Pemetaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Wilayah Blitar Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemetaan potensi, peluang, dan tantangan pengembangan UMKM di 7 Kecamatan di Kabupaten Blitar wilayah Selatan yaitu Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Binangun, Kecamatan Wates, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonotirto, dan Kecamatan Bakung.

'Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Tol Dan Jalur Pansela Di Wilayah Blitar Selatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kuisioner adalah salah satu metode survei dalam melakukan penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data dari responden. Kuisioner berisi pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab responden. Jawaban tersebut kemudian dikumpulkan, diolah, dan dijadikan sebuah teori atau kesimpulan.

Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

'Indeks kepuasan layanan kepegawaian adalah perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan ASN Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan. Tingkat kepuasan yang dinilai mencangkup kesesuaian persyaratan, prosedur, kecepatan dalam pelayanan, kecakapan petugas, perilaku petugas, kelengkapan sarpras, penanganan aduan dan keterbukaan informasi kepegawaian.

Keluarga Mengikuti Program KB

DINAS KESEHATAN

"Keluarga mengikuti program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi."

Persalinan Ibu Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

DINAS KESEHATAN

"Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan Jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, bidan praktek swasta). "

Bayi Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap

DINAS KESEHATAN

Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio1, Polio2, Polio3, Polio4, Campak.

Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif

DINAS KESEHATAN

"Bayi mendapat ASI eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0-6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif; "

Pertumbuhan Balita Dipantau

DINAS KESEHATAN

Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 Bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/buku KIA.

Penderita TB Paru Yang Berobat Sesuai Standar

DINAS KESEHATAN

Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 Bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/buku KIA.

Penderita Hipertensi Yang Berobat Teratur

DINAS KESEHATAN

"Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia =15 tahun yang didiagnogsis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.

Penderita Gangguan Jiwa Berat, Diobati Dan Tidak Ditelantarkan

DINAS KESEHATAN

"Penderita gangguan jiwa berat mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya"

Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok

DINAS KESEHATAN

"Anggota keluarga tidak ada yang merokok adalah jika tidak ada seorang pun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau. Termasuk di sini adalah jika anggota keluarga tidak pernah atau sudah berhenti dari kebiasaan menghisap rokok atau produk lain dari tembakau"

Keluarga Sudah Menjadi Anggota JKN

DINAS KESEHATAN

"Keluarga sudah menjadi anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/atau kartu kepesertaan asuransi kesehatan lainnya."

Keluarga Memiliki Akses/menggunakan Sarana Air Bersih

DINAS KESEHATAN

"Keluarga mempunyai akses sarana air bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari."

Keluarga Memiliki Akses/menggunakan Jamban Keluarga

DINAS KESEHATAN

Keluarga Mempunyai Akses atau Menggunakan Jamban Sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan

Indeks Kepuasan Masyarakat Tertimbang (Nilai IKM)

DINAS KESEHATAN

Ukuran/nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan di Dinas Kesehatan pada sembilan unsur/variabel survei kepuasan masyarakat.

ICOR

Dinas Komunikasi dan Informatika

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dari penggunaan nilai investasi tersebut. ICOR digunakan untuk menetapkan berapa investasi yang diperlukan terhadap target output nasional/daerah. Dalam perkembangannya, tinggi rendahnya angka ICOR dapat pula mencerminkan tingkat efisiensi perekonomian di suatu negara/daerah. Semakin tinggi angka ICOR, menunjukkan bahwa perekonomian di negara/daerah tersebut semakin tidak efisien. Begitu juga dengan sebaliknya, jika angka ICOR semakin menurun, maka menunjukkan bahwa perekonomian di negara/daerah tersebut semakin efisien.

Metadata

Dinas Komunikasi dan Informatika

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola (Saputra 2017)

Menyusun Rancangan Program Pembentukan Perda (Propemperda)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

"Indeks Kepuasan Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Blitar dalam menyusun rancangan program pembentukan Perda (Propemperda). Kriteria ini ditentukan berdasarkan hasil jumlah skor hasil survey : skor ideal x 100% dan hasilnya merupakan skor atau nilai akhir dari indikator tersebut. "

Melakukan Pembahsan Rancangan Perda Yang Diajukan Oleh Bupati

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

"Indeks Kepuasan Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Blitar dalam melakukan pembahsan rancangan perda yang diajukan oleh Bupati. Kriteria ini ditentukan berdasarkan hasil jumlah skor hasil survey : skor ideal x 100% dan hasilnya merupakan skor atau nilai akhir dari indikator tersebut."

Melakukan Penyebarluasan Peraturan Perundang - Undangan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

"Indeks Kepuasan Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Blitar dalam menyusun rancangan program pembentukan Perda (Propemperda). Kriteria ini ditentukan berdasarkan hasil jumlah skor hasil survey : skor ideal x 100 dan hasilnya merupakan skor atau nilai akhir dari indikator tersebut."

Memberikan Saran Dan Pendapat Berupa Pokok Pikiran DPRD Kepada Bupati Dalam Mempersiapkan Rancangan APBD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

"Indeks Kepuasan Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Blitar dalam memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD. Kriteria ini ditentukan berdasarkan hasil jumlah skor hasil survey : skor ideal x 100 dan hasilnya merupakan skor atau nilai akhir dari indikator tersebut."

Melakukan Pembahasan APBD Bersama Tim Anggaran Pemerintah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

"Indeks Kepuasan Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Blitar dalam melakukan pembahasan APBD bersama tim Anggaran Pemerintah. Kriteria ini ditentukan berdasarkan hasil jumlah skor hasil survey : skor ideal x 100 dan hasilnya merupakan skor atau nilai akhir dari indikator tersebut."

Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda Dan APBD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

"Indeks Kepuasan Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD. Kriteria ini ditentukan berdasarkan hasil jumlah skor hasil survey : skor ideal x 100 dan hasilnya merupakan skor atau nilai akhir dari indikator tersebut."

Menerima Menampung Dan Membahas Serta Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

"Indeks Kepuasan Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Blitar dalam menerima menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kriteria ini ditentukan berdasarkan hasil jumlah skor hasil survey : skor ideal x 100 dan hasilnya merupakan skor atau nilai akhir dari indikator tersebut. "

Mengadakan Rapat Kerja Dan Rapat Dengar Pendapat

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

"Indeks Kepuasan Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Blitar dalam mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat. Kriteria ini ditentukan berdasarkan hasil jumlah skor hasil survey : skor ideal x 100% dan hasilnya merupakan skor atau nilai akhir dari indikator tersebut. "

Mengupayakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

"Indeks Kepuasan Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kabupaten Blitar dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Kriteria ini ditentukan berdasarkan hasil jumlah skor hasil survey : skor ideal x 100% dan hasilnya merupakan skor atau nilai akhir dari indikator tersebut. "

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

RSUD NGUDI WALUYO WLINGI

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur).

Jumlah Produksi Ikan Per Bulan

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar

Jumlah panen yang dihasilkan dalam kondisi basah dengan satuan ekor, ton dan rupiah.

Perhitungan Luas Lahan Budidaya

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar

Wadah untuk melaksanakan kegiatan budidaya baik di laut, payau dan tawar

Jumlah Populasi Sapi Potong Dan Sapi Perah

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar

"Populasi sapi adalah kumpulan atau jumlah sapi potong yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu. Sapi Potong adalah jenis ternak ruminansia (memamah biak) besar yang dipelihara sebagi penghasil daging dan kulit. Sapi perah adalah kumpulan salah satu ternak penghasil protein hewani yang dalam pemeliharaannya selalu diarahkan pada produksi susu."

Angka Produksi Tanaman

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar

Produksi tanaman adalah total produksi yang dihasilkan dalam satuan ton maupun Kg

Produktivitas Tanaman Pertanian

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar

Suatu nilai yang menunjukkan rata-rata hasil produksi per satuan luas per komoditi tanaman pada periode satu tahun laporan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.

Nama Usaha

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Nama dari usaha yang digeluti oleh pelaku usaha

Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa

Produksi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Sejumlah nilai total dari produksi produk dalam suatu kurun waktu tertentu.

Investasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Suatu kegiatan menanamkan modal, baik uang maupun bentuk aset lainnya

Pemasaran

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

cakupan kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar.

Legalitas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha/perorangan sehingga diakui oleh masyarakat

Nama Usaha

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Nama dari usaha yang digeluti oleh pelaku usaha

Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa

Produksi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Sejumlah nilai total dari produksi produk dalam suatu kurun waktu tertentu.

Investasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Suatu kegiatan menanamkan modal, baik uang maupun bentuk aset lainnya

Pemasaran

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Cakupan kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar.

Legalitas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha/perorangan sehingga diakui oleh masyarakat

Jumlah Wtu Dan Alat Ukur

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Kegiatan ini dimasudkan untuk melaksanakan survey wajib tera ulang terhadap alat UTTP di wilayah Kabupaten Blitar.

Jumlah Pelajar Yang Menggunakan Transportasi Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelajar yang menggunakan transportasi umum untuk pergi ke sekolah

Jumlah Pelajar Yang Menggunakan Sepeda Atau Diantar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

pelajar yang menggunakan sepeda motor atau diantar dalam berangkat atau pulang dari sekolah

Jumlah Kendaraan Umum Yang Aktif

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

kendaraan umum/ angkutan umum

Jarak Sekolah Dengan Rumah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jarak antara sekolah dengan rumah pelajar

Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dinas Lingkungan Hidup

Isu strategis lingkungan adalah kondisi atau hal yang harus menjadi perhatian atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi lingkungan hidup.

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Dinas Lingkungan Hidup

Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) strategis bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan strategis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan lingkungan wilayah Kecamatan Wlingi, Kecamatan Garum, dan Kecamatna Srengat Kabupaten Blitar. Tahapan identifikasi dan menetapkan isu pembangunan berkelanjutan strategis yaitu (1) Analisis stakeholder, (2) Focussed Group Discussion (FGD), (3) Pengelompokkan isu pembangunan berkelanjutan strategis secara kualitatif. Isu strategis diperoleh dari data geografis, Infrastruktur Wilayah, Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, Pengelolaan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan Kondisi Perekonomian dan sosial budaya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar

Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan.

Jumlah Debit Air Sumur Di Kawasan Kolam Budidaya Ikan Koi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengukuran debit air sumur dilakukan dengan menggunakan metode ember, dimana pengukuran dilakukan dengan cara air yang keluar dari sumur melalui pipa yang dipompa ditampung dalam suatu wadah atau ember. Mulai dari awal pengisian (ember kosong) sampai dengan air memenuhi wadah dilakukan pengukuran waktu menggunakan stopwatch.

Jumlah Debit Air Sungai Di Kawasan Kolam Budidaya Ikan Koi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengambilan air dari sungai dapat menjadi alternatif pengganti air tanah apabila air di sungai mencukupi. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran sungai adalah current meter.

Jumlah Curah Hujan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Curah hujan atau intensitas hujan adalah tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu.

Indeks Ketahanan Daerah

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

"Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan selanjutnya dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana."

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Agroindustri

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR

Kegiatan Masterplan Kawasan Perdesaan Berbasis Agroindustri di Kecamatan Ponggok diharapkan dapat mewakili tujuan pembangunan Kabupaten Blitar serta menjadi awal dalam penyusunan dokumen lain dan rencana lain di wilayah lain di Kabupaten Blitar sehingga visi misi Pembangunan yang ada dapat tercapai.

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Agro Mina Wisata Kecamatan Nglegok

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR

"Konsep dasar pengembangan Agro Mina Wisata adalah upaya menciptakan pembangunan inter-regional berimbang, khususnya dengan meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa (rural-urban linkage) yaitu pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi di dalam sistem perkotaan secara fungsional dan spasial. Pembangunan sektor Pertanian dan perikanan (Agro Mina Wisata) dengan pendekatan sistem agribisnis adalah membangun dan mengembangkan subsistem industri hulu pertanian dan perikanan (up-stream agribusiness) meliputi: pembibitan, budidaya , pengolahan pasca panen pertanian pembenihan, industry, peralatan budidaya dan penangkapan ikan, dan industri pakan, subsistem budidaya atau penangkapan ikan dan penangkapan pascapanen dan pascapenangkapan (on farm agribusiness), subsistem industri hilir (down stream agribusiness) meliputi: pengolahan (agroindustri) dan pemasaran dan subsistem jasa penunjang meliputi: perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan. Disamping itu pengembangan kearah pariwisata berbasis pedesaan saat ini mulai dipandang cukup menarik menjadi bagian dari pengembangan kawasan pedesaan. Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar memiliki potensi pertanian, perikanan dan pariwisata yang sangat besar, namun memiliki kendala dalam pengembangannya karena belum memiliki masterplan pembangunan kawasan pedesaan. Oleh karena itu, perlunya penyusunan Masterplan Kawasan Pedesaan yang meliputi identifikasi, analisis dan arahan pengembangan potensi desa dan infrastruktur desa, terdiri dari jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air limbah, sanitasi dan sistem persampahan."

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Pertanian Terpadu Kecamatan Wlingi

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR

"Perencanaan pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa. Fungsi desa sebagai penyedia pangan dan bahan baku produksi bagi kegiatan ekonomi perlu ditingkatkan demi tercapainya keseimbangan dan keterkaitan antara desa-kota dalam suatu wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pada sektor primer antara lain pertanian, perikanan, dan pertambangan dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan wilayah. Aktivitas primer desa sebagai penyedia bahan baku produksi dan tenaga kerja perlu disinergikan dan diseimbangkan dalam keterkaitannya antar des dengan-kota dan antar desa dengan desa. Kemandirian produksi dan nilai tambah perlu kemudian direkonsiliasi dalam penataannya. dengan kota agar menghilangkan kesenjangan yang ada dalam pembangunannya."

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Ekowisata Kecamatan Kesamben

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR

"Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menghasilkan pendapatan daerah. Salah satu contoh sektor pariwisata yang dapat dikembangkan di suatu wilayah adalah ekowisata. Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor/usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upayaupaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan. Konsep ekowisata tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan desa wisata dan membangun desa. Permasalahannya adalah kecamatan kesamben kabupaten blitar belum melakukan kajian yang mendalam terhadap objek dan kemampuan daya tarik dari berbagai potensi sehingga tidak ada profil objek wisata yang dapat dijadikan sebagai data untuk dikembangkandan berimplikasi kepada tidak adanya program-program pemerintah kabupaten blitar mengembangkan objek wisata dan menjadi destinasi wisata di kabupaten blitar. Oleh karena itu, perlu dilakukanya Survei Pengembangan Objek ekowisata di kecamatan kesamben. Beberapa aspek kunci dalam ekowisata adalah: 1. Jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung 2. lingkungan dan sosial-budaya masyarakat (vs mass tourism) 3. Pola wisata ramah lingkungan (nilai konservasi) 4. Pola wisata ramah budaya dan adat setempat (nilai edukasi dan wisata) 5. Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (nilai ekonomi) 6. Modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi). Berdasarkan aspek munci dari konsep ekowisata diharapkan semua potensi objek dan destinasi wisata di kecamatan kesamben kabupaten Blitar dapat disurvei dan dijadikan sebagai data/informasi induk pariwisata Kabupaten Blitar baik yang memiliki potensi secara alami maupun potensi yang membutuhkan dorongan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Blitar."

Rekomendasi Penggunaan Pupuk Yang Ramah Lingkungan

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar

Salah satu tujuan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam melakukan kegiatan budidaya tanaman tembakau dengan cara mengefesiensikan biaya usahatani yang dilakukan petani. Dan dengan penerapan sistem budidaya yang ramah lingkungan maka akan terjadi keseimbangan alam sehingga menciptakan kelestarian lingkungan.

Sektor Prioritas Di Kabupaten Blitar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sektor prioritas adalah sektor yang menyumbang PDRB terbesar Kabupaten Blitar

Lokasi Prioritas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lokasi yang bisa untuk tempat pendirian KST

IKLI

Dinas Komunikasi dan Informatika

"Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan infrastruktur yang diterimanya. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik "

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Persada

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Indeks Kepuasan Masyarakat dapat didefinisikan sebagai nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Persada

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPID

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Indeks Kepuasan Masyarakat dapat didefinisikan sebagai nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PPID

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Media Sosial

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Indeks Kepuasan Masyarakat dapat didefinisikan sebagai nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Media Sosial

Persyaratan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

Indeks kepuasan Anggota DPRD terhadap persyaratan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kabupaten terhadap jenis pelayanan yang diberikan oleh anggota DPRD kabupaten blitar.

Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

Indek kepuasan terhadap prosedur pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kabupaten blitar di ukur dari tingkat kemudahan prosedur yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kabupaten blitar kepada Anggota DPRD

Waktu Pelayanan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

Indeks Kepuasan yang diukur untuk indikator waktu pelayanan adalah kecepatan pelayanan sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD kabupaten blitar

Kompetensi Pelaksana

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

untuk mengukur indikator kepuasan kompetensi pelaksana adalah tentang kepuasan Anggota DPRD terhadap kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan terhadap anggota DPRD

Kualitas Pelayanan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

Indeks Kepuasan untuk indikator Kualitas pelayanan Sekretariat DPRD adalah kulaitas pelayanan yang diberikan oleh sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

indeks kepuasan yang diukur adalah kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standart pelayanan dengan hasil yang diberikan

Perilaku Pelaksana

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

untuk mengukur kepuasan Anggota DPRD pada indikator Perilaku Pelaksana adalah tingkat kesopanan Sekretariat DPRD dalam melayani Anggota DPRD Kabupaten Blitar

Sarana Dan Prasarana (Fasilitas)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

untuk mengukur Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD pada indikator sarana dan Prasarana adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar

Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

untuk indikator Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan untuk mengukur kepuasan nya adalah apakah di Sekretariat DPRD sudah adanya layanan untuk pengaduan

Penyebab Terjadinya Persoalan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

menjelaskan hubungan kausalitas antara unsur unsur pemicu, penyebab terjadinya seperti status, akibat dan upaya untuk memperbaiki lingkungan

Jumlah Populasi Ayam Ras Petelur Di Kabupaten Blitar

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar

Populasi Ayam ras petelur adalah kumpulan atau jumlah ayam ras petelur yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu. Ayam ras petelur adalah jenis ayam ras yang dipelihara oleh masyarakat karena sifatnya memproduksi telur yang baik.

Nilai Kerjasama

Dinas Komunikasi dan Informatika

nilai yang didapatkan dari hasil perkiraan dengan range tertentu untuk menentukan seberapa tinggi nilai kerjasama di dalam masyarakat

Nilai Solidaritas

Dinas Komunikasi dan Informatika

nilai yang didapatkan dari hasil perkiraan dengan range tertentu melalui survey untuk menentukan seberapa tinggi nilai solidaritas di dalam masyarakat

Nilai Toleransi

Dinas Komunikasi dan Informatika

nilai yang didapatkan dari hasil perkiraan dengan range tertentu untuk menentukan seberapa tinggi nilai toleransi di dalam masyarakat

Nilai Ketertiban Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika

nilai yang didapatkan dari hasil perkiraan dengan range tertentu untuk menentukan seberapa tinggi nilai toleransi di dalam masyarakat

PDRB Sektor Pariwisata

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dipengaruhi oleh beberapa sektor, salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata memiliki peran potensial yang signifikan bagi pasar dan perekonomian di Indonesia.

Nama Usaha

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Nama tempat usaha

Pelaku Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.

Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Jumlah orang yang berkunjung ke suatu tempat dengan tujuan untuk berwisata

Alamat Usaha

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

alamat usaha tersebut didirikan

Nama Pemilik Usaha

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

nama dari pemilik usaha tersebut sesuai surat ijin usaha

Jenis Sektor Industri

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

jenis usaha yang didirikan

Leger Jalan Lingkungan Permukiman Kabupaten Blitar

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar

Leger jalan adalah suatu dokumen yang memuat data dan informasi mengenai perkembangan suatu ruas jalan

Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar

Penataan lingkungan permukiman adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola lingkungan tempat tinggal manusia dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Tujuan utama dari penataan lingkungan permukiman adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Beberapa aspek penting dalam penataan lingkungan permukiman meliputi: 1. Perencanaan Tata Ruang: Pembuatan rencana tata ruang yang baik adalah langkah awal dalam penataan lingkungan permukiman. Rencana ini mencakup lokasi pemukiman, penggunaan lahan, zonasi, dan infrastruktur. 2. Infrastruktur Dasar: Memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan fasilitas umum lainnya. 3. Keamanan: Meningkatkan keamanan lingkungan dengan pengaturan yang baik seperti pencahayaan jalanan, pengawasan, dan tindakan keamanan lainnya. 4. Lingkungan Hijau: Mempertimbangkan elemen-elemen lingkungan yang hijau seperti taman, taman kota, dan pelestarian alam untuk keindahan dan kesejahteraan lingkungan. 5. Pengelolaan Limbah: Mengatur sistem pengelolaan limbah yang efisien dan ramah lingkungan untuk menghindari pencemaran dan masalah kesehatan. 6. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan lingkungan mereka agar kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi. 7. Pengembangan Berkelanjutan: Memastikan bahwa penataan lingkungan permukiman berkelanjutan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan air. 8. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan secara berkala dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan permukiman untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Penataan lingkungan permukiman adalah hal penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi penduduknya, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat."

Dampak Pembangunan Jalan Pansela Terhadap Biaya Transportasi Dan Akses Pasar Di Rumah Tangga

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dampak pembangunan Jalan Pansela terhadap biaya transportasi dan akses pasar adalah cara untuk mengukur perubahan biaya dan kemudahan akses yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan tersebut di wilayah yang terkena dampak

Dampak Pembangunan Jalan Pansela Terhadap Tingkat Konsumsi Rumah Tangga

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dampak pembangunan Jalan Pansela terhadap tingkat konsumsi rumah tangga merujuk pada perubahan atau pengaruh yang timbul akibat pembangunan jalan tersebut terhadap tingkat belanja atau pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa.

Kerangka Hukum Terkait Dengan Pendirian Shelter ODGJ

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Hukum terkait wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pelayanan perawatan penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), khususnya terkait pendirian shelter atau rumah singgah, dapat bervariasi antara berbagai negara dan yurisdiksi.

Sistem Kelembagaan Pengelolaan Shelter ODGJ

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem kelembagaan shelter ODGJ adalah lembaga yang melakukan koordinasi, pendanaan, dan pemantauan terhadap pengelolaan shelter ODJ

Jumlah Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Dinas Lingkungan Hidup

"TPB Prioritas adalah TPB yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan isu-isu lingkungan yang dihadapi serta muatan KLHS yang penting. TPB Prioritas bertujuan agar rencana pembangunan dapat lebih terfokus dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Prioritas yang ditetapkan akan menjadi panduan bagi kebijakan, program, dan proyek yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip prinsip ekon omi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Penentuan TPB Prioritas dilakukan untuk menunjukkan/merumuskan beberapa TPB yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Kabupaten Blitar dalam penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai target TPB pada RPJPD tahun 2025-2045. Adapun pendekatan penentuan TPB Prioritas ini adalah melakukan pembobotan terhadap kepentingan masing masing TPB dilihat dari: ? Menganalisis keterkaitan TPB dengan Isu dan Muatan KLHS ? Menganalisa GAP kesenjangan paling tinggi ? Melakukan pembobotan TPB prioritas ? Menyimpulkan TPB prioritas"

Kondisi Bangunan Aset

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Kondisi bangunan aset mengacu pada keadaan fisik dan fungsional dari properti atau fasilitas yang dimiliki oleh suatu entitas atau individu. Bangunan aset dapat berupa rumah, gedung, pabrik, jembatan, jalan, atau fasilitas lainnya. Evaluasi kondisi bangunan aset adalah penting untuk pemeliharaan, perencanaan, dan pengambilan keputusan terkait properti atau fasilitas tersebut.

Jumlah Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Blitar

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR

organisasi masyarakat yang terbentuk berdasarkan urusan pemerintahan dan bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal dan bukan urusan kewenangan pemerintahan desa/Kelurahan