Pencarian Data

10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap

Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Jumlah diagnosa pasien rawat inap terbanyak yang telah diberikan pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit

10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap

Kesehatan RSUD Srengat

Jumlah diagnosa penyakit terbanyak pada pasien rawat inap yang mendapatkan pelayanan dari rumah sakit

10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan

Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Jumlah diagnosa pasien rawat jalan terbanyak yang telah diberikan pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit

10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan

Kesehatan RSUD Srengat

Jumlah diagnosa penyakit terbanyak pada pasien rawat jalan yang mendapatkan pelayanan dari rumah sakit

Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Merupakan persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses ke air minum yang layak dan aman melalui sistem perpipaan (PDAM atau jaringan perpipaan lainnya). Air siap minum ini memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas kesehatan setempat.

Alat Angkut Sampah

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Alat angkut sampah adalah semua perangkat atau mesin yang dirancang khusus untuk membantu dalam pengangkutan sampah atau limbah dari satu tempat ke tempat lain. Alat ini dapat berupa berbagai jenis kendaraan atau peralatan mekanis yang digunakan untuk mengumpulkan, mengangkut, dan membuang sampah dengan efisien.

Jumlah Beco Jumlah Buldozer Jumlah Gerobak Pengangkut Sampah Jumlah Motor Pengangkut Sampah / Kendaraan Roda 3 Jumlah Pickup Pengangkut Sampah Jumlah Truk Pengangkut Sampah / Amrol

Alokasi Dana Desa

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota ke dalam APBD untuk pembangunan desa. Dana ini disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH.

Alokasi Pupuk Bersubsidi Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur

Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Data pupuk bersubsidi sesuai dengan jenisnya yang di alokasikan per kecamatan di Kabupaten Blitar yang ditetapkan dengan SK Bupati

Jumlah Alokasi Pupuk NPK Bersubsidi Jumlah Alokasi Pupuk Organik Bersubsidi Jumlah Alokasi Pupuk SP 36 Bersubsidi Jumlah Alokasi Pupuk Urea Bersubsidi Jumlah Alokasi Pupuk ZA Bersubsidi

ALOS (Average Length Of Stay/rata - Rata Lama Hari Rawat)

Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Rata-rata lama rawat seorang pasien

ALOS (Average Length Of Stay/rata - Rata Lama Hari Rawat)

Kesehatan RSUD Srengat

rata-rata lama hari rawat adalah rata-rata lamanya hari bagi seorang pasien untuk dirawat dalam satu periode

Anak Tidak Sekolah Jenjang PAUD

Pendidikan Dinas Pendidikan

Anak Tidak Sekolah Jenjang PAUD

Angka Infeksi Nosokomial

Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Infeksi nosokomial adalah infeksi yang dialami oleh pasien yang diperoleh selama dirawat di rumah sakit yang meliputi dekubitus, phlebitis, sepsis, dan infeksi luka operasi

Angka Infeksi Nosokomial

Kesehatan RSUD Srengat

Infeksi yang dialami oleh pasien yang diperoleh selama di rawat di rumah sakit yang meliputi Infeksi Saluran Kemih (ISK), Ventilator Associated Pneumonia (VAP), dan Infeksi Aliran Darah Periver (IADP)

Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).

Kesehatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dengan target 18 kelahiran per 1000 WUS usia 15-19 tahun

Angka Kelulusan SD

Pendidikan Dinas Pendidikan

Penduduk yang menamatkan pendidikan dasar sesuai kelompok usia referensi, yaitu 7-12 tahun.

Angka Kelulusan SMP

Pendidikan Dinas Pendidikan

Penduduk yang menamatkan pendidikan menengah pertama sesuai kelompok usia referensi, yaitu 13-15 tahun.

Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup

Kesehatan Dinas Kesehatan

Kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri

Jumlah balita usia 0- 59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup

Kesehatan Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Banyaknya bayi yang meninggal sebelum berumur satu tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada tahun n Jumlah kelahiran hidup di wilayah pada tahun n

Angka Kematian Di Gawat Darurat Kurang Dari 24 Jam Di Gawat Darurat

Kesehatan RSUD Srengat

Kematian yang terjadi dalam periode 24 jam sejak pasien datang

Angka Kematian Di Gawat Darurat Kurang Dari 8 Jam

Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Kematian ≤ 8 jam adalah kematian yang terjadi dalam periode 8 jam sejak pasien datang di IGD

Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 Kelahiran Hidup)

Kesehatan Dinas Kesehatan

Angka Kematian Ibu adalah Jumlah perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup

jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama Jumlah kematian ibu dalam satu tahun

Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1000 Kelahiran Hidup.

Kesehatan Dinas Kesehatan

Kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri

Jumlah bayi usia 0-28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

Angka Melanjutkan SD Ke SMP

Pendidikan Dinas Pendidikan

Siswa lulusan pendidikan dasar yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama.

Angka Melanjutkan SMP Ke SMA

Pendidikan Dinas Pendidikan

Siswa lulusan pendidikan menengah pertama yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas atau sederajat.

Angka Partisipasi Kasar PAUD

Pendidikan Dinas Pendidikan

Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu

Angka Partisipasi Kasar SD

Pendidikan Dinas Pendidikan

Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu

Angka Partisipasi Kasar SMP

Pendidikan Dinas Pendidikan

Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu

Angka Partisipasi Murni SD

Pendidikan Dinas Pendidikan

Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase

Angka Partisipasi Murni SMP

Pendidikan Dinas Pendidikan

Perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam presentase

Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 13 - 15 Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

Partisipasi anak usia 13-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 12 Tahun

Pendidikan Dinas Pendidikan

Partisipasi anak usia 7-12 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan

Pendidikan Dinas Pendidikan

Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi modern

Angka Putus Sekolah SD

Pendidikan Dinas Pendidikan

Anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut

Angka Putus Sekolah SMP

Pendidikan Dinas Pendidikan

Anak-anak dan remaja usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SMP/sederajat, dan SMA/sederajat yang tidak terdaftar dalam satuan pendidikan tersebut

Angka Tidak Sekolah Jenjang PAUD

Pendidikan Dinas Pendidikan

Angka Tidak Sekolah jenjang PAUD

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Sekretariat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1 Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 12 huruf K memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3) Menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 2019 pasal 1 ayat 8, Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Blitar yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara

Besaran Bantuan Per Suara Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik

Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin

Sosial Dinas Sosial

- Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. - Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Banyaknya Koperasi Yang Masih Aktif Menurut Desa/Kelurahan Dan Jenis Koperasi (7.1.1)

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Badan Pusat Statistik

Jumlah koperasi yang ada di kelurahan atau desa yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut melaporkan Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan aktif secara kelembagaan

Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Koperasi Lainnya Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Koperasi Unit Desa (KUD)

Belanja Pemerintah Di Sektor Pariwisata

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Belanja pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Belanja Pengadaan Yang Diumumkan Pada SIRUP

Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

Belanja Untuk Pelayanan Dasar

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Belanja pelayanan dasar adalah pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui pelayanan publik. Pelayanan dasar merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang harus dipenuhi. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diperoleh warga negara secara minimal. Pemerintah menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar.

Urusan Kesehatan Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Pendidikan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Urusan Sosial

Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Berkurangnya jumlah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni sebagai akibat rehabilitasi yang dilakukan PD

Besaran Pekerja/buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

Jumlah pekerja/buruh di perusahaan yang terdaftar sebagai peserta program Jamsostek

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

Bimbingan Kepada Pengelola Arsip Dinamis

Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya pengelolaan arsip dan memahami langkah-langkah dalam mengelola arsip dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar

Jumlah BUMD Mendapatkan Bimbingan kepada Pengelola Arsip Dinamis Jumlah Perangkat Daerah Mendapatkan Bimbingan kepada Pengelola Arsip Dinamis

BOR (Bed Occupancy Rate (BOR)/ Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satu Satuan Waktu Tertentu (1 Tahun))

Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu

BOR (Bed Occupancy Rate (BOR)/ Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satu Satuan Waktu Tertentu (1 Tahun))

Kesehatan RSUD Srengat

BOR merupakan persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu

BTO (Bed Turn Over/Frekuensi Rata-rata Jumlah Orang Yang Menempati 1 Tempat Tidur Dalam 1 Tahun)

Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu

BTO (Bed Turn Over/Frekuensi Rata-rata Jumlah Orang Yang Menempati 1 Tempat Tidur Dalam 1 Tahun)

Kesehatan RSUD Srengat

BTO adalah angka perputaran tempat tidur atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode

Cakupan Area Pelayanan Persampahan

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah.

Cakupan Bayi Paripurna

Kesehatan Dinas Kesehatan

Bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna sesuai standar minimal 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali pada umur 29 hari – 2 bulan; 1 (satu) kali pada umur 3-5 bulan, 1 (satu) kali pada umur 6-8 bulan dan 1( satu) kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar dan telah lulus KN lengkap pada kurun waktu tertentu. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi, pemberian Vitamin A 1 (satu) kali, imunisasi dasar lengkap, SDIDTK 4 kali bila sakit di MTBS.

Jumlah bayi usia 29 hari- 11 bulan yang telah memperoleh 4 kali pelayanan kesehatan sesuai standar Sasaran bayi pada waktu yang sama

Cakupan Desa Siaga Aktif

Kesehatan Dinas Kesehatan

Desa siaga yang aktif melaksanakan/menerapkan kegiatan kesehatan dan dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dengan mudah. Formula: Jumlah desa siaga yang aktif / Jumlah desa siaga yang dibentuk x 100 Suatu kelurahan/ desa dikatakan sebagai kelurahan/ desa siaga aktif jika : 1.Penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar (yankesdas) setiap hari. 2.Penduduknya dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 3.Melaksanakan Surveillance Berbasis Masyarakat (SBM) : a. Pemantauan penyakit, b. Pemantauan kesehatan ibu dan anak (KIA), c. Pemantauan gizi, dan d. Pemantauan lingkungan dan perilaku. 4.Penduduk dapat memahami dan mengatasi kedaruratan kesehatan. 5.Penduduk dapat memahami cara penanggulangan bencana. 6.Masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Jumlah Desa Siaga Jumlah Desa Siaga yang aktif

Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Kesehatan Dinas Kesehatan

Cakupan (Jumlah dan persentase) bayi usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) (3 dosis imunisasi IPV di Provinsi DIY), 1 dosis imunisasi IPV (Polio suntik), dan 1 dosis imunisasi campak Rubela

Jumlah bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap di satu wilayah tertentu selama satu periode Jumlah surviving infant pada wilayah dan periode yang sama

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kesehatan Dinas Kesehatan

Cakupan Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah

Bukan Pekerja (BP) PBI APBD PBI APBN Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/ Mandiri Pekerja Penerima Upah (PPU)

Cakupan Keluarga Berkualitas Yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender Dan Pemenuhan Hak Anak

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

(1) Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut. Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009, yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. (2) Kesetaraan Gender adalah hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan, (3) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mendaftarkan fakta-fakta seputar kelahiran seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan terkait kelahiran.

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran

Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (bayi Usia 0-1 Tahun)

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang mendaftarkan fakta-fakta seputar kelahiran seseorang. Dokumen ini berisi informasi penting seperti nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, dan informasi lain yang relevan terkait kelahiran.

Jumlah Bayi usia 0-1 tahun yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran Jumlah Bayi usia maksimal 1 tahun

Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Keluarga adalah dokumen identifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah di beberapa negara, termasuk Indonesia. Dokumen ini berfungsi untuk mencatat dan mengidentifikasi anggota-anggota dari sebuah keluarga.

Jumlah Kepala Keluarga (total dan per desa/kelurahan) Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga

Cakupan Kepemilikan KIA

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Usia wajib KIA adalah usia dibawah syarat wajib KTP yakni 17 tahun, sehingga usia wajib KIA adalah usia dibawah 17 tahun

Jumlah Anak Usia Wajib KIA Jumlah Anak Usia Wajib KIA yang sudah memiliki KIA

Cakupan Kepemilikan KTP

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cakupan KTP yang dimaksud adalah persentase kepemilikan KTP Elektronik KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan penunjuk indentitas resmi bahwa penduduk tersebut merupakan warga negara Indonesia. KTP Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan Status Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Menerima Bantuan Pangan Nontunai

Sosial Dinas Sosial

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Dengan Status Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Yang Menerima Bantuan Tunai Bersyarat

Sosial Dinas Sosial

- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15–49 tahun dan haid. - Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan tunai bersyarat adalah PUS dengan status miskin dan termasuk PMKS yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Yang Menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

Sosial Dinas Sosial

- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15–49 tahun dan haid. - Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan merupakan peserta BPJS PBI - Peserta BPJS PBI adalah orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu menurut data Dinas Sosial. Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya iuran bulanan peserta BPJS PBI

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Jumlah Pelatih olahraga yang telah menyelesaikan program pelatihan dan sertifikasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang dalam dunia olahraga (misalnya, federasi olahraga nasional atau internasional, lembaga pendidikan olahraga, atau institusi akreditasi pelatih olahraga)

Jumlah Pelatih Jumlah Pelatih yang bersertifikasi

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Jumlah atlet muda yang mengikuti program pembinaan

Jumlah Atlet Jumlah Atlet Muda

Cakupan Pembinaan Olahraga

Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Jumlah individu (atlet, pelatih, atau kelompok) yang terlibat dalam program pembinaan olahraga yang direncanakan diterapkan untuk mengembangkan keterampilan, kemampuan, dan potensi olahraga secara berkelanjutan

Jumlah Cabang Olahraga yang dibina Jumlah Cabang Olahraga yang terdaftar

Cakupan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kategori bahan kimia, material, atau zat yang memiliki sifat berbahaya dan beracun bagi manusia, lingkungan, atau organisme lainnya ketika mereka terpapar atau dilepaskan ke dalam lingkungan.

Cakupan UHC

Kesehatan Dinas Kesehatan

Cakupan Program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah

Jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN di satu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh penduduk di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

Capaian Penerapan SPM 6 Bidang Di Daerah

Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Tingkat realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam enam bidang (seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, sosial, lingkungan, dan perumahan) di daerah, diukur melalui evaluasi dari pemerintah daerah terhadap target SPM yang telah ditetapkan.

Data Ketenagakerjaan RSUD

Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ada di rumah sakit. Baik tenaga medis maupun non medis.

jumlah tenaga kesehatan lainnya jumlah tenaga medis jumlah tenaga psikologi klinis tenaga gizi tenaga kebidanan tenaga kefarmasian tenaga keperawatan tenaga kesehatan lingkungan tenaga kesehatan masyarakat tenaga keteknisian medis tenaga keterapian fisik tenaga teknik biomedika

Data Ketenagakerjaan RSUD

Kesehatan RSUD Srengat

Data ketenagakerjaan RSUD merupakan jumlah SDM yang bekerja di RSUD baik tenaga kesehatan maupun bukan pada periode tertentu

Tenaga Kesehatan Tenaga Medis Tenaga Teknis/Non Kesehatan

Data Prestasi Pemkab Blitar

Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Prestasi merujuk pada pencapaian, kinerja, atau hasil positif yang dihasilkan oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam berbagai konteks. Prestasi mencerminkan kesuksesan dalam mencapai tujuan, menyelesaikan tugas, atau melebihi standar yang telah ditetapkan. Ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti akademis, profesional, olahraga, seni, dan sosial.

Nasional Provinsi

Derajat Desentralisasi (Rasio PAD)

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Jumlah PAD Jumlah Pendapatan Daerah

Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota

Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

Jumlah dokumen kebijakan terkait penataan kelembagaan Kabupaten/Kota

Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

Dokumen hasil assesment penanggulangan krisis kesehatan

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota

Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Warga negara yang rumahnya terdampak relokasi Program Pemerintah yang memperoleh bantuan rumah layak huni

Frekuensi Alat Berat Yang Disewa Per Triwulan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah total alat berat yang disewa oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam satu periode triwulan

Frekuensi Penayangan Konten Di Media Sosial Tentang Stunting

Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Berapa kali konten medsos tentang stunting ditayangkan

GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)

Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar

GDR (Gross Death Rate/angka Kematian Umum Untuk Setiap 1000 Penderita Keluar)

Kesehatan RSUD Srengat

GDR merupakan angka kematian umum untuk setiap 1.000 pasien keluar

Harga Komoditas Utama Hortikultura Di Tingkat Produsen Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur

Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Harga komoditas utama hortikultura di tingkat produsen menurut kabupaten merujuk pada harga jual berbagai produk hortikultura—seperti buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat—yang diterima oleh petani atau produsen di suatu kabupaten tertentu. Harga ini mencerminkan nilai transaksi langsung antara produsen dan pembeli pertama, sebelum komoditas tersebut memasuki rantai distribusi lebih lanjut.

Harga Komoditas Utama Tanaman Pangan Di Tingkat Produsen Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur

Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Cara pengumpulan, pengukuran, dan penetapan harga berbagai komoditas tanaman pangan (seperti padi, jagung, kedelai, dan lainnya) yang diterima oleh produsen atau petani di tingkat kabupaten. Definisi ini digunakan untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan dan analisis data harga di berbagai wilayah.

Iklim Inklusivitas SD

Pendidikan Dinas Pendidikan

Iklim inklusivitas adalah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang, kondisi, atau karakteristik yang berbeda-beda

Iklim Inklusivitas SMP

Pendidikan Dinas Pendidikan

Iklim inklusivitas adalah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang latar belakang, kondisi, atau karakteristik yang berbeda-beda

Iklim Keamanan SD

Pendidikan Dinas Pendidikan

kondisi lingkungan yang memberikan rasa aman secara fisik dan psikologis di jenjang SD.

Iklim Keamanan SMP

Pendidikan Dinas Pendidikan

kondisi lingkungan sekolah yang memberikan rasa aman secara fisik maupun psikologis.

Iklim Kebhinekaan SD

Pendidikan Dinas Pendidikan

suasana yang tercipta dari penerimaan terhadap perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, atau agama, tanpa memandang perbedaan tersebut.

Iklim Kebhinekaan SMP

Pendidikan Dinas Pendidikan

suasana yang tercipta dari penerimaan terhadap perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, atau agama, tanpa memandang perbedaan tersebut.

Implementasi KTR Pada 9 Tempat (pendidikan. Transportasi, Kesehatan, Dll)

Kesehatan Dinas Kesehatan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Berdasarkan Perda Kabupaten Blitar No.1 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok, 9 kawasan tanpa rokok diantaranya tempat pendidikan, tempat kesehatan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, perkantoran, tempat umum, panti sosial.

Jumlah tempat yang melaksanakan KTR Jumlah tempat yang wajib melaksanakan KTR sesuai perbup

Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila

Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Gambaran secara komprehensif mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara dari aspek realisasi nilai dan presepsi untuk mengukur karakter dan sikap mental sebagai benteng pertahanan budaya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila

Indeks BerAKHLAK

Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

Nilai yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dalam mengukur hasil dari implementasi Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa” yang dilaksanakan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.

Indeks Daya Saing Daerah

Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Indeks Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Angka yang mengukur perkembangan kemajuan kemandirian desa, yang menjadi salah satu input dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun atau yang disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa

Indeks Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini.

Indeks Inovasi Daerah

Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Permendagri Nomor 104 Tahun 2018)"

Indeks Integritas Instansi (Survey Penilaian Integritas/SPI)

Inspektorat Daerah Inspektorat

Survei yang dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta upaya pencegahan korupsi. SPI merupakan skor yang menunjukkan persepsi baik pihak internal maupun eksternal instansi terkait dengan pelaksanaan pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan instansi (penilaian pada level output).

Indeks Kapasitas Daerah

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indeks Kapasitas Daerah, juga dikenal sebagai "Indeks Kemampuan Daerah" atau "Indeks Kesiapsiagaan Daerah," adalah alat atau metrik yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan suatu daerah, wilayah, atau pemerintahan lokal dalam menghadapi bencana atau situasi darurat. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu daerah telah mempersiapkan diri untuk mengatasi berbagai jenis bencana dan bagaimana mereka dapat merespons dengan efektif.

Indeks Kapasitas Fiskal

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Ukuran kemampuan keuangan daerah yang diukur dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu

Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian

Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten/Kota

Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah rata-rata dari tingkat kepuasan Pelayanan di Dinas Kesehatan, Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Hasil pengukuran secara kuantitatif kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Proses penilaian kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dispendukcapil berdasarkan 9 unsur

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan (Parkir, PJU, Angkutan Pelajar)

Perhubungan Dinas Perhubungan

Indeks adalah suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah/kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan. Pelayanan lalu lintas adalah merupakan suatu istilah umum yang mempunyai beberapa jenis arti pelayanan bidang perhubungan yaitu : layanan pengujian kendaraan bermotor, layanan sarpras transportasi, layanan parkir dan layanan perlengkapan jalan.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi

Perhubungan Dinas Perhubungan

Indeks adalah suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah/kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan. Pelayanan lalu lintas adalah merupakan suatu istilah umum yang mempunyai beberapa jenis arti pelayanan bidang perhubungan yaitu : layanan pengujian kendaraan bermotor

Unit Pelayanan Terpadu Wilayah I Srengat Unit Pelayanan Terpadu Wilayah II Wlingi

Indeks Kepuasan Masyarakat Thd Pelayanan Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Hasil survei kepuasan masyarakat di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017.

Indeks Kepuasan Masyarakat Thd Pelayanan Kesehatan RSUD Srengat

Kesehatan RSUD Srengat

Data informasi tentang tingkat kepuasan pasien yang diperoleh dari hasil pengumpulan atas pendapat masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan di rumah sakit

Rawat Inap Rawat jalan

Indeks Kesalehan Sosial (IKS)

Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Suatu ukuran untu mengukur sikap perilaku seseorang yang memiliki unsur kebaikan (saleh) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat, meliputi peduli/solidaritas sosial, relasi antar manusia (kebhinekaan), menjaga etika dan budi pekerti, menjaga kelestarian alam/lingkungan, menjaga stabilitas (relasi dengan negara dan pemerintah).

Kerjasama Ketertiban Umum Soldaritas Sosial Toleransi

Indeks Ketahanan Daerah

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi

Indeks Ketahanan Pangan Statistik

Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Indeks ketahanan pangan diukur, dihitung, dan digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ini mencakup beberapa indikator utama yang terkait dengan ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas pasokan, serta pemanfaatan pangan yang sesuai.

Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Konektivitas Angkutan Jalan

Perhubungan Dinas Perhubungan

Indeks adalah suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah/kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Konektivitas adalah keterhubungan suatu wilayah oleh jaringan trayek angkutan yang memiliki pola untuk interaksi antar wilayah. Angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Indeks Konektivitas Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Perhubungan Dinas Perhubungan

Indeks adalah suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga, jumlah/kuantitas, atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal. Konektivitas adalah keterhubungan suatu wilayah oleh jaringan trayek angkutan yang memiliki pola untuk interaksi antar wilayah. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

Indeks Kualitas Air

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebuah metode yang sederhana digunakan dalam survei umum kualitas air, melibatkan penggunaan parameter dan metode khusus untuk menilai kualitas air.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebuah gambaran atau indikasi awal yang memberikan ringkasan cepat tentang keadaan lingkungan pada suatu wilayah dan periode tertentu. Untuk memastikan perhitungannya yang berkelanjutan, IKLH perlu disusun secara berkala setiap tahun.

Indeks Kualitas Udara

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu angka yang mencerminkan tingkat kualitas atau kebaikan udara berdasarkan karakteristik komponen penyusunnya. IKU merupakan representasi atau nilai yang dihasilkan dari transformasi parameter individual polusi udara yang terkait, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Indeks Pelayanan Publik

Kabupaten Administrasi Bagian Organisasi

Alat untuk mengukur kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah

Indeks Pembangunan Keluarga

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) terdiri dari 7 komponen, yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan berstandar Nasional Perpustakaan (SNP), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan. Aspek masyarakat (AM) terdiri dari komponen, yaitu Jumlah Penduduk, Jumlah Civitas Sekolah, Jumlah Civitas Akademika, Jumlah Penduduk yang Bekerja.

Indeks Pembangunan Pemuda

Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

IPP atau Indeks Pembangunan Pemuda merupakan acuan informasi mengenai pembangunan pemuda yang telah dilakukan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.

Indeks keterwakilan perempuan di parlemen Indeks pendapatan perkapitas perempuan Indeks pengambilan keputusan

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Indeks Pemerataan Guru

Pendidikan Dinas Pendidikan

indeks pemerataan guru per-mata pelajaran tiap daerah menggunakan perhitungan tertentu

PAUD SD SMP

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Indeks pengelolaan keuangan daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (IPKKU)

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pengukuran kinerja pembinaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum terdiri dari 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator.

Dimensi Sistem Dimensi Strategi Dimensi Sumber Daya Manusia

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Inspektorat Daerah Inspektorat

IPAK mengukur perilaku korupsi skala kecil) yang dialami/ dirasakan oleh masyarakat. Cakupan IPAK meliputi Penyuapan, Gratifikasi, Pemerasan, Nepotisme, dan 9 nilai antikorupsi (Jujur, Tanggung Jawab, Disiplin, Mandiri, Kerja Keras, Sederhana, Berani, Peduli dan Adil).

Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Angka yang menggambarkan ukuran kinerja pembangunan kawasan perdesaan yang valid

Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Ukuran dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Indeks Profesionalitas ASN

Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Reformasi Birokrasi

Sekretariat Daerah Bagian Organisasi

indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Indeks Reformasi Birokrasi Hasil PMPRB

Inspektorat Daerah Inspektorat

Penilaian kemajuan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh Kementrian Lembaga dan/atau pemerintah daerah

Indeks Risiko Bencana

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indeks Risiko Bencana (Disaster Risk Index) adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Indeks ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana alam atau risiko terkait bencana manusia, serta untuk membantu pemangku kebijakan dan peneliti dalam perencanaan mitigasi bencana dan manajemen risiko.

Indeks Sistem Merit

Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adli dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan

Indeks SPBE

Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa

Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan maupun dari segi sistem pengadaan.

Indeks Tutupan Lahan

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Nilai yang menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.

Insentif Penghematan Air Pertanian/perkebunan Dan Industri.

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Guna menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dilakukan melalui arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif

Insiden Tuberkulosis (ITB) Per 100.000 Penduduk.

Kesehatan Dinas Kesehatan

Orang yang mempunyai gejala utama pasien TB paru adalah batuk selama 2 minggu atau lebih dimana yang dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan

Jumlah kasus TB Jumlah penduduk

Insidensi HIV Per 1.000 Penduduk Yang Tidak Terinveksi HIV

Kesehatan Dinas Kesehatan

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang memperlemah kekebalan tubuh manusia. Infeksi virus HIV dapat merusak kekebalan tubuh manusia dan dapat menyebabkan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

Jumlah penduduk Jumlah temuan HIV per tahun

Insidensi Malaria Per 1.000 Penduduk

Kesehatan Dinas Kesehatan

Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasomodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut

Jumlah kasus malaria Jumlah penduduk

Jam Visite Dokter Spesialis

Kesehatan RSUD Srengat

Kunjungan dokter spesialis setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan waktu kepada setiap pasien yang menjadi tanggungjawabnya, yang dilakukan antara jam 07.00 sampai dengan 14.00

Jenis Dan Lokasi Industri

Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Banyaknya unit industri dalam suatu wilayah, sektor, atau kategori pada lokasi tertentu

Industri Barang Kulit Industri Batik Industri Galian Bukan Logam Industri Gula Kelapa Industri Kimia Farmasi Industri Makanan Olahan Industri Pengolahan Karet Industri Pengolahan Kayu Industri Peralatan/Mesin Industri Sambel Pecel Industri Tekstil

Jenis DTW

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.

a. Berdasar Pengelola b. Berdasarkan Jenis dan Pengelolaan

Jenis Komoditas Unggulan Sektor Pertanian

Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Komoditas pertanian yang dianggap memiliki potensi atau keunggulan tertentu dibandingkan komoditas lain dalam suatu wilayah Kabupaten Blitar

Komoditas Tanaman Hortikultura Komoditas Tanaman Pangan Komoditas Tanaman Perkebunan

Jumlah Agen Perjalanan Wisata

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Agen perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan perjalanan di mana mereka bergerak sebagai perantara dalam menjual dan mengurus jasa.

Jumlah Akta Pengakuan Anak Yang Diterbitkan (tahun N)

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Pengakuan Anak adalah salah satu jenis administrasi Kependudukan di Bidang Catatan Sipil yang berupa catatan pinggir dan dibuat bagi anak lahir diluar perkawinan yang sah secara negara yang kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tua yang sah.

Jumlah Akta Pengangkatan Anak Yang Diterbitkan (tahun N)

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Pengangkatan Anak adalah salah satu jenis Administrasi Kependudukan di Bidang Catatan Sipil yang berupa catatan pinggir dan dibuat bagi anak lahir diluar perkawinan yang sah secara negara yang kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan orang tua yang sah.

Jumlah Akta Perceraian Yang Diterbitkan (tahun N)

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang Pencatatan Perceraian seseorang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri. Proses Perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri menurut prosedur Pengadilan yang berlaku.

Jumlah Akta Pernikahan Yang Diterbitkan (tahun N)

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Buku nikah/akta perkawinan adalah dokumen resmi dari Kantor Urusan Agama atau Dispendukcapil yang menunjukkan pernikahan sah di mata negara dan agama.

Jumlah Aliran Kepercayaan Masyarakat

Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Menurut Peraturan Mendikbud Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Lembaga Adat dan Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar Nomor 43 Tahun 2009/ Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Panghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ,Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Jumlah Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar

Laki Perempuan

Jumlah Anggaran (APBN)

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah Anggaran Mandatory Spending Sesuai Amanat UU No. 1/2022 Tentang HKPD

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah Anggota Damkar Yang Mengikuti Pelatihan, Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jumlah seluruh anggota damkar yang mengikuti pelatihan, pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran

Diklat Dasar Pemadam I Diklat Dasar Pemadam II Diklat Fungsional Diklat Teknis

Jumlah Anggota DPRD

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 dan yang telah diresmikan keanggotaannya melalui pengambilan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Total seluruh anggota DPRD yang berjenis kelamin perempuan

Jumlah Anggota DRPD Laki-Laki Jumlah Anggota DRPD Perempuan

Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Partai

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

Anggota DPRD adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 26 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 dan yang telah diresmikan keanggotaannya melalui pengambilan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Anggota Fraksi

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD

fraksi mengacu pada kelompok anggota parlemen atau legislatif yang memiliki pandangan atau kepentingan bersama dalam proses pengambilan keputusan.

Jumlah Anggota Paskibraka

Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Menurut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Upacara Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Laki - Laki Perempuan

Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah

Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pemustaka atau pengguna perpustakaan yang mendaftarkan diri sebagai anggota layanan perpustakaan dan memeroleh Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Daerah

jumlah anggota perpustakaan daerah laki-laki jumlah anggota perpustakaan daerah perempuan

Jumlah Anggota Satpol PP Yang Telah Mengikuti Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jumlah Aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat yang mengikuti Pelatihan

Anggota Satpol PP (laki-laki) Anggota Satpol PP (Perempuan)

Jumlah Aparat Damkar

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jumlah orang (pasukan) yang bertugas memadamkan (kebakaran dan sebagainya)

Aparat Damkar ASN Aparat Damkar Non ASN

Jumlah Aparatur Kelembagaan Desa Yang Memiliki Kompetensi Dalam Tata Kelola Pemdes

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Aparatur kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes

Jumlah Aplikasi Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

adalah jumlah aplikasi umum dan aplikasi khusus yang pembuatannya pernah difasilitasi oleh Diskominfo maupun yang dibuat sendiri oleh OPD-OPD guna mendukung berhasilnya implementasi SPBE pada pemerintah daerah kabupaten Blitar

Aplikasi Khusus Aplikasi umum

Jumlah Apotek

Kesehatan Dinas Kesehatan

Sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Termasuk Apotek PRB)

Jumlah Armada Perairan Laut Perikanan Tangkap

Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Total kapal atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan laut.

Jumlah Armada Perairan Umum Perikanan Tangkap

Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Total kapal atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan laut

Jumlah Armada Perpustakaan Keliling

Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Armada perpustakaan keliling adalah kendaraan baik roda dua, roda tiga, maupun roda empat yang digunakan dalam pelaksanaan layanan perpustakaan keliling

Jumlah Arsip Terjaga Dan Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya Yang Dipreservasi

Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Perhubungan Dinas Perhubungan

Arus penumpang angkutan umum adalah jumlah orang yang naik/turun dengan menggunanakan moda transportasi umum

Jumlah arus penumpang angkutan Bus dan Kereta Jumlah arus penumpang angkutan MPU dan MKL

Jumlah ASN Per Perangkat Daerah Dan Kecamatan

Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Perangkat daerah di wilayah Kabupaten/Kota meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan.

Jumlah ASN Yang Mengikuti Assesmen

Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Asesmen dilakukan agar dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah akan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan asesmen terhadap ASN akan dapat diketahui bagaimana kemampuan, kompetensi, dan potensi ASN tersebut dalam bekerja.

Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi

Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis

Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Diklat teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS

Jumlah ASN Yang Mengikuti Kegiatan Literasi Digital Atau Program Pelatihan Bidang Digital Yang Difasilitasi Oleh Pemerintah Daerah

Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Pelatihan Bidang Digital adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan dalam berbagai aspek teknologi digital. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam dunia digital yang terus berkembang. Pelatihan bidang digital mencakup berbagai topik, termasuk pemrograman, analisis data, desain web, manajemen media sosial, keamanan siber, pengembangan perangkat lunak, dan banyak lagi.

Jumlah ASN per perangkat daerah dan kecamatan jumlah asn yang sudah mengikuti pelatihan

Jumlah ASN Yang Seharusnya Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi

Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Jumlah Atlet Berprestasi (Provinsi, Nasional, Internasional)

Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Prestasi dinilai dari capaian medali yang diperoleh atlet pada tiap cabang olahraga

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berstatus Berkembang

Jumlah Balai Benih Ikan

Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Balai benih ikan adalah unit pelaksana teknis daerah di bawah pengelolaan dan pengawasan dinas kabupaten/kota, yang bertugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk.

Jumlah Balai Benih Ikan

Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan

Balai Benih Ikan adalah lembaga atau fasilitas yang bertugas untuk memproduksi dan mengembangkan benih ikan, seperti telur ikan dan larva, dalam skala komersial maupun non-komersial.

Jumlah Balita

Kesehatan Dinas Kesehatan

Jumlah anak usia 0-59 bulan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Jumlah Balita Stunting

Kesehatan Dinas Kesehatan

Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD

Jumlah Balita Yang Dilakukan Pengukuran

Kesehatan Dinas Kesehatan

Balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di posyandu dan tempat penimbangan lainnya

Jumlah Bangunan Sekolah SD Yang Kondisi Baik

Pendidikan Dinas Pendidikan

merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan

Jumlah Bangunan Sekolah SMP Yang Kondisi Baik

Pendidikan Dinas Pendidikan

merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan

Jumlah Bank Sampah

Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

Bank sampah adalah suatu program atau inisiatif yang bertujuan untuk mengelola sampah secara efisien dengan mendorong masyarakat untuk melakukan pengumpulan, pemisahan, dan pengolahan sampah di tingkat lokal. Konsep bank sampah didasarkan pada prinsip bahwa sampah dapat memiliki nilai ekonomis dan dapat diolah menjadi sumber daya yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang.

Jumlah Bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik Yang Disalurkan

Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Alat yang digunakan untuk mengolah pupuk organik yang disalurkan oleh pemerintah daerah dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jumlah Bayi Berdasarkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar

Jumlah Belanja Pegawai

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Belanja pegawai dalam APBD adalah pengeluaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi pegawai. Belanja pegawai termasuk dalam belanja mengikat yang mendapatkan prioritas alokasi terlebih dahulu.

Jumlah Belanja Pegawai Diluar Guru Dan Nakes

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jumlah Belanja Pegawai selain Guru dan Tenaga Kesehatan

Jumlah Belanja Pemerintah Untuk Kesehatan

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Belanja pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan sebagai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah.

Jumlah Belanja Pemerintah Untuk Pendidikan

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Belanja pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan sesuai dengan amanat SPM

Jumlah Belanja Pemeritah Untuk Infrastruktur

Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Belanja pemerintah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur daerah sesuai amanat SPM Pemerintah Daerah.

Jumlah Bidan

Kesehatan Dinas Kesehatan

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi

Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Bidang tanah perkebunan yang diberikan hak penguasaan kepada KK tertentu

Jumlah Biro Wisata

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Biro Perjalanan Wisata (BPW) merupakan usaha penyedia jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Jumlah BLUD

Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. (Permendagri No. 79 Tahun 2018)

Jumlah BPP

Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Total keseluruhan balai penyuluhan yang beroperasi dalam suatu wilayah atau negara pada suatu periode waktu tertentu.

Jumlah BUMD

Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian

Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, dalam hal ini Kabupaten Blitar

Jumlah BUMDes

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakatnya

Jumlah BUMDesa/ BUMDesa Bersama Berbadan Hukum

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan usaha yang di bentuk oleh desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dengan sebagian besar atau seluruh modalnya di miliki desa dan di kelola oleh desa yang kemudian hasil dari usaha ini untuk kesejahteraan desa yang memiliki badan hukum

Jumlah BUMDesMa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUMDesma adalah badan usaha yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah dua Desa atau lebih beserta masyarakatnya

Jumlah Cagar Budaya

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

a. Kepemilikan b. Jenis

Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Ditetapkan

Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Cagar budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) merupakan bagian dari peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

Jumlah Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Yang Dilindungi

Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Cagar budaya adalah Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Warisan budaya adalah Benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang

Jumlah CCTV Jalan Raya

Perhubungan Dinas Perhubungan

CCTV jalan raya adalah kamera kecil yang ditempatkan di sebuah lokasi untuk mengawasi dan merekam suatu keadaan atau peristiwa pada salah satu titik ruas jalan.

Jumlah CSIRT Yang Dibentuk Di Sektor Pemerintah Daerah

Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

CSIRT adalah singkatan dari "Computer Security Incident Response Team," yang dalam Bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai "Tim Respons Keamanan Komputer." CSIRT adalah tim yang dibentuk oleh organisasi atau entitas dengan tujuan khusus untuk mengelola, merespons, dan menangani insiden keamanan siber.

Jumlah Dan Daftar Pasar Hewan

Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasar Hewan adalah tempat atau lokasi fisik di mana hewan ternak, seperti sapi, kuda, domba, unggas, dan hewan-hewan lainnya, diperjualbelikan.

Jumlah Dan Jenis Pelanggaran Perda/Perkada

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jumlah dan Jenis pelanggaran yang terjadi dari masing-masing Perda/Perkada

Pelaggaran Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Pelanggaran Keputusan Bupati Blitar Pelanggaran Peraturan Bupati Blitar

Jumlah Dan Jenis Pengembangan TTG

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah dan Jenis Pengembangan Tegnologi Tepat Guna (TTG)

Jumlah Dan Jenis Penyelesaian/penegakan Perda

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Jumlah penyelesaian atau penegakan Perda/Perkada yang ditangani

Pelanggaran Keputusan Bupati Blitar yang dapat diselesaikan Pelanggaran Peraturan Bupati Blitar yang dapat diselesaikan/ditegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dapat Diselesaikan

Jumlah Dan Jenis Sarana Prasarana Seni Dan Budaya

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan.

Jumlah Gedung Kesenian Jumlah Museum Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya Jumlah Sanggar Kesenian

Jumlah Dan Kategori Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi

Sosial Dinas Sosial

-Sarana yang dapat dimanfaatkan secara umum dan bukan termasuk sarana pribadi -Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Jumlah Dan Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) (per Kecamatan)

Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan

Produksi Daging Hewan Ternak Besar adalah istilah yang mengacu pada total berat atau volume daging yang dihasilkan dari hewan ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan hewan ternak besar lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar, di sisi lain, mengacu pada nilai ekonomi dari produksi daging hewan ternak besar

Jumlah Dan Nilai Produksi Daging Hewan Unggas (ayam, Itik, Unggas Lainnya) (per Kecamatan)

Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan

Jumlah Produksi Daging Hewan Unggas adalah istilah yang mengacu pada total berat atau volume daging yang dihasilkan dari hewan unggas seperti ayam, itik, kalkun, dan jenis unggas lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Jumlah dan Nilai Produksi Daging Hewan Unggas (ayam, itik, unggas lainnya

Jumlah Dan Nilai Produksi Susu Hewan Ternak (sapi Dan Hewan Ternak Lainnya) (per Kecamatan)

Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan

Jumlah Produksi Susu Hewan Ternak adalah istilah yang mengacu pada total volume susu yang dihasilkan oleh hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan hewan ternak lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Jumlah Produksi Susu Hewan Ternak adalah istilah yang mengacu pada total volume susu yang dihasilkan oleh hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan hewan ternak lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun

Jumlah Dan Nilai Produksi Telur Unggas (ayam, Itik, Hewan Ternak Lainnya) (per Kecamatan)

Pertanian Dinas Peternakan dan Perikanan

Jumlah Produksi Telur Unggas adalah istilah yang mengacu pada total volume telur yang dihasilkan oleh hewan unggas seperti ayam, itik, kalkun, dan jenis unggas lainnya selama suatu periode waktu tertentu, seperti satu tahun. Nilai Produksi Telur Unggas, di sisi lain, mengacu pada nilai ekonomi dari produksi telur hewan unggas

Jumlah Dan Profil Asosiasi Pedagang

Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- Total entitas pedagang yang menjadi anggota suatu asosiasi tertentu - Karakteristik dan informasi terinci mengenai entitas pedagang yang tergabung dalam asosiasi tersebut

Jumlah Dan Rincian Event (Pagelaran/Pameran) Seni Budaya Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Festival seni dan budaya adalah sebuah acara yang diadakan dalam rangka memperingati peristiwa penting atau bersejarah yang berhubungan dengan seni dan budaya.

Jumlah Dan Rincian Event Wisata Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Event pariwisata menurut Getz (2008) adalah sesuatu kegiatan yang dikelola dengan professional dan telah banyak dilakukan di mana wisatawan menjadi target konsumen potensial untuk kegiatan yang akan diselenggarakan dan industri pariwisata berpengaruh dalam kesuksesan dan daya tarik kegiatan itu sendiri.

Jumlah Dan Rincian Hak Cipta, Desain, Merk , Paten, Dan Rahasia Dagang Di Daerah Yang Sudah Didaftarkan

Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Informasi tentang berapa banyak hak-hak ini yang telah didaftarkan di Kabupaten Blitar, serta detail tentang masing-masing jenis hak kekayaan intelektual tersebut

Jumlah Dan Rincian Lokasi Gudang Pertanian (Pemerintah/Swasta)

Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pengumpulan data yang meliputi total jumlah gudang, kepemilikan (pemerintah atau swasta), rincian lokasi geografis, kapasitas penyimpanan, kondisi fisik gudang, dan jenis komoditas yang disimpan.

Jumlah Dan Rincian Lokasi Lumbung Pangan Masyarakat

Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Lumbung pangan masyarakat adalah sebuah konsep yang merujuk pada praktek penyediaan dan penyimpanan pangan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan suatu komunitas atau masyarakat. Lumbung pangan masyarakat dapat berupa fasilitas fisik seperti gudang penyimpanan pangan, tetapi juga bisa merujuk pada sistem adat atau praktik tradisional yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan sumber daya pangan di suatu komunitas.

Jumlah Dan Rincian Negara Tujuan PMI Yang Diberangkatkan

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Jumlah Dan Rincian PMI Yang Diberangkatkan Berdasar Asal Kecamatan

Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

PMI atau Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Jumlah Data Menara Telekomunikasi

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang ada di Kabupaten

Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Per Kategori)

Sosial Dinas Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Rakyat atau dalam istilah umumnya adalah Pemerlu Pelayanana Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Jumlah Data Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Rakyat

Sosial Dinas Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Rakyat atau lebih umum disebut Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Jumlah Debitur Penerima Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Sektor Usaha

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Bagian Perekonomian

Unit usaha yang menjadi debitur KUR adalah unit usaha yang mendapatkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat dari bank penyalur KUR

Jumlah Dermaga

Perhubungan Dinas Perhubungan

Dermaga/pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Jumlah Desa Berkembang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah desa yang memiliki status berkembang

Jumlah Desa Beserta Kodenya

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Identitas dari nama suatu desa dan desa adat untuk membedakan antara desa atau desa adat yang satu dengan desa dan desa adat lainnya berupa angka atau numerik

Jumlah Desa Tangguh Bencana

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Desa Tangguh Bencana adalah konsep dan pendekatan yang bertujuan untuk mempersiapkan komunitas di tingkat desa atau pedesaan agar lebih kuat dalam menghadapi bencana alam atau situasi darurat. Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, melindungi nyawa dan harta benda penduduk, serta memastikan kesiapsiagaan dan ketangguhan komunitas dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

Jumlah Desa Tertinggal

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Banyaknya desa yang masih minim dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Desa Tertinggal mencakup Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan Indeks Pembangunan Desa dalam rentang nilai 0-49,9.

Jumlah Desa Wisata (Ditetapkan Melalui Perkada) (desa)

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Menurut Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal. 2-3, desa wisata adalah desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung. Desa wisata disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Jumlah Desa Yang Datanya Terpublikasi Secara Online

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah desa yang mempublikasinya data desa berdasarkan sifat keterbukaannya yang dapat diakses oleh masyarakat umum guna kepentingan pembangunan yang lebih akuntable.

Jumlah Desa Yang Dievaluasi Tingkat Perkembangannya

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Total jumlah desa yang telah dilakukan evaluasi oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengukur tingkat perkembangan desa berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang telah ditetapkan, seperti infrastruktur, pelayanan publik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Jumlah Desa Yang Dilakukan Audit Reguler

Inspektorat Daerah Inspektorat

Kegiatan audit reguler merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (Desa)

Jumlah Desa Yang Dilakukan Penegasan Batas (tahun N)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penanganan batas adalah pemetaan batas-batas desa yang menunjukkan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa

Jumlah Desa Yang Melaksanakan Rembuk Stunting

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rangkaian pertemuan yang dilakukan Desa dalam rangka membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah (Focus Group Discussion) untuk membuat membahas dan menetapkan komitmen Desa dalam menetapkan program atau kegiatan pencegahan dan penanganan konvergensi stunting

Jumlah Desa Yang Memiliki RENJA TPPS

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana Kerja (Renja) kelompok kerja atau tim yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pencegahan stunting di Desa

Jumlah Desa Yang Telah Dilakukan Pemutakhiran SISMIOP

Keuangan Badan Pendapatan Daerah

merupakan suatu sistem informasi yang terpadu yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan seluruh fungsi di dalam administrasi pada semua tingkat organisasi pengelola PBB. Jumlah desa yang telah menyelesaikan proses pembaruan atau pemutakhiran data dalam Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dalam periode tertentu. Proses pemutakhiran ini mencakup verifikasi dan validasi data objek pajak, termasuk tanah, bangunan, dan properti lainnya yang berada di wilayah desa tersebut. Pemutakhiran SISMIOP dilakukan untuk memastikan bahwa data perpajakan yang dimiliki pemerintah desa adalah yang paling mutakhir, akurat, dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Desa yang telah melakukan pemutakhiran ini biasanya ditandai dengan adanya laporan atau dokumentasi resmi yang menunjukkan bahwa data SISMIOP telah diperbarui sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana desa-desa di suatu wilayah telah mengadopsi dan menjalankan pembaruan data perpajakan secara efektif.

Jumlah Desa Yang Telah Dilakukan Penegasan Batas (kumulatif)

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penanganan batas adalah pemetaan batas-batas desa yang menunjukkan pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa. Penanganan batas desa secara kumulatif terdiri dari yang telah diresmikan oleh Perkada atau masih dalam proses

Jumlah Desa/ Kelurahan Yang Bebas Stunting

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa yang prevalensi stuntingnya dibawah 5% atau desa yang tidak ada penambahan kasus baru

Jumlah Desa/Kelurahan UCI

Kesehatan Dinas Kesehatan

Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun

Jumlah Desa/kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Kesehatan Dinas Kesehatan

Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Perilaku yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaranaan STBM meliputi 5 pilar yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT). Ketentuan lebih rinci mengenai pilar STBM mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang STBM.

Jumlah Desa/kelurahan Yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

Kesehatan Dinas Kesehatan

Kondisi ketika setiap KK dalam desa/kelurahan tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit

Jumlah Desa/kelurahan Yang Sudah Stop Buang Air Besar Di Sembarang Tempat (Stop BABS) Menurut Kecamatan

Pemerintah Kabupaten Blitar

Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Ditingkatkan Aksesibilitas, Amenitas, Dan Atraksi

Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pengertian destinasi pariwisata menurut UU no 10 tahun 2009 adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyrakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Aksesibilitas menurut KBBI adalah hal dapat dijadikan akses; hal dapat dikaitkan; keterkaitan Amenitas menurut KBBI adalah sesuatu yang menimbulkan kesenangan, kenyamanan Atraksi menurut KBBI adalah sesuatu yang menarik perhatian; daya tarik

Jumlah Destinasi Wisata (obyek)

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pengertian destinasi pariwisata menurut UU no 10 tahun 2009 adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyrakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan (obyek)

Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Destinasi wisata yang dikembangkan adalah pengembangan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyrakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Jumlah Diklat Pemasaran Digital

Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Diklat kependekan dari pendidikan dan pelatihan Pemasaran digital menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan berkaitan dengan atau menggunakan komputer atau internet.

Jumlah Diklat Teknis Yang Diselenggarakan

Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Diklat teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS

Jumlah Dokter Gigi

Kesehatan Dinas Kesehatan

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Dokter Spesialis

Kesehatan Dinas Kesehatan

dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah

Jumlah Dokter Umum

Kesehatan Dinas Kesehatan

Dokter umum yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah

Jumlah Dokumen Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Dokumen evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah adalah dokumen yang berisi tentang laporan evaluasi kinerja dari program-program pembangunan daerah

Jumlah Embung, Situ, Danau Dan Kolam Retensi Di Kabupaten

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Embung: Kolam atau waduk berukuran kecil yang biasanya dibangun untuk menampung air hujan atau air irigasi, yang berfungsi sebagai cadangan air bagi pertanian, pengendalian banjir, atau kebutuhan domestik. Situ: Istilah lokal yang biasanya merujuk pada danau atau kolam kecil yang dapat berfungsi sebagai tempat penampungan air, sering kali terintegrasi dengan ekosistem lingkungan sekitar. Danau: Badan air yang lebih besar dibandingkan situ; biasanya merupakan akumulasi air tawar yang dikelilingi oleh daratan dan dapat memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai tempat rekreasi, habitat alami, atau irigasi. Kolam Retensi: Struktur atau waduk yang dirancang untuk menampung air hujan secara sementara, bertujuan untuk mengendapkan sedimentasi dan mengontrol aliran air untuk mencegah banjir di area yang lebih luas.

Jumlah Event Kepemudaan Dan Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah

Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Event Kepemudaan dan Olahraga adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan dan keolahragaan yang diselenggarakan oleh dinas kepemudaan dan olahraga

Jumlah Event Kepemudaan Jumlah Event Olahraga

Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Sertifikasi Kompetensi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif

Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas adalah kegiatan yang memberikan bantuan atau dukungan untuk meningkatkan kapasitas seseorang atau kelompok Sertifikasi kompetensi adalah proses pembuktian kemampuan seseorang dalam bidang tertentu melalui serangkaian uji kompetensi Ekonomi kreatif melibatkan pemikiran kreatif, desain yang unik, dan pendekatan inovatif untuk menghasilkan produk dan layanan baru yang memiliki nilai tambah ekonomi

Jumlah Fasilitasi Kualitas UKBM (Posyandu)

Kesehatan Dinas Kesehatan

Salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Posyandu mengembangkan kegiatan tambahan kesehatan minimal satu kegiatan (misalnya Pos PAUD, kesehatan reproduksi remaja/Posyandu Remaja, kesehatan usia kerja/Pos UKK, kesehatan lanjut usia/Posyandu Lansia, Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Bina Keluarga Balita (BKB), Posbindu PTM, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, pos malaria desa (posmaledes), kelompok pemakai dan pecinta air bersih (pokmair), dsbnya). Tingkatan perkembangan posyandu yang dihasilkan dari penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan alat telaahan perkembangan posyandu yang dikenal dengan telaahan kemandirian posyandu. Perkembangan Posyandu dibedakan menjadi 4 tingkat/strata yaitu Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Pengukuran tingkat perkembangan posyandu ditujukan dalam rangka pembinaan karena perkembangan masing-masing Posyandu tidak sama, sehingga pembinaan yang dilakukan untuk masing-masing posyandu akan berbeda.