani mobile broadband atau dapat mengakses internet / bukan wilayah blankspot |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband | Persentase penduduk yang terlayani mobile broadband atau dapat mengakses internet / bukan wilayah blankspot |
Persentase Penegakan Hukum LingkunganLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupPelanggaran hukum terkait lingkunganmerupakan tindakan atau kegiatan yang melanggar regulasi dan undang-undang yang dirancang untuk melindungi lingkungan alam sekitar Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum terkait Lingkungan Jumlah Penyelesaian Penegakan Pelanggaran Hukum terkait Lingkungan |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Persentase Penegakan hukum lingkungan | Pelanggaran hukum terkait lingkunganmerupakan tindakan atau kegiatan yang melanggar regulasi dan undang-undang yang dirancang untuk melindungi lingkungan alam sekitar |
Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang DifasilitasiSosial Dinas Sosial- PKH adalah langkah yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. - BSP atau Bantuan Sosial Pangan merupakan pengembangan dari program yang dulunya diberi julukan sebagai BNPT atau Program Bantuan Pangan Non-Tunai. |
Sosial | Dinas Sosial | Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi | - PKH adalah langkah yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. - BSP atau Bantuan Sosial Pangan merupakan pengembangan dari program yang dulunya diberi julukan sebagai BNPT atau Program Bantuan Pangan Non-Tunai. |
Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas UmumPertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanTanah yang dibebaskan kepemilikannya dari waga negara yang digunakan untuk pembangunan jalan, akses, atau kepentingan umum lainnya |
Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum | Tanah yang dibebaskan kepemilikannya dari waga negara yang digunakan untuk pembangunan jalan, akses, atau kepentingan umum lainnya |
Persentase Pengaduan Pencemaran Lingkungan Yang DiselesaikanLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupPengaduan adalah proses menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tertulis oleh individu pengadu kepada otoritas yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi, dan/atau dampak terkait lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, atau pun pasca pelaksanaan. jumlah pengaduan pencemaran lingkungan jumlah pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Persentase pengaduan pencemaran lingkungan yang diselesaikan | Pengaduan adalah proses menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tertulis oleh individu pengadu kepada otoritas yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi, dan/atau dampak terkait lingkungan hidup dan/atau kehutanan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, atau pun pasca pelaksanaan. |
Persentase Pengaduan/ Aspirasi Masyarakat Yang DifasilitasiSekretariat DPRD Sekretariat DPRDPengaduan adalah keluhan atau ungkapan tidak puas yang disampaikan oleh masyarakat. Aspirasi adalah harapan atas suatu permasalah yang disampaikan oleh masyarakat Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima DPRD. Tindaklanjut atau fasilitasi pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh DPRD |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Persentase Pengaduan/ aspirasi masyarakat yang difasilitasi | Pengaduan adalah keluhan atau ungkapan tidak puas yang disampaikan oleh masyarakat. Aspirasi adalah harapan atas suatu permasalah yang disampaikan oleh masyarakat |
Persentase Pengawasan/ Yang DilakukanSekretariat DPRD Sekretariat DPRDPengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan. Pemantauan dapat meliputi pengamatan dari jarak jauh dengan peralatan elektronik, seperti televisi sirkuit tertutup (CCTV), atau pemeriksaan informasi yang tertransmisi secara elektronik, seperti lalu lintas internet.[1] Ini dapat mencakup pengamatan dari jarak jauh melalui peralatan elektronik, seperti televisi sirkuit tertutup (CCTV), atau penyadapan informasi yang ditransmisikan secara elektronik seperti lalu lintas Internet. Ini juga dapat mencakup metode teknis sederhana, seperti pengumpulan intelijen manusia dan intersepsi pos. |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Persentase Pengawasan/ yang dilakukan | Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan. Pemantauan dapat meliputi pengamatan dari jarak jauh dengan peralatan elektronik, seperti televisi sirkuit tertutup (CCTV), atau pemeriksaan informasi yang tertransmisi secara elektronik, seperti lalu lintas internet.[1] Ini dapat mencakup pengamatan dari jarak jauh melalui peralatan elektronik, seperti televisi sirkuit tertutup (CCTV), atau penyadapan informasi yang ditransmisikan secara elektronik seperti lalu lintas Internet. Ini juga dapat mencakup metode teknis sederhana, seperti pengumpulan intelijen manusia dan intersepsi pos. |
Persentase Pengentasan Desa TertinggalPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaJumlah peningkatan desa tertinggal menjadi desa berkembang/maju/mandiri dibagi total desa tertinggal |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal | Jumlah peningkatan desa tertinggal menjadi desa berkembang/maju/mandiri dibagi total desa tertinggal |
Persentase Penggunaan Aplikasi SIAK Yang Berfungsi OptimalAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilSIAK adalah Sistem informasi administrasi Kependudukan jumlah penggunaan aplikasi SIAK jumlah penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal | SIAK adalah Sistem informasi administrasi Kependudukan |
Persentase Peningkatan Akses Pasar Usaha Mikro Yang TerfasilitasiKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro yang terfasilitasi | Jumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Persentase Peningkatan Animo Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan HidupLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupMeningkatnya animo masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melibatkan pemberian penghargaan kepada berbagai pihak seperti masyarakat, sekolah, desa/kelurahan, pesantren, organisasi perangkat daerah (OPD), dan usaha/kegiatan yang telah melakukan tindakan pengelolaan lingkungan hidup. jumlah animo pegiat lingkungan dalam pelestarian lingkungan hidup jumlah pegiat lingkungan dalam pelestarian lingkungan hidup |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Persentase peningkatan animo masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup | Meningkatnya animo masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melibatkan pemberian penghargaan kepada berbagai pihak seperti masyarakat, sekolah, desa/kelurahan, pesantren, organisasi perangkat daerah (OPD), dan usaha/kegiatan yang telah melakukan tindakan pengelolaan lingkungan hidup. |
Persentase Peningkatan Gerakan Masyarakat Peduli LingkunganLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupPegiat lingkungan dapat dilihat dari individu atau kelompok yang melakukan tindakan atau event-event kebersihan lingkungan |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Persentase peningkatan gerakan masyarakat peduli lingkungan | Pegiat lingkungan dapat dilihat dari individu atau kelompok yang melakukan tindakan atau event-event kebersihan lingkungan |
Persentase Peningkatan Jumlah UTTP Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undanganPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganProporsi peningkatan tahunan atau periode tertentu dari Unit Tera dan Timbangan Pedagang (UTTP) yang telah diverifikasi dan memenuhi standar serta ketentuan hukum yang berlaku. Ini mengukur efektivitas regulasi dan implementasi standar pada UTTP |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | Proporsi peningkatan tahunan atau periode tertentu dari Unit Tera dan Timbangan Pedagang (UTTP) yang telah diverifikasi dan memenuhi standar serta ketentuan hukum yang berlaku. Ini mengukur efektivitas regulasi dan implementasi standar pada UTTP |
Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro Yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha MikroKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Persentase peningkatan omzet Usaha Mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro | Jumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Persentase Peningkatan Penurunan Industri BesarPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganUkuran yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam kuantitas atau kinerja yang termasuk dalam sektor industri besar selama periode tertentu Jumlah Industri Besar tahun n Jumlah Industri Besar tahun n-1 |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase peningkatan penurunan Industri Besar | Ukuran yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam kuantitas atau kinerja yang termasuk dalam sektor industri besar selama periode tertentu |
Persentase Peningkatan Penyediaan Informasi IndustriPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganSuatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan atau peningkatan jumlah, kualitas, atau ketersediaan informasi yang relevan dengan industri tertentu dalam periode waktu tertentu |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase peningkatan penyediaan informasi industri | Suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan atau peningkatan jumlah, kualitas, atau ketersediaan informasi yang relevan dengan industri tertentu dalam periode waktu tertentu |
Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Di Kabupaten BlitarPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataWisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan di luar lingkungan sehari-hari dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan di Kabupaten Blitar | Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan di luar lingkungan sehari-hari dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin |
Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/KotaPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataWisatawan Nusantara adalah penduduk Indonesia yang melaksanakan perjalanan dalam wilayah Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan, dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji). |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota | Wisatawan Nusantara adalah penduduk Indonesia yang melaksanakan perjalanan dalam wilayah Indonesia secara sukarela kurang dari 6 bulan, dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji). |
Persentase Peningkatan Status Desa MandiriPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBanyaknya desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. jumlah Desa jumlah Desa Mandiri |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | Banyaknya desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. |
Persentase Peningkatan/penurunan Industri Kecil Dan MenengahPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganUkuran yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam kuantitas atau kinerja IKM selama periode tertentu Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n-1 |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase peningkatan/penurunan Industri Kecil dan Menengah | Ukuran yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam kuantitas atau kinerja IKM selama periode tertentu |
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar PantiSosial Dinas Sosial- Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. - Anak Terlantar, adalah anak berusia 5-17 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuannya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengempu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial. - Lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. - Gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, pekerjaan tidak tentu, dan berkeliaran tanpa tujuan di wilayah tertentu. - Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. |
Sosial | Dinas Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | - Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. - Anak Terlantar, adalah anak berusia 5-17 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuannya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengempu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial. - Lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. - Gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, pekerjaan tidak tentu, dan berkeliaran tanpa tujuan di wilayah tertentu. - Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. |
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin Dan Rentan Yang Terpenuhi Hak Dasarnya Dan InklusivitasSosial Dinas SosialPenyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jumlah penduduk penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi Jumlah penduduk yang menyandang disabilitas |
Sosial | Dinas Sosial | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas | Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. |
Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Yang BersertifikatPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPenyedia jasa konstruksi yang bersertifikat adalah seseorang yang bekerja sebagai penyedia jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian Jumlah asosiasi jasa konstruksi Jumlah penyedia jasa yang bersertifikat |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat | Penyedia jasa konstruksi yang bersertifikat adalah seseorang yang bekerja sebagai penyedia jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian |
Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/legalKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahDokumen Kebencanaan adalah dokumen tertulis yang berisi informasi, rencana, strategi, dan langkah-langkah yang berkaitan dengan manajemen bencana. Dokumen ini dirancang untuk membantu pihak berwenang, organisasi penyelamat, dan masyarakat dalam memahami, merencanakan, dan merespons bencana dengan lebih efektif. Dokumen kebencanaan biasanya disusun oleh otoritas atau badan terkait yang bertanggung jawab dalam manajemen bencana di suatu wilayah atau negara. Jumlah satu dokumen kebencanaan lengkap dan sudah disahkan Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal | Dokumen Kebencanaan adalah dokumen tertulis yang berisi informasi, rencana, strategi, dan langkah-langkah yang berkaitan dengan manajemen bencana. Dokumen ini dirancang untuk membantu pihak berwenang, organisasi penyelamat, dan masyarakat dalam memahami, merencanakan, dan merespons bencana dengan lebih efektif. Dokumen kebencanaan biasanya disusun oleh otoritas atau badan terkait yang bertanggung jawab dalam manajemen bencana di suatu wilayah atau negara. |
Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Akuntabilitas, Tata Kelola Dan Kelembagaan Yang BaikSekretariat Daerah Bagian OrganisasiPD yang memiliki nilai SAKIP minimal B, nilai SKM, dan peringkat komposit evaluasi kelembagaan perangkat daerah. |
Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas, tata kelola dan kelembagaan yang baik | PD yang memiliki nilai SAKIP minimal B, nilai SKM, dan peringkat komposit evaluasi kelembagaan perangkat daerah. |
Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan DaerahStatistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianPemanfaatan data merujuk pada proses menggunakan data untuk menghasilkan wawasan, pemahaman, dan nilai tambah. Ini melibatkan analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Pemanfaatan data bertujuan untuk mengoptimalkan operasi, membuat keputusan yang lebih baik, memahami tren, dan mengidentifikasi peluang atau masalah. Jumlah Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah |
Statistik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | Pemanfaatan data merujuk pada proses menggunakan data untuk menghasilkan wawasan, pemahaman, dan nilai tambah. Ini melibatkan analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Pemanfaatan data bertujuan untuk mengoptimalkan operasi, membuat keputusan yang lebih baik, memahami tren, dan mengidentifikasi peluang atau masalah. |
Persentase Perangkat Daerah Yang Terlayani Infrastruktur TIKKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianInfrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merujuk pada komponen fisik dan perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung operasi, pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman informasi dalam lingkungan teknologi informasi. Ini mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sistem, dan sumber daya lain yang digunakan dalam lingkungan TIK. Jumlah Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK | Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merujuk pada komponen fisik dan perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung operasi, pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman informasi dalam lingkungan teknologi informasi. Ini mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sistem, dan sumber daya lain yang digunakan dalam lingkungan TIK. |
Persentase Perangkat Daerah, Desa Dan Unit Kerja Yang AkuntabelInspektorat Daerah InspektoratPenilaian akuntanbilitas perangkat daerah yang diukur dari 8 indikator, yaitu nilai SAKIP, persentase TLAPIP, persentase TLBPK, nilai RB, nilai SPIP, temuan berulang, temuan material, dan zona integritas |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Persentase Perangkat Daerah, Desa dan unit kerja yang akuntabel | Penilaian akuntanbilitas perangkat daerah yang diukur dari 8 indikator, yaitu nilai SAKIP, persentase TLAPIP, persentase TLBPK, nilai RB, nilai SPIP, temuan berulang, temuan material, dan zona integritas |
Persentase Perda Dan Perkada Yang DitegakkanKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran- Jumlah Perda Perkada adalah jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda; - Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi adalah jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi atas terjadinya pelanggaran tergadap aturan yang memuat sanksi Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | - Jumlah Perda Perkada adalah jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda; - Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi adalah jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi atas terjadinya pelanggaran tergadap aturan yang memuat sanksi |
Persentase Perda Yang DibahasSekretariat DPRD Sekretariat DPRDPeraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Jumlah Perda yang dibahas |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Persentase Perda yang Dibahas | Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. |
Persentase Perda Yang DihasilkanSekretariat DPRD Sekretariat DPRDPerda adalah peraturan daerah yang dapat diajukan oleh DPRD atau Bupati Ranperda adalah rancangan peraturan daerah yang akan dibahas. Propemperda singkatan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan kumpulan Ranperda yang akan dibahas dalam kurun waktu 1 tahun dilakukan penetapan Jumlah Perda yang telah dibahas Target/Jumlah Perda yang akan dibahas (Perda yang di tetapkan dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Persentase Perda yang dihasilkan | Perda adalah peraturan daerah yang dapat diajukan oleh DPRD atau Bupati Ranperda adalah rancangan peraturan daerah yang akan dibahas. Propemperda singkatan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan kumpulan Ranperda yang akan dibahas dalam kurun waktu 1 tahun |
Persentase Perda/perkada Yang Ditegakkan Sesuai Dengan StandarKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranTindakan penertiban nonyustisial , menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada dan tindakan administratif. Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan sesuai SOP (mengacu Lampiran Permendagri 54/2011) Jumlah Perda/Perkada yang harus ditegakkan |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Persentase perda/perkada yang ditegakkan sesuai dengan standar | Tindakan penertiban nonyustisial , menindak bagi yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada dan tindakan administratif. |
Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan KomprehensifPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana(1) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. (2) SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | (1) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. (2) SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. |
Persentase Persalinan Di Fasilitas Pelayanan KesehatanKesehatan Dinas KesehatanMerupakan proses persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah sasaran ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan | Merupakan proses persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih |
Persentase Pertumbuhan Desa Yang Melakukan Kerja Sama Antar DesaPemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKerja Sama Desa dalam bidang pemerintahan desa, yang selanjutnya disebut sebagai kerja sama Desa, adalah persetujuan bersama antara desa-desa atau dengan pihak ketiga yang diwujudkan secara tertulis. Tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan desa dalam pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kesepakatan ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Jumlah Desa yg melakukan Kerjasama antar desa tahun berjalan Jumlah desa yg melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya |
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Persentase Pertumbuhan desa yang melakukan kerja sama antar desa | Kerja Sama Desa dalam bidang pemerintahan desa, yang selanjutnya disebut sebagai kerja sama Desa, adalah persetujuan bersama antara desa-desa atau dengan pihak ketiga yang diwujudkan secara tertulis. Tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas dan kewenangan desa dalam pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kesepakatan ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. |
Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per KebangsaanPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataWisatawan Mancanegara adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan | Wisatawan Mancanegara adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. |
Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor PerdaganganPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganIndikator ekonomi yang mengukur perubahan persentase dalam nilai total barang dan jasa yang diekspor oleh suatu negara, wilayah, atau entitas ekonomi dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan | Indikator ekonomi yang mengukur perubahan persentase dalam nilai total barang dan jasa yang diekspor oleh suatu negara, wilayah, atau entitas ekonomi dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya |
Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan NonmigasPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganUkuran yang menggambarkan persentase perubahan nilai tambah atau produksi dari sektor industri pengolahan nonmigas dalam suatu negara atau wilayah selama periode waktu tertentu Produk nasional bruto Produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi Produk nasional neto atas dasar harga pasar |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas | Ukuran yang menggambarkan persentase perubahan nilai tambah atau produksi dari sektor industri pengolahan nonmigas dalam suatu negara atau wilayah selama periode waktu tertentu |
Persentase Pertumbuhan Usaha MikroKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM Jumlah Usaha Mikro tahun n-1 Jumlah Usaha Mikro yang baru tumbuh tahun n |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro | Jumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanSiteplan yang dibangun pengembang yang dilengkapi dengan infrastruktur fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. jumlah perumahan jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Siteplan yang dibangun pengembang yang dilengkapi dengan infrastruktur fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. |
Persentase Perusahaan Industri/Pabrik/Usaha Berizin Yang Memiliki PengolahanLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupPengolahan yang dimaksud adalah memiliki pengolahan limbah IPAL atau instalasi pengelolaan limbah jumlah Perusahaan Industri/Pabrik/Usaha jumlah Perusahaan Industri/Pabrik/Usaha yang memiliki pengolahan |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Persentase Perusahaan Industri/Pabrik/Usaha berizin yang memiliki pengolahan | Pengolahan yang dimaksud adalah memiliki pengolahan limbah IPAL atau instalasi pengelolaan limbah |
Persentase Perusahaan Pemanfaatan Panas Bumi Yang Memiliki Ijin Di Kabupaten/KotaEnergi dan Sumber Daya Mineral Bagian PerekonomianPerusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu dalam Kabupaten/Kota. Daerah yang tidak memiliki panas bumi dapat memberikan surat keterangan dengan status TDI (Tidak Diperoleh Informasi) dan pengisian data SI LPPD 1/1 Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin |
Energi dan Sumber Daya Mineral | Bagian Perekonomian | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota | Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu dalam Kabupaten/Kota. Daerah yang tidak memiliki panas bumi dapat memberikan surat keterangan dengan status TDI (Tidak Diperoleh Informasi) dan pengisian data SI LPPD 1/1 |
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerjaperusahaan dengan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang memiliki peraturan kerja bersama dan ADART perusahaan yang lengkap Jumlah Perusahaan Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang memiliki peraturan kerja bersama dan ADART perusahaan yang lengkap |
Persentase Produk Hukum Daerah Yang Telah Disesuaikan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang BaruSekretariat Daerah Bagian HukumPeraturan-peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diubah, disesuaikan, atau diperbarui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau instansi yang berwenang. Dalam Hal ini adalah untuk menjaga konsistensi, keberlakuan, dan legalitas peraturan-peraturan daerah agar sesuai dengan kerangka hukum yang lebih luas. Jumlah produk hukum Produk Hukum Daerah yang diperbaharui, disesuaikan dan atau diubah |
Sekretariat Daerah | Bagian Hukum | Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang baru | Peraturan-peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diubah, disesuaikan, atau diperbarui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau instansi yang berwenang. Dalam Hal ini adalah untuk menjaga konsistensi, keberlakuan, dan legalitas peraturan-peraturan daerah agar sesuai dengan kerangka hukum yang lebih luas. |
Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai StandarKesehatan Dinas KesehatanTenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari Dokter, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Gizi, Kesehatan masyarakat, Kefarmasian, Kesehatan lingkungan, dan Laboratorium. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar | Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri dari Dokter, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Gizi, Kesehatan masyarakat, Kefarmasian, Kesehatan lingkungan, dan Laboratorium. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. |
Persentase Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu HamilKesehatan Dinas KesehatanPuskesmas yang minimal 50% desa/kelurahan di wilayah kerjanya melaksanakan kelas ibu hamil dalam kurun waktu 1 tahun. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil | Puskesmas yang minimal 50% desa/kelurahan di wilayah kerjanya melaksanakan kelas ibu hamil dalam kurun waktu 1 tahun. |
Persentase Puskesmas Yang Mampu Tata Laksana MTBSKesehatan Dinas KesehatanPuskesmas melaksanakan pendekatan MTBS yaitu menggunakan algoritma MTBS (formulir pencatatan MTBS) untuk melayani kunjungan bayi muda dan balita sakit |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase puskesmas yang mampu tata laksana MTBS | Puskesmas melaksanakan pendekatan MTBS yaitu menggunakan algoritma MTBS (formulir pencatatan MTBS) untuk melayani kunjungan bayi muda dan balita sakit |
Persentase Rekom Yang Diberikan/dikeluarkan Dari Total Permohonan Yang MasukKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Persentase Rekom yang diberikan/dikeluarkan dari total permohonan yang masuk | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang DitindaklanjutiInspektorat Daerah InspektoratRekomendasi merupakan saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksanaanya kepada entitas untuk melakukan perbaikan Jumlah Rekomendasi BPK Jumlah Rekomendasi BPK dengan status Belum Ditindaklanjuti Jumlah Rekomendasi BPK dengan status Dalam Proses Jumlah Rekomendasi BPK dengan status Selesai Jumlah Temuan BPK |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti | Rekomendasi merupakan saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksanaanya kepada entitas untuk melakukan perbaikan |
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan Yang DitindaklanjutiKearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Kearsipan Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti |
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti | |
Persentase Rekomendasi Ijin Yang Dikeluarkan Terhadap Jumlah Permohonan Yang MasukPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganSebuah indikator yang mengukur efisiensi atau responsivitas dari pelayanan perizinan atau ijin yang diberikan oleh suatu instansi atau pemerintah terhadap permohonan yang masuk dari masyarakat atau pelaku usaha |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk | Sebuah indikator yang mengukur efisiensi atau responsivitas dari pelayanan perizinan atau ijin yang diberikan oleh suatu instansi atau pemerintah terhadap permohonan yang masuk dari masyarakat atau pelaku usaha |
Persentase Rekomendasi Kajian Yang Ditindaklanjuti Oleh Perangkat DaerahPenelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembanganrekomendasi kajian merupakan hasil dari kajian yang berupa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan sebuah keputusan |
Penelitian dan Pengembangan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah | rekomendasi kajian merupakan hasil dari kajian yang berupa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan sebuah keputusan |
Persentase Rekomendasi Teknis Perizinan Industri Yang DiterbitkanPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganPerbandingan antara jumlah rekomendasi yang diterbitkan dibanding dengan jumlah permohonan yang masuk dinyatakan dalam presentase. |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan | Perbandingan antara jumlah rekomendasi yang diterbitkan dibanding dengan jumlah permohonan yang masuk dinyatakan dalam presentase. |
Persentase Remaja Putri Yang Mendapatkan TTTDKesehatan Dinas KesehatanJumlah siswi SMP-SMA atau sederajat mengonsumsi TTD (mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat) secara rutin 1 tablet setiap minggu minimal 26 tablet dalam setahun dibagi jumlah siswi SMP/SMA sederajat |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase remaja putri yang mendapatkan TTTD | Jumlah siswi SMP-SMA atau sederajat mengonsumsi TTD (mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat) secara rutin 1 tablet setiap minggu minimal 26 tablet dalam setahun dibagi jumlah siswi SMP/SMA sederajat |
Persentase RTH Publik Terhadap Luas Wilayah PerkotaanLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupRuangan Terbuka Hijau (RTH) publik adalah area terbuka yang dimiliki dan diurus oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten, yang digunakan untuk kepentingan umum masyarakat. Contoh RTH publik meliputi taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), dan RTH di sekitar sungai. Wilayah perkotaan meliputi kecamatan Wlingi,Lodoyo,Srengat, dan Kanigoro jumlah luas wilayah perkotaan jumlah RTH publik |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Persentase RTH publik terhadap luas wilayah perkotaan | Ruangan Terbuka Hijau (RTH) publik adalah area terbuka yang dimiliki dan diurus oleh pemerintah daerah kota atau kabupaten, yang digunakan untuk kepentingan umum masyarakat. Contoh RTH publik meliputi taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), dan RTH di sekitar sungai. Wilayah perkotaan meliputi kecamatan Wlingi,Lodoyo,Srengat, dan Kanigoro |
Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/kota Yang TerakreditasiKesehatan Dinas KesehatanRumah sakit rujukan adalah rumah sakit yang mengampu rujukan pasien dari rumah sakit lain. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Jumlah rumah sakit Jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi | Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit yang mengampu rujukan pasien dari rumah sakit lain. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. |
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Jaringan PerpipaanPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangAkses air minum yang layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum melalui pipa dari bangunan pengambilan (sumber air baku) sampai ke pelanggan Jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan | Akses air minum yang layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum melalui pipa dari bangunan pengambilan (sumber air baku) sampai ke pelanggan |
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses InternetKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianAkses internet adalah kemampuan untuk terhubung ke jaringan global yang disebut internet. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya online, seperti situs web, email, media sosial, aplikasi web, dan banyak layanan lainnya. Akses internet dapat diperoleh melalui berbagai teknologi, termasuk koneksi kabel, Wi-Fi, seluler, dan satelit. Dengan akses internet, pengguna dapat mengirim dan menerima data, mencari informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan melakukan berbagai aktivitas online lainnya. Akses internet telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis modern, memungkinkan berbagai macam aktivitas dan komunikasi global. Jumlah Rumah Tangga Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Internet |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet | Akses internet adalah kemampuan untuk terhubung ke jaringan global yang disebut internet. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya online, seperti situs web, email, media sosial, aplikasi web, dan banyak layanan lainnya. Akses internet dapat diperoleh melalui berbagai teknologi, termasuk koneksi kabel, Wi-Fi, seluler, dan satelit. Dengan akses internet, pengguna dapat mengirim dan menerima data, mencari informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan melakukan berbagai aktivitas online lainnya. Akses internet telah menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis modern, memungkinkan berbagai macam aktivitas dan komunikasi global. |
Persentase Rumah Tangga Korban Bencana Dan Relokasi Program Kabupaten Yang DifasilitasiPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanWarga negara yang rumahnya terdampak relokasi program pemerintah dan atau bencana sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kabupaten yang difasilitasi | Warga negara yang rumahnya terdampak relokasi program pemerintah dan atau bencana sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum AmanPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangAkses air bersih yang aman adalah air minum yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) Jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman | Akses air bersih yang aman adalah air minum yang memenuhi aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan) |
Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum LayakPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangAkses air minum yang layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum Jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak | Akses air minum yang layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum |
Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (air Limbah Domestik) Layak Dan AmanPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangInformasi terkait akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki spetik atau IPAL. Jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman | Informasi terkait akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki spetik atau IPAL. |
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Sanitasi LayakKesehatan Dinas KesehatanKepala Keluarga yang memiliki akses sanitasi layak bersama, akses sanitasi layak sendiri, dan akses sanitasi aman |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak | Kepala Keluarga yang memiliki akses sanitasi layak bersama, akses sanitasi layak sendiri, dan akses sanitasi aman |
Persentase Rumah Tangga Yang Menyelenggarakan Upacara AdatKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataUpacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Jumlah rumah tangga Jumlah rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat | Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. |
Persentase Rumusan Kebijakan PerekonomianSekretariat Daerah Bagian Perekonomianpenciptaan nilai tambah barang dan jasa yang mampu menaikkan kekayaan dan kemakmuran suatu negara (John Suart Mill) Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang direncanakan Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang disusun |
Sekretariat Daerah | Bagian Perekonomian | Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian | penciptaan nilai tambah barang dan jasa yang mampu menaikkan kekayaan dan kemakmuran suatu negara (John Suart Mill) |
Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya AlamSekretariat Daerah Bagian Perekonomianunsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. (UU nomor 32 Tahun 2009) Jumlah dokumen kebijakan SDA yang direncanakan Jumlah dokumen kebijakan SDA yang disusun |
Sekretariat Daerah | Bagian Perekonomian | Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam | unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. (UU nomor 32 Tahun 2009) |
Persentase Sampah Perkotaan Yang TertanganiLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupPengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah Banyaknya sampah perkotaan yang tertinggal Jumlah sampah perkotaan secara keseluruhan |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Persentase sampah perkotaan yang tertangani | Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah |
Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani.Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupPengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Persentase sampah perkotaan yang tertangani. | Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah |
Persentase Sampah Yang TerkelolaLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupSampah yang terkelola dapat berupa pengurangan sampah,penggunaan ulang sampah, dan pendauran ulang sampah jumlah sampah yan ditangani jumlah sampah yang terkelola |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Persentase sampah yang terkelola | Sampah yang terkelola dapat berupa pengurangan sampah,penggunaan ulang sampah, dan pendauran ulang sampah |
Persentase Sarana Perkantoran Dan Publik Yang Sesuai StandarPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPrasarana dan Sarana perkantoran adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi dan klasifikasinya Jumlah sarana perkantoran publik yang sesuai standar |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persentase sarana perkantoran dan publik yang sesuai standar | Prasarana dan Sarana perkantoran adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi dan klasifikasinya |
Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) Yang Berijin Sesuai PengajuanKesehatan Dinas KesehatanIzin Usaha Mikro Obat Tradisional adalah izin yang diberikan pada usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. Jumlah sarana UMOT yang diterbitkan izin nya Jumlah sarana UMOT yang mengajukan izin |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase Sarana Produksi UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) yang berijin sesuai pengajuan | Izin Usaha Mikro Obat Tradisional adalah izin yang diberikan pada usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. |
Persentase Satuan Pendidikan Berizin OSS Yang TerfasilitasiPendidikan Dinas PendidikanSatuan pendidikan swasta yang mendapat izin operasional sekolah terhadap keseluruhan satuan pendidikan swasta yang ada pada suatu daerah. jumlah satuan pendidikan jumlah Satuan Pendidikan Berizin OSS yang terfasilitasi |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan Berizin OSS yang terfasilitasi | Satuan pendidikan swasta yang mendapat izin operasional sekolah terhadap keseluruhan satuan pendidikan swasta yang ada pada suatu daerah. |
Persentase Satuan Pendidikan Dengan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Sesuai KebutuhanPendidikan Dinas PendidikanPersentase yang menunjukkan proporsi dari satuan pendidikan yang memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang disesuaikan berdasarkan rombongan belajar dan standar kurikulum terhadap keseluruhan satuan pendidikan dasar dan menengah yang ada pada suatu daerah. jumlah satuan pendidikan jumlah satuan pendidikan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kebutuhan |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Persentase satuan pendidikan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kebutuhan | Persentase yang menunjukkan proporsi dari satuan pendidikan yang memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang disesuaikan berdasarkan rombongan belajar dan standar kurikulum terhadap keseluruhan satuan pendidikan dasar dan menengah yang ada pada suatu daerah. |
Persentase Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Kurikulum Mulok Sesuai Kearifan LokalPendidikan Dinas PendidikanPersentase yang menunjukkan proporsi dari satuan pendidikan wajib yang menyelenggarakan kurikulum muatan lokal daerah masing-masing dibandingkan dengan seluruh satuan pendidikan yang terdapat pada suatu daerah. jumlah satuan pendidikan jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum mulok sesuai kearifan lokal | Persentase yang menunjukkan proporsi dari satuan pendidikan wajib yang menyelenggarakan kurikulum muatan lokal daerah masing-masing dibandingkan dengan seluruh satuan pendidikan yang terdapat pada suatu daerah. |
Persentase SDM Kesehatan Sesuai StandarKesehatan Dinas KesehatanPuskesmas yang memiliki 9 jenis nakes |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase SDM Kesehatan sesuai Standar | Puskesmas yang memiliki 9 jenis nakes |
Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Penangannya Dilakukan Melalui MediasiPertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanSengketa tanah perkebunan yang dimediasi oleh pihak pemerintah. jumlah sengketa tanah garapan jumlah sengketa tanah garapan yang penangannya dilakukan melalui mediasi |
Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Persentase sengketa tanah garapan yang penangannya dilakukan melalui mediasi | Sengketa tanah perkebunan yang dimediasi oleh pihak pemerintah. |
Persentase Serapan Produk Dalam Negeri Di Tingkat KabupatenPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganPerbandingan antara jumlah belanja produk lokal di tingkat kabupaten dibandingkan dengan jumlah rencana belanja produk lokal di tingkat Kabupaten Blitar |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten | Perbandingan antara jumlah belanja produk lokal di tingkat kabupaten dibandingkan dengan jumlah rencana belanja produk lokal di tingkat Kabupaten Blitar |
Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Literasi Yang Memenuhi Kompetensi MinimumPendidikan Dinas PendidikanAKM dirancang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan untuk mengukur capaian siswa menjelang akhir jenjang pendidikan, dalam hal ini SD/sederajat dan SMP/sederajat. Jumlah siswa Jumlah siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum | AKM dirancang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan untuk mengukur capaian siswa menjelang akhir jenjang pendidikan, dalam hal ini SD/sederajat dan SMP/sederajat. |
Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Numerasi Yang Memenuhi Kompetensi MinimumPendidikan Dinas PendidikanAKM dirancang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan untuk mengukur capaian siswa menjelang akhir jenjang pendidikan, dalam hal ini SD/sederajat dan SMP/sederajat. Jumlah siswa Jumlah siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum | AKM dirancang dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan untuk mengukur capaian siswa menjelang akhir jenjang pendidikan, dalam hal ini SD/sederajat dan SMP/sederajat. |
Persentase SKPD Yang Laporan Keuangannya Tersusun Secara Tepat Waktu Dan Sesuai SAPKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahInformasi terkait perbandingan SKPD yang laporan keuangannya tersusun secara tepat waktu dibandingkan dengan seluruh SKPD yang ada. SKPD berperan dalam akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Maka dari itu, penguatan kinerja SKPD akan meningkatkan kualitas kinerja daerah terutama dalam tata kelola keuangannya. jumlah SKPD jumlah SKPD yang Laporan Keuangannya tersusun secara Tepat Waktu dan sesuai SAP |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Persentase SKPD yang Laporan Keuangannya tersusun secara Tepat Waktu dan sesuai SAP | Informasi terkait perbandingan SKPD yang laporan keuangannya tersusun secara tepat waktu dibandingkan dengan seluruh SKPD yang ada. SKPD berperan dalam akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Maka dari itu, penguatan kinerja SKPD akan meningkatkan kualitas kinerja daerah terutama dalam tata kelola keuangannya. |
Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan PokokPerdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan1. Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok mengukur sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah dalam periode waktu tertentu 2. Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok mengukur sejauh mana barang kebutuhan pokok tersedia di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat. |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | 1. Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok mengukur sejauh mana harga barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah dalam periode waktu tertentu 2. Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok mengukur sejauh mana barang kebutuhan pokok tersedia di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat. |
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat KompetensiTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaSertifikat kompetensi yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi kemampuan yang dikeluarkan dinas,lembaga profesi, BLK, ataupun pihak luar yang diakui kredibilitasnya |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi | Sertifikat kompetensi yang dimaksud adalah sertifikat kompetensi kemampuan yang dikeluarkan dinas,lembaga profesi, BLK, ataupun pihak luar yang diakui kredibilitasnya |
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/KotaTenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaMekanisme layanan antar kerja adalah termasuk bursa kerja,job fair, aplikasi, dan manual melalui dinas |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota | Mekanisme layanan antar kerja adalah termasuk bursa kerja,job fair, aplikasi, dan manual melalui dinas |
Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki SIPKesehatan Dinas KesehatanSIP merupakan Surat Izin Praktik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib dimiliki oleh seseorang yang menjadi tenaga kesehatan Jumlah Nakes yang memiliki SIP Jumlah seluruh tenaga kesehatan yang wajib mempunyai SIP sesuai peraturan perundang - undangan |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP | SIP merupakan Surat Izin Praktik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib dimiliki oleh seseorang yang menjadi tenaga kesehatan |
Persentase Tingkat Kemanan Informasi PemerintahPersandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianKeamanan adalah kondisi atau situasi di mana risiko atau ancaman terhadap individu, kelompok, atau aset diatur, dikelola, atau dikurangi sehingga mereka terlindungi dari bahaya, kerugian, atau gangguan yang mungkin terjadi. Keamanan bisa merujuk pada berbagai konteks, termasuk keamanan pribadi, keamanan publik, keamanan perusahaan, dan keamanan siber. Jumlah area penilaian Jumlah nilai per area keamanan informasi |
Persandian | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah | Keamanan adalah kondisi atau situasi di mana risiko atau ancaman terhadap individu, kelompok, atau aset diatur, dikelola, atau dikurangi sehingga mereka terlindungi dari bahaya, kerugian, atau gangguan yang mungkin terjadi. Keamanan bisa merujuk pada berbagai konteks, termasuk keamanan pribadi, keamanan publik, keamanan perusahaan, dan keamanan siber. |
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah DaerahKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianInformasi publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi ini biasanya terkait dengan tindakan pemerintah, organisasi, atau entitas publik, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan publik. Informasi publik dapat mencakup berbagai jenis dokumen, data, laporan, kebijakan, peraturan, keputusan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan urusan publik. Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah | Informasi publik adalah informasi yang secara umum tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Informasi ini biasanya terkait dengan tindakan pemerintah, organisasi, atau entitas publik, dan tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan publik. Informasi publik dapat mencakup berbagai jenis dokumen, data, laporan, kebijakan, peraturan, keputusan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pemerintah dan urusan publik. |
Persentase Tingkat Kesesuaian Penerbitan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Dengan NSPKKearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Persentase Tingkat Kesesuaian Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK | |
Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban NasionalKearsipan Dinas Perpustakaan dan KearsipanUntuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dilakukan pengelolaan arsip secara dinamis dan statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip Persentase Arsip Inaktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN |
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional | Untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dilakukan pengelolaan arsip secara dinamis dan statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. |
Persentase Transmigran Yang DitempatkanTransmigrasi Dinas Tenaga KerjaTransmigran adalah warga negara indonesia yang melakukan transmigrasi atau perpindahan daerah |
Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja | Persentase Transmigran Yang Ditempatkan | Transmigran adalah warga negara indonesia yang melakukan transmigrasi atau perpindahan daerah |
Persentase UKBM AktifKesehatan Dinas KesehatanPosyandu yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan kegiatan hari buka layanan posyandu minimal 8 kali/tahun dalam bulan berbeda, baik hari buka posyandu maupun kunjungan rumah/kegiatan mandiri/janji temu ke fasyankes. 2. Posyandu memiliki kader minimal 5 orang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah 3. Sebanyak 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun, yaitu: Gizi, KIA, KB, dan Imunisasi. 4. Setiap Posyandu memiliki alat pertumbuhan (alat ukur panjang badan bayi, alat ukur tinggi badan, timbangan bayi, timbangan dacin, timbangan dewasa, dan perlengkapannya) dan perkembangan (sesuai panduan di dalam buku KIA). |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persentase UKBM aktif | Posyandu yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun yaitu melakukan kegiatan hari buka layanan posyandu minimal 8 kali/tahun dalam bulan berbeda, baik hari buka posyandu maupun kunjungan rumah/kegiatan mandiri/janji temu ke fasyankes. 2. Posyandu memiliki kader minimal 5 orang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah 3. Sebanyak 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun, yaitu: Gizi, KIA, KB, dan Imunisasi. 4. Setiap Posyandu memiliki alat pertumbuhan (alat ukur panjang badan bayi, alat ukur tinggi badan, timbangan bayi, timbangan dacin, timbangan dewasa, dan perlengkapannya) dan perkembangan (sesuai panduan di dalam buku KIA). |
Persentase UPT (bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Pasar) Dan UMKM Yang Difasilitasi Untuk Implementasi Adopsi Teknologi DigitalKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianFasilitas Teknologi Digital mengacu pada infrastruktur fisik dan perangkat teknologi yang digunakan untuk mendukung operasi dan layanan berbasis teknologi digital. Fasilitas ini mencakup berbagai komponen yang mendukung komputasi, penyimpanan, jaringan, dan sistem lainnya yang digunakan dalam konteks teknologi digital. Jumlah UPT Jumlah UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital Jumlah Usaha Mikro |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital | Fasilitas Teknologi Digital mengacu pada infrastruktur fisik dan perangkat teknologi yang digunakan untuk mendukung operasi dan layanan berbasis teknologi digital. Fasilitas ini mencakup berbagai komponen yang mendukung komputasi, penyimpanan, jaringan, dan sistem lainnya yang digunakan dalam konteks teknologi digital. |
Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/kota Yang Memperoleh Rumah Layak HuniPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanWarga negara yang rumahnya terdampak bencana sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh bantuan rumah layak huni Jumlah keluarga korban bencana kabupaten/kota Jumlah Rumah Layak Huni yang disediakan |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni | Warga negara yang rumahnya terdampak bencana sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Di FasilitasiSosial Dinas SosialWarga negara migran adalaWarga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI |
Sosial | Dinas Sosial | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi | Warga negara migran adalaWarga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI |
Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahInformasi rawan bencana adalah data, informasi, atau analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Informasi ini mencakup informasi geografis, ilmiah, sosial, dan ekonomi yang membantu dalam memahami ancaman bencana yang mungkin terjadi, sejauh mana kerentanannya, serta bagaimana masyarakat dapat mempersiapkan diri dan merespons bencana tersebut. Informasi rawan bencana berperan penting dalam upaya mitigasi dan manajemen bencana Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan Informasi Rawan Bencana |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana | Informasi rawan bencana adalah data, informasi, atau analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Informasi ini mencakup informasi geografis, ilmiah, sosial, dan ekonomi yang membantu dalam memahami ancaman bencana yang mungkin terjadi, sejauh mana kerentanannya, serta bagaimana masyarakat dapat mempersiapkan diri dan merespons bencana tersebut. Informasi rawan bencana berperan penting dalam upaya mitigasi dan manajemen bencana |
Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahPencegahan bencana adalah serangkaian tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi risiko bencana itu sendiri. Ini melibatkan upaya untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Kesiapsiagaan bencana adalah kemampuan masyarakat, pemerintah, dan organisasi untuk merespons bencana dengan cepat, efektif, dan terkoordinasi saat bencana terjadi, Ini mencakup perencanaan, pelatihan, pengembangan sistem peringatan dini, dan latihan simulasi untuk menghadapi berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran, dan lainnya. Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | Pencegahan bencana adalah serangkaian tindakan yang diambil sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi risiko bencana itu sendiri. Ini melibatkan upaya untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Kesiapsiagaan bencana adalah kemampuan masyarakat, pemerintah, dan organisasi untuk merespons bencana dengan cepat, efektif, dan terkoordinasi saat bencana terjadi, Ini mencakup perencanaan, pelatihan, pengembangan sistem peringatan dini, dan latihan simulasi untuk menghadapi berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran, dan lainnya. |
Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahEvakuasi korban bencana adalah proses pemindahan atau pengungsian penduduk atau individu yang berada dalam zona yang terancam oleh bencana atau situasi darurat yang mengancam nyawa, keselamatan, atau kesejahteraan mereka. Tujuan utama dari evakuasi adalah melindungi nyawa manusia dan meminimalkan risiko terhadap kecelakaan, cedera, atau kerusakan yang lebih lanjut akibat bencana yang terjadi. |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Evakuasi korban bencana adalah proses pemindahan atau pengungsian penduduk atau individu yang berada dalam zona yang terancam oleh bencana atau situasi darurat yang mengancam nyawa, keselamatan, atau kesejahteraan mereka. Tujuan utama dari evakuasi adalah melindungi nyawa manusia dan meminimalkan risiko terhadap kecelakaan, cedera, atau kerusakan yang lebih lanjut akibat bencana yang terjadi. |
Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak HuniPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanWarga negara yang rumahnya terdampak relokasi Program Pemerintah yang memperoleh bantuan rumah layak huni Jumlah rehabilitasi RTHL akibat relokasi RTLH yang direlokasi |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | Warga negara yang rumahnya terdampak relokasi Program Pemerintah yang memperoleh bantuan rumah layak huni |
|
Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Persentase wirausaha muda | |
Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten/KotaPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganPertumbuhan atau peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah dalam suatu wilayah pemerintahan daerah, seperti kabupaten atau kota |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota | Pertumbuhan atau peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah dalam suatu wilayah pemerintahan daerah, seperti kabupaten atau kota |
|
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Pertanian Keluarga | |
|
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Pertanian Masuk Sekolah | |
Pertumbuhan Anggota KoperasiKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat Jumlah Anggota Koperasi tahun n Jumlah Anggota Koperasi tahun n-1 |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pertumbuhan Anggota Koperasi | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Pertumbuhan EksporPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganPertumbuhan ekspor adalah Perbandingan antara nilai ekspor tahun ke n terhadap tahun n-1 untuk mengukur besaran pertumbuhan nilai ekspor daerah Ekspor Bersih Perdagangan tahun n Ekspor Bersih Perdagangan tahun n-1 |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Pertumbuhan Ekspor | Pertumbuhan ekspor adalah Perbandingan antara nilai ekspor tahun ke n terhadap tahun n-1 untuk mengukur besaran pertumbuhan nilai ekspor daerah |
Pertumbuhan Industri Pengolahan Non MigasPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganPeningkatan aktivitas ekonomi dalam sektor industri yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi, dengan pengecualian industri yang berkaitan dengan minyak dan gas |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Pertumbuhan industri pengolahan non migas | Peningkatan aktivitas ekonomi dalam sektor industri yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi, dengan pengecualian industri yang berkaitan dengan minyak dan gas |
Pertumbuhan KoperasiKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat Jumlah Koperasi tahun n Jumlah Koperasi tahun n-1 |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Pertumbuhan Koperasi | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Pertumbuhan Nilai Ekspor Non MigasPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganPengukuran peningkatan atau perubahan nilai barang dan jasa yang diekspor oleh suatu negara, tidak termasuk produk minyak dan gas (migas), dari satu periode ke periode berikutnya Besaran nilai transaksi ekspor non migas |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | Pengukuran peningkatan atau perubahan nilai barang dan jasa yang diekspor oleh suatu negara, tidak termasuk produk minyak dan gas (migas), dari satu periode ke periode berikutnya |
|
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Pertumbuhan sub sektor perkebunan | |
Populasi Ternak Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKotaPertanian Dinas Peternakan dan Perikanan |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Populasi Ternak berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota | |
Potensi WisataPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataWisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jumlah dan Sebaran Desa Wisata Jumlah dan Sebaran DTW (per kecamatan) Jumlah dan Sebaran Pengembangan DTW (per kecamatan) Jumlah Pengembangan Desa Wisata |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Potensi Wisata | Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. |
Prasarana Dan Sarana Tanggap BencanaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahPrasarana dan Sarana kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan Alat Berat(Bach Hoe; Buldozer; dll) Alat Pencarian (Pelampung, Perahu Karet, Perahu Lipat, Peralatan Selam, dll) Kejadian kebakaran (Mobil Pemadam Kebakaran; Pos Pemadam Kebakaran) Peralatan Air Bersih(Mobil Tangki Air; Tangki Air; Peralatan Air Bersih Lainnya) Peralatan Hunian Sementara(Tenda; Dapur Umum; Generator; Peralatan Hunian Sementara Lainnya) Peralatan Kesehatan(Tandu; Tabung Oksigen; Peralatan Kesehatan Lainnya) Peralatan Komunikasi(Handy Talky; Telpon Satelit; Radio Pemancar; Peralatan Kesehatan Lainnya) Transportasi (Jenis Angkutan Darat, Laut dan Udara: Kendaraan Evakuasi/Rescue, Mobil Reaksi Cepat, Kendaraan Operasional, dll ) |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana | Prasarana dan Sarana kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan |
Predikat SAKIP KabupatenSekretariat Daerah Bagian OrganisasiPredikat yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas implementasi SAKIP |
Sekretariat Daerah | Bagian Organisasi | Predikat SAKIP Kabupaten | Predikat yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas implementasi SAKIP |
Presentase Kenaikan Omzet Koperasi Yang Terfasilitasi Pemberdayaan Dan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi Dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / KotaKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPeningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Presentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten / kota | Peningkatan koperasi yang berkualitas yang memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria antara lain: - RAT 2 tahun berturut -turut - Meningkatnya jumlah anggota - Meningkatnya jumlah omzet - Peningkatan jumlah SHU - Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat |
Presentase Usaha Mikro Naik KelasKoperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahJumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM Jumlah data UM Jumlah UM naik kelas |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Presentase Usaha Mikro naik kelas | Jumlah UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 kriteria dari 5 kriteria, antara lain : - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - potensi SDM |
Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil.Kesehatan Dinas KesehatanIbu hamil yang memiliki kondisi medis di mana tubuh kekurangan cukup sel darah merah yang sehat atau hemoglobin yang cukup dalam sel darah merah |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Prevalensi anemia pada ibu hamil. | Ibu hamil yang memiliki kondisi medis di mana tubuh kekurangan cukup sel darah merah yang sehat atau hemoglobin yang cukup dalam sel darah merah |
Prevalensi HIV Pada Populasi Dewasa.Kesehatan Dinas Kesehatan(Human Immunodeficiency Virus) seseorang yang hasil pemeriksaannya HIV positif dengan pemeriksaan 3 reagen rapid test. |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Prevalensi HIV pada populasi dewasa. | (Human Immunodeficiency Virus) seseorang yang hasil pemeriksaannya HIV positif dengan pemeriksaan 3 reagen rapid test. |
Prevalensi HIV/AIDSKesehatan Dinas KesehatanPrevalensi HIV/AIDS merupakan Perbandingan penderita HIV/AIDS pada periode tertentu dengan jumlah penduduk pada wilayah dan periode tertentu |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Prevalensi HIV/AIDS | Prevalensi HIV/AIDS merupakan Perbandingan penderita HIV/AIDS pada periode tertentu dengan jumlah penduduk pada wilayah dan periode tertentu |
Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaJumlah penduduk usia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah penduduk usia kurang dari 18 tahun laki-laki dan perempuan yang mengalami tindakan kekerasan di kabupaten/kota. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | Jumlah penduduk usia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian jumlah penduduk usia kurang dari 18 tahun laki-laki dan perempuan yang mengalami tindakan kekerasan di kabupaten/kota. |
Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaJumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan |
Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) Pada Anak Balita.Kesehatan Dinas KesehatanAnak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. | Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD |
Prevalensi Malnutrisi (berat Badan/tinggi Badan) Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe.Kesehatan Dinas KesehatanJumlah balita usia 0-59 bulan bermasalah gizi (malnutrisi) dibagi dengan jumlah sasaran balita 0-59 bulan |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. | Jumlah balita usia 0-59 bulan bermasalah gizi (malnutrisi) dibagi dengan jumlah sasaran balita 0-59 bulan |
Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥18 Tahun.Kesehatan Dinas KesehatanDeteksi Dini Obesitas yang dilakukan dengan pemeriksaan IMT/Lingkar perut minimal sekali setahun. Klasifikasi IMT berdasarkan Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. | Deteksi Dini Obesitas yang dilakukan dengan pemeriksaan IMT/Lingkar perut minimal sekali setahun. Klasifikasi IMT berdasarkan Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang |
Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin.Kesehatan Dinas KesehatanPeserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern (kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan, MAL) untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. | Peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern (kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan, MAL) untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan |
Prevalensi Stunting (pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Dua Tahun/baduta.Kesehatan Dinas Kesehatankondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) serta termasuk pada kategori pendek dan sangat pendek |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. | kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) serta termasuk pada kategori pendek dan sangat pendek |
Prevalensi Stunting (pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/balita.Kesehatan Dinas KesehatanBalita Stunting adalah anak berusia dibawah lima tahun dengan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) serta termasuk pada kategori pendek dan sangat pendek |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. | Balita Stunting adalah anak berusia dibawah lima tahun dengan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) serta termasuk pada kategori pendek dan sangat pendek |
Prevalensi Stunting (pendek Dan Sangat Pendek) Pada BalitaKesehatan Dinas KesehatanBalita Stunting adalah anak berusia dibawah lima tahun dengan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) serta termasuk pada kategori pendek dan sangat pendek Jumlah balita yang niilai TB/U < -2SD) Jumlah sasaran ballita seluruhnya |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita | Balita Stunting adalah anak berusia dibawah lima tahun dengan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) serta termasuk pada kategori pendek dan sangat pendek |
Prevalensi Tekanan Darah Tinggi.Kesehatan Dinas Kesehatankondisi medis di mana tekanan darah di arteri secara konsisten lebih tinggi dari batas normal |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Prevalensi tekanan darah tinggi. | kondisi medis di mana tekanan darah di arteri secara konsisten lebih tinggi dari batas normal |
Produksi BerasPangan Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianProduksi beras adalah jumlah total beras yang dihasilkan dari pertanian dalam suatu wilayah atau negara selama periode waktu tertentu. Ini mencakup berbagai tahap, mulai dari penanaman, pertumbuhan, pemanenan, pengolahan, hingga pengemasan beras yang siap untuk dikonsumsi atau dijual. Produksi beras diukur dalam satuan volume seperti metrik ton, kilogram, atau ton, tergantung pada negara dan sistem pengukuran yang digunakan. |
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Produksi Beras | Produksi beras adalah jumlah total beras yang dihasilkan dari pertanian dalam suatu wilayah atau negara selama periode waktu tertentu. Ini mencakup berbagai tahap, mulai dari penanaman, pertumbuhan, pemanenan, pengolahan, hingga pengemasan beras yang siap untuk dikonsumsi atau dijual. Produksi beras diukur dalam satuan volume seperti metrik ton, kilogram, atau ton, tergantung pada negara dan sistem pengukuran yang digunakan. |
Produksi Daging Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKotaPertanian Dinas Peternakan dan Perikanan Produksi Ayam Pedaging Produksi Daging Sapi |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Produksi Daging berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota | |
|
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Produksi perikanan | |
|
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Produksi perikanan kelompok nelayan | |
Produksi Susu Berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKotaPertanian Dinas Peternakan dan Perikanan |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Produksi Susu berdasarkan Jenis Ternak Level Provinsi/KabKota | |
Produksi Tanaman HortikulturaPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianProduksi hortikultura merujuk pada proses budidaya dan penghasilan berbagai jenis tanaman hortikultura, seperti sayuran, buah-buahan, bunga, tanaman hias, dan tanaman lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan estetika tinggi. Ini mencakup semua tahap dari penanaman hingga panen atau pemanenan produk hortikultura. |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Produksi Tanaman Hortikultura | Produksi hortikultura merujuk pada proses budidaya dan penghasilan berbagai jenis tanaman hortikultura, seperti sayuran, buah-buahan, bunga, tanaman hias, dan tanaman lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan estetika tinggi. Ini mencakup semua tahap dari penanaman hingga panen atau pemanenan produk hortikultura. |
Produksi Tanaman PanganPertanian Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianProduksi tanaman pangan merujuk pada jumlah total hasil panen dari berbagai jenis tanaman yang digunakan sebagai makanan manusia dan hewan. Produksi ini diukur dalam berbagai satuan, seperti ton, kilogram, atau metrik ton, tergantung pada jenis tanaman dan negara tempat produksinya diukur. Produksi tanaman pangan mencakup tanaman seperti padi, jagung, gandum, kedelai, ubi kayu, singkong, dan banyak lagi. |
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Produksi Tanaman Pangan | Produksi tanaman pangan merujuk pada jumlah total hasil panen dari berbagai jenis tanaman yang digunakan sebagai makanan manusia dan hewan. Produksi ini diukur dalam berbagai satuan, seperti ton, kilogram, atau metrik ton, tergantung pada jenis tanaman dan negara tempat produksinya diukur. Produksi tanaman pangan mencakup tanaman seperti padi, jagung, gandum, kedelai, ubi kayu, singkong, dan banyak lagi. |
Produksi Tanaman Pangan (Padi Ladang Dan Sawah) (Ton)Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianProduksi tanaman pangan berupa padi ladang dan padi sawah |
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Produksi tanaman pangan (Padi Ladang dan Sawah) (Ton) | Produksi tanaman pangan berupa padi ladang dan padi sawah |
|
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Produksi Tanaman Perkebunan | |
Produksi Telur Berdasarkan Jenis Unggas Level Provinsi/KabKotaPertanian Dinas Peternakan dan PerikananTelur adalah produk pangan yang dihasilkan oleh unggas, seperti ayam, bebek, angsa, atau burung puyuh, yang terdiri dari cangkang, putih telur (albumen), dan kuning telur (yolk), dan memiliki nilai gizi yang tinggi, kaya akan protein, lemak, vitamin, dan mineral. |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Produksi Telur berdasarkan Jenis Unggas Level Provinsi/KabKota | Telur adalah produk pangan yang dihasilkan oleh unggas, seperti ayam, bebek, angsa, atau burung puyuh, yang terdiri dari cangkang, putih telur (albumen), dan kuning telur (yolk), dan memiliki nilai gizi yang tinggi, kaya akan protein, lemak, vitamin, dan mineral. |
Produktivitas Perkebunan Dari Potensi Produksi Di Lapangan (%)Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Produksi Perkebunan Luas Areal Tanam Perkebunan |
Pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Produktivitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%) | |
Proporsi Anak Umur Di Bawah 5 Tahun Yang Kelahirannya Dicatat Oleh Lembaga Pencatatan SipilAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKelahiran dicatat oleh lembaga pencatatan sipil dapat ditunjukkan dengan kepemilikan akta kelahiran |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil | Kelahiran dicatat oleh lembaga pencatatan sipil dapat ditunjukkan dengan kepemilikan akta kelahiran |
Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap PDB.Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Anggaran Penelitian dan Pengembangan Nilai PDRB |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. | |
Proporsi Individu Yang Menggunakan InternetStatistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian |
Statistik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Proporsi Individu yang Menggunakan Internet | |
Proporsi Kematian Akibat Keracunan.Kesehatan Dinas Kesehatankematian akibat keracunan mengacu pada persentase total kematian yang disebabkan oleh keracunan dalam suatu populasi atau kelompok tertentu selama periode waktu tertentu |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Proporsi kematian akibat keracunan. | kematian akibat keracunan mengacu pada persentase total kematian yang disebabkan oleh keracunan dalam suatu populasi atau kelompok tertentu selama periode waktu tertentu |
Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupIKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. | IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. |
Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran Yang Disetujui.Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Anggaran yang disetujui (APBD) Jumlah pengeluaran utama pemerintah |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. | |
Proporsi Perempuan Dan Laki-laki Muda Umur 18-24 Tahun Yang Mengalami Kekerasan Seksual Sebelum Umur 18 Tahun.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaJumlah perempuan dan laki-laki muda korban kekerasan yang berusia 18-24 tahun dan/atau sudah menikah yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah provinsi. penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | Jumlah perempuan dan laki-laki muda korban kekerasan yang berusia 18-24 tahun dan/atau sudah menikah yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan) dan mendapatkan pendampingan oleh pemerintah provinsi. penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial. |
Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (fisik, Seksual, Atau Emosional) Oleh Pasangan Atau Mantan Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana- Proporsi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan (fisik, seksual dan emosional) oleh pasangan dalam 12 bulan terakhir |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | - |
Proporsi Perempuan Dewasa Dan Anak Perempuan (umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan Seksual Oleh Orang Lain Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaJumlah perempuan korban kekerasan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Jumlah perempuan korban kekerasan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial. |
Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan.Kesehatan Dinas KesehatanCapaian UHC |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. | Capaian UHC |
Proporsi Populasi Yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Air.Kesehatan Dinas KesehatanKondisi ketika setiap KK dalam desa/kelurahan memiliki sarana CTPS dengan air mengalir dan sabun, dapat mempraktikkan dan mengetahui waktu kritis CTPS serta mengetahui waktu kritis CTPS |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. | Kondisi ketika setiap KK dalam desa/kelurahan memiliki sarana CTPS dengan air mengalir dan sabun, dapat mempraktikkan dan mengetahui waktu kritis CTPS serta mengetahui waktu kritis CTPS |
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau.Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. | |
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/atau Agresi Psikologis Dari Pengasuh Dalam Setahun Terakhir.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaJumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan |
Proporsi Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat.Kesehatan Dinas KesehatanJumlah rumah tangga yang air limbahnya dialirkan ke IPAL komunal |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. | Jumlah rumah tangga yang air limbahnya dialirkan ke IPAL komunal |
Proporsi Rumah Tangga Yang Terlayani Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja.Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kesehatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. | |
Proporsi Sumber Daya Yang Dialokasikan Oleh Pemerintah Secara Langsung Untuk Program Pemberantasan KemiskinanSosial Dinas Sosial- Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. - Suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Pemerintah (BPS dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan) menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (monetary approach). Kemiskinan juga merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah alokasi dana untuk penanggulangan kemiskinan Jumlah APBD |
Sosial | Dinas Sosial | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan | - Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. - Suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Pemerintah (BPS dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan) menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (monetary approach). Kemiskinan juga merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. |
Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri ManufakturPerindustrian Dinas Perindustrian dan PerdaganganPerbandingan atau rasio jumlah pekerja yang terlibat dalam kegiatan produksi dan manufaktur dibandingkan dengan total angkatan kerja suatu wilayah atau negara |
Perindustrian | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur | Perbandingan atau rasio jumlah pekerja yang terlibat dalam kegiatan produksi dan manufaktur dibandingkan dengan total angkatan kerja suatu wilayah atau negara |
Prosentase Aspek Sejarah Yang TerbinaKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataJ. V. Bryce menyatakan bahwa sejarah adalah catatan tentang apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Roeslan Abdulgani mendeskripsikan sejarah sebagai cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lampau, dengan tujuan untuk menilai secara kritis dan menentukan masa kini dan masa yang akan datang. Sartono Kartodirdjo mendefinisikan sejarah sebagai penggambaran yang komprehensif dan ilmiah tentang masa lalu manusia dan lingkungannya. Ini mencakup urutan kronologis fakta-fakta dengan interpretasi dan penjelasan yang memberikan pemahaman tentang apa yang telah berlalu. tiga aspek sejarah yakni aspek masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pelaku Seni Budaya, Pelaku Sejarah, |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Prosentase aspek sejarah yang terbina | J. V. Bryce menyatakan bahwa sejarah adalah catatan tentang apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Roeslan Abdulgani mendeskripsikan sejarah sebagai cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat dan kemanusiaan di masa lampau, dengan tujuan untuk menilai secara kritis dan menentukan masa kini dan masa yang akan datang. Sartono Kartodirdjo mendefinisikan sejarah sebagai penggambaran yang komprehensif dan ilmiah tentang masa lalu manusia dan lingkungannya. Ini mencakup urutan kronologis fakta-fakta dengan interpretasi dan penjelasan yang memberikan pemahaman tentang apa yang telah berlalu. tiga aspek sejarah yakni aspek masa lalu, masa kini, dan masa depan. |
Prosentase Cakupan Infrastuktur PermukimanPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanKawasan permukiman berakses drainase, jalan lingkungan, dan infrasruktur fisik penunjang lainnya Luas kawasan permukiman Luas kawasan permukiman berakses infrastruktur dasar |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Prosentase cakupan infrastuktur permukiman | Kawasan permukiman berakses drainase, jalan lingkungan, dan infrasruktur fisik penunjang lainnya |
Prosentase Kasus Di WMK Yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 MenitKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan; WMK adalah juga batas wilayah layanan sebuah Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) Jumlah Kasus kebakaran dalam jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Jumlah Kasus kebakaran di WMK yg tertangani dalam waktu tanggap |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Prosentase Kasus di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit | Pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah ataupun buatan; WMK adalah juga batas wilayah layanan sebuah Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) |
Prosentase Kawasan Permukiman Berakses DrainasePerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Panjang drainase lingkungan Panjang jalan lingkungan |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Prosentase kawasan permukiman berakses drainase | |
Prosentase Kecukupan Adminitrasi Perkantoran Dan Sarana PrasaranaKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan optimal, efektif dan efisien jumlah BMD pada PD jumlah BMD pd PD yang dikelola dengan optimas, efisien dan efektif |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Prosentase Kecukupan Adminitrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana | Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan optimal, efektif dan efisien |
Prosentase Koperasi Aktif Yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahPersentase seluruh koperasi aktif sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam melaksanakan Raat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah koperasi jumlah Koperasi Aktif jumlah Koperasi Aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Prosentase Koperasi Aktif yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) | Persentase seluruh koperasi aktif sesuai kewenangan kabupaten/kota dalam melaksanakan Raat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 kali setahun. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah koperasi |
Prosentase Luas Kawasan Permukiman Berakses Infrastruktur LayakPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanKawasan permukiman berakses drainase, jalan lingkungan, dan infrasruktur fisik penunjang lainnya Luas kawasan pemukiman Luas wilayah |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Prosentase Luas Kawasan Permukiman berakses infrastruktur layak | Kawasan permukiman berakses drainase, jalan lingkungan, dan infrasruktur fisik penunjang lainnya |
|
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Prosentase OPD dengan Indeks Penerapan Manajemen Resiko Level 3 | |
Prosentase Pemenuhan Kebutuhan RumahPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanPenduduk berakses rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Prosentase pemenuhan kebutuhan rumah | Penduduk berakses rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. |
Prosentase Penduduk Berakses SanitasiPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangAkses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki spetik atau IPAL. Jumlah penduduk berakses sanitasi layak melalui jamban dan IPAL Jumlah penduduk total |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Prosentase penduduk berakses sanitasi | Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki spetik atau IPAL. |
Prosentase Pengolahan Produk PerikananKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananPengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Prosentase Pengolahan produk perikanan | Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia |
Prosentase Peningkatan Jumah Pengajuan PerijinanPertanian Dinas Peternakan dan PerikananPerijinan peternakan adalah proses pemberian izin atau lisensi resmi dari pihak berwenang, seperti pemerintah atau lembaga terkait, kepada individu atau entitas yang ingin menjalankan usaha peternakan. Izin ini diperlukan untuk mengatur dan mengawasi operasi peternakan agar sesuai dengan peraturan, standar kesehatan hewan, dan ketentuan lingkungan yang berlaku jumlah ijin tahun sebelumnya (th n-1) Jumlah pengajuan ijin tahun berlaku (th n) |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Prosentase Peningkatan Jumah Pengajuan Perijinan | Perijinan peternakan adalah proses pemberian izin atau lisensi resmi dari pihak berwenang, seperti pemerintah atau lembaga terkait, kepada individu atau entitas yang ingin menjalankan usaha peternakan. Izin ini diperlukan untuk mengatur dan mengawasi operasi peternakan agar sesuai dengan peraturan, standar kesehatan hewan, dan ketentuan lingkungan yang berlaku |
|
Pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Prosentase Peningkatan Jumah Pengajuan Perijinan | |
Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit TernakPertanian Dinas Peternakan dan PerikananBibit ternak yang disebut juga bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan Total kelahiran alami ditambah dengan kelahiran dengan bantuan tahun n-1 Total kelahiran alami ditambah kelahiran dengan bantuan pada tahun n |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Prosentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak | Bibit ternak yang disebut juga bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan |
Prosentase Peningkatan Peternak TerampilPertanian Dinas Peternakan dan PerikananKegiatan pembinaan masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan rutin ini merupakan salah satu program pembinaan kelompok peternak potensial di wilayah Dinas Perikanan dan Peternakan, yang tentunya dikawal oleh lembaga terkait dalam kegiatan itu. Jumlah peternak yang dilatih pada tahun n Jumlah peternak yang dilatih pada tahun n-1 |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Prosentase peningkatan peternak terampil | Kegiatan pembinaan masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan rutin ini merupakan salah satu program pembinaan kelompok peternak potensial di wilayah Dinas Perikanan dan Peternakan, yang tentunya dikawal oleh lembaga terkait dalam kegiatan itu. |
Prosentase Peningkatan Produksi PUDKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan PerikananPerairan Umum Daratan adalah perairan yang bukan milik perorangan yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan Produksi PUD tahun n-1 Total produksi PUD pada tahun n |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Prosentase Peningkatan produksi PUD | Perairan Umum Daratan adalah perairan yang bukan milik perorangan yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan |
Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIPInspektorat Daerah InspektoratInformasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi yang diperoleh baik dari hasil reviu, audit maupun evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat pada PD dan Desa Rekomendasi Hasil Pengawasan (audit, reviu dan evaluasi) |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP | Informasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi yang diperoleh baik dari hasil reviu, audit maupun evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat pada PD dan Desa |
Prosentase Prasarana Peternakan Layak FungsiPertanian Dinas Peternakan dan PerikananMengacu pada sejauh mana infrastruktur atau fasilitas peternakan yang ada berfungsi dengan baik dan memenuhi standar untuk mendukung aktivitas peternakan yang efisien dan produkti Total prasarana layak fungsi Total prasarana yang dimiliki Dinas Peternakan dan Perikanan |
Pertanian | Dinas Peternakan dan Perikanan | Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi | Mengacu pada sejauh mana infrastruktur atau fasilitas peternakan yang ada berfungsi dengan baik dan memenuhi standar untuk mendukung aktivitas peternakan yang efisien dan produkti |
Prosentase Sengketa Tanah Garapan Yang DiinventarisasiPerumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanSengketa tanah perkebunan yang diinventarisasi. Jumlah sengketa Jumlah sengketa yang difasilitasi |
Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Prosentase Sengketa Tanah Garapan yang diinventarisasi | Sengketa tanah perkebunan yang diinventarisasi. |
Prosentase Tanggap Kejadian-kejadian KebakaranKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranKejadian kebakaran merupakan suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan. Kejadian non kebakaran adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. jumlah kejadian kebakaran yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh Damkar Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Prosentase tanggap kejadian-kejadian kebakaran | Kejadian kebakaran merupakan suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan. Kejadian non kebakaran adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. |
Prosentase Tingkat Ketepatan Waktu Dalam Pembahasan Anggaran Pemerintah DaerahSekretariat DPRD Sekretariat DPRDRancangan Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD) adalah dokumen resmi yang menggambarkan rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran Jumlah pembahasan kebijakan anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran yang tepat waktu |
Sekretariat DPRD | Sekretariat DPRD | Prosentase Tingkat ketepatan waktu dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah | Rancangan Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD) adalah dokumen resmi yang menggambarkan rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran |
Rapat Anggota Tahunan (RAT)Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahRapat Anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurusn dan pengawas, yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Rapat Anggota Tahunan (RAT) | Rapat Anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurusn dan pengawas, yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. |
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/laki-laki Di SD/MI/sederajatPendidikan Dinas Pendidikan |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/sederajat | |
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/laki-laki Di SMP/MTs/sederajatPendidikan Dinas Pendidikan |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/sederajat | |
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan BangunanPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIMB adalah sebuah produk hukum berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan yang sesuai peruntukannya, sehingga terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya) dan terwujudnya bangunan gedung yang memiliki IMB Jumlah bangunan ber-IMB |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan | IMB adalah sebuah produk hukum berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan yang sesuai peruntukannya, sehingga terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya) dan terwujudnya bangunan gedung yang memiliki IMB |
Rasio Bangunan Gedung (kecuali Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana) Yang Laik FungsiPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | Kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan |
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (jumlah Belanja Pem. Umum Dikurangi Trf Exp Dibagi Total Belanja APBD)Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Total Belanja dikurangi Belanja Modal) Jumlah Transfer Expenditures (hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga) Total Belanja |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (jumlah belanja pem. Umum dikurangi trf exp dibagi total belanja APBD) | |
Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah PendudukKesehatan Dinas KesehatanRasio daya tampung RS adalah perbandingan antara jumlah tempat tidur di seluruh RS di suatu wilayah pada periode tertentu dengan jumlah penduduk pada periode tertentu |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk | Rasio daya tampung RS adalah perbandingan antara jumlah tempat tidur di seluruh RS di suatu wilayah pada periode tertentu dengan jumlah penduduk pada periode tertentu |
Rasio ElektrifikasiEnergi dan Sumber Daya Mineral Bagian PerekonomianRasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat. jumlah rumah tangga jumlah rumah tangga berlistrik |
Energi dan Sumber Daya Mineral | Bagian Perekonomian | Rasio Elektrifikasi | Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat. |
Rasio Ijin TrayekPerhubungan Dinas PerhubunganIzin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal Jumlah jaringan trayek dalam Kabupaten Jumlah jaringan trayek yang terdapat angkutannya yang terlayani |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Rasio ijin trayek | Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal |
Rasio Jaringan IrigasiPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani jaringan irigasi |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio Jaringan Irigasi | Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. |
Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Ke Atas Dibanding Jumlah PendudukAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPenduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun Ke Atas Dibanding Jumlah Penduduk | Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. |
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk)Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana(1) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. (2) SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk) | (1) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. (2) SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. |
Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/KotaPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangIMB adalah sebuah produk hukum berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan yang sesuai peruntukannya, sehingga terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya) dan terwujudnya bangunan gedung yang memiliki IMB |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota | IMB adalah sebuah produk hukum berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan yang sesuai peruntukannya, sehingga terwujudnya peningkatan kualitas bangunan gedung yang menjadi kewenangan Kabupaten (kondisi dan penataannya) dan terwujudnya bangunan gedung yang memiliki IMB |
Rasio Ketergantungan Keuangan DaerahKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahTingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Jumlah Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Transfer |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah | Tingkat ketergantungan keuangan daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. |
Rasio Konektivitas Kabupaten/KotaPerhubungan Dinas PerhubunganPerbandingan layanan transportasi pada wilayah kabupaten terhadap jumlah total wilayah kabupaten prioritas daerah |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Rasio konektivitas Kabupaten/Kota | Perbandingan layanan transportasi pada wilayah kabupaten terhadap jumlah total wilayah kabupaten prioritas daerah |
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan IrigasiPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangJaringan irigasi merupakan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi |
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kabupaten/KotaPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangInfrastruktur pengendalian banjir merupakan suatu bangunan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko ancaman jiwa manusia dan harta benda akibat banjir sampai ke tingkat toleransi. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Infrastruktur pengendalian banjir merupakan suatu bangunan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko ancaman jiwa manusia dan harta benda akibat banjir sampai ke tingkat toleransi. |
Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kabupaten/KotaPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangInfrastruktur pengaman pantai adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan yang disebabkan oleh serangan gelombang dan arus. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Infrastruktur pengaman pantai adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan yang disebabkan oleh serangan gelombang dan arus. |
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah KendaraanPerhubungan Dinas PerhubunganRasio adalah angka yang membandingkan dua nilai atau lebih untuk menilai suatu situasi, performa, atau kondisi. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabe. Jumlah kendaraan di kab. Blitar Panjang jalan Kab. Blitar |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | Rasio adalah angka yang membandingkan dua nilai atau lebih untuk menilai suatu situasi, performa, atau kondisi. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabe. |
Rasio Pemasangan Rambu- RambuPerhubungan Dinas PerhubunganTingkat pemenuhan rambu - rambu lalu lintas pada ruas jalan kabupaten jumlah kebutuhan rambu Jumlah rambu - rambu terpasang |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | Rasio Pemasangan Rambu- rambu | Tingkat pemenuhan rambu - rambu lalu lintas pada ruas jalan kabupaten |
|
Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | |
Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan KonstruksiPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDalam pengerjaan suatu proyek perlu dilakukan K3 Konstruksi, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Dalam pengerjaan suatu proyek perlu dilakukan K3 Konstruksi, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi |
Rasio SiLPA Terhadap Total PendapatanKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahSiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah Pendapatan Jumlah SILPA Nilai SiLPA Total Pendapatan |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Rasio SiLPA terhadap Total Pendapatan | SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. |
Rasio Tenaga Operator/teknisi/analisis Yang Memiliki Sertifikat KompetensiPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. Jumlah tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Total tenaga operator/teknisi/analisis |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi | Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. |
|
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur ≥15 tahun. | |
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPendidikan Dinas Pendidikan |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | |
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPengukuran jumlah dari semua nilai capaian kinerja kegiatan dibagi dengan banyaknya data pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Pengukuran jumlah dari semua nilai capaian kinerja kegiatan dibagi dengan banyaknya data pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah |
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilTingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan menggambarkan tingkat capaian seluruh indikator kinerja termasuk indikator pemicu (indikator input dan output). Program penunjang urusan pemerintah daerah diantaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja; Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan menggambarkan tingkat capaian seluruh indikator kinerja termasuk indikator pemicu (indikator input dan output). Program penunjang urusan pemerintah daerah diantaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja; Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan |
Kelautan dan Perikanan | Dinas Peternakan dan Perikanan | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | |
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganTingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan menggambarkan tingkat capaian seluruh indikator kinerja termasuk indikator pemicu (indikator input dan output). Program penunjang urusan pemerintah daerah diantaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja; Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan menggambarkan tingkat capaian seluruh indikator kinerja termasuk indikator pemicu (indikator input dan output). Program penunjang urusan pemerintah daerah diantaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja; Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahInspektorat Daerah InspektoratInformasi terkait persentase tingkat capaian kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah | Informasi terkait persentase tingkat capaian kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah |
Realisasi Belanja Terhadap Anggaran BelanjaKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi belanja merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi terkait pengeluaran oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang mengurangi SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Modal Belanja Operasional Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Realisasi Belanja Target Belanja |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Realisasi Belanja terhadap anggaran Belanja | Realisasi belanja merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi terkait pengeluaran oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang mengurangi SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan. |
Realisasi Luas Tanah Yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Kepentingan SEKTORALPertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan |
Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan SEKTORAL | |
Realisasi Pendapatan Terhadap Target PendapatanKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahRealisasi pendapatan merupakan dokumen yang berisi tentang target dan capaian pendapatan tiap periodenya. Dana Transfer Lain-lain pendapatan yang sah Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Target Pendapatan |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Realisasi Pendapatan terhadap target pendapatan | Realisasi pendapatan merupakan dokumen yang berisi tentang target dan capaian pendapatan tiap periodenya. |
Realisasi Penerimaan PADKeuangan Badan Pendapatan DaerahSumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil realisasi penerimaan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Penerimaan PAD | Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil realisasi penerimaan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. |
Realisasi Pungutan PBB Pedesaan Dan PerkotaanKeuangan Badan Pendapatan Daerahjumlah penerimaan pajak PBB Per Kecamatan yang nyata (bukan fiktif) yaitu pajak yang benar-benar diterima yang dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Pungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan | jumlah penerimaan pajak PBB Per Kecamatan yang nyata (bukan fiktif) yaitu pajak yang benar-benar diterima yang dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak |
Realisasi Pungutan PBB Pedesaan Dan Perkotaan (per Kecamatan)Keuangan Badan Pendapatan Daerahjumlah penerimaan pajak PBB Per Kecamatan yang nyata (bukan fiktif) yaitu pajak yang benar-benar diterima yang dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Realisasi Pungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan (per Kecamatan) | jumlah penerimaan pajak PBB Per Kecamatan yang nyata (bukan fiktif) yaitu pajak yang benar-benar diterima yang dicapai pada periode tertentu yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak |
Register Cagar Budaya (pendaftaran, Pengjasian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataRegister Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. Akses masyarakat Kegiatan museum Penyelenggaraan dan pelaksanaan |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) | Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. |
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar PantiSosial Dinas Sosial- Anak berusia 5-17 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuannya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengempu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial. - Rehabilitasi sosial dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti |
Sosial | Dinas Sosial | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | - Anak berusia 5-17 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuannya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengempu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial. - Rehabilitasi sosial dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. |
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Di Luar PantiSosial Dinas Sosial- Lanjut usia adalah penduduk berusia diatas 60 tahun. - Rehabilitasi sosisal dasar upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti |
Sosial | Dinas Sosial | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti | - Lanjut usia adalah penduduk berusia diatas 60 tahun. - Rehabilitasi sosisal dasar upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. |
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar PantiSosial Dinas Sosial- Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. - Rehabilitasi sosial dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti |
Sosial | Dinas Sosial | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | - Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. - Rehabilitasi sosial dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. |
Rumah Tangga Miskin Mengkonsumsi Air MinumSosial Dinas Sosial- Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. - Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia dan aman diminum. Air Kemasan Air Ledeng Sumber Air Terlindung Sumber Air Tidak Terlindung |
Sosial | Dinas Sosial | Rumah Tangga Miskin Mengkonsumsi Air Minum | - Orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. - Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia dan aman diminum. |
Sarana Dan Prasarana Keamanan Dan Ketertiban UmumKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranAlat langsung atau tidak langsung /Fasilitas penunjang yang digunakan untuk terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban Umum Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum Jumlah Aparat Linmas Jumlah Aparat Pamong Praja Jumlah Kebutuhan PPNS Satpol Jumlah Kendaraan Operasional Jumlah Pos Kamling Jumlah PPNS Satpol PP Jumlah Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum** Non PNS PNS |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum | Alat langsung atau tidak langsung /Fasilitas penunjang yang digunakan untuk terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban Umum |
Serapan Dana PerimbanganKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahDana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) Jumlah Dana Perimbangan yang Terserap Realisasi Anggaran Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) Total Pagu Dana Perimbangan |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Serapan Dana Perimbangan | Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. |
|
Sekretariat Daerah | Bagian Tata Pemerintahan | Skor LPPD | |
Spending Of MoneyPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataPengeluaran wisatawan pada dasarnya adalah sebuah proses konsumsi terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh wisatawan selama dalam perjalanan berwisata. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Spending of Money | Pengeluaran wisatawan pada dasarnya adalah sebuah proses konsumsi terhadap barang dan jasa yang dilakukan oleh wisatawan selama dalam perjalanan berwisata. |
Sumber Daya Manusia Pengelola KearsipanKearsipan Dinas Perpustakaan dan KearsipanJumlah SDM Arsiparis dan Pengelola Arsip di seluruh Perangkat Daerah Jumlah Tenaga Arsiparis Tk. Ahli Jumlah Tenaga Arsiparis Tk. Terampil Jumlah Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan Pengelola Kearsipan Pada BUMD Pengelola Kearsipan Pada Perangkat Daerah |
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan | Jumlah SDM Arsiparis dan Pengelola Arsip di seluruh Perangkat Daerah |
Supervisi Kepada Pengelola Arsip DinamisKearsipan Dinas Perpustakaan dan KearsipanProses pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh atasan atau pemegang otoritas terhadap individu atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip dinamis dalam suatu organisasi atau lembaga Jumlah BUMD Mendapatkan Supervisi Kepada Pengelola Arsip Dinamis Jumlah Perangkat Daerah Mendapatkan Supervisi Kepada Pengelola Arsip Dinamis |
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Supervisi kepada Pengelola Arsip Dinamis | Proses pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh atasan atau pemegang otoritas terhadap individu atau tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip dinamis dalam suatu organisasi atau lembaga |
Target Dan Realisasi PembiayaanKeuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Realisasi Pembiayaan Target Pembiayaan |
Keuangan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Target dan Realisasi Pembiayaan | Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. |
Target Jumlah Pasar Yang Akan DirevitalisasiPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganSasaran kuantitatif yang ditetapkan oleh pemerintah, lembaga pembangunan, atau entitas yang bertanggung jawab untuk program revitalisasi pasar rakyat |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Target Jumlah Pasar yang akan direvitalisasi | Sasaran kuantitatif yang ditetapkan oleh pemerintah, lembaga pembangunan, atau entitas yang bertanggung jawab untuk program revitalisasi pasar rakyat |
Target PAD (total Dan Per Komponen)Keuangan Badan Pendapatan DaerahPenetapan target pendapatan yang spesifik dan terukur untuk setiap jenis sumber PAD, yang kemudian digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Target ini membantu dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah, serta memantau pencapaian pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Pajak Daerah Retribusi Daerah |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Target PAD (total dan per komponen) | Penetapan target pendapatan yang spesifik dan terukur untuk setiap jenis sumber PAD, yang kemudian digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Target ini membantu dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah, serta memantau pencapaian pendapatan daerah sesuai dengan rencana strategis dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. |
Target Penerimaan PADKeuangan Badan Pendapatan DaerahMengukur kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskal dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah. Target Penerimaan PAD menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi efektivitas strategi pengumpulan pendapatan serta dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Target Penerimaan PAD | Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskal dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah. Target Penerimaan PAD menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi efektivitas strategi pengumpulan pendapatan serta dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. |
Target Penerimaan Retribusi (per Jenis)Keuangan Badan Pendapatan DaerahUkuran yang menetapkan besaran pendapatan yang diharapkan dapat diperoleh dari berbagai jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam satu periode tertentu. Jenis retribusi ini bisa mencakup retribusi pelayanan umum, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi jasa usaha. Target ini ditentukan berdasarkan potensi ekonomi, jumlah wajib retribusi, tarif yang berlaku, serta kebijakan fiskal daerah. Indikator ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja penerimaan retribusi, serta memastikan bahwa pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. retribusi pelayanan kesehatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum retribusi pelayanan pasar retribusi pelayanan persampahan / kebersihan retribusi pelayanan tera ulang retribusi pemakaian kekayaan daerah retribusi pemberian izin mendirikan bangunan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi retribusi pengujian kendaraan bermotor retribusi penjualan produk usaha daerah retribusi rumah potong hewan retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa retribusi tempat rekreasi dan olahraga retribusi terminal |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Target Penerimaan Retribusi (per jenis) | Ukuran yang menetapkan besaran pendapatan yang diharapkan dapat diperoleh dari berbagai jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam satu periode tertentu. Jenis retribusi ini bisa mencakup retribusi pelayanan umum, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi jasa usaha. Target ini ditentukan berdasarkan potensi ekonomi, jumlah wajib retribusi, tarif yang berlaku, serta kebijakan fiskal daerah. Indikator ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja penerimaan retribusi, serta memastikan bahwa pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. |
Target Pungutan PBB Pedesaan Dan PerkotaanKeuangan Badan Pendapatan DaerahUkuran yang menggambarkan jumlah pendapatan yang ditargetkan untuk diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah pedesaan dan perkotaan dalam satu periode fiskal tertentu. Target ini ditetapkan berdasarkan estimasi potensi pajak yang dihitung dari nilai objek pajak, seperti tanah dan bangunan, di area tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas upaya pengumpulan pajak oleh pemerintah daerah dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dalam optimalisasi pendapatan PBB. |
Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Target Pungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan | Ukuran yang menggambarkan jumlah pendapatan yang ditargetkan untuk diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah pedesaan dan perkotaan dalam satu periode fiskal tertentu. Target ini ditetapkan berdasarkan estimasi potensi pajak yang dihitung dari nilai objek pajak, seperti tanah dan bangunan, di area tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas upaya pengumpulan pajak oleh pemerintah daerah dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dalam optimalisasi pendapatan PBB. |
Temuan Kasus TB Baru Menggunakan Indikator SPM (terduga TB)Kesehatan Dinas KesehatanOrang yang mempunyai gejala utama pasien TB paru adalah batuk selama 2 minggu atau lebih dimana yang dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan. Pada pasien dengan HIV positif, batuk sering kali bukan merupakan gejala TB yang khas, sehingga gejala batuk tidak harus selalu selama 2 minggu atau lebih Jumlah terduga TB yang mendapatkan pelayanan Target jumlah TB yang ditemukan |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB) | Orang yang mempunyai gejala utama pasien TB paru adalah batuk selama 2 minggu atau lebih dimana yang dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan. Pada pasien dengan HIV positif, batuk sering kali bukan merupakan gejala TB yang khas, sehingga gejala batuk tidak harus selalu selama 2 minggu atau lebih |
Tenaga Fungsional PengawasInspektorat Daerah InspektoratTenaga fungsional pengawas merupakan tenaga fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah yang terdiri dari PPUPD dan Auditor Jumlah Auditor Jumlah P2UPD |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Tenaga Fungsional Pengawas | Tenaga fungsional pengawas merupakan tenaga fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah yang terdiri dari PPUPD dan Auditor |
Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan (Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha)Tenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaTenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Lapangan usaha yang dimaksud terdapat 9 Sektor yang mengacu dari Klasifikasi Usaha Indonesia (KUI) BPS Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Bangunan Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Industri Pengolahan Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Jasa Kemasyarakatan Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Listrik, Gas dan Air Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Pertambangan dan Penggalian Jumlah Tenaga Kerja di Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan (Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha) | Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Lapangan usaha yang dimaksud terdapat 9 Sektor yang mengacu dari Klasifikasi Usaha Indonesia (KUI) BPS |
Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/KotaLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupPengelolaan sampah dapat berupa pengurangan sampah,penggunaan ulang sampah, dan pendauran ulang sampah |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota | Pengelolaan sampah dapat berupa pengurangan sampah,penggunaan ulang sampah, dan pendauran ulang sampah |
Terlestarikannya Cagar BudayaKebudayaan Dinas Kebudayaan dan PariwisataPelestarian dalam konteks Cagar Budaya, dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. |
Kebudayaan | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Terlestarikannya Cagar Budaya | Pelestarian dalam konteks Cagar Budaya, dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. |
|
Statistik | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Tersedianya buku profil daerah | |
Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahKajian potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) | Kajian potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat |
Tersedianya Dokumen Perencanaan : Renja PD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADAPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangandokumen renja perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan perkada |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Tersedianya Dokumen Perencanaan : Renja PD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | dokumen renja perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan perkada |
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RENSTRA Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADAPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangandokumen renstra yang telah ditetapkan dengan perkada |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RENSTRA yang telah ditetapkan dengan PERKADA | dokumen renstra yang telah ditetapkan dengan perkada |
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADAPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangandokumen rkpd perencanaan yang telah ditetapkan dengan perkada |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | dokumen rkpd perencanaan yang telah ditetapkan dengan perkada |
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDAPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangandokumen perencanaan rpjmd yang telah ditetapkan perda |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA | dokumen perencanaan rpjmd yang telah ditetapkan perda |
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDAPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangandokumen perencanaan rpjmd yang telah ditetapkan dengan perda |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | dokumen perencanaan rpjmd yang telah ditetapkan dengan perda |
Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon)Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahDokumen upaya untuk merencanakan sesuatu peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi, terintegrasi yang berisi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat serta lembaga usaha dalam menghadapi ancaman bencana |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) | Dokumen upaya untuk merencanakan sesuatu peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi, terintegrasi yang berisi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat serta lembaga usaha dalam menghadapi ancaman bencana |
Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana DaerahRencana penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) | Rencana penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan |
Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDAPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangDokumen RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Dokumen RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. |
Tersedianya Dokumentasi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala DaerahSekretariat Daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
Sekretariat Daerah | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Tersedianya Dokumentasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |
Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman ModalPertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanPemanfaatan tanah dengan Kesesuaian Rencana Kota (RDTR Kabupaten Blitar) |
Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal | Pemanfaatan tanah dengan Kesesuaian Rencana Kota (RDTR Kabupaten Blitar) |
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) Yang Siap Diredistribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah AbsenteePertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanBidang tanah perkebunan yang diberikan hak penguasaan kepada KK tertentu yang berasal dari tanah yang melebihi batas ketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau satu keluarga dan tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal yang mempunyai tanah tersebut |
Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Bidang tanah perkebunan yang diberikan hak penguasaan kepada KK tertentu yang berasal dari tanah yang melebihi batas ketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau satu keluarga dan tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal yang mempunyai tanah tersebut |
Tersedianya Tanah Untuk MasyarakatPertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan PertanahanBidang tanah perkebunan yang diberikan hak penguasaan kepada KK tertentu |
Pertanahan | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan | Tersedianya tanah untuk masyarakat | Bidang tanah perkebunan yang diberikan hak penguasaan kepada KK tertentu |
Tertib UsahaPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganKondisi atau praktik di mana sebuah usaha atau organisasi beroperasi dengan patuh terhadap peraturan, norma, dan standar yang berlaku dalam bisnis dan lingkungan operasionalnya |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Tertib Usaha | Kondisi atau praktik di mana sebuah usaha atau organisasi beroperasi dengan patuh terhadap peraturan, norma, dan standar yang berlaku dalam bisnis dan lingkungan operasionalnya |
Tingkat Efisiensi Paket Pekerjaan (Konstruksi, Jasa Konsultansi, Barang, Jasa Lainnya)Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan JasaTingkat efisiensi paket pekerjaan pengadaan adalah selisih antara nilai penawaran dengan nilai pagu anggaran nilai pagu anggaran nilai penawaran pekerjaan |
Sekretariat Daerah | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Tingkat Efisiensi Paket Pekerjaan (Konstruksi, Jasa Konsultansi, Barang, Jasa Lainnya) | Tingkat efisiensi paket pekerjaan pengadaan adalah selisih antara nilai penawaran dengan nilai pagu anggaran |
Tingkat Hunian AkomodasiPariwisata Dinas Kebudayaan dan PariwisataPengertian akomodasi secara umum adalah penyediaan jasa untuk kegiatan pariwisata baik dalam penyediaan bangunan untuk penginapan , fasilitas pendukungnya seperti restoran, hiburan dan fasilitas lain yang dikelola secara komersial. |
Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Tingkat Hunian Akomodasi | Pengertian akomodasi secara umum adalah penyediaan jasa untuk kegiatan pariwisata baik dalam penyediaan bangunan untuk penginapan , fasilitas pendukungnya seperti restoran, hiburan dan fasilitas lain yang dikelola secara komersial. |
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)Inspektorat Daerah InspektoratKapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif |
Inspektorat Daerah | Inspektorat | Tingkat kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) | Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif |
Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggung JawabanKearsipan Dinas Perpustakaan dan KearsipanMengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tingkat Kesesuaian Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media dengan NSPK Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pencarian Arsip Statis dengan NSPK Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan Penyelamatan Arsip dari Bencana dengan NSPK |
Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban | Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat |
Tingkat Kehadiran Masyarakat Dalam Dalam Pemilu Dan/atau PemilukadaKesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikPemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. Warga negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut warga negara yang pada waktu pemungutan suara untuk Pemilihan Umum sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. jumlah DPT jumlah pemilih yang hadir |
Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Tingkat kehadiran masyarakat dalam dalam pemilu dan/atau pemilukada | Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. Warga negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut warga negara yang pada waktu pemungutan suara untuk Pemilihan Umum sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. |
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/KotaPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKemantapan jalan dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten dan mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua |
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota | Kemantapan jalan dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan Kabupaten dan mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua |
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi (Hasil Survey IKM)Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianKepuasan adalah perasaan positif atau kepuasan yang dirasakan oleh seseorang setelah memperoleh atau mengalami sesuatu yang sesuai dengan harapan atau keinginan mereka. Ini mencerminkan persepsi individu bahwa suatu tujuan atau kebutuhan telah terpenuhi dengan baik, dan seseorang merasa puas atau senang dengan hasil atau pengalaman tersebut. |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM) | Kepuasan adalah perasaan positif atau kepuasan yang dirasakan oleh seseorang setelah memperoleh atau mengalami sesuatu yang sesuai dengan harapan atau keinginan mereka. Ini mencerminkan persepsi individu bahwa suatu tujuan atau kebutuhan telah terpenuhi dengan baik, dan seseorang merasa puas atau senang dengan hasil atau pengalaman tersebut. |
Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/ Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Pplh Dan Puu Lh Yangg Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab. BlitarLingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupIzin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin dalam menjalankan suatu usaha dan/atau kegiatan. Ketika izin lingkungan dicabut, otomatis izin usaha dan/atau kegiatan akan dibatalkan. Selain itu, jika terjadi perubahan dalam usaha dan/atau kegiatan, penanggung jawab diwajibkan untuk memperbarui izin lingkungan. Pasal 1 angka (1) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berpengaruh terhadap alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia, dan makhluk hidup lainnya. |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin pplh dan puu lh yangg diterbitkan oleh pemerintah daerah kab. blitar | Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin dalam menjalankan suatu usaha dan/atau kegiatan. Ketika izin lingkungan dicabut, otomatis izin usaha dan/atau kegiatan akan dibatalkan. Selain itu, jika terjadi perubahan dalam usaha dan/atau kegiatan, penanggung jawab diwajibkan untuk memperbarui izin lingkungan. Pasal 1 angka (1) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang berpengaruh terhadap alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia, dan makhluk hidup lainnya. |
Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab.Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan HidupUsaha atau kegiatan yang taat adalah usaha atau kegiatan yang sudah berizin dan memiliki pengolaan limbah Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota Jumlah usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan |
Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab. | Usaha atau kegiatan yang taat adalah usaha atau kegiatan yang sudah berizin dan memiliki pengolaan limbah |
Tingkat Partisipasi Angkatan KerjaTenaga Kerja Dinas Tenaga Kerjapersentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15+ tahun) |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Tingkat partisipasi angkatan kerja | persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15+ tahun) |
Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi MandiriKepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaPersentase Penduduk usia 16-30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap. Jumlah pemuda (16-30 tahun) Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | Persentase Penduduk usia 16-30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap. |
Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial KemasyarakatanKepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan OlahragaPemuda adalah penduduk berusia tahun 16-30 tahun. Organisasi kepemudaan adalah tempat atau wadah pengembangan potensi pemuda. Organisasi Sosial adalah perkumpulan sosial yang diwujudkan oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) |
Kepemudaan dan Olahraga | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan | Pemuda adalah penduduk berusia tahun 16-30 tahun. Organisasi kepemudaan adalah tempat atau wadah pengembangan potensi pemuda. Organisasi Sosial adalah perkumpulan sosial yang diwujudkan oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara |
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13- 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah PertamaPendidikan Dinas PendidikanPersentase yang menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sedang menempuh pendidikan menengah pertama terhadap penduduk kelompok usia yang bersesuaian. |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Persentase yang menunjukkan proporsi dari penduduk kelompok usia 13-15 tahun yang sedang menempuh pendidikan menengah pertama terhadap penduduk kelompok usia yang bersesuaian. |
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah PertamaPendidikan Dinas PendidikanProporsi peserta didik usia 13-15 tahun terhadap penduduk kelompok usia 13-15 tahun di suatu wilayah |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama | Proporsi peserta didik usia 13-15 tahun terhadap penduduk kelompok usia 13-15 tahun di suatu wilayah |
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia DiniPendidikan Dinas PendidikanProporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini | Proporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di suatu wilayah |
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan DasarPendidikan Dinas PendidikanProporsi peserta didik usia 7-15 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-15 tahun di suatu wilayah Jumlah anak usia 7-15 tahun Jumlah anak usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar | Proporsi peserta didik usia 7-15 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-15 tahun di suatu wilayah |
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan KesetaraanPendidikan Dinas PendidikanProporsi peserta didik usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun di suatu wilayah Jumlah penduduk usia 7-18 tahun Jumlah penduduk usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan | Proporsi peserta didik usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun di suatu wilayah |
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan KesetaraanPendidikan Dinas PendidikanProporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah |
Pendidikan | Dinas Pendidikan | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum bersekolah formal di suatu wilayah |
Tingkat Pemanfaatan DataPerencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan PengembanganPemanfaatan data merupakan penggunaan data untuk dilakukan analisis atau dijadikan dasar dalam pembuatan dokumen perencanaan |
Perencanaan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Tingkat pemanfaatan data | Pemanfaatan data merupakan penggunaan data untuk dilakukan analisis atau dijadikan dasar dalam pembuatan dokumen perencanaan |
Tingkat Pengangguran TerbukaTenaga Kerja Dinas Tenaga Kerjapersentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | Tingkat pengangguran terbuka | persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja |
Tingkat Pengembangan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi PerdaganganPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganSejumlah elemen yang menggambarkan sejauh mana infrastruktur dan fasilitas distribusi perdagangan telah berkembang dan dikelola dalam suatu wilayah atau sektor ekonomi tertentu |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan | Sejumlah elemen yang menggambarkan sejauh mana infrastruktur dan fasilitas distribusi perdagangan telah berkembang dan dikelola dalam suatu wilayah atau sektor ekonomi tertentu |
Tingkat Penyelesaian K3Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranPenyelesaian K3 merupakan kegiatan penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban, dan keindahan yang terjadi terkait penertiban demo, pkl, gepeng, spanduk Jumlah dan Jenis pelanggaran K3 Jumlah dan Jenis penyelesaian pelanggaran K3 |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Tingkat Penyelesaian K3 | Penyelesaian K3 merupakan kegiatan penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban, dan keindahan yang terjadi terkait penertiban demo, pkl, gepeng, spanduk |
Tingkat Stabilitas Harga Dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang PentingPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganTingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting adalah konsep yang mencerminkan kondisi di mana harga-harga barang-barang yang dianggap sebagai kebutuhan dasar oleh masyarakat umumnya stabil dan dapat diakses dengan mudah |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting adalah konsep yang mencerminkan kondisi di mana harga-harga barang-barang yang dianggap sebagai kebutuhan dasar oleh masyarakat umumnya stabil dan dapat diakses dengan mudah |
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Pemadaman Kebakaran (WPK)Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranTingkat Waktu Tanggap merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukinan , bangunan gedung, pabrik/industri. |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Pemadaman Kebakaran (WPK) | Tingkat Waktu Tanggap merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukinan , bangunan gedung, pabrik/industri. |
TOI (Turn Over Internal (TOI) / Interval TT Tidak Terisi Sampai Terisi Kembali)Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo WlingiRata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya |
Kesehatan | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | TOI (Turn Over Internal (TOI) / Interval TT tidak terisi sampai terisi kembali) | Rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya |
TOI (Turn Over Internal (TOI) / Interval TT Tidak Terisi Sampai Terisi Kembali)Kesehatan RSUD SrengatTOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya |
Kesehatan | RSUD Srengat | TOI (Turn Over Internal (TOI) / Interval TT tidak terisi sampai terisi kembali) | TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya |
Total Fertility Rate (TFR)Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaHasil perhitungan rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun). |
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Total Fertility Rate (TFR) | Hasil perhitungan rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun). |
Treatment Coverage Pada Pasien TBKesehatan Dinas KesehatanJumlah semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati di antara perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis (insiden tuberkulosis). Perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis dihitung dengan menggunakan pemodelan mathematic. Jumlah pasien TBC yang ditemukan dan diobati Perkiraan Kasus TBC |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Treatment coverage pada pasien TB | Jumlah semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati di antara perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis (insiden tuberkulosis). Perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis dihitung dengan menggunakan pemodelan mathematic. |
UMK (Rp)Tenaga Kerja Dinas Tenaga KerjaUMK adalah upah minimum kabupaten yang diajukan oleh bupati dan ditetapkan oleh gubernur, dimana UMK kabupaten Blitar adalah Rp 2,215,017,18 |
Tenaga Kerja | Dinas Tenaga Kerja | UMK (Rp) | UMK adalah upah minimum kabupaten yang diajukan oleh bupati dan ditetapkan oleh gubernur, dimana UMK kabupaten Blitar adalah Rp 2,215,017,18 |
UMKM Naik Kelas Dan Modernisasi Koperasi (48.000 Unit)Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahUMKM naik kelas UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria, antara lain - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - Potensi SDM Moderisasi koperasi merupakan upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju dalam hal organisasi, tata kelola dengan penerapan tekonologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman. |
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | UMKM naik kelas dan Modernisasi Koperasi (48.000 Unit) | UMKM naik kelas UM Naik Kelas Yang memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria, antara lain - Peningkatan kualitas produk - Minimal mempunyai 2 legalitas usaha - Meningkatnya omzet dan asset - Peningkatan jangkauan pemasaran - Potensi SDM Moderisasi koperasi merupakan upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju dalam hal organisasi, tata kelola dengan penerapan tekonologi informasi dan mengikuti perkembangan zaman. |
Unmet NeedPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga BerencanaSeluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi diwilayah provinsi. |
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Unmet Need | Seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi diwilayah provinsi. |
Usia Harapan HidupKesehatan Dinas KesehatanUsia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang ditempuh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu banyak angka kematian pada waktu yang sama Jumlah umur kematian pada waktu tertentu |
Kesehatan | Dinas Kesehatan | Usia Harapan Hidup | Usia Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang ditempuh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu |
V/C Ratio Di Jalan Kabupaten/KotaPerhubungan Dinas PerhubunganVolume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lalu lintas yang ideal dalam satuan waktu tertentu. |
Perhubungan | Dinas Perhubungan | V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota | Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lalu lintas yang ideal dalam satuan waktu tertentu. |
Volume Ekspor Menurut KomoditiPerdagangan Dinas Perindustrian dan PerdaganganJumlah/kuantitas ekspor yang dihasilkan oleh pelaku usaha/IKM berdasarkan setiap komoditi Volume Eksport Komoditi Hasil Hutan Volume Eksport Komoditi Hasil Industri Volume Eksport Komoditi Hasil Perikanan dan Kelautan Volume Eksport Komoditi Hasil Perkebunan Volume Eksport Komoditi Hasil Pertanian Volume Eksport Komoditi Hasil Peternakan Volume Eksport Komoditi Hasil Tambang |
Perdagangan | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Volume Ekspor Menurut Komoditi | Jumlah/kuantitas ekspor yang dihasilkan oleh pelaku usaha/IKM berdasarkan setiap komoditi |
Waktu Tanggap (response Time) Penanganan KebakaranKetenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaranseluruh rangkaian saat ketika proses kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman , bangunan gedung, pabrik/industri. Jumlah seluruh kejadian kebakaran (dalam menit) waktu tanggap (respon time) rata-rata penanganan kebakaran |
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran | seluruh rangkaian saat ketika proses kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman , bangunan gedung, pabrik/industri. |
Website Milik Pemerintah DaerahKomunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan PersandianWebsite adalah koleksi halaman web yang dapat diakses melalui internet dan dikelompokkan di bawah satu nama domain atau alamat web tertentu. Setiap halaman web dalam sebuah website biasanya berisi teks, gambar, video, dan/atau elemen interaktif yang ditampilkan melalui peramban web (browser). Website digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penyediaan informasi, komunikasi, bisnis, hiburan, pendidikan, dan banyak lagi. |
Komunikasi dan Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian | Website Milik Pemerintah Daerah | Website adalah koleksi halaman web yang dapat diakses melalui internet dan dikelompokkan di bawah satu nama domain atau alamat web tertentu. Setiap halaman web dalam sebuah website biasanya berisi teks, gambar, video, dan/atau elemen interaktif yang ditampilkan melalui peramban web (browser). Website digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk penyediaan informasi, komunikasi, bisnis, hiburan, pendidikan, dan banyak lagi. |