---

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) juga merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraann Pelayanan Publik, dimana SKM merupakan suatu instrument strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

---

Download