Filter

Jumlah Indikator

# Nama Perangkat Daerah Nama Indikator Satuan
1 Bagian Hukum Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Dokumen
2 Bagian Hukum Jumlah dan Rincian Produk Hukum Dokumen
3 Bagian Hukum Jumlah dan Rincian Produk Hukum Dokumen
4 Bagian Hukum Persentase PERDA yang dibatalkan
5 Bagian Hukum Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti
6 Bagian Organisasi Inovasi Pelayanan Publik Inovasi
7 Bagian Organisasi Jumlah dan Rincian SOP se-Kabupaten Blitar SOP
8 Bagian Organisasi Jumlah Perangkat Daerah (berdasarkan PP 18/2016) Perangkat Daerah
9 Bagian Organisasi Jumlah dan Rincian UPT (Unit Pelaksana Teknis) UPT
10 Bagian Tata Pemerintahan Jumlah dan Rincian Desa/Kelurahan yang telah dilakukan Penegasan Batas Wilayah Desa
11 Bagian Tata Pemerintahan Jumlah dan Rincian Desa/Kelurahan yang belum dilakukan Penegasan Batas Wilayah Desa
12 Bagian Tata Pemerintahan Data Kerjasama
13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Kejadian Unjuk Rasa Kasus
14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Korban Unjuk Rasa Kasus
15 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Pengungsi Akibat Unjuk Rasa Jiwa
16 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Kerugian Materil Akibat Unjuk rasa Rupiah
17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Kasus Pemogokan Kerja Kasus
18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase Penanganan Konflik: Persen
19 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Korban Konflik/Pertikaian Orang
20 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Forum Komunikasi di Daerah Forum
21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Parpol Parpol
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Besaran Bantuan Keuangan yang masing-masing Parpol Rupiah
23 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Izin Penelitian yang diterbitkan Berkas
24 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Izin Penelitian yang diajukan Berkas
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Aliran Kepercayaan Masyarakat Organisasi
26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Partisipasi Pemilih dalam Pilkada (2020) Persentase
27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (2019) Persentase
28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Perolehan suara masing-masing parpol (Pileg 2019) Suara
29 Badan Pendapatan Daerah Target PAD (total dan per komponen) Rupiah
30 Badan Pendapatan Daerah Realisasi PAD (total dan per komponen) Rupiah
31 Badan Pendapatan Daerah Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi) Presentase
32 Badan Pendapatan Daerah Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD (tahun 2021) Presentase
33 Badan Pendapatan Daerah Peningkatan PAD Persentase
34 Badan Pendapatan Daerah Jumlah Titik Papan Reklame yang dibangun TITIK
35 Badan Pendapatan Daerah Jumlah Titik Papan Reklame yang tersedia untuk disewakan TITIK
36 Badan Pendapatan Daerah Jumlah Titik Papan Reklame yang disewakan TITIK
37 Badan Pendapatan Daerah Target dan Realisasi Pungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan Presentase
38 Badan Pendapatan Daerah Realisasi Pungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan (per Kecamatan) Rupiah
39 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah usulan Musrenbang Kabupaten
40 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Kajian yang dilaksanakan
41 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inovasi Teknologi
42 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target
43 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Kajian/karya Inovasi/Obyek HAKI lain yang didaftarkan HAKI Buah
44 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Inovasi Daerah
45 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks Daya Saing Daerah
46 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dukungan anggaran CSR untuk inovasi daerah
47 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Target dan Realisasi Pendapatan
48 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pagu dan Realisasi Belanja Rupiah
49 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Target dan Realisasi Pembiayaan Rupiah
50 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Data Perkembangan Aset Pemkab Blitar
51 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Luas dan Titik Lokasi Lahan milik Pemkab yang belum difungsikan
52 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Luas Aset Pemda yang telah bersertifikat Hektar
53 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Luas Aset Pemda yang harusnya bersertifikat Hektar
54 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rasio SiLPA terhadap Total Pendapatan Persen
55 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja
56 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serapan Dana Perimbangan Persen
57 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Publik terhadap DAU
58 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja Langsung terhadap total APBD
59 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belanja untuk pelayanan dasar
60 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
61 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
62 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Indeks Kapasitas Fiskal
63 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
64 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Desa Terlayani Layanan/Provider Telepon Seluler (per Kecamatan) Desa
65 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Desa Belum Terlayani Layanan/Provider Telepon Seluler (per Kecamatan) Desa
66 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Provider Telepon Seluler yang beroperasi
67 Dinas Komunikasi dan Informatika Layanan Internet
68 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Kantor Pos (Per Kecamatan) Unit
69 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Kantor Pos Pembantu (Per Kecamatan) Unit
70 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Desa Terlayani Pos Keliling (Per Kecamatan) Desa
71 Dinas Komunikasi dan Informatika Layanan Media Elektronik
72 Dinas Komunikasi dan Informatika Indeks SPBE
73 Dinas Komunikasi dan Informatika Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband Persentase
74 Dinas Komunikasi dan Informatika Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
75 Dinas Komunikasi dan Informatika Proporsi individu yang menggunakan internet
76 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
77 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website (12 bulan terakhir) Orang
78 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase
79 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
80 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten
81 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
82 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di Pusat Data Pemerintah
83 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/mereplikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan
84 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase (%) perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah
85 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang Terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah
86 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang memanfaatkan sertifikat elektronik
87 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang terdaftar di Kementerian Kominfo
88 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik
89 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi missleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi
90 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukan Informasi Publik
91 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase (%) Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat
92 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun
93 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi statistik
94 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi
95 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
96 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
97 Dinas Komunikasi dan Informatika Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
98 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Data Menara Telekomunikasi Unit
99 Dinas Perhubungan Jumlah CCTV Jalan raya
100 Dinas Komunikasi dan Informatika Sumber Daya Pengelola Statistik Orang
101 Dinas Komunikasi dan Informatika Tingkat keamanan informasi pemerintah
102 Dinas Komunikasi dan Informatika Data Prestasi Pemkab Blitar
103 Dinas Lingkungan Hidup Volume Sampah Rumah Tangga kg
104 Dinas Lingkungan Hidup Volume Sampah Rumah Tangga yang Terolah kg
105 Dinas Lingkungan Hidup Alat Angkut sampah unit
106 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah, Luas, dan Lokasi Ruang Terbuka Hijau Lokasi
107 Dinas Lingkungan Hidup Persentase Penegakan Hukum Lingkungan:
108 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup
109 Dinas Lingkungan Hidup Penyelenggaraan KLHS Dokumen
110 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah Perusahaan Industri/Pabrik Perusahaan
111 Dinas Lingkungan Hidup Persentase sampah perkotaan yang tertangani kg
112 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang
113 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Pendapatan dari sektor usaha kepariwisataan (Rp) Rupiah
114 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah dan Jenis klub olahraga
115 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah dan Tipe (A, B, C) Gedung Olahraga Unit
116 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Rincian Jenis dan Jumlah Organisasi Kepemudaan (per kecamatan)
117 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah dan Daftar Organisasi Olahraga (per Kecamatan)
118 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah dan jenis kegiatan kepemudaan Buah
119 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah kegiatan olahraga
120 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Fasilitas Olahraga Unit
121 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah, jenis dan skala festival seni dan budaya yang diselenggarakan
122 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah dan Jenis Sarana Prasarana Seni dan Budaya Unit
123 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kunjungan Wisata Orang
124 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Penginapan
125 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Tenaga Kerja di Penginapan
126 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Belanja Pemerintah di sektor Pariwisata Rupiah
127 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Cagar Budaya Unit
128 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Permuseuman
129 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Potensi Wisata
130 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jenis DTW
131 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata berdasarkan Jenis (Pengunjung Domestik dan Pengunjung Mancanegara)
132 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Ekonomi Kreatif
133 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Kelompok Sadar Wisata Kelompok
134 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Lama Kunjungan Wisata (Length of Stay)
135 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah dan Rincian Event Wisata yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
136 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Pemandu Wisata Bersertifikat Orang
137 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Pemandu Wisata Belum bersertifikat Orang
138 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Agen Perjalanan Wisata
139 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Biro Wisata
140 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Lembaga/Organisasi Kesenian
141 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Kelompok Kesenian (per Kecamatan)
142 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah dan Rincian Event (Pagelaran/Pameran) Seni Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Daerah
143 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Pemuda Berprestasi Orang
144 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Atlet Berprestasi Orang
145 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Pemuda Pelopor Orang
146 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah dan Rincian Event Kepemudaan dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
147 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun (menurut jenis kelamin per kecamatan) Orang
148 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Pemuda Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin (per kecamatan) Orang
149 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah Pengeluaran Pemerintah untuk Pariwisata Rupiah
150 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persentase
151 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persentase
152 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Peningkatan prestasi olahraga Persentase
153 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Persentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan Persentase
154 Dinas Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
155 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah (Negeri dan Swasta) (Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (per kecamatan) Unit
156 Dinas Pendidikan Jumlah Murid (Negeri dan Swasta) (Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (per Kecamatan) Orang
157 Dinas Pendidikan Jumlah Guru (Negeri dan Swasta) (Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama (per Kecamatan) Orang
158 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah (Negeri dan Swasta) yang Memiliki Fasilitas Internet untuk Tujuan Pengajaran (Sekolah Dasar/MI dan SMP/MTs)
159 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah (Negeri dan Swasta) yang Memiliki Fasilitas Komputer untuk Tujuan Pengajaran (Sekolah Dasar/MI dan SMP/MTs)
160 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah (Negeri dan Swasta) yang Memiliki Materi dan Infrastruktur memadai bagi Siswa Penyandang Disabilitas (Sekolah Dasar/MI dan SMP/MTs)
161 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah (Negeri dan Swasta) yang Memiliki Fasilitas Sanitasi Dasar Layak per Jenis Kelamin (Sekolah Dasar/MI dan SMP/MTs)
162 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah (Negeri dan Swasta) yang Memiliki Fasilitas Cuci Tangan (Sekolah Dasar/MI dan SMP/MTs)
163 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah (Negeri dan Swasta) yang Memiliki Air Minum Layak (Sekolah Dasar/MI dan SMP/MTs)
164 Dinas Pendidikan Jumlah SMP dan MTS yang memiliki Laboratorium IPA (kapasitas minimal 36 peserta didik dan dilengkapi dengan set peralatan praktikum IPA)
165 Dinas Pendidikan Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B
166 Dinas Pendidikan Persentase SMP/MTs yang berakreditasi minimal B
167 Dinas Pendidikan Persentase Kepala Sekolah (SD/MI) yang berkualifikasi akademik S1/DIV dan bersertifikat pendidik Persentase
168 Dinas Pendidikan Persentase Kepala Sekolah (SMP dan MTs) yang berkualifikasi akademik S1/DIV dan bersertifikat pendidik Persentase
169 Dinas Pendidikan Persentase SD/MI dengan peserta didik dalam setiap rombel tidak lebih dari 32 anak (1 rombel tersedia 1 ruang kelas dengan fasilitas standar meja-kursi-papan) Persentase
170 Dinas Pendidikan Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki ruang guru (1 guru 1 meja kursi) dan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru. Persentase
171 Dinas Pendidikan Persentase SMP/MTs yang memiliki ruang guru (1 guru 1 meja kursi) dan ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru
172 Dinas Pendidikan Persentase SD/MI yang memiliki 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan
173 Dinas Pendidikan Persentase SMP/MTs yang memiliki 1 orang guru untuk setiap 1 mata pelajaran
174 Dinas Pendidikan Persentase SD/MI yang memiliki 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Persentase
175 Dinas Pendidikan Persentase SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%
176 Dinas Pendidikan Persentase SMP/MTs yang memiliki guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (35% dari keseluruhan guru) Persentase
177 Dinas Pendidikan Jumlah Peserta Pendidikan Kesetaraan (per kecamatan) Orang
178 Dinas Pendidikan Jumlah Tenaga Pengajar Pendidikan Kesetaraan (per kecamatan) Orang
179 Dinas Pendidikan Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
180 Dinas Pendidikan Jumlah Guru Tidak Tetap Orang
181 Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
182 Dinas Pendidikan Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini
183 Dinas Pendidikan Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi
184 Dinas Pendidikan Persentase Pencapaian SPM Persentase
185 Dinas Pendidikan Jumlah SD yang terakreditasi
186 Dinas Pendidikan Jumlah SMP yang terakreditasi
187 Dinas Pendidikan Rasio APM-SD/MI/paket A perempuan terhadap laki-laki
188 Dinas Pendidikan Rasio APM-SMP/MTs/ paket B perempuan terhadap laki-laki
189 Dinas Pendidikan Persentase Angka Melek Aksara pada umur penduduk 15-24 tahun
190 Dinas Pendidikan Persentase Angka Melek Aksara pada umur penduduk 15-59 tahun
191 Dinas Pendidikan Persentase Capaian SPM
192 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Rumah Tangga
193 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah penduduk berakses air layak minum Jiwa
194 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Tangga Memiliki Akses Sanitasi yang Layak Rumah Tangga
195 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Tangga keseluruhan
196 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Layak Huni per kecamatan Unit
197 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Tidak Layak Huni per kecamatan Unit
198 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Luas Kawasan Kumuh (per kecamatan) Hektar
199 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Kasus Tanah Negara Kasus
200 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Kasus Tanah Negara yang diselesaikan Kasus
201 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Pengolahan Air Limbah Individual (Per Kecamatan) Rumah Tangga
202 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Pengolahan Air Limbah Komunal (Per Kecamatan) Unit
203 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh (Per Kecamatan) Rumah Tangga
204 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah RTLH (per Kecamatan) Unit
205 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat
206 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
207 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah Layak Huni dan Terjangkau
208 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Persentase
209 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Unit
210 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tangga
211 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar Unit
212 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu Hektar
213 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota
214 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kapasitas Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota dan SPAM Lintas Kabupaten/Kota (lpd), SPAM berbasis Masyarakat Liter
215 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah SR yang terlayani SPAM (SR)
216 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T Skala Kota (SR)
217 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)
218 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi dan tangki septik (RT) Rumah Tangga
219 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
220 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (Per kecamatan)
221 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Kantor Pemerintah Desa
222 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Kantor Kelurahan
223 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kondisi Kantor Desa/Kelurahan
224 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang
225 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lembaga Kemasyarakatan Lembaga
226 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Sarana Perekonomian (per desa/kel; per kec)
227 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah BUMDes (per kecamatan) Lembaga
228 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah BUMDes yang direvitalisasi (per kecamatan)
229 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Pasar Desa (per kecamatan) Unit
230 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasaraannya
231 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa yang desanya tertib administrasipengelolaan aset desa
232 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa
233 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes
234 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa yang dibangun sarana dan Prasarananya untuk mendukung destinasi wisata
235 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kemantapan Jalan Persentase
236 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang Jalan Berdasarkan Administrasi Pemerintahan Kilometer
237 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Kilometer
238 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis Permukaan Kilometer
239 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan Kelas Jalan Kilometer
240 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang Jalan yang Dibangun (Pembangunan Jalan) Kilometer
241 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jalan yang dilakukan peningkatan (Rekonstruksi/Peningkatan Jalan) Kilometer
242 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang Jalan yang dilakukan Rehabilitasi (Rehabilitasi Jalan) Kilometer
243 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan berkala (Pemeliharaan Berkala Jalan) Kilometer
244 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang Trotoar (per kecamatan) Meter
245 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jembatan Berdasarkan Administrasi Pemerintahan Unit
246 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jembatan Berdasarkan Kondisi Unit
247 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang dan Jumlah Jembatan yang dibangun Unit
248 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang dan Jumlah Jembatan yang direhabilitasi Unit
249 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang dan Jumlah Jembatan yang diganti/dilebarkan Meter
250 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang dan Jumlah Jembatan yang dipelihara Meter
251 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase
252 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio Kepemilikan IMB
253 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah IMB yang diterbitkan unit
254 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah pengajuan IMB Berkas
255 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio Kepatuhan IMB berkas
256 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio Tenaga Operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi (konstruksi) Orang
257 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten Persentase
258 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum yang dibangun (baru) Unit
259 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum yang diperbaiki Unit
260 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah PPNS Penataan Ruang Orang
261 Dinas Sosial Jumlah PMKS yg tertangani Orang
262 Dinas Sosial Jumlah Penduduk Miskin (Per Kecamatan) Orang
263 Dinas Sosial Jumlah Rumah Tangga Miskin (Per Kecamatan) Rumah Tangga
264 Dinas Sosial Jumlah Penduduk Miskin terdaftar BPJS Kesehatan Orang
265 Dinas Sosial Jumlah Penduduk Miskin Penerima BPNT Orang
266 Dinas Sosial Jumlah Yayasan
267 Dinas Sosial Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Tangga
268 Dinas Sosial Jumlah dan Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (per Kategori)
269 Dinas Sosial Profil Panti Asuhan: - Jumlah Panti - Jumlah Penghuni - Jumlah Pekerja Sosial - Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 1. Panti Sosial Asuhan Anak 2. Panti Sosial Petirahan Anak 3. Panti Sosial Bina Remaja 4. Panti Sosial Tresna Wirda 5. Panti Sosial Bina Ne
270 Dinas Sosial Pusat Rehabilitasi Narkoba - Jumlah Panti - Jumlah Penghuni - Jumlah Pekerja Sosial - Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
271 Dinas Sosial Rumah Singgah - Jumlah Panti - Jumlah Penghuni - Jumlah Pekerja Sosial - Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial
272 Dinas Sosial Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
273 Dinas Sosial Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
274 Dinas Sosial Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti
275 Dinas Sosial Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
276 Dinas Sosial Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota
277 Dinas Sosial Pendampingan psikososial korban bencana sosial
278 Dinas Sosial Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan
279 Dinas Sosial Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas
280 Dinas Sosial Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan
281 Dinas Pertanian dan Pangan Produksi Beras Ton
282 Dinas Pertanian dan Pangan Luas Lahan Menurut Penggunaan Hektar
283 Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah dan Rincian Lokasi Lumbung Pangan Masyarakat
284 Dinas Pertanian dan Pangan Luas Lahan Pertanian (Per Kecamatan) Hektar
285 Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Per Kecamatan) Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Tanaman Pangan Lainnya Ton
286 Dinas Pertanian dan Pangan Luas Panen Produksi Tanaman Pangan (Per Kecamatan)Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Tanaman Pangan Lainnya Hektar
287 Dinas Pertanian dan Pangan Luas Areal Tanam Produksi Tanaman Pangan (Per Kecamatan)Padi, Jagung, Kedelai, Ubi, Tanaman Pangan Lainnya Hektar
288 Dinas Pertanian dan Pangan Luas Areal Tanam Holtikultura Hektar
289 Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Hortikultura
290 Dinas Pertanian dan Pangan Nilai Produksi Hortikultura Rupiah
291 Dinas Pertanian dan Pangan Luas Panen Hortikultura Hektar
292 Dinas Pertanian dan Pangan Luas Areal Perkebunan Hektar
293 Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Produksi Perkebunan (Tanaman tahunan dan Tanaman Semusim) Ton
294 Dinas Pertanian dan Pangan Luas Panen Perkebunan (Tanaman Tahunan dan Tanaman Semusim) Hektar
295 Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Kelompok Tani (Per Kecamatan) Poin
296 Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Poktan yang Aktif
297 Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah BPP Unit
298 Dinas Pertanian dan Pangan Jumlah Kelompok Pelaksana P2L (KRPL) (per Kecamatan) Kecamatan
299 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Belum Memiliki KTP (per Kelompok Usia per Kecamatan) Orang
300 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman KTP tetapi KTP belum diterbitkan (per Jenis Kelamin per Kecamatan) Orang
301 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Wajib KTP yang belum melakukan Perekaman KTP (per Jenis Kelamin per Kecamatan) Orang
302 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (usia 0-17 Tahun) Persentase
303 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran (per Kelompok Usia per Kecamatan) Orang
304 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
305 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga
306 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (per Kecamatan) Orang
307 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia (Laki-laki & Perempuan) Orang
308 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (laki-laki & perempuan per kecamatan) Orang
309 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Orang
310 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Laki-laki dan Perempuan per Kecamatan) Orang
311 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan KIA Persentase
312 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil
313 Dinas Perhubungan Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum Unit
314 Dinas Perhubungan Jumlah Terminal (Tipe A; B; dan C)
315 Dinas Perhubungan Jumlah Moda Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP)
316 Dinas Perhubungan Jumlah Dermaga Unit
317 Dinas Perhubungan Jumlah Stasiun Kereta Api
318 Dinas Perhubungan Jumlah Penumpang Kereta Api Orang
319 Dinas Perhubungan Jumlah Perlintasan Sebidang Kereta Api
320 Dinas Perhubungan Rasio konektivitas Kabupaten
321 Dinas Perhubungan Jumlah Perusahaan Angkutan Umum
322 Dinas Tenaga Kerja Persentase Penempatan Pencari Kerja Persentase
323 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Job Fair yang Dilaksanakan
324 Dinas Tenaga Kerja Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang
325 Dinas Tenaga Kerja Data Pencari Kerja Terdaftar
326 Dinas Tenaga Kerja Data Pencari Kerja Ditempatkan
327 Dinas Tenaga Kerja Data Pencari Kerja belum ditempatkan
328 Dinas Tenaga Kerja Jumlah PHK Kegiatan
329 Dinas Tenaga Kerja Jumlah UMK Rupiah
330 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Peserta Pelatihan di Balai Latihan Kerja Orang
331 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan swasta
332 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing Perusahaan
333 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Pekerja Warga Negara Asing Orang
334 Dinas Tenaga Kerja Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Negara Tujuan, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Sektor Pekerjaan, dan Asal Wilayah
335 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan/Agen Penyalur PMI
336 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Remiten Pekerja Migran Indonesia
337 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Kasus PMI
338 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Transmigran Berdasar Lokasi Penempatan Transmigrasi
339 Dinas Tenaga Kerja Proporsi pekerja peserta Program SJSN Ketenagakerjaan Persentase
340 Dinas Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Orang
341 Dinas Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan Orang
342 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK Perusahaan
343 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah Orang
344 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah Perusahaan
345 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan Perusahaan
346 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan
347 Dinas Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit Perusahaan
348 Dinas Peternakan dan Perikanan Capaian Produksi Perikanan Persentase
349 Dinas Peternakan dan Perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan Persentase
350 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Nelayan
351 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Tempat Pelelangan Ikan Unit
352 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional Unit
353 Dinas Peternakan dan Perikanan Kapal Penangkap Ikan
354 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Dermaga Tambat Perahu/Kapal Penangkap Ikan Rakyat Unit
355 Dinas Peternakan dan Perikanan Penangkapan Ikan Perairan Umum (per kecamatan)
356 Dinas Peternakan dan Perikanan Perusahaan Pengolahan Hasil Perikanan (Air Laut dan Air Tawar) (per Komoditas)
357 Dinas Peternakan dan Perikanan Perikanan Budidaya Air Tawar (per Kecamatan)
358 Dinas Peternakan dan Perikanan Perikanan Budidaya Air Payau (per Kecamatan)
359 Dinas Peternakan dan Perikanan Balai Benih Ikan
360 Dinas Peternakan dan Perikanan Komoditas Ikan Hias
361 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Populasi Ternak Sapi
362 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Populasi Ternak Kerbau
363 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Populasi Ternak Kuda
364 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Populasi Ternak Kambing
365 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Populasi Ternak Domba
366 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Populasi Ternak Kecil Lainnya
367 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Populasi Ayam
368 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Populasi Itik
369 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Populasi Unggas Lainnya
370 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Kasus Wabah/Endemi pada Hewan (Per Kecamatan)
371 Dinas Peternakan dan Perikanan Luas kawasan konservasi perairan Hektar
372 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah hari operasional speedboat/kapal Hari
373 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
374 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP Kecamatan
375 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan Kelompok
376 Dinas Peternakan dan Perikanan Luas kawasan konservasi perairan yang operasional Hektar
377 Dinas Peternakan dan Perikanan Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya Unit
378 Dinas Peternakan dan Perikanan Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah yang diperiksa kepatuhannya Orang
379 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah Rumah Potong Hewan Unit
380 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah dan Daftar Kelompok/Asosiasi Peternak
381 Dinas Peternakan dan Perikanan Jumlah dan Daftar Pasar Hewan
382 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah, Tipe, dan Lokasi Pasar Rakyat Pasar
383 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Pasar Rakyat yang direvitalisasi tahun n
384 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Target Jumlah Pasar yang akan direvitalisasi Unit
385 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Pasar Modern Unit
386 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nilai Ekspor Menurut Komoditi Rupiah
387 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nilai Eksport Berdasarkan Negara Tujuan Rupiah
388 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Industri Kecil; Sedang; Besar
389 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Industri wajib AMDAL
390 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Industri yang sudah memiliki AMDAL
391 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Industri yang Menerapkan K3
392 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah dan rincian hak cipta, desain, merk , paten, dan rahasia dagang di daerah yang sudah didaftarkan IKM
393 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jenis Usaha Jasa Makanan/Minuman* Unit
394 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah BUMD Unit
395 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah BUMD Sehat Unit
396 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jumlah dan Profil Asosiasi Pedagang
397 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Persen
398 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase Kelambagaan Pelaku Usaha Asosiasi Pedagang Pasar Persen
399 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase peningkatan/penurunan Industri Kecil dan Menengah Persen
400 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Persentase peningkatan.penurunan Industri Besar Persen
401 Dinas Perpustakaan dan Arsip Jumlah Layanan Perpustaakan berdasar Sifat
402 Dinas Perpustakaan dan Arsip Jumlah Armada Perpustakaan Keliling Unit
403 Dinas Perpustakaan dan Arsip Jumlah Anggota Perpustakaan
404 Dinas Perpustakaan dan Arsip Jumlah Pustakawan Orang
405 Dinas Perpustakaan dan Arsip Jumlah Tenaga Teknis Perpustakaan Orang
406 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kelompok Usia Baca
407 Dinas Perpustakaan dan Arsip Nilai Tingkat Kegemaran Membaca %
408 Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan
409 Dinas Perpustakaan dan Arsip Bimbingan kepada Pengelola Arsip Dinamis
410 Dinas Perpustakaan dan Arsip Supervisi kepada Pengelola Arsip Dinamis
411 Dinas Perpustakaan dan Arsip Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti
412 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah Orang
413 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah pekerja perempuan Orang
414 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta Orang
415 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah kasus thd perempuan dan anak yg mendapat pendampingan Kasus
416 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah kasus kekerasan thd perempuan dan anak Kasus
417 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan Orang
418 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah angkatan kerja perempuan Orang
419 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah pengaduan yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu Kasus
420 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah pengaduan yg masuk ke unit terpadu Kasus
421 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rata-rata jumlah anak per keluarga (per kecamatan) Anak
422 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Akseptor KB Orang
423 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah peserta KB aktif Orang
424 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Perangkat Daerah Sudah Menerapkan PUG (Pengarusutamaan Gender)
425 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Per Kecamatan) Orang
426 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum (sebagai pelaku & sebagai korban) Orang
427 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (sebagai pelaku,korban, dan saksi) Anak
428 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti)
429 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak; Pusat Krisis Terpadu; Women Crisis Center; Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC); Satgas Perlindungan TKI Bermasalah; UPT Dinas Sosial.
430 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tenaga Terlatih Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
431 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Remaja Wanita Usia 15-19 Thn Yang Melahirkan (per kecamatan) Orang
432 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Pasangan Usia Subur
433 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode
434 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sarana Dan Prasarana KB
435 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
436 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
437 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir
438 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
439 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
440 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Kampung KB
441 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun
442 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%) Persentase
443 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR) Persentase
444 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung Keluarga Berencana (KB) Persentase
445 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia Kelompok
446 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK Rumah Tangga
447 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre Kelompok
448 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Persentase
449 Satpol PP Jumlah dan jenis pelanggaran Perda Kali
450 Satpol PP Jumlah dan jenis penyelesaian/penegakan perda Kali
451 Satpol PP Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan Kali
452 Satpol PP Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Pemadaman Kebakaran (WPK) menit
453 Satpol PP Sarana dan Prasarana Keamanan dan Ketertiban Umum Persentase
454 Satpol PP Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya orang
455 Satpol PP Jumlah Aparat Damkar Orang
456 Satpol PP Jumlah anggota Damkar yang mengikuti pelatihan, pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran Orang
457 Satpol PP Jumlah Pos Damkar Unit
458 Satpol PP Jumlah Kendaraan Damkar Unit
459 Satpol PP Jumlah Relawan Kebakaraan (per Kecamatan) Orang
460 Satpol PP Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Jiwa
461 Satpol PP Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Jiwa
462 Satpol PP Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
463 Satpol PP Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Tahunan
464 Satpol PP Jumlah Penegakan Perda Penataan Ruang Daerah Kali
465 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rasio daya serap tenaga kerja
466 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer (Asing, Dalam Negeri, Non PMA/PMDN):
467 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder (Asing, Dalam Negeri, Non PMA/PMDN) Rupiah
468 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier (Asing, Dalam Negeri, Non PMA/PMDN) Rupiah
469 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Data Layanan Perizinan (per kategori)
470 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Data Layanan Non-Perizinan (per kategori)
471 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM Perusahaan
472 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha
473 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pertumbuhan Koperasi %
474 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jumlah Koperasi berdasarkan Bidang Usaha (per Kecamatan) Unit
475 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jumlah Koperasi berdasarkan Keanggotan
476 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pertumbuhan Anggota Koperasi %
477 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase Koperasi Sehat Persentase
478 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jumlah Koperasi yang Aktif dan Sehat Unit
479 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
480 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit. Persentase
481 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase Jumlah Usaha Mikro yang Dibina Persentase
482 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Naik Kelas %
483 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Persentase
484 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jumlah UMKM yang aktif Unit
485 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Orang
486 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orang
487 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Orang
488 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN Berdasarkan Agama Orang
489 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Tenaga Fungsional Tertentu (JFT) yang belum mengikuti Diklat Fungsional (tidak termasuk guru dan nakes) orang
490 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN Berdasarkan Eselon Orang
491 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Kepangkatan Orang
492 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN Berdasarkan Instansi Orang
493 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Orang
494 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Diklat Kepemimpinan orang
495 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai dalam jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang telah mengikuti Diklat Fungsional Orang
496 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Kegiatan Diklat Teknis yang diselenggarakan kali
497 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Kasus Indisipliner ASN Kasus
498 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase Penyelesaian Kasus Indisipliner PNS Persen
499 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Seleksi Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) kali
500 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Assessment yang dilaksanakan kali
501 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah ASN yang Purna Tugas Orang
502 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah CPNSD yang direkrut (tahun 2021) Orang
503 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah CPNSD yang telah mengikuti Diklat Prajabatan (tahun 2021) Orang
504 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ujian Dinas
505 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Profesionalitas ASN Nilai
506 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase pegawai dalam Jabatan Fungsional Tertentu (PNS tidak termasuk Guru dan Nakes) persen
507 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang bersertifikat kompetensi (tidak termasuk Guru dan Nakes) Persen
508 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase PNS dengan kualifikasi pendidikan tertinggi (Minimal DIII) persen
509 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah aparatur yang mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH orang
510 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Mutasi PNS orang
511 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah Kunjungan Rawat Inap Kali
512 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap berdasarkan Mekanisme Pembayaran
513 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Kali
514 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah Kunjungan IGD Kali
515 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah kegiatan foto radiologi Kali
516 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Kali
517 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah Resep yang dilayani farmasi Buah
518 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah operasi instalasi bedah sentral Buah
519 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah kegiatan terapi rehab medik Buah
520 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah tempat tidur Buah
521 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo ALOS (Average Length of Stay/rata - rata lama hari rawat) Hari
522 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo BOR (Bed Occupancy Rate (BOR)/ persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu (1 tahun)) Persentase
523 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo BTO (Bed Turn Over/Frekuensi rata-rata jumlah orang yang menempati 1 tempat tidur dalam 1 tahun) Kali
524 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo TOI (Turn Over Internal (TOI) / Interval TT tidak terisi sampai terisi kembali) Hari
525 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo GDR (Gross Death Rate/angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar) Persentase
526 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo NDR (Net Death Rate/angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) Persentase
527 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Pendapatan
528 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi - Rawat Jalan - Rawat Inap Poin
529 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap
530 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan
531 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Data Kunjungan Pasien BPJS
532 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Data Ketenagakerjaan RSUD
533 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian di RSUD
534 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian dengan parameter; 1. Perdarahan 2. Pre ekslampsi/eklamsi 3. sepsis, dan 4. Lain-lain
535 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Jumlah Kelahiran Bayi
536 Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Kematian Bayi Neonatal dan Post Natal berdasarkan Penyebab
537 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Press Release Kegiatan KDH/WKDH Release
538 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang didokumentasikan Layanan/ Kegiatan
539 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah Layanan Protokoler yang dilaksanakan Kegiatan
540 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indeks Risiko Bencana
541 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Sistem Peringatan Dini Unit
542 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kawasan Rawan Bencana (per Kecamatan)
543 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Kejadian Bencana (per kecamatan)
544 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Kejadian Gempa Bumi
545 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Korban Bencana (per kecamatan) Jiwa
546 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pengungsi Akibat Bencana (per Kecamatan) Orang
547 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Kerusakan Rumah Akibat Bencana (per kecamatan) Unit
548 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana
549 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Dokumen Kebencanaan (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) yang telah disahkan
550 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Desa Tangguh Bencana (per Kecamatan) Desa/ Kelurahan
551 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Sekolah Aman Bencana (per Kecamatan)
552 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Bencana
553 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Desa yang mengalami Kebanjiran
554 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
555 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tersedianya Kajian Risiko Bencana (atau pemutakhirannya) Dokumen
556 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Dokumen
557 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tersedianya Rencana Kontijensi Dokumen
558 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tersedianya Dokumen strategi PRB tingkat daerah (RPBD, RAD PRB, dan/atau RAD API) Dokumen
559 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
560 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Penduduk yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
561 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Penduduk yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
562 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Penduduk yang mendapatkan pelayanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan Sarpras Kesiapsiagaan
563 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Kecepatan Respon < 24 jam untuk setiap penetapan KLB (Respon Cepat KLB)
564 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Kecepatan Respon < 24 jam untuk setiap status Darurat Bencana (Respon Cepat Darurat Bencana)
565 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Jumlah Petugas yang aktif dalam penanganan Darurat Bencana
566 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase Jumlah Korban yang Berhasil Dicari, Ditolong, dan Dievakuasi dalam kejadian bencana
567 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Simulasi Kesiapsiagaan Bencana (dalam ruang maupun lapang)
568 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peringatan dini
569 Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah Tempat Ibadah Calon Penerima Bantuan/Hibah yang dimonitoring Unit
570 Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah Peserta MTQ yang dibina dan difasilitasi Orang
571 Bagian Kesejahteraan Rakyat Jumlah Tempat Ibadah Unit
572 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Paket dan Pagu Pengadaan yang diproses secara elektronik
573 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Paket dan Nilai Pengadaan berdasarkan Jenis Pengadaan yang Diproses secara Elektronik
574 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
575 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nilai Pengadaan
576 Bagian Umum Jumlah kunjungan/koordinasi/konsultasi Bupati/Wakil Bupati Kali
577 Bagian Umum Jumlah Penerimaan Tamu/Kunjungan Kali
578 Inspektorat AUDIT KINERJA DAN AUDIT KEUANGAN laporan
579 Inspektorat AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
580 Inspektorat Jumlah Reviu terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah laporan
581 Inspektorat Jumlah Evaluasi terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah laporan
582 Inspektorat Prosentase Capaian Kopsurgah KPK Prosentase
583 Inspektorat Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
584 Inspektorat Pengaduan Masyarakat laporan
585 Inspektorat Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) laporan
586 Inspektorat Jumlah pendampingan/konsultasi via Konsultasi Online Inspektorat Kali
587 Inspektorat Jumlah Kegiatan Klinik Desa Kali
588 Inspektorat Tenaga Fungsional Pengawas orang
589 Inspektorat Persentase Ketaatan Pelaporan LHKASN Prosentase
590 Inspektorat Jumlah dan Rincian Laporan kasus Pungutan Liar laporan
591 Inspektorat Jumlah dan Rincian Laporan kasus Gratifikasi laporan
592 Inspektorat Nilai SAKIP PD
593 Sekretariat DPRD Jumlah Anggota DPRD Orang
594 Sekretariat DPRD Jumlah dan Rincian Fraksi dan Anggotanya
595 Sekretariat DPRD Susunan keanggotaan DPRD berdasar Partai Politik, Jenis Kelamin dan Pendidikan
596 Sekretariat DPRD Persentase Raperda yang Disahkan
597 Sekretariat DPRD Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindaklanjuti
598 Sekretariat DPRD Jumlah Raperda dari Prolegda
599 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Jumlah Kunjungan Rawat Inap Orang
600 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap berdasarkan Mekanisme Pembayaran Orang
601 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Orang
602 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Jumlah Kunjungan IGD Orang
603 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Jumlah pemeriksaan radiologi Tindakan
604 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Kali
605 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Jumlah Resep yang dilayani farmasi Resep
606 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Jumlah operasi instalasi bedah sentral Tindakan
607 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Jumlah tempat tidur Buah
608 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat ALOS (Average Length of Stay/rata - rata lama hari rawat) Hari
609 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat BOR (Bed Occupancy Rate (BOR)/ persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu (1 tahun)) Persentase
610 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat BTO (Bed Turn Over/Frekuensi rata-rata jumlah orang yang menempati 1 tempat tidur dalam 1 tahun) Kali
611 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat TOI (Turn Over Internal (TOI) / Interval TT tidak terisi sampai terisi kembali) Hari
612 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat GDR (Gross Death Rate/angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar) Persentase
613 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat NDR (Net Death Rate/angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar) Persentase
614 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Pendapatan Rupiah
615 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD Srengat - Rawat Jalan- Rawat Inap Persentase
616 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap Kasus
617 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan Kasus
618 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Data Kunjungan Pasien BPJS Orang
619 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Data Ketenagakerjaan Orang
620 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Jumlah Pasien Meninggal Menurut Diagnosis Penyakit Penyebab Kematian di RSUD Orang
621 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian dengan parameter;1. Perdarahan2. Pre ekslampsi/eklamsi3. sepsis, dan4. Lain-lain Kasus
622 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Jumlah Kelahiran Bayi Kelahiran
623 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kematian Bayi Neonatal dan Post Natal berdasarkan Penyebab Kasus
624 Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Persentase
625 Bagian Administrasi Pembangunan Realisasi Fisik
626 Bagian Administrasi Pembangunan
627 Bagian Administrasi Pembangunan Realisasi Keuangan
628 Bagian Administrasi Pembangunan
629 Dinas Pendidikan Angka partisipasi sekolah (%) SD/MI Persentase
630 Dinas Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI Rasio
631 Dinas Pendidikan Rasio guru terhadap murid SD/MI Rasio
632 Dinas Pendidikan Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 Persentase
633 Dinas Pendidikan Persentase guru SD/SDLB bersertifikasi Persentase
634 Dinas Pendidikan Angka partisipasi sekolah (%) SMP/MTs Persentase
635 Dinas Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio
636 Dinas Pendidikan Rasio guru terhadap murid SMP/MTs Rasio
637 Dinas Pendidikan Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4 Persentase
638 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap Ormas Kegiatan
639 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan
640 Dinas Kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Rasio
641 Dinas Kesehatan Jumlah pasien JKN dirujuk Orang
642 Bagian Perekonomian Pameran/expo Kali
643 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah penanganan sampah (ton) ton
644 Dinas Lingkungan Hidup Jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS)
645 Dinas Lingkungan Hidup Pencemaran Status Mutu Air (%) Persentase
646 Dinas Lingkungan Hidup Persentase Penegakan hukum lingkungan Persentase
647 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air Persentase
648 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara Persentase
649 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Tutupan Lahan Persentase
650 Dinas Pendidikan Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat Persentase
651 Dinas Pendidikan Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Persentase
652 Dinas Pendidikan Persentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Persentase
653 Dinas Pendidikan Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase
654 Dinas Pendidikan Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SD/MI Persentase
655 Dinas Pendidikan Angka Putus Sekolah (APS) Jenjang SMP/MTs Persentase
656 Dinas Pendidikan Angka Kelulusan (AL) Jenjang SD/MI Persentase
657 Dinas Pendidikan Angka Kelulusan (AL) Jenjang SMP/MTs Persentase
658 Dinas Pendidikan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Persentase
659 Dinas Pendidikan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persentase
660 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah tangga pengguna air bersih
661 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase Penduduk berakses air minum Persentase
662 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah tangga ber-Sanitasi
663 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kawasan kumuh (%) Persentase
664 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah layak huni
665 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyelesaian kasus tanah Negara (%) Persentase
666 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyelesaian izin lokasi (%) Persentase
667 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kelompok
668 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK kelompok
669 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Organisasi Masyarakat di Kabupaten Blitar yang tercatat di Bakesbangpol Organisasi
670 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa LPM Berprestasi (unit) Lembaga
671 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PKK aktif (unit) Lembaga
672 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%) Persentase
673 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) km
674 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) km
675 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km) km
676 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (km) Km
677 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (buah) buah
678 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha) Ha
679 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Persentase
680 Dinas Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Panti)
681 Dinas Sosial Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial Persentase
682 Dinas Sosial Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Persentase
683 Dinas Pertanian dan Pangan Ketersediaan pangan utama (%) Persentase
684 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Kepemilikan KTP Persentase
685 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran Persentase
686 Dinas Perhubungan Jumlah penumpang angkutan umum
687 Dinas Perhubungan Rasio ijin trayek (%) Persentase
688 Bagian Hukum Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
689 Dinas Tenaga Kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (yang dilaporkan dan diselesaikan) Persentase
690 Dinas Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Persentase
691 Dinas Tenaga Kerja Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Persentase
692 Dinas Tenaga Kerja Tingkat pengangguran Terbuka (%) Persentase
693 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pemberdayaan Gender Persentase
694 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase
695 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Partsipasi Perempuan Di Lembaga Swasta Persentase
696 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Persentase
697 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) Persentase
698 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) Persentase
699 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rata-rata jumlah anak per keluarga
700 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio akseptor KB Persentase
701 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan peserta KB aktif (%) Persentase
702 Satpol PP Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk orang
703 Satpol PP Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
704 Satpol PP Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Desa
705 Satpol PP Penegakan PERDA (%) Persentase
706 Satpol PP Cakupan patroli petugas Satpol PP (X/Hari) Persentase
707 Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten (%) Persentase
708 Satpol PP Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Org/RT) orang
709 Satpol PP Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) Persentase
710 Satpol PP Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit) menit
711 Bagian Organisasi Nilai SAKIP -
712 Bagian Organisasi Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik -
713 Badan Pendapatan Daerah Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jenis
714 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
715 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
716 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
717 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai Opini BPK
718 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal (buah) Buah
719 Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal (statiun)
720 Dinas Komunikasi dan Informatika Website Milik Pemerintah Daerah
721 Dinas Komunikasi dan Informatika Buku "Kabupaten Dalam Angka"
722 Dinas Komunikasi dan Informatika Buku "PDRB kabupaten"
723 Dinas Komunikasi dan Informatika Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Persentase
724 Dinas Lingkungan Hidup Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha) ha
725 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda (unit)
726 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah organisasi olahraga (Cabor)
727 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan (buah)
728 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah kegiatan olahraga (buah)
729 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Lapangan olahraga (unit)
730 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Penyelenggaraan festival seni dan budaya (event)
731 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)
732 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)
733 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kunjungan wisata (orang)
734 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
735 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah grup kesenian
736 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah gedung
737 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah klub olahraga
738 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Jumlah sarana/gedung olahraga
739 Dinas Pendidikan Angka Melek huruf (%) Persentase
740 Dinas Pendidikan Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Persentase
741 Dinas Pendidikan Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) Persentase
742 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD/MI dan Paket A Persentase
743 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP/MTs dan Paket B Persentase
744 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI Persentase
745 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs Persentase
746 Dinas Pertanian dan Pangan Produktivitas tanaman pangan (Kuintal per hektar) - Padi sawah
747 Dinas Pertanian dan Pangan Produktivitas tanaman pangan (Kuintal per hektar) - Padi ladang
748 Dinas Pertanian dan Pangan Produksi tanaman pangan (Ton) - Padi sawah
749 Dinas Pertanian dan Pangan Produksi tanaman pangan (Ton) - Padi ladang
750 Dinas Pertanian dan Pangan Cakupan bina kelompok petani (%) Persentase
751 Dinas Perhubungan Jumlah uji KIR angkutan umum
752 Dinas Perhubungan Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal
753 Dinas Perhubungan Jumlah Angkutan Darat
754 Dinas Perhubungan Kepemilikan KIR angkutan umum (%) Persentase
755 Dinas Perhubungan Persentase Pemasangan Rambu-rambu Persentase
756 Dinas Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
757 Dinas Perhubungan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
758 Dinas Perhubungan Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal
759 Dinas Tenaga Kerja Transmigran yang diberangkatkan (KK)
760 Dinas Peternakan dan Perikanan Produksi Perikanan (%) Persentase
761 Dinas Peternakan dan Perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%) Persentase
762 Dinas Peternakan dan Perikanan Produksi perikanan kelompok nelayan (%) Persentase
763 Dinas Peternakan dan Perikanan Peningkatan Produksi benih ikan (juta ekor)
764 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ekspor Bersih Perdagangan (Juta) Rupiah
765 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Persen
766 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pertumbuhan Industri (%) Persen
767 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Cakupan bina kelompok pengrajin Orang
768 Dinas Perpustakaan dan Arsip Jumlah perpustakaan (unit)
769 Dinas Perpustakaan dan Arsip Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)
770 Dinas Perpustakaan dan Arsip Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
771 Dinas Perpustakaan dan Arsip Pengelolaan arsip secara baku (%) Persentase
772 Dinas Perpustakaan dan Arsip Persentase Jumlah SDM pengelola kearsipan Persentase
773 Satpol PP Persentase Penegakan Perda Persentase
774 Satpol PP Jumlah demo kali
775 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
776 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar)
777 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rasio daya serap tenaga kerja Rasio
778 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
779 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA (milyar rupiah)
780 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lama proses perijinan usaha/ SIUP TDP (hari)
781 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase Koperasi aktif Persentase
782 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro (unit)
783 Bagian Perencanaan dan Keuangan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Peraturan Dokumen/Buku
784 Bagian Perencanaan dan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah Yang Tepat Waktu dan Akuntabel Dokumen
785 Bagian Perencanaan dan Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan
786 Dinas Perpustakaan dan Arsip Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat %
787 Inspektorat Nilai RB PD Hasil PMPRB
788 Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum RS
789 Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Khusus RS
790 Dinas Kesehatan Jumlah Puskesmas Rawat Inap Puskesmas
791 Dinas Kesehatan Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap Puskesmas
792 Dinas Kesehatan Jumlah Puskesmas Keliling Puskesmas keliling
793 Dinas Kesehatan Jumlah Puskesmas pembantu Pustu
794 Dinas Kesehatan Jumlah Apotek Apotek
795 Dinas Kesehatan RS dengan kemampuan pelayanan gadar level 1 %
796 Dinas Kesehatan Cakupan Kunjungan Rawat Jalan %
797 Dinas Kesehatan Cakupan Kunjungan Rawat Inap %
798 Dinas Kesehatan Angka kematian kasar/Gross Death Rate (GDR) di RS per 1.000 pasien keluar
799 Dinas Kesehatan Angka kematian murni/Nett Death Rate (NDR) di RS per 1.000 pasien keluar
800 Dinas Kesehatan Bed Occupation Rate (BOR) di RS %
801 Dinas Kesehatan Bed Turn Over (BTO) di RS Kali
802 Dinas Kesehatan Turn of Interval (TOI) di RS Hari
803 Dinas Kesehatan Average Length of Stay (ALOS) di RS Hari
804 Dinas Kesehatan Puskesmas dengan ketersediaan obat vaksin & essensial %
805 Dinas Kesehatan Jumlah Posyandu Posyandu
806 Dinas Kesehatan Posyandu Aktif %
807 Dinas Kesehatan Rasio posyandu per 100 balita per 100 balita
808 Dinas Kesehatan Posbindu PTM Posbindu PTM
809 Dinas Kesehatan Jumlah Dokter Spesialis Orang
810 Dinas Kesehatan Jumlah Dokter Umum Orang
811 Dinas Kesehatan Rasio Dokter (spesialis+umum) per 100.000 penduduk
812 Dinas Kesehatan Jumlah Dokter Gigi + Dokter Gigi Spesialis Orang
813 Dinas Kesehatan Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis) per 100.000 penduduk
814 Dinas Kesehatan Jumlah Bidan Orang
815 Dinas Kesehatan Rasio Bidan per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk
816 Dinas Kesehatan Jumlah Perawat Orang
817 Dinas Kesehatan Rasio Perawat per 100.000 penduduk per 100.000 penduduk
818 Dinas Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang
819 Dinas Kesehatan Jumlah Tenaga Sanitasi Orang
820 Dinas Kesehatan Jumlah Tenaga Gizi Orang
821 Dinas Kesehatan Jumlah Tenaga Kefarmasian Orang
822 Dinas Kesehatan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan %
823 Dinas Kesehatan Desa yang memanfaatkan dana desa untuk kesehatan %
824 Dinas Kesehatan Total anggaran kesehatan Rp
825 Dinas Kesehatan APBD kesehatan terhadap APBD kab/kota %
826 Dinas Kesehatan Anggaran kesehatan perkapita Rp
827 Dinas Kesehatan Jumlah Lahir Hidup Orang
828 Dinas Kesehatan Angka Lahir Mati (dilaporkan) per 1.000 Kelahiran Hidup
829 Dinas Kesehatan Jumlah Kematian Ibu Ibu
830 Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu (dilaporkan) per 100.000 Kelahiran Hidup
831 Dinas Kesehatan Kunjungan Ibu Hamil (K1) %
832 Dinas Kesehatan Kunjungan Ibu Hamil (K4) %
833 Dinas Kesehatan Ibu hamil dengan imunisasi Td2+ %
834 Dinas Kesehatan Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah 90 %
835 Dinas Kesehatan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan %
836 Dinas Kesehatan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan di Fasyankes %
837 Dinas Kesehatan Pelayanan Ibu Nifas KF3 %
838 Dinas Kesehatan Ibu Nifas Mendapat Vitamin A %
839 Dinas Kesehatan Penanganan komplikasi kebidanan %
840 Dinas Kesehatan Peserta KB Aktif %
841 Dinas Kesehatan Peserta KB Pasca Persalinan %
842 Dinas Kesehatan Jumlah Kematian Neonatal neonatal
843 Dinas Kesehatan Angka Kematian Neonatal (dilaporkan) per 1.000 Kelahiran Hidup
844 Dinas Kesehatan Jumlah Bayi Mati bayi
845 Dinas Kesehatan Angka Kematian Bayi (dilaporkan) per 1.000 Kelahiran Hidup
846 Dinas Kesehatan Jumlah Balita Mati Balita
847 Dinas Kesehatan Angka Kematian Balita (dilaporkan) per 1.000 Kelahiran Hidup
848 Dinas Kesehatan Penanganan komplikasi Neonatal %
849 Dinas Kesehatan Bayi baru lahir ditimbang %
850 Dinas Kesehatan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) %
851 Dinas Kesehatan Kunjungan Neonatus 1 (KN 1) %
852 Dinas Kesehatan Kunjungan Neonatus 3 kali (KN Lengkap) %
853 Dinas Kesehatan Bayi yang diberi ASI Eksklusif %
854 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan bayi %
855 Dinas Kesehatan Desa/Kelurahan UCI %
856 Dinas Kesehatan Cakupan Imunisasi Campak/MR pada Bayi %
857 Dinas Kesehatan Imunisasi dasar lengkap pada bayi %
858 Dinas Kesehatan Bayi Mendapat Vitamin A %
859 Dinas Kesehatan Anak Balita Mendapat Vitamin A %
860 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan balita %
861 Dinas Kesehatan Balita ditimbang (D/S) %
862 Dinas Kesehatan Balita gizi kurang (BB/umur) %
863 Dinas Kesehatan Balita pendek (TB/umur) %
864 Dinas Kesehatan Balita kurus (BB/TB)
865 Dinas Kesehatan Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI %
866 Dinas Kesehatan Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 7 SMP/MTs %
867 Dinas Kesehatan Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 10 SMA/MA %
868 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar %
869 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif %
870 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Usila (60+ tahun) %
871 Dinas Kesehatan Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar %
872 Dinas Kesehatan CNR seluruh kasus TBC per 100.000 penduduk
873 Dinas Kesehatan Case detection rate TBC %
874 Dinas Kesehatan Cakupan penemuan kasus TBC anak %
875 Dinas Kesehatan Angka kesembuhan BTA+ %
876 Dinas Kesehatan Angka pengobatan lengkap semua kasus TBC %
877 Dinas Kesehatan Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC %
878 Dinas Kesehatan Jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis per 100.000 penduduk
879 Dinas Kesehatan Penemuan penderita pneumonia pada balita %
880 Dinas Kesehatan Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar pneumonia min 60% %
881 Dinas Kesehatan Jumlah Kasus HIV Kasus
882 Dinas Kesehatan Jumlah Kasus Baru AIDS Kasus
883 Dinas Kesehatan Jumlah Kematian akibat AIDS Jiwa
884 Dinas Kesehatan Persentase Diare ditemukan dan ditangani pada balita %
885 Dinas Kesehatan Persentase Diare ditemukan dan ditangani pada semua umur %
886 Dinas Kesehatan Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB) Kasus
887 Dinas Kesehatan Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR) per 100.000 penduduk
888 Dinas Kesehatan Persentase Kasus Baru Kusta anak 0-14 Tahun %
889 Dinas Kesehatan Persentase Cacat Tingkat 0 Penderita Kusta %
890 Dinas Kesehatan Persentase Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta %
891 Dinas Kesehatan Angka Cacat Tingkat 2 Penderita Kusta per 100.000 penduduk
892 Dinas Kesehatan Angka Prevalensi Kusta per 10.000 penduduk
893 Dinas Kesehatan Penderita Kusta PB Selesai Berobat (RFT PB) %
894 Dinas Kesehatan Penderita Kusta MB Selesai Berobat (RFT MB) %
895 Dinas Kesehatan Kasus Konfirmasi Covid-19
896 Dinas Kesehatan Angka Kesembuhan Covid-19 (RR) %
897 Dinas Kesehatan Angka Kematian Covid-19 (CFR) %
898 Dinas Kesehatan Jumlah Orang diperiksa/1 juta penduduk per 1 juta penduduk
899 Dinas Kesehatan Positivity Rate %
900 Dinas Kesehatan AFP Rate (non polio) < 15 tahun per 100.000 penduduk <15 tahun
901 Dinas Kesehatan Jumlah kasus difteri Kasus
902 Dinas Kesehatan Case fatality rate difteri %
903 Dinas Kesehatan Jumlah kasus pertusis Kasus
904 Dinas Kesehatan Jumlah kasus tetanus neonatorum Kasus
905 Dinas Kesehatan Case fatality rate tetanus neonatorum %
906 Dinas Kesehatan Jumlah kasus hepatitis B Kasus
907 Dinas Kesehatan Jumlah kasus suspek campak Kasus
908 Dinas Kesehatan Insiden rate suspek campak per 100.000 penduduk
909 Dinas Kesehatan KLB ditangani < 24 jam %
910 Dinas Kesehatan Angka kesakitan (incidence rate)DBD per 100.000 penduduk
911 Dinas Kesehatan Angka kematian (case fatality rate) DBD %
912 Dinas Kesehatan Angka kesakitan malaria (annual parasit incidence) per 1.000 penduduk
913 Dinas Kesehatan Konfirmasi laboratorium pada suspek malaria %
914 Dinas Kesehatan Pengobatan standar kasus malaria positif %
915 Dinas Kesehatan Case fatality rate malaria %
916 Dinas Kesehatan Penderita kronis filariasis Kasus
917 Dinas Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan %
918 Dinas Kesehatan Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar %
919 Dinas Kesehatan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara % perempuan usia 30-50 tahun
920 Dinas Kesehatan Persentase IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun %
921 Dinas Kesehatan % tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun %
922 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat %
923 Dinas Kesehatan Sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang %
924 Dinas Kesehatan Sarana air minum memenuhi syarat %
925 Dinas Kesehatan KK dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) %
926 Dinas Kesehatan Desa STBM %
927 Dinas Kesehatan Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan %
928 Dinas Kesehatan Tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan %