78 Data Ditemukan

# Judul Penyelenggara
0

Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar Tahun 2022

V-22.3505.022 SURVEI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan 220 desa dan 28 kelurahan yang mempunyai karakteristik masing masing di bagian utara gunung api Kelud dan gunung Kawi yang berbatasan dengan kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang dan merupakan daerah yang subur,sedangkan di sebelah selatan sungai brantas dan daerah pegunungan kapur yang tidak terlalu subur untuk sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kediri ,sebelah selatan berbatasan dengan samudra Hindia serta sebelah timur Kabupate...

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1

SURVEI KEPUASAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

V-22.3505.012 SURVEI Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BKPSDM sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BKPSDM sebagai pelaksana pelayanan bidang kepegawaian perlu melaksanakan kegiatan survei kepuasan layanan administrasi kepegawaian guna mengetahui indeks kepuasan layanan kepegawaian. Kegiatan survei kepuasan layanan administrasi kepegawaian ini dilakukan setiap tahun sekali pada rentang waktu November s.d. Desember, dan ...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2

KAJIAN KONSERVASI AIR HUJAN UNTUK PENANGGULANGAN BANJIR DI KABUPATEN BLITAR

V-22.3505.015 SURVEI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyebab banjir dikarenakan curah hujan yang tinggi, permukaan tanah yang rendah dibanding muka air laut, banyak bangunan di sepanjang bantaran sungai, dan aliran sungai yang tidak lancar akibat terhambat sampah. Berdasarkan data informasi bencana Indonesia. Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Pada Tahun 2021 Jawa Timur menduduki rangking pertama yang sering terkena bencana banjir. Kabupaten Blitar merupakan kabupaten yang dilalui oleh sungai Brantas yang membagi du...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3

KAJIAN PENGEMBANGAN UMKM DI WILAYAH BLITAR SELATAN

V-22.3505.006 SURVEI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian.UMKM menjadi penyedia lapangan kerja dan turut berkontribusi dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Blitar. Tahun 2019 terdapat 254.287 unit usaha mikro di Kabupaten Blitar, tetapi efek pandemi Covid 19 di tahun 2020 tinggal tersisa 20.242 unit. Prioritas kebijakan pada pengembangan usaha mikro sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan yang kuat bagi eksistensi usaha mikro dalam menghadapi isu, permasalahan, dan tantangan pembangunan ke depan. Keberp...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4

KAJIAN TABUNGAN AIR UNTUK PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN PANGAN DI KABUPATEN BLITAR

V-22.3505.005 SURVEI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Air tanah adalah air yang mengalir melalui dalam tanah, diruang antara partikel tanah yang terikat dan dicelah-celah batuan. Air tanah merupakan salah satu komponen dalam suatu daur hidrologi yang dapat terbarukan walaupun memerlukan waktu yang lama. Tingginya tingkat kerusakan sumber daya air salah satunya terjadi karena pola pembangunan yang kurang memperhatikann aspek kelestarian sumber daya air. Salah satu alih fungsi lahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Blitar adalah beralihnya lahan...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI DI KABUPATEN BLITAR

V22.3505.016 SURVEI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting. Tujuan penerapan IPTEK adalah untuk meningkatkan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing bangsa. Penerapan IPTEK dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu difusi IPTEK, alih teknologi, intermediasi IPTEK, dan komersialisasi teknologi. Oleh karenanya, untuk mewujudkan lingkungan berbasis IPTEK yang sinergis dengan perekonomian daerah adalah adanya pendirian Kawasan Sains dan Te...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6

PENDATAAN KELUARGA SEHAT

V-22.3505.010 SURVEI DINAS KESEHATAN

Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga adalah salah satu cara untuk meningkatkan jangkaun sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dengan mendatangi keluarga. Adapaun tujuan dari survey keluarga sehat melalui pendekatan keluarga tersebut adalah mewujudkan keluarga sehat di dalam masyarakat sehingga dapat terpantau kesehatan masyarakat secara menyeluruh...

DINAS KESEHATAN
7

SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN

V-22.3505.011 SURVEI DINAS KESEHATAN

Salah satu tugas Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah melayani masyarakat. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Dinas Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentan...

DINAS KESEHATAN
8

Pendataan Dalam Rangka Perhitungan ICOR Kabupaten Blitar 2022

K-22.3505.001 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Komunikasi dan Informatika

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dari penggunaan nilai investasi tersebut. ICOR digunakan untuk menetapkan berapa investasi yang diperlukan terhadap target output nasional/daerah. Dalam perkembangannya, tinggi rendahnya angka ICOR dapat pula mencerminkan tingkat efisiensi perekonomian di suatu negara/daerah. Semakin tinggi angka ICOR, menunjukkan bahwa perekonomian di ...

Dinas Komunikasi dan Informatika
9

Penyusunan Metadata Kabupaten Blitar

K-22.3505.002 SURVEI Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut merupakan amanah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah terdesentralisasi turut bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangun merupakan kunci peningkatan kesejahteraan sehi...

Dinas Komunikasi dan Informatika
10

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kominfo Kabupaten Blitar 2022

V22.3505.003 SURVEI Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar

Setiap badan publik mempunyai kewajiban membuka akses pelayanan publik semaksimal mungkin sehingga fungsi utama pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian pemerintah. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan publ...

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar
11

SURVEI KESALEHAN SOSIAL 2022

V-22.3505.001 SURVEI Dinas Komunikasi dan Informatika

3.1. Latar Belakang Kegiatan: Manusia tidak hanya terlibat atau melibatkan diri dalam kegiatan yang sifatnya individu, namun mereka juga ikut serta dalam kegiatan yang bersifat kolektif dan berdimensi sosial. Manusia menjadi sentral sasaran ajaran yang berhubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan antara sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan alam yang menjadi tempat tinggal saat ini. Bagi setiap manusia yang percaya kepada Tuhan apapun agamanya, memiliki kewajiban untuk melakukan pe...

Dinas Komunikasi dan Informatika
12

Survey Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Blitar 2022

V-21.3505.004 SURVEI Dinas Komunikasi dan Informatika

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu motor penggerak roda pertumbuhan ekonomi baik dalam skala pusat maupun daerah. Melalui pembangunan infrastruktur, pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan dan dapat menyejahterahkan masyarakat (Grigg, 1988). Sebagaimana amanat reformasi, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya beroperasi di pusat-pusat perekonomian, namun perlu menjangkau masyarakat miskin di daerah pedesaan. Sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat terlaksa...

Dinas Komunikasi dan Informatika
13

Penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Blitar Tahun 2022

V-22.3505.031 SURVEI Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang mengga...

Dinas Lingkungan Hidup
14

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kecamatan Wlingi, Kecamatan Garum, dan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

SURVEI Dinas Lingkungan Hidup

Mengingat adanya Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Kabupaten Blitar terindikasi akan mengalami perubahan dari kondisi eksisting yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan di wilayah studi, maka perlu dikaji sehingga perencanaan telah mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan memperhatikan Pasal 32 ayat (2) huruf c, dan sesuai Pasal 15 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan H...

Dinas Lingkungan Hidup
15

Penentuan Isu Prioritas Lingkungan dalam rangka Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Blitar Tahun Data 2021

V-22.3505.014 SURVEI Dinas Lingkungan Hidup

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar. Isu prioritas minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima). Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan permangku kepentingan di daerah. Proses penetapan isu prioritas wajib menggunakan pendekatan DPSIR, sedangkan, inovasi kepala daerah meliputi kegiatan teknis yang sudah ada hasilnya di lapangan atau berupa kebijakan/regulasi baru, yang dijalankan at...

Dinas Lingkungan Hidup
16

Penentuan Data Lingkungan dalam rangka Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Blitar Tahun Data 2021

V-22.3505.019 SURVEI Dinas Lingkungan Hidup

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan laporan status lingkungan hidup daerah sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009. Dokumen IKPLHD berisikan laporan utama informasi kinerja pengelolaan lingkungan hi...

Dinas Lingkungan Hidup
17

STUDI KELAYAKAN ANGKUTAN PELAJAR DI WILAYAH KABUPATEN BLITAR BAGIAN BARAT

V22.3505.017 SURVEI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Blitar terletak di Pulau Jawa bagian Selatan dan berada di pesisir Samudra Hindia. Berdasarkan data Kabupaten Blitar dalam angka Tahun 2021, jumlah pelajar di Kabupaten Blitar mulai dari SMP/sederajat hingga SMA/Sederajat sejumlah 186.396 jiwa atau 15,23 % dari total penduduk di Kabupaten Blitar. Aktifitas belajar ke sekolah oleh para pelajar menimbulkan bangkitan dan tarikan yang cukup besar di kabupaten Blitar sehingga dibutuhkan angkutan khusus pelajar. Angkutan khusus pelajar merup...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18

Kajian PDRB Pariwisata Kabupaten Blitar Tahun 2022

V-22.3505.028 SURVEI Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

salah satu sektor yang dapat menumbuhkan ekonomi adalah sektor pariwisata (skuflic & igor, 2011) sektor wisata memiliki peran dalam menunjang pembangunan, sehingga sumber devisa negara dan pendapatan daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. kajian pdrb pariwisata ini dilaksanakan guna menjadi data dasar pdrb untuk perencanaan pengembangan pariwisata di Kab. blitar...

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
19

Belanja Jasa Tenaga Ahli Survei Wajib Tera Ulang (WTU)

V-22.3505.008 SURVEI Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Belum mempunyai data wajib tera & tera ulang. Belum mempunyai data alat UTTP di wilayah Kabupaten Blitar yang berbasis aplikasi...

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
20

PENDATAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022

V-22.3505.009 SURVEI Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Industri Kecil dan Menengah yang sering disebut dengan IKM merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyediakan lapangan kerja, sehingga IKM menjadi sumber pendapatan primer maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia. IKM mempunyai peran yang penting dalam perekonomian daerah, stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis. Di era desentralisasi, pemerintah daerah berusaha untuk mengembangkan IKM di masing-masing daerahnya, kar...

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
21

VALIDASI DATA INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022

V22.3505.007 SURVEI Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Industri Kecil dan Menengah yang sering disebut dengan IKM merupakan salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyediakan lapangan kerja, sehingga IKM menjadi sumber pendapatan primer maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia. IKM mempunyai peran yang penting dalam perekonomian daerah, stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis. Di era desentralisasi, pemerintah daerah berusaha untuk mengembangkan IKM di masing-masing daerahnya, kar...

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
22

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

K-22.3505.003 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perpustakaan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar. Dengan demikian pembangunan perpustakaan kini telah menjadi urusan pemerintah daerah, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Perpustakaan Daerah Kabupaten/Kota membina, mengawasi, dan mengevaluasi terkait pelaksanaan kegiatan perpustakaan di kecamatan, desa/kelurah...

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar
23

Pendataan Data Statistik Pertanian

V22.3505.020 SURVEI Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu, informasi mengenai produksi tanaman pangan dan informasi pendukung lainnya yang akurat dan terkini sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai masukan dalam formulasi dan penentuan kebijakan, khususnya terkait pemenuhan kebutuhanpangan masyarakat. Salah satu informasi penti...

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar
24

Perhitungan Populasi Sapi Potong

V-22.3505.034 SURVEI Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar

Data ternak sapi diperlukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan untuk merancang kegiatan, mengukur keberhasilan kegiatan yang dilakukan, menentukan potensi produksi daging dan perkembangan populasi dari tahun ke tahun. Selain itu pendataan sapi dilakukan sebagaimana keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 559/KPTS/PK.300/M/7?2022 tentang Penandaan dan Pendataan Hewan dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kaki...

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
25

Potensi Ikan Budidaya (Hias dan Konsumsi)

V-22.3505.033 SURVEI Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar

Potensi sektor perikanan di kabupaten blitar sangat menjanjikan. Potensi perikanan tersebut meliputi perikanan laut (tangkap) dan perikanan darat yang berupa budidaya dan konsumsi ikan hias. Di kabupaten blitar potensi perikanan darat sangat menjanjikan baik budidaya ikan untuk konsumsi yang dominan adalah : tombro, tawes, mujair, nila, gurami, lele dan udang windu dengan daerah pemasaran baik lokal, regional maupun nasional. selain itu untuk ikan hias yang banyak dibudidayakan adalah: koi, ikan...

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
26

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

V-22.3505.024 SURVEI RSUD NGUDI WALUYO WLINGI

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingk...

RSUD NGUDI WALUYO WLINGI
27

Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2021

V22.3505.018 SURVEI Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

Pelayanan publik merupakan hal yang tidak terlepas dari peran apartur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap lembaga publik mempunyai kewajiban membuka akses pelayanan publik semaksimal mungkin sehingga fungsi utama pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian pemerintah. Penyelenggaraan p...

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar
28

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja DPRD Tahun 2021

V22.3505.004 SURVEI Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dari surat pembaca maupun media pengaduan melaui media sosial dan yang lainya, seperti menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana y...

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar
29

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP) AGROINDUSTRI, AGROMINA WISATA, PERTANIAN TERPADU DAN EKOWISATA

V-22.3505.029 SURVEI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR

Pemerintah melalui Nawacita ke-3 mendorong pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka NKRI. Amanat UU No.6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan desa. Tujuan penyusunan RPKP ini merumuskan kebijakan pengembangan kawasan perdesaan strategis yang terpadu antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintahan berdasarkan kebutuhan jangka menengah (5...

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLITAR
30

Kaji Terap Penggunaan Pupuk Hayati dan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dalam rangka Efiensi Usaha Tani Tembakau yang Ramah Lingkungan

V-22.3505.021 SURVEI Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar

Tanaman tembakau salah satu tanaman yang di budidayakan sebagian besar petani di Kecamatan Talun. Namun untuk pelaksanaan budidaya tanaman tembakau petani belum maksimal dalam hal menghasilkan produktifitas dan mutu tembakau yang dihasilkan. Hal tersebut bisa disebabkan dari pemberian pupuk yang belum maksimal dan terjadi serangan hama dan penyakit. Untuk menghasilkan produksi tembakau yang maksimal maka diperlukan menerapkan sistem budidaya yang baik dan ramah lingkungan....

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar
31

Pendataan Jasa Usaha Pariwisata

V22.3505.026 SURVEI Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

KAB Blitar memiliki potensi wisata yang sangat besar. Banyak investor yang sudah menanamkan modal di Kab. Blitar untuk mengembangkan wisata di kab. blitar. Pendataan ini ditujukan untuk mengetahui usaha apa saja yang sudah berdiri di kabupaten blitar. sehingga kedepannya data tersebut dapat digunakan sebagai acuan pemerintah kab. blitar untuk mengajak investor membangun wisata di kab. blitar...

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
32

Pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif

V22.3505.025 SURVEI Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu hak kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya, tekonologi,(RUU GKRAF). Kab . Blitar memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar. pendataan ini bertujuan untuk mengetahui pelaku-pelaku baru di kab. Blitar...

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
33

Pendataan Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata

V-22.3505.027 SURVEI Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

Kab Blitar memiliki potensi wisata yang cukup banyak. mulai dari wisata alam hingga wisata non alam. pengunjung yang ada ditempat-tempat wisata akan dilakukan pendataan guma mengetahu daya tarik wisata tersebut. sehingga kedepannya data tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan tempat-tempat wisata di kab. blitar...

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
34

PENDATAAN AYAM PETELUR

V-22.3505.032 SURVEI Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar

ayam petelur merupakan salah satu komoditas unggas yang memiliki peran penting dalam menghasilkan telur dan daging untuk mendukung ketersediaan protein hewani, bulu dan kotoran yang dapat dimanfaatkan sebagai ahan industri dan pupuk organik. Ayam petelur merupakan salah satu ternak unggas yang cukup potensial di kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar merupakan sentra produsen telur ayam terbesar di Jawa Timur dengan produksi telur. Dibandingkan dengan komoditas lain seperti ayam kampung dan itik pro...

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
35

Profil Kesehatan Tahun 2023

K-23.3505.001 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI DINAS KESEHATAN

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Profil kesehatan terbit sebagai publikasi data dan informasi kesehatan yang komprehensif, diharapkan dapat menyediakan data dan informasi akurat sekaligus menjadi parameter keberhasi...

DINAS KESEHATAN
36

KAJIAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN DI LUAR SEKTOR KESEHATAN BAGI PENDERITA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)

V-23.3505.006 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berbagai Pemerintah Daerah masih belum memiliki kebijakan terkait pemenuhan hak-hak orang dengan gangguan jiwa. Salah satunya adalah penyediaan fasilitas kesehatan di luar sektor kesehatan. Akibat belum adanya fasilitas tersebut, maka banyak orang dengan ganggun jiwa kasus dirantai dan dipasung cukup tinggi (Kementerian Kesehatan, 2019). Gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indon...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37

KAJIAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

V-23.3505.007 SURVEI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perkembangan perekonomian dan kependudukan serta perkembangan tututan publik yang semakin tinggi menuntut pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas pemerintah yang mendukung kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap aset pemerintahan, baik berupa bangunan gedung pemerintahan dan bangunan fasilitas umum harus dapat dioptimalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menunjang kinerja pemerintahan maupun layana...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38

KAJIAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PEMBANGUNAN JALAN PANTAI SELATAN (PANSELA) DI WILAYAH SELATAN KABUPATEN BLITAR

V-23.3505.008 SURVEI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Melalui berbagai faktor, pembangunan jalan dapat meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi maupun pengentasan kemiskinan. Biaya manufaktur, konsumsi, dan transportasi dapat berkurang melalui pembangunan jalan. Selain itu, pembangunan jalan dapat meningkatkan produktivitas di sektor pertanian maupun non-pertanian dengan meningkatkan ketersediaan input yang diperlukan dan menurunkan biaya input. Hal ini dimungkinkan karena mereka memberikan akses yang lebih besar ke pasar dan teknologi. Dalam kont...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
39

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045

V-23.3505.003 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Lingkungan Hidup

Menindaklanjuti siklus politik pembangunan daerah dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024, Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berperan strategis dalam menentukan arah pelaksanaan kebijakan/program pembangunan selama satu periode kepemimpinan kepala daerah terpilih. Sesuai amanat Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan-sasaran pembangunan daerah,...

Dinas Lingkungan Hidup
40

Pengumpulan Data Pemotongan Sapi di Rumah Potong Hewan Kabupaten Blitar

K-23.3505.003 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar

Rumah potong hewan (RPH) merupakan fasilitas penting dalam rantai pasokan daging sapi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Blitar. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat pemotongan dan pengolahan daging sapi sebelum mencapai konsumen akhir. Pentingnya RPH dalam menjaga ketahanan pangan dan ekonomi lokal tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pengumpulan data pemotongan sapi di RPH Kabupaten Blitar memiliki peran yang krusial dalam memastikan keamanan pangan, kualitas produk daging, serta keberla...

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
41

Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Blitar Tahun 2023-2028

K-23.3505.004 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penanggulangan Bencana adalah bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan. Dalam implementasinya, penanggulangan bencana tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat luas. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pasa...

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
42

Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Blitar Tahun 2023

K-23.3505.006 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kabupaten Blitar terletak di Pulau Jawa bagian timur dan berada di pesisir Samudra Hindia. Secara astronomis berada pada 111°40’ – 112°10’ BT dan 7°58’ – 8°9’51’’ LS. Luas wilayah Kabupaten Blitar adalah 1.588,79 km2 dimana sekitar 38,02 persen merupakan wilayah dataran tinggi yang berada pada ketinggian 300 – 420 m dari permukaan laut. Bedasarkan bentuk topografinya yang kompleks ini, Kabupaten Blitar memiliki sejumlah risiko kejadian bencana, seperti banjir di daerah data...

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
43

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKPSDM Tahun 2023

K-23.3505.007 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Setiap pelaksanaan urusan kepemerintahan akan selalu dikaitkan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utama yaitu; Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas merupakan salah satu azas dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana azas tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan...

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
44

Survey Penggunaan Gadget pada Anak Balita Kabupaten Blitar

V-23.3505.001 SURVEI Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar

Penggunaan teknologi dan gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Di era digital ini, kemajuan teknologi telah memberikan banyak manfaat, termasuk di bidang pendidikan dan hiburan. Namun, penggunaan gadget pada anak balita telah menjadi topik perdebatan dan perhatian yang mendalam di kalangan masyarakat, termasuk di Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat dalam hal teknologi dan akses internet. Peran...

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar
45

SURVEY DATA STATISTIK PERTANIAN TINGKAT DESA

V-23.3505.004 SURVEI Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar

Latar Belakang Kegiatan: Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu, informasi mengenai produksi tanaman pangan dan informasi pendukung lainnya yang akurat dan terkini sangat dibutuhkan oleh pemerintah sebagai masukan dalam formulasi dan penentuan kebijakan, khususnya terkait pemenuhan kebutuhanpangan masyarakat. S...

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar
46

Penyusunan Buku Profil Kabupaten Blitar Tahun 2023

K-23.3505.002 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam menindaklanjuti diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UndangUndang 33 Tahun 2004 maka dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus nyata dan bertanggung jawab baik dalam urusan pemerintah maupun dalam pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya upaya menggali sumber-sumber pembiayaan sendiri maka diperlukan langkah yang komprehensif untuk merestrukturisasi pemerintahan daerah yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka Pemerintah Daerah Kabup...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
47

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

V-23.3505.002 SURVEI DINAS KESEHATAN

Salah satu tugas Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah melayani masyarakat. Hal tersebut diukur pada salah satu indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, Dinas Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan men...

DINAS KESEHATAN
48

Survei Pemetaan Area Kawasan Hutan Kabupaten Blitar

V-23.3505.011 SURVEI Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus atau KHDPK adalah kawasan hutan di Pulau Jawa yang dahulunya dikelola oleh Perum Perhutani. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) mengambil seluas 1,1 juta hektar untuk ditujukan sebagai Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus atau KHDPK. Kawasan ini clear dipisahakan dari kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani. Areal yang ditetapkan sebahai KHDPK tersebut dialokasikan untuk enam kepentingan, yaitu Perhutanan Sosial, Pe...

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar
49

Pendataan Penyandang Disabilitas se-Kabupaten Blitar

V-23.3505.003 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Belum adanya data penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar tahun 2023...

Dinas Sosial Kabupaten Blitar
50

Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP)

V-23.3505.002 SURVEI Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) merupakan sistem administrasi seluruh pelaksanaan kegiatan Pajak Bumi Bangunan. Keberadaan SISMIOP diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan di masa mendatang yang membutuhkan keakuratan, kecepatan, keefektifan, dan keefisianan. Untuk itu di dalam SISMIOP program sistem dimasukkan ke dalam salah satu sistem pokoknya. Apabila tidak adanya aplikasi ini mungkin Indonesia sangat tertinggal jauh dengan Negara berkembang lainnya yang mempu...

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
51

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan RSUD Srengat Kabupaten Blitar

V-23.3505.004 SURVEI RSUD Srengat Kabupaten Blitar

Tugas utama penyelenggara pelayanan publik adalah melayani masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Srengat Kabupaten Blitar merupakan salah satu instansi pemberi layanan publik di bidang kesehatan kepada masyarakat. Sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan ...

RSUD Srengat Kabupaten Blitar
52

Penyusunan Standar Harga

V-23.3505.009 SURVEI Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar

Dalam menyusun suatu dokumen diperlukan standarisasi supaya adanya keseragaman antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2024, yang terdiri dari Standar Harga Satuan Barang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, Pasal 93 Ayat (1) Penyusunan RKA-SKPD ...

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar
53

Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

V-23.3505.001 SURVEI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

Sektor pelayanan publik merupakan faktor fundamental bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah, pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk interaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan. Birokrasi merupakan organisasi atau unit kerja publik yang berfungsi sebagai provider layanan, layanan yang dimaksudkan disini adalah layanan publik itu sendiri. Pelayanan publik mempunyai tujuan utama dibentuknya pemerintahan untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa m...

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
54

Pendataan Penyandang Disabilitas se-Kabupaten Blitar

K-23.3505.002 PENCACAHAN_LENGKAP Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Belum adanya data penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar tahun 2023. Data dan informasi kesejahteraan sosial merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu data dan informasi kesejahteraan sosial memerlukan proses updating secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, sehingga diperoleh data secara lengkap (by name by address), akurat, mutakhir dan terpercaya. Dinas Sosial Kabupaten Bl...

Dinas Sosial Kabupaten Blitar
55

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewnangan Kabupaten/Kota

K-23.3505.005 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar

Menurut perspektif gender, penyediaan data gender dan anak merupakan elemen penting bagi terlaksananya pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai aspek pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak. Kurang diperhitungkannya isu gender dan anak dalam kebijakan pembangunan dapat disebabkan salah satunya karena tersedianya data terpilah yang kurang memadai. Tersedianya data terpilah yang kurang memadai juga terjadi di Kabupaten Blitar, sehingga kebijakan...

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar
56

BELANJA JASA KONSULTASI PEMUTAHIRAN LEGER JALAN

K.23.3505.009 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar

Untuk menghitung ruas jalan yang sudah terbangun, apakah sudah sesuai perencanaan atau belum. Nanti akan dijadikan backlog atau perlu dilakukan perbaikan di titik mana. ...

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar
57

Survey Kondisi Jalan

K-23.3505.012 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Survei kondisi Jalan dilakukan untuk mengetahui kondisi kemantapan jalan berdasarkan tingkat kerusakan jalan pada SK Jalan Kabupaten Blitar. Hasil survei kondisi jalan ini nanti akan menghasilkan output/keluaran berupa data DD-1. Sehingga data inilah yang akan digunakan menjadi acuan perencanaan dan pembangunan jalan pada Pemerintah Kabupaten Blitar....

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
58

PENDATAAN ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BLITAR BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH YANG BUKAN KEWENANGAN DAERAH DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH INSTANSI VERTIKAL DAN BUKAN URUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

K-23.3505.013 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR

Dasar pendirian ormas sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok menyebabkan keberadaan ormas rawan menimbulkan konflik sosial, untuk itu diperlukan pemberdayaan dan pembinaan. Pemantauan dan pengawasan sangat diperlukan agar ormas tidak menyimpang dari Ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945, seperti yang tercantum dalam Undang-undang ormas nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat BAB II pasal 2 bahwa asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ormas sebagai m...

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLITAR
59

BELANJA JASA KONSULTASI SURVEI RENCANA PANATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN (RPLP)

K-23.3505.010 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar

Untuk mengitung luasan permukiman kumuh di kabupaten Blitar...

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar
60

Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pendataan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Blitar

V-23.3505.005 SURVEI Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan bagian penting dari tenaga kerja nasional yang telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kabupaten Blitar, sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tidak terkecuali dalam menerima andil PMI dalam pembangunan dan perekonomiannya. Pada tahun 2023, PMI masih menjadi salah satu kelompok pekerja yang berperan besar dalam mencapai pembangunan ekonomi lokal. Pendataan pekerja migran Indonesia di Kabupaten Blitar menjadi perhat...

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar
61

PENDATAAN BANGUNAN ASET GEDUNG PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023

K-23.3505.011 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

Bangunan gedung milik daerah adalah salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah maupun pelayanan kepada masyarkat. Kondisi data bangunan di daerah yang belum tertata, memerlukan pedoman teknis pendataan bangunan gedung. Pedoman teknis pendataan bangunan gedung dimaksudkan menjadi acuan tertib adiministrasi dalam penyelenggaraan bangunan gedung di kabupaten/kota. ...

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar
62

Survei Rumah Hunian di Kabupaten Blitar

K-23.3505.008 SURVEI Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar

Sejalan dengan bertambahnya penduduk Kabupaten Blitar, berdampak pada peningkatan jumlah bangunan rumah hunian yang ada di Kabupaten Blitar. Atas dasar tersebut perlu adanya pemetaan jumlah bangunan rumah hunian untuk mengetahui seberapa besar peningkatan yang terjadi. Melalui pemetaan jumlah rumah hunian dapat diperoleh data untuk keperluan inventarisir serta pemutakhiran data sesuai denggan kondisi terkini...

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar
63

Survei Disparitas Wilayah Kabupaten Blitar

V-23.3505.006 SURVEI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan wilayah pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan taraf hidup penduduk, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan wilayah merupakan suatu proses perbaikan yang berkesinambungan yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di dalamnya. Pembangunan wilayah yang merata dapat membantu mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, ketika pembangunan wilayah tidak dilakukan secara merata dan adil, kes...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
64

Survei Infrastruktur Penunjang KPBU di Kabupaten Blitar

V-23.3505.007 SURVEI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak dan utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Infrastruktur memiliki peran strategis dan merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya percepatan penyediaan infrastruktur terus dilakukan pemeri...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
65

Penyusunan Master Plan Kawasan Sains Dan Tekonologi Kabupaten Blitar

V-23.3505.001 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kawasan sains dan teknologi di Kabupaten Blitar dirancang untuk meningkatkan tingkat inovasi dan kompetitivitas daerah. Tujuan utama adalah menghasilkan produk, layanan, dan teknologi baru yang dapat meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Kabupaten Blitar memiliki potensi sumber daya manusia, alam, dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan sains dan teknologi. Master plan dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dengan me...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
66

Survei Perlintasan Sebidang Kereta Api dan Jalan di Kabupaten Blitar

V-23.3505.013 PENCACAHAN_LENGKAP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Salah satu moda transportasi yang sangat familier di Indonsia terutama di Pulau Jawa adalah kereta api yang dibangun pertama kali di Kota Semarang karena selain sebagai kota administrasi, Semarang juga dijadikan sebagai pusat perdagangan terutama gula yang pada saat itu menjadi komoditas utama. Perkembangan perkeretaapian di Semarang sangat pesat bahkan bisa dikatakan Semarang merupakan pusat bagi perkembangan perkeretaapian. Dari Semarang pembangunan kereta api akhirnya meluas keseluruh Jawa...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
67

Identifikasi Subyek dan Obyek Perhutanan Sosial

V-23.3505.012 SURVEI Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar

1. perhutanan sosial merupakan langkah dalam penyelesaian permasalahan penguasaan hutan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, Permen LHK No 09/2021 tentang penyelenggaraan perhutanan sosial merupakan langkah progresif untuk penataan perhutanan sosial, SK Menteri LHK Nomor 287/2022 pada 5 april 2022 tentang kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) yang mengambil alih areal hutan dijawa yang selama ini dikelola oleh Perum Perhutani seluas 1.103.941 hektar...

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar
68

PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023

K-23.3505.017 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1. Usaha dalam meningkatkan kualitas kepemuda selain merupakan amanat konstitusional juga merupakan bagian dari agenda strategis terutama dalam rangka mengelola bonus demografi Indonesia. Dalam kerangka konstitusional, berdasarkan Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2009 khususnya pada pasal 10, disebutkan bila pemerintah daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Adapun tugas yang dimaksud m...

Dinas Kepemudaan dan Olahraga
69

Kompilasi Peta Digital Desa Berbasis Masyarakat di Kecamatan Wates

K-23.3505.014 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Kecamatan Wates

1. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. ...

Kecamatan Wates
70

Kompilasi BOSDA Dinas Pendiidkan Kab.Blitar

K-23.3505.015 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

1. Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan pada layanan mutu Pendidikan di Lembaga Sekolah. 2. Kegiatan di lembaga SD dan SMP yang menggunakan anggaran BOS Reguler membutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah. Dalam juknis pelaksanaan anggaran BOS ada beberapa kegiatan yang tidak bisa di selenggarakan dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan BOSDA (BOS Daerah) sehingga dibutuhkan penganggaran dari APBD berupa BOSDA....

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar
71

Kompilasi School Mapping Regrouping Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

K-23.3505.016 KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah membutuhkan anggaran wajib diantaranya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan kurikulum, pebiayaan terhadap peserta didik dan gaji tenaga pendidik dan kependidikan. Karena terdapat keterbatasan anggaran maka dibutuhkan efisiesi, efektifitas dan ekonomi dari anggaran. Terdapat beberapa sekolah SD karena beberapa hal yang harus dipertimbangkan mengharuskan untuk dilakukan regrouping misalnya jumlah muridnya yang sedikit, jarak dari lemb...

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar
72

Pencacahan Lengkap Inovasi Daerah Kabupaten Blitar

V-23.3505.010 PENCACAHAN_LENGKAP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Inovasi Daerah menjadi salah satu fokus penilaian Reformasi Birokrasi. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017). pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah. Penilaian hasil penerapan semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan sistem Indeks Inovasi Daerah. Indeks inovasi daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi dae...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
73

Kompilasi Data Keuangan Kabupaten Blitar dalam Penyusunan Laporqan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD 2019

PENCACAHAN_LENGKAP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar

...

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar
74

KAJIAN PELUANG PENGEMBANGAN JEJARING USAHA SKALA MIKRO MELALUI BUMDES DI KABUPATEN BLITAR

SURVEI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar

...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar
75

Analisis Situasi Ibu dan Anak

SURVEI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar

...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar
76

PENDATAAN KEBUTUHAN LISTRIK WILAYAH PERDESAAN YANG BELUM TERALIRI LISTRIK DI WILAYAH KABU. BLITAR

KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

...

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
77

POTENSI PENGEMBANGAN TERNAK KELINCI SEBAGAI SUMBER DAGING DI JAWA TIMUR

SURVEI Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

...

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur